Ketua TP PKK Makassar Perkuat Peran Lansia dan Penyandang Disabilitas Bangun Kota Inklusif

Nuansa Terkini Makassar,— Tim Penggerak (TP) PKK Kota Makassar melalui Pokja I menggelar kegiatan Pemberdayaan Kelompok Lansia dan Penyandang Disabilitas dengan tema “Keluarga Peduli, Masyarakat Inklusif, Lansia dan Disabilitas Lebih Produktif”, yang berlangsung di Auditorium Kantor PKK Makassar, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, dan dihadiri para pengurus Pokja I TP PKK Kota Makassar, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar Drs. A. Irwan Bangsawan, M.Si, kelompok lansia dari Sekolah Lansia Kota Makassar, serta para Ketua PKK Kecamatan se-Kota Makassar beserta jajaran.

Dalam arahannya Melinda menekankan pentingnya kolaborasi antara TP PKK Kota Makassar dan DPPKB dalam menjalankan program-program pemberdayaan lansia yang dinilai memiliki irisan dan tujuan yang sama.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi langkah penting untuk memastikan para lansia tetap mendapatkan ruang belajar, berkegiatan, dan berkontribusi di tengah masyarakat.

“Kita ingin para lansia di Kota Makassar tetap merasa diperhatikan, tetap aktif, dan memiliki ruang untuk berkembang. Mereka bukan kelompok yang dilupakan, tetapi bagian penting dari masyarakat yang harus terus diberdayakan,” ujarnya.

Melinda juga memberikan apresiasi kepada para camat, khususnya para camat perempuan, yang dinilai aktif mendorong pembentukan Sekolah Lansia di wilayah masing-masing. Salah satunya Sekolah Lansia Sipakalebbi yang pernah ia kunjungi di Kecamatan Manggala.

Ia menjelaskan bahwa Sekolah Lansia Sipakalebbi tersebut memiliki konsep pembelajaran berjenjang layaknya pendidikan formal, mulai dari tingkat S1, S2 hingga S3, yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia melalui proses belajar sepanjang hayat.

“Antusiasme pesertanya luar biasa. Banyak pensiunan yang tetap ingin aktif dan produktif. Ini menunjukkan bahwa semangat belajar tidak berhenti karena usia,” katanya.

Tak hanya itu, materi pembelajaran di Sekolah Lansia juga melibatkan tenaga ahli dari berbagai universitas dan instansi terkait agar para peserta mendapatkan edukasi yang komprehensif, baik dari sisi kesehatan, psikologis, sosial, maupun pemberdayaan diri.

Melinda berharap melalui program ini, para lansia dapat hidup lebih bahagia, saling memberi manfaat satu sama lain, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik di masa tua.

Sementara itu, Kepala DPPKB Kota Makassar, Drs. A. Irwan Bangsawan, M.Si menyampaikan bahwa Sekolah Lansia dibentuk sebagai wadah pembelajaran sepanjang hayat bagi lanjut usia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif.

Ia juga menekankan pentingnya membangun masyarakat inklusif yang memberi ruang setara bagi penyandang disabilitas untuk berkarya dan beraktivitas.

“Kita ingin lansia di Kota Makassar tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek yang aktif dan tetap memiliki peran dalam kehidupan sosial,” ujarnya.

Irwan turut mengapresiasi dedikasi pengurus Pokja I PKK serta para kader PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan yang selama ini aktif mendampingi dan memberdayakan para lansia di wilayah masing-masing.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan dua narasumber. Hasnawati, SKM., M.Kes dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar membawakan materi terkait kebijakan, mekanisme, serta penerapan tujuh dimensi lansia tangguh.

Sementara itu, Psikolog Klinis Puspaga Kota Makassar, Mursyidah Yusuf, M.Psi membahas pentingnya peran keluarga dan lingkungan inklusif dalam mendukung lansia dan penyandang disabilitas. Ia juga menjelaskan berbagai bentuk disabilitas, tantangan yang dihadapi lansia, dampak psikologis, hingga pentingnya dukungan keluarga dalam menciptakan kualitas hidup yang sehat dan bahagia.

Melalui kegiatan ini, TP PKK Kota Makassar berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan dan pemberdayaan lansia serta penyandang disabilitas semakin meningkat, sekaligus memperkuat budaya kepedulian dan inklusivitas di Kota Makassar.

Sekda Makassar Tekankan Program KORPRI Harus Selaras dengan Visi Pemerintah

 

Nuansa Terkini Makassar,— Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Makassar, Andi Zulkifly menegaskan pentingnya penyusunan program kerja KORPRI yang terintegrasi dengan visi dan misi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga Pemerintah Kota Makassar.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Makassar Andi Zulkifly saat membuka Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI Kota Makassar di Hotel Novotel Makassar, Rabu (13/5).

Menurut Sekda Makassar ini, rapat kerja tersebut merupakan agenda strategis bagi kepengurusan KORPRI Kota Makassar yang baru dilantik untuk merumuskan berbagai inovasi dan program kerja organisasi.

“Ini adalah rapat kerja pertama bagi pengurus KORPRI yang baru saja dilantik. Tentu ini menjadi agenda yang sangat strategis karena kita akan merumuskan program dan inovasi untuk menjadikan KORPRI sebagai organisasi yang kuat, netral, mandiri, dan profesional,” ujar Andi Zulkifly.

Mantan Camat Ujung Pandang itu mengatakan, seluruh program KORPRI harus memiliki dasar regulasi yang jelas serta mendukung arah pembangunan pemerintah.

“Jangan membuat program yang tidak terkoneksi dengan visi misi KORPRI maupun program pemerintah. Semua harus selaras dan terintegrasi agar arah pembangunan berjalan sesuai tujuan,” tegasnya.

Sekda Zulkifly menjelaskan, KORPRI merupakan wadah yang menghimpun seluruh aparatur sipil negara (ASN), mulai dari ASN, PPPK, CPNS hingga pegawai pada perusahaan daerah di lingkup pemerintah.

“KORPRI adalah satu-satunya lembaga yang menghimpun seluruh ASN. Karena itu, program-programnya harus mampu mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Zulkifly juga meminta seluruh pengurus KORPRI Kota Makassar mendukung pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) KORPRI tingkat nasional yang rencananya digelar di Makassar pada Agustus mendatang.

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan nasional itu menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi Kota Makassar sebagai tuan rumah.

“Ini membawa nama baik Kota Makassar. Saya berharap seluruh pengurus aktif membantu dan menyukseskan pelaksanaan MTQ KORPRI tingkat nasional,” ujarnya.

Selain itu, Andi Zulkifly juga mendorong pembentukan koperasi KORPRI sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus mendukung program nasional pembentukan koperasi di setiap kelurahan dan desa.

“Kita ingin menjadi contoh. Jangan sampai pemerintah mengajak masyarakat membentuk koperasi, tetapi organisasi kita sendiri tidak memiliki koperasi,” katanya.

Ia menambahkan, koperasi KORPRI nantinya harus dikelola secara modern dengan dukungan teknologi informasi agar mampu berkembang dan memberi manfaat nyata bagi anggota.

Tak hanya itu, Sekda Makassar juga meminta pengurus KORPRI menjadi pelopor pengelolaan sampah di setiap kantor perangkat daerah melalui pembentukan bank sampah dan sistem pemilahan sampah.

“Persoalan terbesar pengelolaan sampah di Kota Makassar adalah pemilahan. Karena itu saya berharap seluruh pengurus KORPRI menjadi agen lingkungan di kantor masing-masing,” jelasnya.

Menurut Andi Zulkifly, pengelolaan sampah merupakan bagian dari program prioritas nasional dan menjadi perhatian pemerintah pusat, termasuk dalam penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Di akhir sambutannya, ia juga mendorong pengurus KORPRI menyusun program yang dapat memperkuat solidaritas dan kekompakan ASN melalui kegiatan olahraga dan aktivitas kebersamaan lainnya.

“Olahraga seperti tenis, lari, jalan santai, atau kegiatan lainnya perlu dibuat karena efektif menjaga solidaritas dan kekompakan ASN,” pungkasnya. (*)

Rakor PSD Pemkot Makassar, Sekda Pastikan Program Prioritas Berjalan Sesuai Target

 

Nuansa Terkini Makassar,— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar rapat koordinasi (rakor) Proyek Strategis Daerah (PSD) untuk memantau progres pelaksanaan program prioritas yang menjadi unggulan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. 

Rakor ini dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, dengan menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani proyek strategis tersebut. Diantaranya, Inspektur Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti, Kepala BPKAD Muh Dakhlan dan dinas terkait.

Sekda Makassar Andi Zulkifly mengatakan rakor dilaksanakan karena saat ini pelaksanaan APBD telah memasuki Mei atau triwulan II dan mendekati semester kedua tahun anggaran.

“Rakor ini kita gelar karena saat ini sudah memasuki bulan Mei, yang berarti pelaksanaan program sudah mendekati semester kedua. Karena itu, kami perlu melihat bagaimana realisasi anggaran maupun progres pelaksanaan Proyek Strategis Daerah,” ujar Sekda Makassar, Andi Zulkifly usai pelaksanaan Rakor bersama SKPD teknis, di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (12/5).

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu menegaskan, PSD merupakan program prioritas Pemkot Makassar yang harus dikawal agar berjalan sesuai target dan tahapan yang telah ditetapkan.

Adapun sejumlah program strategis yang menjadi perhatian di antaranya pembangunan stadion, pembangunan PAUD, revitalisasi Lapangan Karebosi, pembangunan Kantor Dinas Pendidikan, hingga program seragam gratis bagi siswa.

“PSD ini merupakan proyek unggulan Bapak Wali Kota. Karena itu, kami ingin memastikan seluruh prosesnya berjalan baik, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga pendampingan hukumnya. Jangan sampai program-program unggulan ini terhambat,” katanya.

Menurutnya, alokasi anggaran yang disiapkan untuk PSD cukup besar sehingga penyerapan anggaran harus berjalan optimal dan tepat waktu.

“Penyerapan anggaran juga cukup besar di PSD ini. Karena itu, kami ingin memastikan seluruh program berjalan sesuai perencanaan dan tahapan waktu yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Dari hasil rakor, kata Sekda Zulkifly, sejumlah proyek disebut telah memasuki tahapan berbeda, mulai dari proses tender, persiapan konstruksi, hingga tahap administrasi pelaksanaan.

“Sementara ini ada yang sudah masuk tender, ada yang menunggu tender konstruksi, dan rata-rata sudah berada pada tahap persiapan menuju pelaksanaan,” jelas Andi Zulkifly.

Khusus pembangunan stadion, Pemkot Makassar menargetkan penandatanganan kontrak dapat dilakukan paling lambat Juli 2026 agar pekerjaan awal, termasuk penimbunan lahan, segera dimulai.

“Khusus stadion, kami memberi waktu sampai bulan Juli untuk penandatanganan kontrak supaya pekerjaan penimbunan bisa segera dilakukan. Walaupun proyek ini bersifat multiyears, tetap ada tahapan yang kami targetkan agar sesuai batas waktu,” ujarnya.

Sementara itu, program seragam gratis juga terus dipersiapkan melalui mekanisme tender cepat agar pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan jadwal tahun ajaran baru.

“Untuk seragam gratis, sementara disiapkan skema tender cepat dengan target pelaksanaan sekitar satu bulan. Ada dua skema yang akan dijalankan, yaitu pengadaan kain dan jasa penjahitan. Mudah-mudahan semuanya bisa rampung pada Juli saat anak-anak mulai masuk sekolah,” paparnya. (*)

Transisi PAUD ke SD, Melinda Aksa Tekankan Orang Tua Agar Siapkan Anak Secara Emosional dan Sosial

Nuansa Terkini Makassar,— Bunda PAUD Kota Makassar, Melinda Aksa, membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan yang berlangsung di Ballroom Alamanda, Hotel Aryaduta Makassar, Senin (11/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 11 hingga 13 Mei 2026, tersebut mengangkat tema “Fondasi Kokoh, Sekolah Hebat: Satu Tahun Pra-TK untuk Masa Depan” 

Dalam sambutannya, Melinda Aksa menegaskan pentingnya pendidikan pra-sekolah sebagai fondasi utama sebelum anak memasuki jenjang Sekolah Dasar. Menurutnya, satu tahun pra-sekolah bukan sekadar formalitas pendidikan, tetapi bagian penting dalam membangun kesiapan belajar anak sejak usia dini.

Ia menyampaikan bahwa selama satu tahun terakhir, Pemerintah Kota Makassar bersama para pemangku kepentingan pendidikan terus melakukan sosialisasi terkait pentingnya transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh tenaga pendidik memahami bahwa pendidikan anak usia dini memiliki peran besar dalam tumbuh kembang anak.

“Anak-anak perlu mendapatkan pengalaman belajar di pra-sekolah sebelum masuk SD. Ini bukan hanya tentang kemampuan akademik, tetapi bagaimana anak siap secara emosional, sosial, dan mental,” ujarnya.

Melinda juga menekankan bahwa enam tahun pertama kehidupan anak merupakan masa golden age, di mana perkembangan otak berlangsung sangat pesat hingga mencapai sekitar 90 persen. Pada fase tersebut, perkembangan motorik, bahasa, kognitif, hingga kemampuan sosial anak tumbuh secara signifikan dan membutuhkan stimulasi yang tepat.

Karena itu, ia menilai guru memiliki peran kunci dalam memahami tahap perkembangan setiap anak. Menurutnya, pendekatan pembelajaran tidak bisa disamaratakan karena setiap anak memiliki karakter dan potensi yang berbeda.

Ia turut membagikan pengalaman penerapan metode pembelajaran berbasis sentra yang diterapkan di lingkungan pendidikan Bosowa, seperti sentra balok, seni, alam, dan agama. Pendekatan tersebut dinilai mampu merangsang rasa ingin tahu dan minat belajar anak secara alami melalui aktivitas yang menyenangkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menjelaskan bahwa arah kebijakan transisi PAUD ke SD saat ini mengacu pada Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 yang menitikberatkan pada terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak.

Menurutnya, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) menjadi salah satu momentum paling penting dalam membangun pengalaman awal belajar yang positif bagi peserta didik baru.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan transisi pendidikan membutuhkan sinergi antara siswa, guru, dan orang tua. Terdapat tiga capaian utama yang ingin dibangun, yakni kesiapan sosial, emosional, dan karakter anak.

“Dengan adanya regulasi baru ini, sekolah diharapkan sudah mulai melakukan asesmen awal terhadap peserta didik untuk memetakan kebutuhan dan potensi masing-masing anak,” jelasnya.

Pada sesi pemaparan materi, narasumber H. Kasman Mappa menjelaskan bahwa proses transisi PAUD ke SD sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar, kesejahteraan, keterlibatan, dan sikap positif anak terhadap pendidikan yang telah dibangun sejak usia dini.

Ia menerangkan bahwa hakikat transisi PAUD ke SD merupakan proses perpindahan peserta didik yang juga disertai penyesuaian diri terhadap lingkungan dan budaya belajar baru. Karena itu, proses tersebut perlu dipersiapkan dengan baik agar anak tidak mengalami tekanan saat memasuki jenjang pendidikan dasar.

Sementara itu, Kabid PAUD dan PNF Kota Makassar, Yasmain Gasba, membahas implementasi program Wajib Belajar Satu Tahun Pra-Sekolah melalui tiga pilar strategi, yakni penguatan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas termasuk wilayah terpencil, serta penguatan aspek kesejahteraan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Pokja Bunda PAUD Titin Florentina, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman, Kepala Bidang PAUD dan PNF Yasmain Gasba, Bunda PAUD se-Kecamatan Kota Makassar, para kepala sekolah SD, para Guru SD kelas satu, dan orang tua murid.

Sekda Makassar Dukung Pendidikan Antikorupsi Diterapkan di Sekolah

 

Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly memimpin jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) mengikuti rapat koordinasi dirangkaikan dengan launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi secara zoom di Ruang Rapat Sekda Lantai 3 Kantor Balai Kota, Senin (11/5).

Kegiatan ini dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diikuti seluruh pemerintah provinsi, hingga kabupaten dan kota se Indonesia. 

Hadir mendampingi Sekda Makassar diantaranya Inspektur Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti dan Kepala BPKAD Makasssr Muh Dakhlan dan Kepala Bidang (Kabid) SMP Disdik Makassar Akhmad Muhajir.

Sekda Makassar Andi Zulkifly menyambut positif peluncuran buku panduan pendidikan antikorupsi tersebut. Menurutnya, pendidikan karakter dan integritas harus ditanamkan sejak dini agar dapat membentuk generasi yang memiliki tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap bangsa.

“Pendidikan antikorupsi sangat penting untuk membangun karakter generasi muda yang jujur, disiplin, dan berintegritas. Nilai-nilai ini harus ditanamkan sejak dini melalui lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat,” ujar Andi Zulkifly.

Eks Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu berharap implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah dapat berjalan efektif melalui sinergi antara pemerintah, tenaga pendidik, dan orang tua siswa.

“Pemkot Makassar mendukung penuh penguatan pendidikan karakter di sekolah sebagai bagian dari upaya menciptakan budaya yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pengembangan SMP Dinas Pendidikan Kota Makassar, Akhmad Muhajir, mengatakan pihaknya menghadiri rapat tersebut mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Menurutnya, buku panduan tersebut akan menjadi acuan dasar dalam implementasi pendidikan antikorupsi kepada guru, peserta didik, maupun tenaga pendidik di sekolah.

“Dalam materi yang disampaikan, panduan ini menjadi acuan terkait arah pendidikan antikorupsi yang nantinya diimplementasikan kepada guru, murid, dan tenaga pendidik,” ujar Akhmad Muhajir.

Ia menjelaskan, program pendidikan antikorupsi tersebut merupakan inisiatif yang dirumuskan pemerintah pusat dan akan dikaji lebih lanjut di internal Dinas Pendidikan Kota Makassar sebelum diterapkan di sekolah.

“Hasil rapat ini akan kami bahas lebih lanjut secara internal dan kami laporkan kepada Ibu Kepala Dinas sebagai bahan tindak lanjut terkait implementasi buku panduan tersebut,” katanya.

Akhmad Muhajir menilai, pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu mata pelajaran tertentu, tetapi harus terintegrasi dalam seluruh proses pembelajaran di sekolah.

Ia menyebut, arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menekankan pentingnya penanaman nilai karakter, integritas, dan kejujuran dalam setiap mata pelajaran.

“Semua mata pelajaran diharapkan memuat nilai-nilai pendidikan karakter yang menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat antikorupsi. Ini yang nantinya akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan pimpinan agar dapat diterapkan di sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah,” jelasnya. (*)

Perintis Presisi Polres Gowa Hadir di Tengah Malam, Jaga Rasa Aman Warga Lewat Patroli Dialogis

 

Nuansa Terkini Makassar,- Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, Tim Perintis Presisi Polres Gowa kembali menggelar patroli mobile hunting yang dipadukan dengan patroli dialogis di sejumlah titik rawan pada jam-jam tengah malam di wilayah hukum Kabupaten Gowa, Jum'at (8/5/2026).

Patroli difokuskan pada jalur protokol, kawasan pemukiman, area berkumpulnya masyarakat, serta lokasi yang berpotensi terjadi gangguan kamtibmas seperti balap liar, aksi kriminalitas jalanan, dan aktivitas mencurigakan lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, personel melakukan pemeriksaan terhadap orang maupun kendaraan yang dicurigai, sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi peredaran miras, kepemilikan senjata tajam, narkotika, serta barang terlarang lainnya. 

Pemeriksaan dilakukan secara humanis dan profesional dengan tetap mengedepankan sikap santun kepada masyarakat.

Selain kegiatan hunting, petugas juga melaksanakan patroli dialogis dengan memberikan imbauan kamtibmas kepada warga yang masih beraktivitas pada malam hari. 

Masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta segera melapor apabila menemukan hal yang mencurigakan.

Kasat Samapta AKP Cahyadi, S.H, M.H mengatakan bahwa kegiatan patroli ini merupakan langkah preventif kepolisian dalam menekan potensi gangguan kamtibmas pada malam hari.

“Patroli mobile hunting dan dialogis ini kami laksanakan secara rutin pada jam rawan guna mencegah tindak kejahatan. Pemeriksaan terhadap orang dan kendaraan yang mencurigakan dilakukan secara humanis sebagai upaya memberikan rasa aman bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan patroli berakhir dengan situasi wilayah hukum Polres Gowa terpantau aman dan kondusif. Polisi memastikan patroli serupa akan terus digelar secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen menjaga keamanan masyarakat.

Humad Polres Gowa

Kapolda Sulsel Hadiri Pemusnahan Rokok dan Minuman Beralkohol Ilegal oleh Kanwil DJBC Sulbagsel

 

Nuansa Terkini Makassar,- Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Pemusnahan Rokok dan Minuman Beralkohol Ilegal di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan, yang dilaksanakan di Lapangan BDK Makassar, Komplek Gedung Keuangan Negara, Kamis (07/05/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, serta Pejabat Utama Polda Sulsel di antaranya Dirreskrimsus, Dirresnarkoba, Kabidhumas, dan Kabidpropam Polda Sulsel.

Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi seluruh aparat penegak hukum, instansi terkait, serta dukungan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang ilegal.

Berdasarkan data pengawasan cukai hingga 30 April 2026, Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan berhasil melakukan 448 kali penindakan terhadap hasil tembakau ilegal dengan total barang bukti mencapai sekitar 43,40 juta batang rokok ilegal. Nilai barang diperkirakan mencapai Rp65,75 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari sektor cukai sebesar Rp42,3 miliar.

Selain itu, dalam upaya pemberantasan peredaran minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal, telah dilakukan 24 kali penindakan dengan barang bukti sebanyak 2.007,04 liter. Nilai barang ditaksir mencapai Rp579 juta dengan nilai cukai sebesar Rp230 juta.

Sebagai bentuk akuntabilitas penegakan hukum, pada kegiatan tersebut dilakukan pemusnahan terhadap 31,9 juta batang rokok ilegal senilai Rp47,9 miliar, sebanyak 1.641 liter MMEA ilegal senilai Rp365,6 juta, serta 103 pcs kosmetik ilegal senilai Rp3,9 juta.

Adapun barang hasil penindakan yang dimusnahkan berasal dari lingkungan Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan dan Bea Cukai Makassar, dengan rincian pemusnahan 13,1 juta batang rokok ilegal dan 852 liter MMEA di wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, serta 18,9 juta batang rokok ilegal dan 789 liter MMEA di wilayah Bea Cukai Makassar.

Kehadiran Kapolda Sulsel dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polda Sulsel terhadap upaya penegakan hukum dan pengawasan barang kena cukai ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai bersama instansi terkait.

Kapolda Sulsel juga menyampaikan komitmen Polda Sulsel untuk terus memperkuat sinergitas dan kolaborasi lintas sektoral dalam memberantas peredaran barang ilegal demi melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan dan perekonomian daerah.

Pelayanan Humanis RSUD Daya Makassar, Peran Cleaning Service Jadi Simbol Kepedulian terhadap Pasien

 

Nuansa Terkini Makassar,— Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya Kota Makassar terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang humanis.

Tidak hanya mengandalkan tenaga medis, RSUD Daya Makasaar juga menegaskan bahwa seluruh elemen, termasuk petugas cleaning service, memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

Di lapangan petugas cleaning service tidak hanya bertugas menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit, tetapi juga kerap membantu dan mendampingi pasien, khususnya mereka yang datang tanpa keluarga.

Kehadiran mereka menjadi bentuk kepedulian yang nyata, memastikan pasien tetap merasa aman, nyaman, dan tidak sendiri selama menjalani perawatan.

Fenomena ini bahkan turut menjadi perhatian publik setelah sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram resmi RSUD Daya menjadi viral dan dibanjiri komentar positif dari masyarakat.

Dalam video tersebut, terlihat petugas cleaning service dengan sigap membantu dan menemani pasien, terutama saat keluarga pasien tengah mengurus administrasi atau keperluan lainnya.

Sejumlah warganet membagikan pengalaman serupa di kolom komentar. 

Mereka mengaku pernah merasakan langsung perhatian dari petugas di RSUD Daya, mulai dari membantu kebutuhan sederhana hingga menemani pasien agar tetap merasa tenang.

Direktur Utama RSUD Daya, dr. A. Any Muliany, M. M.Kes., menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan harus dibangun secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi medis, tetapi juga dari aspek empati dan kemanusiaan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap pasien yang datang tidak hanya mendapatkan penanganan medis yang baik, tetapi juga merasakan kepedulian. Apa yang dilakukan oleh petugas cleaning service adalah wujud nyata pelayanan dari hati,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan humanis tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung proses pemulihan pasien.

Hal ini juga tidak terlepas dari peran PT BBP sebagai manajemen pengelola cleaning service yang memiliki komitmen 

dalam meningkatkan pelayanan Dengan kerap menyelenggarakan Basic Training yang berfokus pada penguatan konsep 4G (Grooming, Gesture, Greeting, dan Global Ethics,) serta implementasi pelayanan prima (Service Excellence). 

"Melalui pelatihan ini, tim dibekali pemahaman tentang pentingnya komunikasi yang efektif, sikap profesional, serta kemampuan dalam menciptakan pengalaman pelayanan yang positif bagi pasien dan keluarga," ungkapnya. 

“Ketika pasien merasa diperhatikan dan tidak sendiri, hal itu memberikan dampak positif terhadap kondisi psikologisnya. Inilah yang terus kami bangun sebagai budaya kerja di RSUD Daya,” tambahnya.

Ia menegaskan, apresiasi dari masyarakat melalui media sosial menjadi motivasi bagi seluruh jajaran RSUD Daya Makassar untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan.

RSUD Daya Makassar pun berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang tidak hanya profesional dan berkualitas, tetapi juga berlandaskan nilai empati, kepedulian, dan ketulusan sebagai bagian dari pelayanan publik. (*)

DPRD Makassar Sorot Anggaran MHM Rp2,5 Miliar, Azwar Rasmin: Lebih Baik untuk Sekolah dan Rumah Sakit

Nuansa Terkini Makassar,– Program Makassar Half Marathon (MHM) yang dianggarkan melalui APBD Kota Makassar sebesar Rp2,5 miliar menjadi sorotan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2025.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin meminta agar anggaran kegiatan yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar tersebut direvisi atau dinormalisasi karena dinilai terlalu besar.

Azwar menegaskan, pada dasarnya kegiatan olahraga seperti MHM memiliki dampak positif terhadap promosi Kota Makassar. Namun, menurutnya, penggunaan anggaran daerah dalam jumlah besar perlu dievaluasi, apalagi kegiatan tersebut juga mendapatkan pemasukan dari sponsor serta biaya pendaftaran peserta.

“MHM itu bagus untuk Makassar, tentu kita mendukung kegiatan yang membawa nama daerah. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar, kegiatan ini mengambil sponsor, ada biaya pendaftaran peserta, lalu masih menggunakan dana APBD dengan nilai cukup besar, Rp2,5 miliar,” kata Azwar dalam rapat pembahasan LKPJ, Rabu (6/5/2026)

Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan kontras di tengah masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, seperti sektor pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan pelayanan rumah sakit daerah.

“Di sisi lain masih ada warga kita yang kesulitan sekolah, banyak masyarakat yang sakit dan membutuhkan bantuan biaya pengobatan. Ini harus menjadi perhatian. Kalau memang tetap dilaksanakan, anggarannya bisa dikurangi atau dinormalisasi. Bahkan kalau perlu diberi catatan khusus untuk dievaluasi total,” tegasnya.

"Saya meminta pimpinan Pansus LKPJ  agar program MHM ini menjadi

catatan penting dalam rekomendasi akhir Pansus LKPJ DPRD Kota Makassar terhadap pelaksanaan program Pemkot Makassar," lanjut Azwar.

Senada dengan itu, Anggota Pansus LKPJ lainnya, Muchlis Misbah juga meminta agar program MHM dikaji ulang.

Politisi Partai Hanura ini mempertanyakan kontribusi nyata kegiatan tersebut terhadap pendapatan atau dampak ekonomi bagi Kota Makassar, mengingat penyelenggaraan event juga melibatkan sponsor dan biaya registrasi peserta.

“Tolong dievaluasi kembali program MHM ini yang menggunakan anggaran APBD Rp2,5 miliar, sementara juga ada sponsor dan biaya pendaftaran. Katanya memberi kontribusi besar bagi pemerintah kota, tapi kontribusi apa yang benar-benar diberikan, itu yang perlu dijelaskan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti klaim terkait dampak okupansi hotel selama event berlangsung. Menurutnya, manfaat ekonomi yang disebut-sebut perlu dibuktikan secara terukur.

Lebih lanjut, Muchlis membandingkan nilai anggaran tersebut apabila dialihkan untuk kebutuhan pembangunan fasilitas pendidikan.

“Kalau Rp2,5 miliar ini diberikan ke Dinas Pendidikan, bisa dipakai membangun sekolah bertingkat yang manfaatnya bisa dirasakan sampai puluhan tahun. Karena itu program ini bukan berarti tidak bagus, tetapi perlu evaluasi agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran,” tutupnya. (*)

Dr. Aspa Muji Resmi Dilantik Pj Sekda, Langkah Strategis Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Jeneponto

Nuansa Terkini Makassar,- Suasana khidmat menyelimuti Ruang Rapat Bupati Jeneponto, Senin, 4 Mei 2026. Di hadapan pimpinan perangkat daerah, unsur forkopimda dan undangan, Bupati Jeneponto Paris Yasir secara resmi melantik Dr. Aspa Muji, sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto. Momen ini menjadi babak baru dalam upaya pemerintah daerah memperkuat sistem birokrasi sekaligus memastikan kelancaran seluruh program pembangunan dan pelayanan publik.

 

Pelantikan ini bukan sekadar seremonial jabatan. Bagi Pemerintah Kabupaten Jeneponto, langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Dengan menempatkan sosok yang memiliki rekam jejak panjang dan pengalaman beragam di lingkungan birokrasi daerah, diharapkan sinergi antar instansi dapat berjalan lebih efektif, dan setiap kebijakan yang dirumuskan bisa tepat sasaran serta cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

 

Sekda: Motor Penggerak Pembangunan

 

Dalam sambutannya usai prosesi pelantikan, Bupati Paris Yasir menegaskan bahwa posisi Sekretaris Daerah memiliki peran yang sangat vital dalam struktur pemerintahan daerah. Menurutnya, Sekda adalah penghubung sekaligus penggerak utama yang memastikan seluruh roda pemerintahan berputar selaras.

 

“Sekretaris Daerah bukan hanya sekadar jabatan struktural, melainkan motor penggerak yang menentukan kecepatan dan kualitas pelaksanaan program kerja. Tugas utamanya adalah mengoordinasikan seluruh perangkat daerah, menghilangkan sekat-sekat antar instansi, sehingga semua bergerak dalam satu irama yang sama,” ujar Bupati dengan tegas.

 

Ia juga menyampaikan harapan besar kepada pejabat baru. Amanah yang diemban harus dijalankan dengan landasan integritas yang kuat, profesionalisme tinggi, dan jiwa pengabdian yang tulus.

 

“Saya berpesan, jadikan jabatan ini sebagai sarana untuk berbuat lebih banyak bagi masyarakat. Utamakan koordinasi dan kolaborasi, jangan hanya bekerja sesuai prosedur tetapi juga berorientasi pada hasil. Pastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi warga Jeneponto,” tambahnya.

 

Rekam Jejak yang Tak Diragukan

 

Sosok yang baru saja dilantik ini bukanlah wajah baru dalam birokrasi Jeneponto. Dr. Aspa Muji telah meniti karir selama puluhan tahun dan telah menduduki berbagai posisi strategis, sehingga paham betul seluk-beluk kerja pemerintahan daerah.

 

Sebelumnya, pria berpendidikan doktor ini pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Perhubungan, hingga Pelaksana Tugas Asisten II Sekretariat Daerah. Berbagai pengalaman di lintas bidang tugas inilah yang dinilai menjadi modal utama untuk memegang posisi strategis ini.

 

“Pengalaman yang saya miliki di berbagai instansi menjadi bekal berharga. Saya memahami tantangan di lapangan, saya tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan yang terpenting saya mengerti apa yang menjadi harapan masyarakat. Insya Allah, amanah ini akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Dr. Aspa Muji usai menerima naskah pelantikan.

 

Dengan latar belakang tersebut, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat menaruh harapan besar agar Sekretariat Daerah dapat menjadi lebih solid, kinerja birokrasi semakin meningkat, dan percepatan pembangunan di Jeneponto dapat berjalan lebih optimal lagi.

 

Dihadiri Pimpinan Daerah

 

Prosesi pelantikan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Pemkab Jeneponto. Hadir di antaranya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Asisten III Sekretariat Daerah, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan undangan lainnya. Kehadiran mereka menjadi bukti dukungan kolektif terhadap langkah strategis yang diambil pemerintah daerah ini.

 

Saat prosesi selesai, doa bersama dipanjatkan sebagai penutup. Sebuah harapan bersama agar langkah yang baru dimulai ini membawa kemajuan, kesejahteraan, dan kebaikan bagi seluruh warga Kabupaten Jeneponto.

https://makassar.terkini.id/dr-aspa-muji-resmi-dilantik-pj-sekda-langkah-strategis-perkuat-tata-kelola-pemerintahan-jeneponto/

Sekda Makassar Tekankan Sinergi Lintas OPD dalam Penanganan ODGJ

 

Nuansa Terkini Makassar,,— Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, menekankan pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Makassar.

Hal itu disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly usai membuka Pertemuan Koordinasi Penanganan ODGJ pada subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yang digelar Dinas Kesehatan Kota Makassar di Hotel Aston Makassar, Selasa (5/5).

Sekda Makassar Andi Zulkifly menegaskan penanganan ODGJ tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan berbagai pihak secara terpadu.

“Penanganan ODGJ ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan saja, tetapi harus dilakukan secara komprehensif oleh seluruh OPD terkait,” ujar Andi Zulkifly.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar menjelaskan, selama ini masih terdapat ego sektoral yang menyebabkan penanganan ODGJ berjalan kurang optimal. Karena itu, pertemuan koordinasi ini diharapkan mampu menghasilkan standar operasional prosedur (SOP) serta alur penanganan yang jelas dan terintegrasi.

Menurut eks Camat Ujung Pandang ini, penanganan ODGJ biasanya berawal dari laporan masyarakat di tingkat RT/RW yang kemudian ditindaklanjuti oleh kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, puskesmas melakukan asesmen awal untuk memastikan kondisi kejiwaan yang bersangkutan.

“Setelah dilakukan asesmen oleh tenaga kesehatan, perlu ada pengamanan oleh Satpol PP dan dukungan dari pihak kecamatan serta kelurahan. Kemudian, penanganan dilanjutkan ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran Dinas Sosial dalam proses rehabilitasi sosial serta pengembalian pasien ke keluarga (reunifikasi), termasuk pemantauan lanjutan terhadap kondisi pasien.

“Perlu ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab mulai dari penanganan awal, pengantaran ke rumah sakit, hingga proses pemulangan dan monitoring pasca perawatan,” katanya.

Lebih lanjut, Andi Zulkifly menekankan penanganan ODGJ harus dilakukan secara humanis dan bermartabat, serta disertai edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma.

“ODGJ ini bisa disembuhkan. Karena itu, perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar keluarga tidak mengucilkan atau menelantarkan, tetapi justru mendukung proses penyembuhan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan penanganan ODGJ merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Kota Makassar sebagai kota inklusif.

“Jangan sampai karena penanganan yang tidak optimal, Kota Makassar dinilai tidak inklusif. Padahal, inklusivitas adalah bagian dari visi besar pemerintah kota,” tukasnya.

Sehingga, kata Andi Zulkifly meminta seluruh OPD, termasuk kecamatan, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga pihak rumah sakit, untuk segera menyusun rencana aksi dan roadmap penanganan ODGJ yang terintegrasi.

“Saya minta hari ini sudah ada rencana aksi yang jelas dan disepakati bersama. Semua pihak harus memahami perannya masing-masing agar penanganan ODGJ bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” pungkasnya. (*)

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, mendorong lahirnya standar operasional prosedur (SOP) terpadu dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) melalui koordinasi lintas sektor.

Menurut dr. Nursaidah, rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi serta memperjelas peran masing-masing instansi dalam menangani ODGJ, mulai dari tahap penjangkauan hingga pascapemulihan.

“Hari ini kita duduk bersama lintas sektor, lintas SKPD, termasuk para camat, untuk menyepakati bagaimana penanganan ODGJ. Harapannya, lahir SOP yang jelas—siapa berbuat apa dalam setiap tahapan penanganan,” ujar dr. Nursaidah.

Ia menjelaskan, selama ini masih kerap terjadi kebingungan di tingkat kecamatan, khususnya saat menemukan ODGJ di lapangan. Aparat kecamatan dan Satpol PP, kata dia, sering dihadapkan pada pertanyaan mengenai instansi tujuan penanganan, apakah ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial.

“Selama ini kendala di lapangan adalah ketika ditemukan ODGJ, harus dibawa ke mana—ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial. Ini yang ingin kita sepakati bersama dalam rapat ini,” jelasnya.

Nursaidah menegaskan, dalam mekanisme penanganan, Dinas Kesehatan memiliki peran utama pada aspek medis, mulai dari asesmen hingga pemberian pengobatan. Puskesmas menjadi garda terdepan dalam melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi kejiwaan seseorang.

“Kalau hasil asesmen menunjukkan adanya gangguan jiwa yang memerlukan perawatan, maka kami akan merujuk ke rumah sakit. Setelah itu, kami juga bertanggung jawab dalam pemantauan dan pemberian obat secara berkala,” katanya.

Ia menambahkan, pemantauan tersebut merupakan bagian dari standar pelayanan minimal (SPM), di mana pasien ODGJ, khususnya kategori berat, harus mendapatkan obat secara rutin sesuai resep dokter.

“Dinas Kesehatan bertugas memastikan ketersediaan dan pemberian obat, termasuk evaluasi berkala sesuai rekomendasi rumah sakit,” tambahnya.

Namun, lanjut Nursaidah, jika hasil asesmen menunjukkan kondisi pasien tidak memerlukan perawatan medis lanjutan, maka penanganan selanjutnya menjadi kewenangan Dinas Sosial.

“Kalau tidak perlu dirawat atau tidak masuk kategori gangguan jiwa berat, maka harus diambil alih oleh Dinas Sosial, termasuk penanganan sosial dan rehabilitasi,” tegasnya.

“Kami berharap tidak ada lagi saling menunggu atau melempar. Begitu ada laporan, semua pihak harus turun bersama untuk asesmen,” tambahnya.

Terkait tren kasus, Nursaidah mengakui secara kasat mata jumlah ODGJ yang ditemukan di lapangan cenderung meningkat dalam beberapa waktu terakhir, meski data resmi masih dalam proses pendataan.

“Kalau kita lihat di lapangan, kasus yang ditemukan akhir-akhir ini memang tampak lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Nanti akan kami lengkapi dengan data untuk dilaporkan,” katanya.

Ia menegaskan, setelah pasien dinyatakan sembuh oleh rumah sakit, maka tanggung jawab selanjutnya berada pada Dinas Sosial, termasuk proses pengembalian ke keluarga atau rehabilitasi lanjutan.

“Kalau pasien sudah sembuh, maka menjadi kewenangan Dinas Sosial, apakah dikembalikan ke keluarga atau direhabilitasi. Itu yang harus dipastikan dalam SOP yang kita susun bersama,” pungkasnya. (*)

Sharing Inovasi Digital, Diskominfo Makassar Terima Kunjungan Diskominfo SP Gowa

 

Nuansa Terkini Makassar,- Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menerima kunjungan studi tiru dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Gowa. Selasa (5/5/2026).

Rombongan diterima langsung oleh Kepala Diskominfo Makassar, Muhammad Roem, yang memaparkan proses pengembangan sistem informasi dan layanan digital yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Dalam kesempatan tersebut, Roem memaparkan Super Apps LONTARA+ sebagai platform layanan publik terintegrasi yang menggabungkan berbagai layanan dalam satu sistem digital.

Selain itu, dijelaskan pula penguatan tata kelola informasi serta pengelolaan Data Center yang menjadi infrastruktur penting dalam mendukung keamanan dan keandalan data pemerintahan.

Diskusi berlangsung dalam suasana terbuka dan produktif, dengan saling berbagi praktik baik yang telah diterapkan di masing-masing daerah.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Gowa, Emy Pratiwi Hosen, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan dalam kunjungan tersebut.

“Kami senang sekali dan mengapresiasi tinggi penerimaan ini. Ke depan, mudah-mudahan kami dapat mengimplementasikan apa yang kami pelajari dari LONTARA+, dengan menyesuaikan kondisi yang ada di daerah kami,” ujarnya.

Emy juga menilai bahwa pengalaman yang diperoleh dari kunjungan ini sangat bermanfaat untuk pengembangan layanan digital di Kabupaten Gowa.

Melalui kunjungan ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antar pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital pelayanan publik.

Di akhir kegiatan, rombongan Diskominfo SP Kabupaten Gowa juga diajak melihat langsung aktivitas operator LONTARA+ untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pengoperasian layanan digital tersebut.

Kabid JIA PP-HPMM Desak Gubernur Sulsel dan Bahlil Cabut Izin Pertambangan CV HKM di Enrekang

 

Nuansa Terkini Makassar,- Ketua Bidang (Kabid) Jaringan Informasi dan Advokasi (JIA) Pengurus Pusat Himpunan  Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (PP HPMM) Ishak B.Lakim mendesak Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadia mencabut Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) CV. Hadap Karya Mandiri di Kabupaten Enrekang.

Menurut Ishak, berdasarkan kajian PP HPMM, tambang emas yang rencana dilakukan di Kecamatan Enrekang dan Cendana berpotensi menyebabkan bencana alam.

"Olehnya itu kami menolak dengan tegas keberadaan CV Hadap Karya Mandiri di Kabupaten Enrekang dan segera cabut izin usaha,"tegas Ishak dalam keterangannya Senin (4/5/2026) malam.

Selain itu, menurutnya berbagai regulasi hukum serta gelombang penolakan masyarakat di wilayah yang rencana untuk ditambang sudah menjadi dasar agar izin pertambangan CV. HKM dicabut.

"Olehnya itu tidak ada alasan lagi bagi gubernur Sulsel untuk tidak menyurat ke Menteri ESDM untuk mencabut WIUP CV HKM,"ucapnya.

Ia juga menyayangkan adanya penangkapan empat warga Enrekang yang menolak adanya tambang emas di Enrekang.

"Kami juga meminta agar aparat penegak hukum untuk menghentikan upaya kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan lingkungan,"tuturnya.

"Sebab itu itu mereka harus di bebaskan tampa syarat,"sambungnya. (*)