Wakapolda Sulsel Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Pallawa 2026

 

Nuansa Terkini Makassar,- Wakapolda Sulawesi Selatan Brigjen Pol. Nasri, S.I.K., M.H., memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Pallawa 2026 yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Mapolda Sulsel, Senin (02/02/2026).

Apel gelar pasukan tersebut diikuti oleh Pejabat Utama Polda Sulsel, perwakilan POM AD, personel Polda Sulsel, personel Dinas Perhubungan, perwakilan Jasa Raharja, serta perwakilan Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Sulsel membacakan amanat Kapolda Sulawesi Selatan. Dalam amanatnya disampaikan bahwa apel gelar pasukan dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya, sehingga pelaksanaan operasi dapat berjalan secara optimal dan berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dengan mengedepankan fungsi lalu lintas.

Operasi Keselamatan Pallawa 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 2 hingga 15 Februari 2026. Operasi ini merupakan operasi harkamtibmas yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif.

Selain itu, operasi juga didukung dengan kegiatan penegakan hukum melalui ETLE statis, ETLE mobile on board, dan ETLE hand held, serta pemberian teguran simpatik. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, serta mewujudkan situasi kamseltibcarlantas yang aman, nyaman, dan selamat, khususnya di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan dan jajaran dalam rangka cipta kondisi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah Tahun 2026.

Sasaran Operasi Keselamatan Pallawa 2026 meliputi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata yang berpotensi menyebabkan kemacetan, pelanggaran lalu lintas, serta kecelakaan lalu lintas, baik sebelum, pada saat, maupun pasca pelaksanaan operasi.

Adapun sembilan jenis pelanggaran prioritas yang menjadi sasaran operasi, yaitu :

1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang menggunakan knalpot tidak sesuai pabrikan atau knalpot brong.

2. Kendaraan bermotor yang tidak standar pabrikan, menambah panjang rangka atau mengubah spesifikasi, serta kendaraan barang over dimensi dan over loading.

3. Kendaraan bermotor pribadi yang menggunakan sirene, rotator dan/atau strobo bukan pada peruntukannya.

4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak sesuai dengan aturan atau spesifikasi.

5. Kendaraan bermotor pribadi yang digunakan sebagai kendaraan angkutan atau kendaraan travel.

6. Kendaraan bermotor angkutan barang yang digunakan sebagai angkutan orang.

7. Kendaraan bermotor penumpang yang tidak laik jalan.

8. Kendaraan sepeda motor yang tidak menggunakan helm dan berboncengan lebih dari satu orang.

9. Kendaraan bermotor pengunjung tempat wisata yang parkir di bahu jalan.

Melalui Operasi Keselamatan Pallawa 2026 ini diharapkan dapat terwujud situasi kamseltibcarlantas yang produktif, aman, nyaman, dan selamat yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah Tahun 2026.

Wakapolda Sulsel juga menekankan kepada seluruh personel agar melaksanakan tugas secara proporsional, prosedural, dan akuntabel dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Pallawa 2026, menghindari tindakan kontraproduktif yang dapat merusak citra Polri, serta tetap menjaga marwah Polri. Selain itu, personel diminta untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan kebersamaan dan sinergitas dalam mendukung pelaksanaan Operasi Kepolisian Keselamatan Pallawa 2026.

Sekda Makassar: Hibah Aset Pemkot–PIP Ditarget Rampung Juni 2026

 

Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly mendorong percepatan proses pelaksanaan hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar - Politeknik Ilmu Pelayaran atau PIP. Tujuannya, mendukung pengembangan kawasan utamanya stadion di Untia.

Hal itu Sekda Makassar Andi Zulkifly sampaikan saat memimpin rapat bersama OPD teknis diantaranya BPKAD, Dinas PU, Dinas Tata Ruang dan Civitas Akademika PIP di Ruang Sekda, Senin (2/2/2026). Agendanya, rapat tindak lanjut hasil koordinasi pinjam pakai PIP dan pengembangan wisata Untia.

Sekda Andi Zulkifly menjelaskan, kerja sama antara PIP dan Pemkot Makassar berkaitan langsung dengan kebutuhan lahan dan akses jalan menuju stadion yang akan dibangun di kawasan Untia. 

Dalam prosesnya, terdapat dua aset yang menjadi objek hibah, yakni aset milik PIP yang dibutuhkan pemerintah kota berupa lahan seluas 8.188 m2 dan aset pemerintah kota yang saat ini dimanfaatkan oleh PIP seluas 10.416 m2 yang kini diatasnya ada bangunan dan sebagian dari jalan lingkar PIP.

“Dalam rapat sebelumnya, kita membahas dua opsi, yakni tukar-menukar aset dengan nilai yang sama atau skema hibah yang dilakukan secara terpisah dan pada waktu yang berbeda,” ujar Andi Zulkifly.

Ia mengungkapkan, hasil konsultasi masing-masing pihak ke kementerian menghasilkan rekomendasi agar skema hibah dilakukan tanpa mekanisme tukar guling secara langsung. PIP berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, sementara Pemkot Makassar berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Hasil konsultasi menyarankan agar hibah dilakukan secara terpisah. Artinya, PIP menghibahkan asetnya ke Pemkot Makassar, dan di waktu lain pemerintah kota juga menghibahkan asetnya ke PIP, dengan dasar dan alasan yang jelas sesuai regulasi,” jelasnya.

Lebih jauh, Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BPBD, menyampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) merekomendasikan agar proses hibah dari PIP ke Pemkot Makassar dilakukan lebih dulu. Hal ini mempertimbangkan kebutuhan mendesak pembangunan akses jalan menuju stadion.

“Aset yang akan dihibahkan PIP ke Pemkot Makassar terdiri atas pembangunan akses jalan dengan nilai sekitar Rp15 miliar dan sebidang tanah senilai Rp6 miliar. Selanjutnya, pemerintah kota juga akan menghibahkan sebidang tanah kepada PIP sesuai mekanisme hibah,” ungkapnya.

Sekda Zulkifly menegaskan, setiap proses hibah harus memiliki dasar pemanfaatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, meskipun sama-sama merupakan aset negara. Oleh karena itu, Pemkot Makassar akan melibatkan BPKD, Inspektorat, serta Dinas Pertanahan dalam proses kajian dan pelaksanaan hibah.

“Harus ada alasan yang kuat kenapa aset itu dihibahkan. Ini penting karena pertanggungjawabannya bukan hanya administratif, tetapi juga kepada negara,” tegasnya.

Ia berharap dan menargetkan seluruh proses hibah dapat dirampungkan paling lambat Juni 2026 agar tidak menghambat pelaksanaan proyek pengembangan kawasan Untia.

“Target kita hibah rampung Juni. Untuk PIP, perencanaan satu bulan bisa selesai. Pemerintah kota juga harus percepat agar proyek Untia, termasuk stadion, tidak terlambat,” katanya.

Untuk itu, Pemkot Makassar akan membentuk tim percepatan hibah dan tim appraisal guna menghitung nilai aset sebelum proses hibah dilakukan. Zul--sapaan akrab Sekda Makassar-- juga meminta BPKD segera menyiapkan surat permintaan hibah kepada PIP sebagai dasar administrasi.

“Saya minta BPKD segera membuat surat permintaan hibah, membentuk tim tahapan hibah, dan saya akan langsung memonitor prosesnya,” ujarnya.

Andi Zulkifly menegaskan, kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis sangat dibutuhkan agar pembangunan stadion Untia dapat selesai sesuai target pada 2028.

“Stadion Untia harus selesai 2028. Karena itu, seluruh OPD teknis harus berkolaborasi dan bekerja bersama untuk mewujudkan program strategis ini,” pungkasnya. (*)

Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Pallawa 2026, Polres Gowa Siap Wujudkan Kamseltibcarlantas

 

Nuansa Terkini Gowa,- Polres Gowa menggelar Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan sandi “Keselamatan Pallawa-2026” yang berlangsung di Lapangan Apel Griya Bhayangkara Polres Gowa, Senin (2/2/2026). 

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Gowa KOMPOL Gani, S.H., M.H.

Apel gelar pasukan ini merupakan wujud kesiapan Polres Gowa bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan Operasi Keselamatan Pallawa-2026, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gowa.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Kodim 1409/Gowa, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Senkom, Komunitas Ojek Online, serta instansi dan pihak terkait lainnya sebagai bentuk sinergitas lintas sektor dalam menciptakan Kamseltibcarlantas yang aman dan kondusif.

Dalam amanatnya, Wakapolres Gowa KOMPOL Gani, S.H., M.H. menegaskan bahwa Operasi Keselamatan Pallawa-2026 mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis kepada masyarakat.

“Operasi Keselamatan Pallawa-2026 ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. Kami mengedepankan langkah preemtif dan preventif, disertai penegakan hukum secara humanis guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas,” ujar KOMPOL Gani.

Ia juga menekankan pentingnya peran seluruh stakeholder yang terlibat agar pelaksanaan operasi berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi keselamatan pengguna jalan.

“Diperlukan sinergi dan kerja sama dari seluruh unsur terkait serta masyarakat, sehingga tujuan utama operasi ini dapat tercapai, yakni terwujudnya lalu lintas yang aman, nyaman, dan selamat di Kabupaten Gowa,” tambahnya.

Sebagai tanda dimulainya Operasi Keselamatan Pallawa-2026, Wakapolres Gowa melakukan pemasangan pita di lengan kepada masing-masing perwakilan peserta apel, yang menandai komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan operasi secara terpadu.

Melalui apel gelar pasukan ini, Polres Gowa berharap seluruh personel dan pihak terkait dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, serta mengedepankan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Humas Polres Gowa

Wali Kota Makassar Pererat Kebersamaan Alumni se-Kota Makassar di Bazar Road To Reuni Angkatan 93

Nuansa Terkini Makassar,- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri kegiatan Bazar Road to Reuni Putih Abu-Abu Angkatan 93 Se-Kota Makassar sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju reuni akbar Angkatan 93 yang akan digelar pada 23 Maret 2026, mendatang.

Dalam suasana penuh keakraban, Munafri menyampaikan pesan kebersamaan kepada panitia dan para alumni lintas sekolah. Ia menekankan bahwa rangkaian Bazar Road to Reuni bukan sekadar agenda persiapan, tetapi ruang untuk kembali merajut silaturahmi yang telah terbangun sejak masa sekolah.

“Yang paling penting dari kegiatan seperti ini adalah kebersamaan. Ini acara kita semua, bukan milik satu orang atau satu sekolah. Semua alumni Angkatan 93 punya ruang dan peran yang sama,” ujar Munafri, Minggu (1/02/2026)

Munafri juga mengapresiasi keterlibatan alumni yang secara sukarela meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi menyukseskan reuni bersama. Menurutnya, semangat gotong royong yang terlihat dalam kegiatan bazar menjadi cerminan kuatnya rasa memiliki sebagai satu angkatan.

Ia juga mengingatkan agar suasana kebersamaan yang sudah terbangun dapat terus dijaga hingga hari puncak acara. Munafri berharap setiap dinamika yang muncul dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan pendekatan kekeluargaan.

“Acara ini harus kita nikmati bersama. Jangan sampai hal-hal kecil justru mengganggu kebersamaan yang sudah kita bangun,” tuturnya.

Selain itu, Munafri mengajak seluruh alumni untuk menjaga kesehatan menjelang pelaksanaan reuni, terutama memasuki bulan Ramadan, agar dapat hadir dan berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan.

Diketahui, Bazar Road to Reuni Putih Abu-Abu Angkatan 93 Se-Kota Makassar menjadi salah satu momentum konsolidasi sekaligus penguat ikatan emosional alumni lintas SMA, SMK, STM, dan MAN se-Kota Makassar, dalam semangat “Satu Kota Satu Cerita, The Power of Putih Abu-Abu.”(*)

Ketua PSI Optimistis Tambah Kursi, Targetkan Fraksi Lebih Kuat pada Pemilu Mendatang

 

Nuansa Terkini Makassar,-  Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan optimisme terhadap peningkatan perolehan kursi partai ke depan. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah pertemuan bersama jajaran pengurus dan kader yang hadir sebanyak lima orang dari daerah.

Dalam keterangannya, Ketua PSI menegaskan bahwa dukungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang bergabung dengan PSI menjadi energi baru bagi partai. Dukungan tersebut diyakini mampu memperkuat posisi PSI dalam kontestasi politik, sehingga target ke depan tidak lagi hanya tiga kursi, melainkan lebih banyak dari itu.

“Dengan adanya dukungan Pak Jokowi yang bergabung di PSI, kami optimistis bisa memperoleh kursi yang lebih banyak ke depan,” ujarnya.

Terkait peta persaingan politik di wilayah tersebut, Ketua PSI mengakui bahwa saat ini partai-partai yang masih dominan antara lain Gerindra, Demokrat, dan Partai NasDem. Sementara itu, kursi pimpinan dewan masih dikuasai oleh partai lain.

Meski demikian, PSI tetap menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Dari kondisi saat ini yang baru memiliki satu fraksi, PSI menargetkan pada periode mendatang—baik 2029 maupun 2031—dapat membentuk lebih dari satu fraksi dan memperkuat peran politiknya di parlemen.

“Kami berharap ke depan PSI bisa memiliki fraksi yang lebih kuat dan bahkan menargetkan posisi strategis di lembaga legislatif,” tambahnya.

PSI menegaskan komitmennya untuk terus bekerja, memperluas basis dukungan, serta membangun kerja sama politik demi mencapai target tersebut.

Wali Kota dan Ketua TP KK Makassar Dampingi Wamendukbangga Tinjau Kampung KB dan Program MBG

Nuansa Terkini Makassar,- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, mendampingi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga), Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Manggala, Jumat (30/1/2026).

Kunjungan tersebut mencakup peninjauan program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kelurahan Manggala, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta implementasi Program Makan Bergizi (MBG) bagi ibu hamil dan ibu menyusui di Kelurahan Bangkala.

Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wamendukbangga yang akrab disapa Isyana di Kota Makassar. Ia memaparkan kehadiran Kampung KB penting untuk mengendalikan pertumbuhan dan memperkuat ketahanan keluarga, khususnya di Kecamatan Manggala yang memiliki dinamika kependudukan cukup kompleks.

“Kecamatan Manggala ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dengan jumlah penduduk sekitar 160 ribu jiwa dan karakter masyarakat yang heterogen, pengendalian penduduk dan penguatan ketahanan keluarga menjadi hal yang sangat penting,” ujar Munafri.

Munafri menjelaskan, kondisi tersebut menjadi alasan Kecamatan Manggala dipilih sebagai salah satu fokus pengembangan Kampung KB, terutama dalam merespons isu stunting, kesehatan ibu dan anak, serta kualitas keluarga secara menyeluruh.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Makassar melihat Kampung KB sebagai fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak dari unit terkecil, yaitu keluarga.

“Kami berharap Kampung KB ini benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menjadi penguat ketahanan keluarga di wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi seperti Manggala,” lanjutnya.

Kepada Isyana, Munafri menegaskan dampak dari program Kampung KB dan intervensi gizi sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. kehadiran Wamendukbangga di tengah masyarakat merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam memperkuat kualitas penduduk dan keluarga. 

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk mengawal dan mengimplementasikan program-program pusat secara berkelanjutan. Sebab, lanjutnya, peningkatan kualitas keluarga memiliki hubungan langsung dengan cita-cita besar bangsa menuju Generasi Emas 2045.

“Secara teknis, kami melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar terus membangun kolaborasi dengan BKKBN memastikan masyarakat bisa merasakan dampak nyata. Apa yang menjadi program Kemendukbangga kami sambut dengan sangat positif” pungkasnya.

Sementara itu, Wamen Isyanan menegaskan bahwa Kampung KB merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Salah satu visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Asta Cita adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan itu semua harus dimulai dari unit yang paling kecil, yaitu keluarga,” jelasnya.

Isyana menjelaskan, Kampung KB menjadi wadah integrasi berbagai program mulai dari bina keluarga balita, bina keluarga remaja, hingga bina keluarga lansia, termasuk penguatan edukasi 1.000 Hari Pertama Kehidupan sebagai kunci pencegahan stunting.

“Di Kampung KB ini, keluarga mendapatkan edukasi tentang pola asuh, kesehatan ibu dan anak, serta pentingnya data kependudukan yang akurat melalui Rumah Data. Semua ini penting untuk perencanaan pembangunan ke depan,” ujarnya.

Isyana juga mengapresiasi inovasi lokal yang dikembangkan di Kampung KB Manggala, salah satunya Program Simfoni (Single Parents Membangun Potensi Anak Indonesia) yang menyasar pemberdayaan orang tua tunggal.

Ia menuturkan program dengan praktik-praktik baik yang berkembang di daerah, seperti Simfoni di Kampung KB Keca Manggala, akan didokumentasikan dan berpeluang direplikasi di wilayah lain.

“Setiap daerah memiliki tantangan kependudukan yang berbeda. Jika programnya baik dan berdampak, tentu akan kami dorong untuk menjadi contoh bagi daerah-daerah lain," jelasnya.(*)

Kunjungan Kerja Wamen BKKBN RI ke Makassar, Melinda Aksa Soroti Pencegahan Stunting dan Ketahanan Keluarga

 

Nuansa Terkini Makassar,- Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, mendampingi Wali Kota Makassar dalam menyambut kunjungan kerja Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kecamatan Manggala, Jumat (30/1/25).

Kunjungan tersebut dipusatkan di Kampung Keluarga Berkualitas Kecamatan Manggala, yang menjadi salah satu model penguatan ketahanan keluarga di Kota Makassar.

Melinda menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah pusat terhadap program-program yang berfokus pada ketahanan keluarga. 

Menurutnya, kehadiran Wakil Kepala BKKBN menjadi penguat semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas hidup keluarga.

“Sebagai Ketua TP PKK, saya sangat senang atas kunjungan ini karena banyak program yang sejalan dengan kerja-kerja PKK, terutama yang menyentuh langsung ketahanan keluarga. Ke depan, PKK siap membangun kolaborasi agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Melinda.

Dalam keterangannya, Melinda juga menyebut pencegahan stunting sebagai salah satu fokus utama TP PKK Kota Makassar. Ia menilai, rendahnya edukasi keluarga dan keterbatasan ekonomi masih menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya stunting.

“Stunting salah satunya terjadi karena kurangnya edukasi dan kondisi ekonomi yang rendah. Karena itu, PKK terus menyuarakan pentingnya pencegahan sejak dini, kepada orang tua maupun calon orang tua,” jelasnya.

Lebih lanjut, Melinda menyampaikan bahwa PKK Kota Makassar secara konsisten melakukan sosialisasi, menghadirkan rumah gizi, menyalurkan bantuan makanan bagi anak stunting, serta memberikan penyuluhan kepada keluarga. Menurutnya, penguatan edukasi sejak dini harus terus dilakukan agar upaya pencegahan stunting dapat berjalan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Kepala BKKBN RI, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos., dalam keterangannya menyebut Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan Manggala sebagai contoh yang luar biasa. 

Ia menekankan bahwa penguatan keluarga sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya Asta Cita keempat tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari unit terkecil, yakni keluarga.

Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara TP PKK, Pemerintah Kota Makassar, dan BKKBN dalam membangun keluarga berkualitas sebagai fondasi peningkatan sumber daya manusia di Kota Makassar.(*)

Wali Kota Makassar Minta RKPD 2027 Fokus pada Dampak dan Keberlanjutan

 

Nuansa Terkini Makassar,- Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD yang digelar di Hotel Novotel Makassar, Kamis (29/1/2026). 

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan RKPD 2027 menjadi instrumen strategis untuk menjaga kesinambungan program dan mempercepat pencapaian target RPJMD 2025–2029.

Munafri menyampaikan bahwa tahun 2027 memiliki posisi penting karena merupakan fase penguatan dan konsolidasi pelaksanaan RPJMD Kota Makassar 2025–2029. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus disusun secara matang, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan daerah.

Ia menekankan bahwa RKPD tidak boleh dimaknai sebagai dokumen tahunan semata, melainkan sebagai instrumen strategis yang memastikan konsistensi kebijakan, kesinambungan program, serta percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Munafri kembali menegaskan visi pembangunan Kota Makassar 2025–2029, yakni Kota Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan. Visi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan RKPD 2027 agar dapat menjembatani arah kebijakan RPJMD dengan implementasi program dan kegiatan perangkat daerah.

Ia menekankan bahwa penyusunan RKPD harus dilakukan berbasis data dan indikator kinerja, partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat melalui pendekatan top-down dan bottom-up secara simultan.

“Prinsip utama yang harus kita pegang adalah keberlanjutan. Program yang telah dirintis harus diperkuat, disempurnakan, dan diakselerasi dampaknya, terutama program yang secara langsung mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kota Makassar,” ujarnya.

Menurut Munafri, keberlanjutan pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai kelanjutan kegiatan secara administratif, tetapi memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang terus berkembang.

Munafri juga menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar hasil forum ini ditindaklanjuti secara serius dan terintegrasi dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD 2027 serta menjadi dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dan sinergis.

“Seluruh aktivitas perangkat daerah harus dapat diukur outcome dan impact-nya untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2027 ini dihadiri oleh unsur DPRD Kota Makassar, Ketua TP PKK Kota Makassar, Sekretaris Daerah, perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran perangkat daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, serta perwakilan kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.(*)

World Cancer Day 2026, Melinda Aksa Tekankan Peran Keluarga, Deteksi Dini, dan Gaya Hidup Sehat

 

Nuansa Terkini Makassar,— Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, secara resmi membuka kegiatan World Cancer Day (Hari Kanker Sedunia) yang diselenggarakan oleh Makassar Cancer Care Community (MC3) dengan dukungan Union for International Cancer Control (UICC), bertempat di La Galigo Museum, Fort Rotterdam, Kamis (29/1/2026).

Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, mahasiswa residen patologi anatomi (FAkultas Kedokteran UNHAS), hingga komunitas penyintas kanker.

Dalam sambutannya, Melinda Aksa menegaskan bahwa peringatan World Cancer Day merupakan momentum reflektif untuk meningkatkan kesadaran bersama bahwa kanker masih menjadi tantangan besar di dunia kesehatan, dengan dampak yang luas mulai dari aspek fisik, psikologis, sosial, hingga ekonomi keluarga.

“Peringatan ini mengingatkan kita bahwa kanker tidak hanya menyerang individu, tetapi juga memengaruhi ketahanan keluarga. Karena itu, pencegahan harus dimulai dari lingkungan terdekat, yakni keluarga,” ujar Melinda.

Ketua TP PKK Kota Makassar itu menekankan peran strategis keluarga, khususnya kaum ibu, dalam upaya pencegahan kanker sejak dini. Menurutnya, ibu memiliki posisi sentral sebagai pendidik pertama di rumah tangga, terutama dalam membiasakan pola hidup bersih dan sehat, mendorong deteksi dini kesehatan, serta menyebarkan edukasi kesehatan di lingkungan sekitar.

“Melalui kebiasaan sederhana di rumah, ibu dapat menjadi agen perubahan yang menekan risiko kanker. Edukasi, kepedulian, dan keberanian untuk memeriksakan diri sejak dini adalah kunci,” jelasnya.

Melinda Aksa juga menegaskan komitmen PKK Kota Makassar untuk terus mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian kanker, termasuk melalui edukasi berkelanjutan mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin dan penerapan gaya hidup sehat di tengah masyarakat.

Ia berharap masyarakat tidak lagi merasa takut atau ragu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, serta dapat saling menguatkan dan memberi dukungan moral kepada para penyintas kanker.

“Pencegahan dan penanganan kanker membutuhkan kolaborasi dan empati. Tidak ada yang berjalan sendiri,” tambahnya.

Tidak lupa ia menyampaikan apresiasi kepada Makassar Cancer Care Community (MC3), para tenaga kesehatan, relawan, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan peringatan World Cancer Day.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Dr. Nurlina Subair, M.Si, pendiri Makassar Cancer Care Community (MC3), turut menyampaikan kisah dan pesan inspiratif. Ia menjelaskan bahwa komunitas tersebut didirikan pada 17 Agustus 2013.

MC3 hadir sebagai ruang dukungan mental, motivasi, dan pendampingan bagi para penyintas kanker, dengan tujuan saling menguatkan dalam proses pemulihan. Ia menekankan bahwa kualitas hidup jauh lebih penting daripada sekadar panjang usia.

“Hidup bukan tentang seberapa lama kita hidup, tetapi seberapa dalam maknanya. Dukungan keluarga dan sahabat adalah sumber kekuatan terbesar bagi seorang penyintas,” ungkapnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi pengingat bersama bahwa upaya melawan kanker memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat, dimulai dari kesadaran individu hingga kekuatan keluarga dan komunitas.(*)

Polda Sulsel Peringati Isra Mi’raj 1447 H, Kapolda Tekankan Penguatan Iman dan Pelayanan Humanis

Nuansa Terkini Makassar,- Polda Sulawesi Selatan menggelar Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi di Masjid Nur Syuhada Mapolda Sulsel, Rabu (28/01/2026). Kegiatan keagamaan ini berlangsung khidmat dan penuh makna sebagai sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan personel Polri.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., didampingi Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Nasri, S.I.K., M.H., para Pejabat Utama Polda Sulsel, serta seluruh personel Polda Sulsel.

Peringatan Isra Mi’raj tahun ini mengusung tema “Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW Memperteguh Keimanan dan Ketakwaan Personel Polri untuk Masyarakat dalam Aksi Kemanusiaan dan Kepedulian Sosial.” Tema tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai spiritual sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Polri yang humanis dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel menekankan bahwa momentum peringatan Isra Mi’raj yang dilaksanakan hendaknya menjadi acuan dan refleksi bagi seluruh personel Polri dalam menjalankan tugas dan pengabdian. Peristiwa Isra Mi’raj, khususnya perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menerima perintah shalat, memiliki makna mendalam sebagai simbol kesabaran, keikhlasan, dan ketaatan kepada Allah SWT.

Kapolda Sulsel menjelaskan bahwa bagi insan Bhayangkara, nilai-nilai tersebut sangat relevan dalam pelaksanaan tugas melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Melalui pendekatan ibadah, khususnya shalat, diharapkan dapat meningkatkan disiplin serta memperkuat akhlak personel Polri sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polda Sulsel.

Lebih lanjut disampaikan, keimanan dan ketakwaan merupakan pondasi utama bagi personel Polri dalam menghadapi tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang semakin kompleks, mulai dari potensi konflik sosial, bencana alam, hingga berbagai bentuk ancaman kejahatan. Oleh karena itu, personel Polri tidak hanya dituntut tangguh secara fisik dan teknis, tetapi juga kuat secara spiritual, dengan keimanan yang kokoh serta senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat melalui berbagai aksi kemanusiaan dan kepedulian sosial.

Kegiatan peringatan Isra Mi’raj kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hikmah oleh Ustadz Dr. H. Amri Amir, S.Sos., S.Ag., M.A., yang memberikan tausiah penuh pencerahan dan motivasi. Dalam ceramahnya, ia mengajak seluruh hadirin untuk terus meningkatkan kualitas ibadah, memperbaiki akhlak, serta mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri.

Acara ditutup dengan doa bersama, sebagai harapan agar seluruh personel Polda Sulsel senantiasa diberikan kekuatan, keselamatan, dan keberkahan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat.

Sekda Makassar Terima Kunjungan Ditjen Cipta Karya, Bahas Hibah Alat JICA

 

Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly menerima kunjungan Direktorat Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPu) di Ruang Sekda, Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (27/1). Agendanya, membahas penyelesaian hibah alat deteksi kebocoran air dari JICA.

Pada kesempatan itu, hadir Kepala Balai Penataan Bangunan, Perumahan, dan Kawasan Sulsel Baskoro Elmiawan. Sementara, Sekda Zulkifly didampingi Dirut PDAM Makassar Hamzah Ahmad. 

 Sekda Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA lewat program kemitraan (partnership program) di bidang air minum.

“Pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan JICA melalui partnership program terkait hibah barang, khususnya alat deteksi kebocoran air untuk PDAM. Program ini sudah berjalan beberapa tahun,” ujar Andi Zulkifly.

Namun dalam proses hibah tersebut, kata Sekda, masih terdapat sejumlah dokumen yang belum lengkap sehingga perlu segera dipenuhi agar proses administrasi dapat dituntaskan.

“Ternyata ada beberapa berkas yang belum lengkap untuk proses hibah ini. Tadi Pak Kepala Balai menyampaikan agar dokumen tersebut segera dilengkapi,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, terdapat dua dokumen utama yang nantinya harus ditandatangani oleh Wali Kota Makassar, yakni surat pernyataan minat dan surat pernyataan bersedia menerima hibah barang milik negara.

“Ada dua dokumen yang akan ditandatangani oleh Pak Wali, yaitu surat pernyataan minat dan surat pernyataan kesediaan menerima hibah barang milik negara. Itu saja yang diminta,” katanya.

Meski demikian, Andi Zulkifly menegaskan bahwa Wali Kota tidak serta-merta menandatangani dokumen tersebut tanpa melakukan pengecekan terhadap barang yang akan dihibahkan.

“Pak Wali tentu tidak langsung menandatangani. Beliau perlu mengecek terlebih dahulu bagaimana kondisi dan keberadaan barang hibah tersebut,” tegasnya.

Untuk itu, Pemkot Makassar memanggil Direktur Utama PDAM Makassar guna memastikan kondisi dan pemanfaatan alat tersebut.

“Makanya kami memanggil Direktur Utama PDAM, Pak Hamzah Ahmad. Beliau menyampaikan bahwa barang itu masih digunakan dan jumlahnya ada enam item,” ungkap Sekda.

Menurutnya, alat deteksi kebocoran air yang dihibahkan tersebut tergolong modern dan sangat membantu PDAM dalam menekan tingkat kehilangan air.

“Saya kira alat ini cukup modern karena mampu mendeteksi kebocoran air,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekda menambahkan sebelum Wali Kota menandatangani dokumen hibah, biasanya juga diperlukan review dari Inspektorat sebagai bentuk mitigasi dan perlindungan administrasi.

“Biasanya Pak Wali meminta review dari Inspektorat sebelum menandatangani surat-surat seperti ini. Artinya ada rekomendasi dari Inspektorat apakah hibah tersebut bisa diterima atau tidak, sebagai bentuk mitigasi secara administrasi,” pungkas Andi Zulkifly.

Terpisah, Kepala Balai Penataan Bangunan, Perumahan, dan Kawasan Sulsel, Baskoro Elmiawan, mengatakan hibah tersebut merupakan bagian dari kerja sama JICA dalam mendukung peningkatan layanan air minum, khususnya untuk mendeteksi kebocoran jaringan distribusi PDAM.

“Kalau dari JICA itu untuk mendeteksi kebocoran air. Kegiatannya sebenarnya sudah dilaksanakan dan peralatannya juga sudah dimanfaatkan oleh PDAM,” ujar Baskoro Elmiawan.

Ia menjelaskan, kunjungan ke Pemkot Makassar, khususnya menemui Sekretaris Daerah, bertujuan untuk menindaklanjuti penyelesaian proses administrasi hibah yang masih harus dilengkapi.

“Kami berkunjung ke Pak Sekda untuk meneruskan proses administrasi penyelesaian hibahnya. Ada beberapa dokumen yang memang harus dipenuhi oleh pemerintah kota,” jelasnya.

Dokumen yang dimaksud, lanjut Baskoro, berupa surat pernyataan minat dan surat pernyataan kesediaan menerima hibah, yang menjadi persyaratan dalam penyelesaian proses hibah dari JICA kepada Pemerintah Kota Makassar.

“Jadi pemerintah kota perlu menyiapkan surat minat dan surat kesediaan menerima hibah sebagai dasar penyelesaian proses hibah dari JICA ke Pemerintah Kota Makassar,” katanya.

Terkait jumlah peralatan, Baskoro menyebutkan bahwa terdapat enam item alat deteksi kebocoran, namun rincian jumlah set dan spesifikasinya lebih diketahui oleh pihak PDAM sebagai pengguna langsung.

“Ada enam item, tetapi untuk berapa setnya secara detail, pihak PDAM yang lebih mengetahui rinciannya,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa secara regulasi, proses hibah tersebut bukanlah hal yang rumit karena merupakan mekanisme hibah aset pada umumnya.

“Sebenarnya ini hanya proses hibah aset seperti biasa, jadi bukan hal yang rumit. Kami hanya memerlukan dua surat tersebut sebagai dasar untuk memproses hibah aset dari kementerian ke pemerintah kota,” pungkas Baskoro Elmiawan. (*)

Sekda Makassar Terima Yayasan Tajdidul Iman, Bahas Pelayanan Umat

 

Nuansa Terkini Makassar,— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar komitmen mendukung semua kegiatan keagamaan. Sebab, hal itu merupakan program prioritas pasangan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA).

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly saat menerima kunjungan silaturahmi pengurus Yayasan Tajdidul Imam di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Makassar, Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (27/1).

Sekda Zulkifly mengatakan dukungan ke Yayasan Tajdidul Imam telah dibahas dalam sejumlah pertemuan, khususnya terkait pelayanan pemandian jenazah dan agenda keagamaan lainnya.

“Kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan terkait pemandian jenazah dan agenda-agenda keagamaan lainnya. Pada prinsipnya, Pemkot Makassar sangat mendukung. Pak Wali Kota juga memberikan lampu hijau kepada yayasan maupun pihak-pihak yang bergerak untuk kepentingan umat,” ujar Andi Zulkifly.

Terkait bantuan ambulans, Zul--sapaan akrabnya--menjelaskan Pemkot Makassar saat ini menerapkan mekanisme pinjam pakai, bukan hibah. Hal tersebut disesuaikan dengan regulasi dan status pengadaan kendaraan yang masih tergolong baru.

“Ambulans ini sifatnya pinjam pakai. Kenapa tidak dihibahkan? Karena kendaraan tersebut merupakan hasil pengadaan tahun 2025. Untuk hibah ada syarat dan proses tersendiri, sehingga mekanisme yang paling benar saat ini adalah pinjam pakai untuk keperluan umat,” jelasnya.

Meski demikian, mantan Camat Ujung Pandang itu membuka peluang hibah ke depan apabila regulasi telah memungkinkan. “Ke depan, kalau regulasi sudah memungkinkan, tentu ada potensi untuk dilakukan hibah,” tambahnya.

Andi Zulkifly berharap keberadaan ambulans tersebut dapat membantu Pemkot Makassar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang keagamaan.

“Semoga ini bisa membantu pemerintah kota dalam melayani masyarakat dan umat, khususnya dalam pelayanan keagamaan,” tuturnya.

Selain ambulans, Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan kain kafan bagi warga kurang mampu. Anggaran pengadaan kain kafan dialokasikan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar.

“Untuk kain kafan, kami anggarkan melalui Dinas Sosial. Tahun lalu itu tersedia sekitar 1.300 kain kafan, dan pada tahun 2026 direncanakan sebanyak 2.000 kain kafan,” ungkapnya.

Ia menegaskan pemberian kain kafan diperuntukkan khusus bagi warga tidak mampu dan harus memenuhi persyaratan administratif.

“Pemberian kain kafan ini untuk masyarakat kurang mampu, dengan syarat melampirkan surat keterangan tidak mampu dan wajib memiliki KTP Makassar. Proses pengajuannya langsung ke Dinas Sosial,” tegasnya.

Sekda Zulkifly juga menekankan penyaluran kain kafan tidak dilakukan melalui kelurahan maupun organisasi kemasyarakatan guna menghindari kecemburuan sosial.

“Penyaluran tidak diberikan ke kelurahan atau organisasi masyarakat. Kita jaga agar tidak menimbulkan kecemburuan dari pihak lain,” katanya.

Sementara itu, terkait insentif pemandi jenazah dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Andi Zulkifly mengakui hingga saat ini belum ada penambahan insentif bagi pemandi jenazah.

“Berdasarkan laporan, memang belum ada penambahan insentif untuk pemandi jenazah. Saat ini bagian Kesejahteraan Rakyat masih mencari formula agar program ini bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Adapun untuk BPJS Ketenagakerjaan, Pemkot Makassar telah memasukkan program tersebut sebagai salah satu prioritas, namun tetap dengan persyaratan tertentu.

“BPJS Ketenagakerjaan masuk dalam program prioritas pemerintah kota, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi, salah satunya kategori pekerja rentan,” pungkas Andi Zulkifly.

Sementara, Ketua Pembina Yayasan Tajdidul Imam KH Sudirman menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Makassar atas dukungan yang selama ini diberikan dalam menunjang kegiatan sosial dan pelayanan kemanusiaan yang dijalankan yayasan tersebut.

Kiyai Sudirman--sapaan akrabnya--menyebutkan, berbagai bantuan dan dukungan dari pemerintah telah dirasakan secara nyata, termasuk pada tahun ini berupa fasilitas pinjam pakai satu unit mobil ambulans.

“Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah selama ini. Alhamdulillah, kerja sama dengan Yayasan Tajdidul Iman sudah berjalan dengan baik, dan tahun ini kami kembali mendapatkan bantuan berupa hak pinjam pakai mobil ambulans, sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Kiyai Sudirman.

Ia berharap ke depan kerja sama antara pemerintah dan yayasan dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam pemenuhan perlengkapan operasional serta dukungan bagi tenaga kesehatan, terutama para pemandi jenazah.

“Insya Allah ke depan, penggunaan perlengkapan bisa lebih banyak bekerja sama. Termasuk dukungan bagi tenaga kesehatan, khususnya pemandi jenazah, agar dapat terus memberikan pelayanan dengan baik,” katanya.

Selain itu, Yayasan Tajdidul Iman juga menyampaikan pentingnya jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi para relawan yang tergabung di dalam yayasan. Saat ini, jumlah pemandi jenazah yang terlibat mencapai lebih dari 100 orang, dengan risiko kerja yang cukup tinggi.

“Jumlah pemandi jenazah kami lebih dari 100 orang. Risiko kecelakaan cukup besar, sehingga kami berharap adanya perlindungan seperti asuransi kecelakaan dan jaminan hari tua bagi teman-teman pejuang kemanusiaan di yayasan ini,” tuturnya.

Yayasan Tajdidul Iman berharap dukungan pemerintah dapat terus berlanjut dari tahun ke tahun, sehingga yayasan tersebut semakin mampu hadir di tengah masyarakat dan memberikan pelayanan sosial yang maksimal.

“Kami berharap ke depan Yayasan Tajdidul Iman semakin bisa hadir dan terus mendapat dukungan dari pemerintah dari tahun ke tahun,” pungkasnya. (*)

Sekda Makassar Tinjau TPA Tamangapa, Tekankan Kolaborasi Pengelolaan Sampah

 

Nuansa Terkini Makassar,- Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly melakukan peninjauan kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kecamatan Manggala, Selasa (27/1). Agenda ini untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan dampak pencemaran lingkungan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi terkini TPA, termasuk pemanfaatan lahan baru yang telah digunakan untuk perluasan area pembuangan sampah.

“Kami sedang memantau kondisi TPA saat ini, apalagi sudah ada lahan baru yang digunakan untuk memperluas area. Yang paling penting kami pastikan adalah tidak terjadi pelanggaran lingkungan,” ujar Andi Zulkifly.

Menurutnya, pengawasan difokuskan pada pengelolaan limbah, khususnya air lindi, agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, Pemkot juga mengevaluasi kebutuhan dan kekurangan yang dihadapi para petugas TPA di lapangan.

“Kami melihat bagaimana pengelolaan limbahnya, bagaimana kondisi air lindinya, serta apa saja yang masih dibutuhkan oleh petugas TPA di sana,” jelasnya.

Dari hasil peninjauan, ditemukan sejumlah catatan yang perlu segera dibenahi. Salah satunya adalah perbaikan sistem penyimpanan air lindi serta pembangunan saluran drainase.

“Ada beberapa masukan, terutama terkait perbaikan penyimpanan air lindi. Itu sudah kami anggarkan. Begitu juga dengan perbaikan drainase untuk aliran limbah air lindi agar tidak mencemari lingkungan,” ungkapnya.

Selain itu, Pemkot Makassar juga akan melakukan penimbunan di area TPA sesuai rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Ada saran dari Kementerian Lingkungan untuk dilakukan penimbunan dengan tanah, kemudian nantinya akan dilakukan penghijauan. Kami pantau volumenya dan teknis pelaksanaannya,” kata Andi Zulkifly.

Ia menambahkan, Wali Kota Makassar telah menginstruksikan agar seluruh kondisi TPA segera dicek untuk dilakukan perencanaan ulang, termasuk akses jalan menuju area TPA.

“Pak Wali Kota menyampaikan kepada saya agar segera mengecek semuanya untuk dibuat perencanaan ulang, termasuk akses jalan menuju lokasi,” ujarnya.

Terkait luasan lahan baru, Sekda Zulkifly menyebut area tersebut mencapai sekitar tiga hektare. Namun demikian, ia menegaskan bahwa penambahan lahan bukan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan sampah yang selama ini sudah overload.

“Kita tidak bisa terus mengandalkan pembelian lahan baru dan penimbunan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mereduksi sampah agar volumenya bisa berkurang,” tegasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemkot Makassar mendorong penerapan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Namun, ia menekankan bahwa realisasi PSEL masih memerlukan pembahasan lanjutan bersama Wali Kota Makassar.

“Itu melalui PSEL, tetapi tentu nanti kita harus bicarakan lagi tahapan-tahapannya bersama Pak Wali Kota,” pungkasnya. 

Terpisah, Camat Manggala, Andi Eldi, menjelaskan sejauh ini proses pembuangan sampah di TPA masih berjalan dan terus dilakukan penanganan sesuai arahan Dinas Lingkungan Hidup serta kementerian terkait.

“Alhamdulillah, untuk pembuangan sampah sejauh ini masih berjalan. Penanganan juga terus dilakukan, salah satunya dengan menutup sampah menggunakan tanah sesuai arahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan kementerian,” ujar Andi Eldi.

Ia menyebutkan, salah satu fokus utama dalam pengelolaan TPA adalah kolam lindi, yakni kolam penampungan air hasil rembesan sampah yang berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

“Kolam lindi ini sangat penting. Air sampah harus ditampung dan diolah di dalam area TPA. Kalau sampai keluar ke sungai, tentu berbahaya bagi lingkungan,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga meninjau area TPA Bintang Lima serta kolam lindi yang sudah tersedia. 

Andi Eldi menilai kondisi TPA saat ini cukup baik karena telah dilakukan penanganan awal, seperti penimbunan sampah dengan tanah hingga sebagian area mulai ditumbuhi rumput.

“Penanganan awal sudah terlihat. Sampah-sampah lama ditimbun dengan tanah, bahkan sudah ada area yang mulai hijau. Ini menjadi catatan positif, apalagi saat kunjungan kementerian kemarin juga mendapat penilaian yang baik,” katanya.

Namun demikian, ia mengakui masih ada kendala pada akses jalan menuju TPA, khususnya saat musim hujan. Jalan yang licin dan rusak menyulitkan kendaraan pengangkut sampah untuk naik ke area pembuangan.

“Akses jalan memang masih menjadi perhatian. Kalau hujan deras, kendaraan cukup kesulitan. Alhamdulillah, Dinas PU sudah turun dan dijadwalkan melakukan perbaikan jalan mulai Maret ini,” ungkap Andi Eldi.

Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar juga telah melakukan pembebasan lahan seluas sekitar 2 hingga 3 hektare pada akhir 2025 sebagai bagian dari rencana pengembangan TPA ke depan.

“Pembebasan lahan sudah dilakukan. Ke depan, jika masih diperlukan perluasan dan ada lahan yang dijual, insyaallah Pemkot siap mengambil kembali demi kepentingan pengelolaan sampah,” ujarnya.

Soal TPA kondisi overload, Andi Eldi menegaskan, penanganan internal harus terus dilakukan. Salah satu upaya penting adalah mendorong pemilahan sampah dari sumbernya, mulai dari tingkat masyarakat.

“Arahan dari pemerintah kota sudah jelas, masyarakat harus mulai memilah sampah. Camat dan lurah juga terus didorong untuk mengaktifkan TPS 3R di wilayah masing-masing,” tutupnya. (*)