Nuansa Terkini Makassar, - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam menangani pandemi Covid-19. Sebab, Satpol PP di Kota Makassar tak masuk dalam skala prioritas penanganan Covid-19.
Pasalnya, tak ada anggaran khusus terhadap Satpol PP saat melakukan penindakan penegakan protokol kesehatan.
Padahal, Satpol PP menjadi salah satu garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Sementara mereka tidak pernah menerima dana dari Pemkot untuk biaya operasi.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Kasrudi meminta Pemerintah Kota Makassar menyiapkan insentif khusus bagi Satpol PP Kota Makassar.
“Pemkot harus mengusahakan lewat APBD karena kasihan tenaga Satpol yang bekerja siang malam menindaki Covid-19 tapi tanpa insentif,” kata Kasrudi, Selasa, 16 Februari 2021.
Berdasarkan laporan ia terima, tak hanya insentif khusus yang tidak ada, melainkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) juga belum dibayarkan selama dua bulan.
“Tapi saya dengar biar gaji saja tidak dibayar, bagaimana mau bayar insentif, sementara gaji saja tidak dibayar. Itu yang utama harusnya Pemkot memikirkan itu. Jangan lagi ditunda-tunda gajinya,” ucapnya.
Menurutnya, TPP dan insentif khusus kepada Satpol PP perlu dibedakan di tengah kasus Covid-19 yang masih merebak.
“Harus beda. Seharusnya penanganan Covid-19 maksimal kalau soal TPP dibedakan itu kinerja atas pekerjaan tapi ini terdampak resiko penanganan baru karena Covid-19. Itu TPP tergantung kinerjanya,” terangnya.
Jika tidak direalisasikan secepatnya mungkin, legislator Gerindra itu mengkhawatirkan berdampak pada kinerja petugas di lapangan. Kasrudi berharap Pj Wali Kota Makassar segera membayarkan TPP secepat mungkin.
“Jadi Pj wali kota Makassar harus mengupayakan pembayaran gaji satpol PP secepat mungkin agar berkesinambungan dengan penanganan Covid-19,” ujarnya.
Sementara, Anggota Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Irwan Djafar mengatakan persoalan yang melanda Satpol PP merupakan hal yang serius.
Irwan mengatakan Satpol-PP Kota Makassar yang beroperasi di lapangan tanpa disokong biaya harus menjadi prioritas bagi pemerintah. Tak sekadar menjalankan aturan, namun resiko terpapar juga sangat besar.
Jika hal tersebut tidak dapat direalisasikan oleh Pj Wali Kota, Legislator NasDem itu berharap Wali Kota Makassar terpilih nanti agar menyiapkan solusi bagaimana Satpol-PP yang bertugas di lapangan, bisa beroperasi ditambah sokongan anggaran.
“Dia yang menegakkan Perwali di lapangan itu. Harusnya dia (satpol PP) menjadi prioritas juga,” katanya.
