Nuansa Terkini Makassar, - Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Ibu Dra. Hjj.Sr i Sulsilawati, M.Si mewakili Bapak Walikota, Menghadiri Launching Sertifikat Elektronik dan Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat secara Virtual oleh Presiden RI yang diadakan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan bertempat di Lap. Indoor PT. Telkom Jl. AP. Pettarani No. 2 Makassar.
Sertifikat dengan diterimanya sertifikat ini kedudukan Bapak Ibu atau lembaga dan organisasi sebagai pemilik tanah yang sah akan semakin kuat.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulsel Tri Wibisono mengucapkan terimakasih kepada Bapak Pj Gubernur dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota karena sudah ada 8 (delapan) Kabupaten yang menerapkan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk kegiatan Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu Kabupaten Enrekang, Sidenreng Rappang, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Bantaeng, Luwu, Jeneponto dan Luwu Timur.
Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, dirinya mohon dukungan dari Bapak Pj Gubernur dan jajaran untuk Kabupaten/ Kota yang belum memberlakukan pembebasan/ pengurangan BPHTB guna
mendukung kegiatan PTSL.
Ia juga mengungkapkan jika hari ini akan dilakukan Penyerahan Sertipikat Tanah secara Virtual dan Launching Sertipikat Elektronik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan akan diserahkan secara simbolis sebanyak 200 sertipikat yang terdiri dari perwakilan Kota Makassar sebanyak 60 sertipikat, Kabupaten Gowa sebanyak 60 sertipikat, Kabupaten Maros sebanyak 60 sertipikat, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebanyak 10 sertipikat dan Kabupaten Takalar sebanyak 10 sertipikat.
"Saya juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pj. Gubernur, Kapolda Sulsel, Pangdam XIV Hasanuddin, Kajati Sulsel serta Para unsur pimpinan di daerah, dan jajarannya di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan atas dukungan serta kerjasama/ kolaborasinya sehingga jajaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dapat melaksanakan kegiatan pertanahan khususnya Program Strategis Nasional (PSN) dengan baik dan lancar," imbuhnya. (*)
Share:
