Kapolresta Gowa Terima Audiensi Relawan Peduli Lingkungan, Bahas Kolaborasi Aksi Sosial

 

Nuansa Terkini Makassar,- Kapolresta Gowa Kombes Pol. Dr. Muh. Yusuf Usman, S.H., S.I.K., M.T., CIPA menerima audiensi Relawan Peduli Lingkungan Kabupaten Gowa di ruang kerjanya, Selasa (22/9/2026).

Ketua Relawan Peduli Lingkungan Kabupaten Gowa, Muh Aris Mallingkai Dg. Sibali, hadir bersama sejumlah rekannya dalam pertemuan tersebut. Kapolresta Gowa menyambut kedatangan mereka dan berdiskusi mengenai kegiatan sosial yang selama ini dijalankan komunitas tersebut.

Dalam audiensi itu, Muh. Yusuf Usman menyampaikan dukungan terhadap kegiatan Relawan Peduli Lingkungan Kabupaten Gowa. Ia menilai kepedulian terhadap lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

Kapolresta Gowa juga mengajak para relawan untuk memperluas perhatian terhadap lingkungan, termasuk menjaga kebersihan dan kepedulian di sekitar tempat ibadah. Menurutnya, kepedulian sosial perlu hadir melalui kegiatan nyata yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Terima kasih atas kehadiran Relawan Peduli Lingkungan Kabupaten Gowa di Polresta Gowa. Semoga ke depan kita dapat membangun kolaborasi dalam berbagai kegiatan sosial,” ujar Muh. Yusuf Usman.

Ia juga membuka ruang kerja sama antara Polresta Gowa dan Relawan Peduli Lingkungan Kabupaten Gowa dalam kegiatan yang berkaitan dengan kepedulian sosial dan lingkungan.

Sementara itu, Muh Aris Mallingkai Dg. Sibali menyampaikan apresiasi atas sambutan dan respons Kapolresta Gowa terhadap keberadaan serta kegiatan relawan.

Ia berharap komunikasi yang terjalin melalui audiensi tersebut dapat menjadi awal kerja sama yang lebih luas antara Relawan Peduli Lingkungan Kabupaten Gowa dan Polresta Gowa.

Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara kepolisian dan kelompok masyarakat yang bergerak dalam kegiatan sosial. Kedua pihak selanjutnya dapat menjajaki bentuk kolaborasi sesuai kebutuhan masyarakat dan program yang dijalankan masing-masing.

Humas Polresta Gowa

BAZNAS Gowa Hadirkan Rumah Layak Huni Baznas (RLHB), Sepekan Dua Warga Kurang Mampu Tersenyum Bahagia

 

Nuansa Terkini Gowa,– Komitmen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gowa dalam membantu masyarakat kurang mampu terus dibuktikan dengan aksi nyata. Melalui program unggulan Rumah Layak Huni Baznas atau RLHB, dalam sepekan ini sudah dua warga menerima bantuan rumah layak huni.

Penerima pertama adalah Ibu Rukini, warga Desa Jonjo, Kecamatan Parangloe, dan penerima kedua adalah Dg. Sudding, warga Desa Paranglompoa, Kecamatan Bontolempangan.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Gowa, Drs. H. Abbas Alauddin, S.H.

"BAZNAS Kabupaten Gowa menghadirkan program Rumah Layak Huni Baznas atau RLHB. Dan terbukti dalam sepekan ini sudah dua warga yang menerima bantuan rumah layak huni. Di antaranya Ibu Rukini di Desa Jonjo Kecamatan Parangloe dan Dg. Sudding di Desa Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan," ungkap H. Abbas Alauddin.

*Wujud Nyata Zakat untuk Kesejahteraan* 

Menurut H. Abbas Alauddin, program RLHB merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah yang dikelola BAZNAS secara amanah dan tepat sasaran. Program ini menyasar warga yang rumahnya tidak layak huni, seperti atap bocor, dinding lapuk, dan lantai masih tanah.

"Ini adalah zakat dari masyarakat yang kita kembalikan lagi untuk masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa zakat itu benar-benar dirasakan manfaatnya, bukan hanya untuk kebutuhan konsumsi sesaat, tapi untuk kebutuhan dasar jangka panjang seperti tempat tinggal yang layak," jelasnya.

*Kebahagiaan Ibu Rukini dan Dg. Sudding* 

Ibu Rukini dan Dg. Sudding sebelumnya tinggal di rumah yang sangat memprihatinkan dan jauh dari kata layak. Berkat bantuan RLHB, kini keduanya telah memiliki rumah baru yang kokoh, bersih, dan nyaman untuk ditinggali bersama keluarga.

Rumah yang dibangun berukuran layak, dengan atap yang tidak bocor lagi, dinding yang kokoh, serta sanitasi yang lebih sehat. Proses pembangunannya juga melibatkan warga sekitar secara gotong royong, sehingga nilai kebersamaan juga terbangun.

Tangis haru dan rasa syukur terlihat dari wajah kedua penerima manfaat. Mereka mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS Gowa dan para muzakki yang telah menyisihkan sebagian hartanya.

*Komitmen BAZNAS Gowa* 

H. Abbas Alauddin menambahkan, program RLHB akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan jangkauannya di seluruh kecamatan di Kabupaten Gowa.

"Kami akan terus mendata warga yang memang membutuhkan. Target kami, tidak ada lagi warga Gowa yang tinggal di rumah tidak layak huni. Kami berharap dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat yang ingin berzakat melalui BAZNAS Gowa," tutupnya.

Dengan adanya program RLHB ini, BAZNAS Gowa tidak hanya membangun rumah secara fisik, tetapi juga membangun harapan dan martabat warga kurang mampu agar bisa hidup lebih sejahtera dan bermartabat. 

Laporan : Idrus

Langkah Awal Menuju Sekolah Peduli Lingkungan, SMP Negeri 10 Makassar Raih Sertifikat Adiwiyata

Nuansa Terkini Makassar,— Komitmen dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, hijau, sehat, dan berwawasan lingkungan terus ditunjukkan UPTD SPF SMP Negeri 10 Makassar. Sekolah tersebut resmi menerima Sertifikat Sekolah Adiwiyata dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar.

Pencapaian ini menjadi langkah awal bagi UPTD SPF SMP Negeri 10 Makassar untuk terus mengembangkan berbagai program dan inovasi di bidang lingkungan serta mempersiapkan diri menuju jenjang Adiwiyata yang lebih tinggi.

Kepala UPTD SPF SMP Negeri 10 Makassar, Misbahuddin A, S.Pd., M.M., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan pencapaian tersebut.

“Pencapaian ini adalah buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh keluarga besar UPTD SPF SMP Negeri 10 Makassar. Terima kasih kepada bapak/ibu guru, tenaga kependidikan, para siswa khususnya kader-kader Adiwiyata, orang tua siswa, serta masyarakat sekitar yang tanpa lelah mendukung program lingkungan ini,” ujar Misbahuddin.

 

Menurutnya, keberhasilan program Adiwiyata tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi antara pihak sekolah dengan berbagai instansi dan mitra. Dukungan tersebut antara lain berasal dari DLH Provinsi Sulawesi Selatan, BNN, Polsek Bontoala, Puskesmas, Pemerintah Kecamatan Bontoala, Kelurahan, Bank Sampah Makassar, serta berbagai instansi dan mitra pendukung lainnya.

Sertifikat Adiwiyata yang diterima bukan menjadi akhir dari perjuangan, melainkan momentum untuk semakin memperkuat budaya peduli lingkungan di lingkungan sekolah.

Pihak sekolah berkomitmen melanjutkan berbagai inovasi program berwawasan lingkungan melalui pengawasan, pemantauan, dan pembinaan secara rutin. Hal tersebut dilakukan agar seluruh kegiatan Adiwiyata dapat berjalan secara konsisten dan memberikan dampak nyata bagi warga sekolah.

Melalui semangat gotong royong dan inovasi berkelanjutan, UPTD SPF SMP Negeri 10 Makassar optimistis dapat membentuk generasi muda yang bernalar kritis, berkarakter, serta memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup. Makassar, 19 September 2026 Kepala UPTD SPF SMP Negeri 10 Makassar Misbahuddin A, S.Pd., M.M. (Idrus).

Peringati Harhubnas ke-55 Tahun 2026, Kantor Pelabuhan Kelas III Bungku Gelar Aksi Bersih Laut dan Pantai Serta Patroli Keselamatan Pelayaran

 

Nuansa Terkini Bungku, Morowali – Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) ke-55 Tahun 2026, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Bungku menggelar aksi bersih-bersih laut dan pantai serta patroli pengawasan keselamatan pelayaran, Rabu (17/09/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di kawasan pesisir dan perairan Pelabuhan Bungku tersebut melibatkan seluruh jajaran staf dan pegawai Kantor Pelabuhan Kelas III Bungku. Aksi ini dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Bungku, Bapak Andi Arwin Yunus, SH.

Plt. KUPP Kelas III Bungku, Andi Arwin Yunus, SH., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen insan perhubungan laut dalam menjaga kelestarian lingkungan maritim sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan pelayaran.

"Memperingati Harhubnas ke-55 ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi momentum untuk berbuat nyata. Melalui aksi bersih laut dan pantai, kita ingin mengajak seluruh stakeholders dan masyarakat maritim untuk bersama-sama menjaga kebersihan laut dari sampah, terutama sampah plastik yang dapat mengganggu alur pelayaran dan ekosistem laut," ujar Andi Arwin Yunus.

Ia menambahkan, selain aksi bersih-bersih, pihaknya juga melaksanakan patroli pengawasan di wilayah perairan kerja Kantor Pelabuhan Kelas III Bungku. Patroli ini bertujuan untuk memastikan terwujudnya keamanan, keselamatan, dan ketertiban pelayaran di wilayah perairan Indonesia, khususnya di Kabupaten Morowali.

"Kami melakukan patroli pengawasan untuk memastikan semua kapal yang beroperasi telah memenuhi aspek kelaiklautan, kelengkapan dokumen, serta kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Ini adalah tugas utama kami untuk memberikan jaminan rasa aman bagi pengguna jasa transportasi laut," tegasnya.

Kegiatan bersih laut dan pantai berhasil mengumpulkan puluhan karung sampah yang terdiri dari sampah plastik, kayu, dan sampah domestik lainnya yang berserakan di pesisir pantai pelabuhan.

Melalui peringatan Harhubnas ke-55 Tahun 2026 ini, Kantor Pelabuhan Kelas III Bungku berharap dapat semakin meningkatkan sinergi antara regulator, operator, dan masyarakat untuk mewujudkan transportasi laut yang selamat, aman, nyaman, dan ramah lingkungan, sejalan dengan tema Harhubnas tahun ini.

Dinas Pertanahan Makassar Konsultasikan Sejumlah Agenda Pertanahan dengan Kakan Pertanahan

 

MAKASSAR — Dinas Pertanahan Kota Makassar melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jumat, 18 September 2026. Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar bersama Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah.

Konsultasi dan koordinasi tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait pengelolaan dan pengadaan tanah di Kota Makassar.

Beberapa hal yang menjadi pembahasan antara lain kawasan lahan Patung Gajah, lahan SMP Nusantara, pengadaan lahan untuk pembangunan Jembatan Barombong, serta percepatan proses pensertifikatan tanah.

Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Makassar dilakukan untuk menyamakan persepsi, memperoleh masukan teknis, serta memastikan proses administrasi pertanahan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembahasan tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu bahan dalam rapat berikutnya guna menindaklanjuti berbagai agenda pertanahan yang membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait.

Melalui koordinasi yang berkelanjutan, Dinas Pertanahan Kota Makassar terus mendorong tertib administrasi pertanahan, percepatan pensertifikatan aset, serta mendukung kebutuhan pengadaan lahan untuk pembangunan dan pelayanan publik di Kota Makassar. (*)

Tim Pensertifikatan Pertanahan Kota Review Berkas Permohonan Pengukuran Puskesmas Mamajang

 

Nuansa Terkini Makassar,— Tim Pensertifikatan Dinas Pertanahan Kota Makassar melakukan review berkas permohonan pengukuran tanah Puskesmas Mamajang, Jumat, 18 September 2026.

Kegiatan review dilakukan sebagai bagian dari tahapan administrasi dalam proses pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Makassar. Tim melakukan pemeriksaan dan penelaahan terhadap kelengkapan berkas permohonan pengukuran yang diajukan untuk objek tanah Puskesmas Mamajang.

Review berkas tersebut bertujuan memastikan dokumen administrasi yang menjadi persyaratan pengukuran telah tersedia dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga proses pengukuran dapat ditindaklanjuti secara tertib.

Melalui kegiatan ini, Dinas Pertanahan Kota Makassar terus mendorong percepatan pensertifikatan aset pemerintah sekaligus memperkuat tertib administrasi dan kepastian hukum atas aset tanah milik Pemerintah Kota Makassar.

Kegiatan review berkas ini diharapkan dapat mendukung kelancaran tahapan selanjutnya hingga proses pengukuran dan pensertifikatan tanah Puskesmas Mamajang dapat terlaksana dengan baik.

Sekda Makassar Jadi Narasumber PKP Kemendagri: Urai Manajemen Mutu Birokrasi

 

Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, menekankan pentingnya penerapan manajemen mutu berorientasi proses dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan. 

Hal tersebut disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II dan III tahun 2026 di Balai Besar Pengembangan Kompetensi (BBPK) Aperatur Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) IV Kemendagri, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Rabu (16/9).

Sekda Makassar Andi Zulkifly dipercaya membawakan materi mengenai Manajemen Mutu dengan Membangun Daya Kerja yang Bermutu dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar

Di hadapan para peserta pelatihan, Sekda Makassar Andi Zulkifly membagikan rekam jejak kariernya yang dibangun dari tingkat bawah, mulai dari bendahara kecamatan, lurah, camat, hingga memimpin sejumlah dinas teknis sebelum dipercaya menjabat sebagai Sekda Makassar. 

Berdasarkan pengalaman tersebut, Andi Zulkifly menilai pengawasan dan tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur saat ini mengalami perubahan signifikan.

​

Mantan Camat Ujung Pandang ini menyebutkan keterbukaan informasi dan maraknya penggunaan media sosial membuat masyarakat semakin kritis terhadap kualitas layanan pemerintah.

​

"Pelayanan publik yang kita rasakan saat ini menghadapi tekanan masyarakat yang sangat tinggi. Kalau dulu kritikan agak jarang, sekarang masyarakat makin kritis. Layanan yang berbelit-belit, lambatnya respons aparatur, serta kurangnya pengawasan kini langsung disorot publik melalui media sosial," kata Andi Zulkifly.

​

Lebih jauh, Andi Zul--sapaan akrabnya--menjelaskan perbedaan dasar antara organisasi privat dan instansi pemerintah. Menurutnya, jika organisasi privat berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, maka pemerintah wajib berorientasi penuh pada kepuasan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

​

"Kita dibayar sebagai aparatur bukan untuk mencari pendapatan sebesar-besarnya, tetapi untuk melayanan masyarakat. Karena itu, manajemen mutu menjadi komponen yang sangat penting," tegasnya.

​

Andi Zul juga mengingatkan agar setiap unit kerja tidak hanya berorientasi pada hasil akhir atau formalitas dokumen reformasi birokrasi semata, melainkan harus menjaga secara konsisten setiap tahapan proses pelayanan.

​

"Item-item seperti kepastian biaya, lamanya waktu penyelesaian, kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga standar SOP harus betul-betul kita jaga. Kita tidak boleh hanya berujung pada hasilnya, tetapi prosesnya yang harus dipastikan berjalan baik," ujarnya.

​

Melalui kegiatan PKP ini, Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu berharap para pejabat pengawas yang hadir dapat menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu secara nyata di unit kerja masing-masing guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan di daerah.

"Nah, kita harap para peserta ini saat kembali ke tempat masing-masing bisa mengoptimalkan pelayanan publik sehingga warga percaya dengan tata kelola yang ada di pemerintahan," jelasnya. (*).

Bea Cukai Makassar Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp46 Miliar, Negara Selamatkan Potensi Kerugian Rp30 Miliar

Nuansa Terkini Makassar,—  Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Makassar memusnahkan puluhan juta batang rokok ilegal serta berbagai barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai.

Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) tersebut dilaksanakan pada Selasa (15/9/2026), sebagai bagian dari upaya Bea Cukai Makassar dalam menekan peredaran barang ilegal sekaligus melindungi penerimaan negara.

Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan sepanjang 2025 hingga Juli 2026. Seluruh barang tersebut telah memperoleh persetujuan pemusnahan dari Menteri Keuangan melalui Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Selama periode tersebut, Bea Cukai Makassar mencatat sebanyak 123 kali penindakan terhadap berbagai pelanggaran kepabeanan dan cukai.

Adapun barang yang dimusnahkan terdiri atas 28.513.260 batang rokok ilegal, 635 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), 1.168 pcs barang bawaan penumpang berupa kosmetik, obat-obatan dan mainan, serta 35 unit handphone hasil barang bawaan penumpang.

Nilai keseluruhan barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp46,05 miliar. Dari penindakan tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp30,04 miliar.

Selain pemusnahan, Bea Cukai Makassar juga menyelesaikan enam perkara melalui pengenaan denda administrasi dengan total nilai mencapai Rp307,63 juta.

Kepala Bea Cukai Makassar, Krisna Wardhana, menyampaikan bahwa pemusnahan BMMN merupakan tahap akhir dalam proses penanganan barang hasil penindakan yang telah mendapatkan persetujuan untuk dimusnahkan.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi Bea Cukai sebagai pelindung masyarakat sekaligus upaya menjaga penerimaan negara.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal guna melindungi masyarakat, mengamankan penerimaan negara, serta memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang telah menjalankan ketentuan dengan benar,” ujar Krisna Wardhana.

Pemusnahan secara simbolis berlangsung di Lapangan KPPBC TMP B Makassar. Sementara pemusnahan utama dilaksanakan di PT Mitra Hijau Asia Barru, Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

Barang-barang tersebut dimusnahkan menggunakan mesin incinerator atau tungku pembakaran hingga tidak dapat digunakan kembali. Sisa hasil pemusnahan selanjutnya dikelola sesuai ketentuan pengelolaan limbah yang berlaku.

Bea Cukai Makassar juga memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang selama ini mendukung kegiatan pengawasan dan penegakan hukum, di antaranya TNI, Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, instansi teknis, pengelola bandara dan pelabuhan, perusahaan jasa titipan, pelaku usaha, serta masyarakat.

Sinergi lintas instansi dan partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah peredaran barang ilegal di wilayah Makassar dan sekitarnya.

Bea Cukai Makassar mengimbau masyarakat untuk mematuhi ketentuan kepabeanan dan cukai serta turut berperan dalam memberantas peredaran rokok ilegal dan barang yang tidak memenuhi ketentuan.

Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran kepabeanan dan cukai dapat menyampaikan laporan kepada Kantor Bea Cukai terdekat melalui narahubung 08114000212 atau akun Instagram @beacukaimakassar.

Dengan pengawasan dan sinergi yang terus diperkuat, Bea Cukai Makassar menegaskan komitmennya menjaga perdagangan yang sehat, melindungi pelaku usaha yang patuh, dan mengoptimalkan penerimaan negara. (*)

Sekda Makassar Pastikan Dukungan Pemkot untuk Kontingen Porprov 2026

Nuansa Terkini Makassar,— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memberikan dukungan terhadap kontingen Kota Makassar yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Sulawesi Selatan 2026 di Kabupaten Wajo dan Bone.

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah memberikan arahan agar seluruh perangkat daerah berkoordinasi dan memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat menerima audiensi pengurus KONI Makassar di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (15/9). Agenda ini membahas persiapan pemberangkatan dan dukungan Pemkot Makassar terhadap kontingen Porprov 2026.

"Jadi tadi pengurus KONI Makassar bertemu membahas persiapan menjelang Porprov 2026. Nah, pak Wali sangat mendukung dan memerintahkan untuk berkoordinasi dalam rangka menyukseskan dan meraih prestasi tertinggi di Porprov, " kata Andi Zulkifly.

Mantan Camat Ujung Pandang itu mengatakan, salah satu agenda yang perlu segera dimatangkan adalah rencana pelepasan kontingen Makassar. KONI mengusulkan Lapangan Karebosi sebagai lokasi pelepasan, namun pelaksanaannya masih menunggu arahan Wali Kota Makassar.

Andi Zulkifly meminta KONI segera berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta bagian protokol untuk menyusun jadwal audiensi dengan Wali Kota.

"Saran kami, pertama buatkan jadwal ketemu dengan Pak Wali mengenai pelepasan Porprov," ujarnya.

Selain agenda pelepasan, Pemkot Makassar juga akan mendorong keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung kontingen selama pelaksanaan Porprov.

Menurutnya, dukungan tersebut dapat dimaksimalkan karena sejumlah pejabat OPD memiliki keterlibatan sebagai pengurus maupun bapak angkat cabang olahraga.

"Kedua, dukungan OPD untuk Porprov. Ini ada beberapa yang menjadi ketua cabor. Ini bisa dibackup. Bisa juga perusda. Kalau ada arahan Pak Wali, maka OPD lebih semangat memberikan dukungan," jelasnya.

Andi Zulkifly berharap keberadaan bapak angkat cabang olahraga di masing-masing OPD dapat dimaksimalkan untuk membantu kebutuhan kontingen Makassar.

"Kita harap Pak Wali sudah tahu ada bapak angkat cabor di masing-masing OPD. Tujuannya mendukung kontingen Makassar agar bisa berbicara banyak di Porprov," katanya.

Pemkot Makassar juga menyiapkan dukungan dari sisi kesehatan dan keamanan atlet. Dinas Kesehatan dan Satpol PP akan dikoordinasikan untuk memberikan dukungan selama kontingen Makassar berada di dua daerah tuan rumah.

"Kita akan backup kesehatan dan keamanan atlet melalui Dinkes dan Satpol PP saat Porprov," ujar Andi Zulkifly.

Sementara itu, Wakil Ketua I KONI Makassar, Andi Malombassi Hamka, mengatakan pihaknya terus mematangkan kebutuhan kontingen menghadapi Porprov XVIII Sulsel 2026.

"Kita akan siapkan seluruh sarana dan prasarana dalam menghadapi Porprov," kata Andi Malombassi.

Ia mengatakan, audiensi dengan Sekda dilakukan untuk memastikan keterlibatan sejumlah perangkat daerah dalam mendukung kontingen Makassar selama pelaksanaan Porprov di Wajo dan Bone.

Salah satu dukungan yang dibahas adalah layanan kesehatan. KONI Makassar mengusulkan sedikitnya 20 tenaga kesehatan untuk mendampingi kontingen dan berharap jumlah tersebut masih dapat ditambah, termasuk dukungan armada ambulans.

"Kami berharap ada 20 tenaga kesehatan dan kalau memungkinkan bisa lebih, termasuk armada ambulans yang ikut mendukung tim kontingen Porprov," ujarnya.

Dari sisi keamanan, KONI juga berharap Satpol PP dapat membantu pengamanan di sekitar lokasi penginapan atlet Makassar. Selain posko induk, personel diharapkan melakukan patroli di kawasan yang menjadi tempat tinggal kontingen.

Rencananya, masing-masing 10 personel Satpol PP akan ditempatkan untuk mendukung pengamanan kontingen Makassar di Wajo dan Bone.

KONI Makassar juga tengah mematangkan agenda launching dan pelepasan kontingen yang diproyeksikan berkekuatan sekitar 1.160 orang. Pelepasan direncanakan berlangsung di Lapangan Karebosi, namun masih menunggu arahan Wali Kota Makassar.

Porprov XVIII Sulsel 2026 dijadwalkan berlangsung pada 7–14 November 2026 di Kabupaten Bone dan Wajo. Sebanyak 26 cabang olahraga dijadwalkan berlangsung di Bone, sedangkan 22 cabang olahraga digelar di Wajo.

Agenda olahraga di Sulsel ini, KONI Makassar mematok target tinggi dengan membidik 200 medali emas. Dimana, ada 43 cabor berlaga di Wajo-Bone.

Dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, koordinasi antara KONI, Pemkot Makassar, OPD, serta unsur pendukung lainnya menjadi bagian penting untuk memastikan kebutuhan atlet terpenuhi sekaligus mengoptimalkan peluang Makassar mencapai target prestasi yang telah ditetapkan. (*)

TP PKK Makassar Evaluasi Program Makanan Bergizi di Kecamatan Tamalate

Nuansa Terkini Makassar,— TP PKK Kota Makassar meninjau pelaksanaan program pembagian makanan bergizi bagi ibu hamil, batita, dan balita di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, berlangsung di Kantor Kelurahan Maccini Sombala pada Selasa (15/9/2026).

Program tersebut merupakan bagian dari program Pokja IV TP PKK Kota Makassar dalam mendukung penanganan masalah gizi serta pencegahan dan penurunan angka stunting. Makanan bergizi diberikan secara gratis setiap hari dan disalurkan langsung oleh kader TP PKK Kecamatan Tamalate dan Kelurahan Maccini Sombala kepada penerima manfaat.

Kelurahan Maccini Sombala dipilih sebagai lokus program karena masih menghadapi persoalan stunting. Pelaksanaan program telah memasuki hari ke-20 dan menjadi bagian dari intervensi gizi berbasis keluarga yang dilakukan secara berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus TP PKK Kota Makassar, khususnya Pokja IV, Camat Tamalate, Ketua TP PKK Kecamatan Tamalate, Dinas Kesehatan Kota Makassar, kader TP PKK Kecamatan Tamalate dan Kelurahan Maccini Sombala, serta ibu hamil dan ibu yang memiliki batita dan balita penerima manfaat.

Ketua Bidang Pokja IV TP PKK Kota Makassar, Prof. Dr. Nurlina Subair, mengatakan program tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga mengedukasi keluarga mengenai pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan.

“Masa prenatal hingga 1.000 hari pertama kehidupan merupakan periode penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk perkembangan otak,” jelasnya.

Menurutnya, pemenuhan gizi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membentuk generasi yang sehat dan berkualitas. “Kalau kita menjaga anak sejak masa kehamilan, 1.000 hari kehidupan hingga balita, insyaallah anak kita tumbuh menjadi anak yang tangguh dan mendapatkan kesempatan emas di masa depan,” tuturnya.

Prof. Nurlina juga mengajak masyarakat memanfaatkan potensi pangan lokal yang tersedia di Kecamatan Tamalate. Salah satunya ikan yang memiliki kandungan protein dan nilai gizi tinggi. Menurutnya, posisi Tamalate yang dekat dengan wilayah pesisir menjadi keuntungan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan protein keluarga.

“Keterlibatan kader TP PKK bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan semakin memperkuat upaya pencegahan masalah gizi. Orang tua juga diharapkan aktif memantau tumbuh kembang anak agar tidak ada lagi anak di Kecamatan Tamalate yang mengalami kekurangan gizi,” ujarnya.

Ketua Pokja IV TP PKK Kota Makassar, Indira Purnamasari, mengapresiasi hasil evaluasi hari ke-20 yang menunjukkan adanya peningkatan berat badan pada anak penerima manfaat. 

“Alhamdulillah selama 20 hari ini, berat badan batita dan balita naik, ini menunjukkan adanya manfaat dari program ini. Kami akan terus memantau program ini setiap 20 hari ke depan, evaluasi akan terus dilakukan untuk melihat perkembangan penerima manfaat pada tahap berikutnya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan orang tua, khususnya yang memiliki anak usia di atas satu tahun, agar memperhatikan asupan makanan sebagai sumber utama kebutuhan gizi anak. “Pada usia 6 bulan ke atas, sekitar 80 persen kebutuhan gizi anak berasal dari makanan dan minuman. Karena itu, anak perlu diberikan makanan yang cukup dan beragam,” ujarnya.

Indira menekankan bahwa kader yang mengantarkan makanan kepada penerima manfaat bukan sekadar bertugas membagikan makanan, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan pendampingan dan edukasi gizi kepada keluarga.

 “Kader gizi ini bisa menjadi tempat berkonsultasi ketika ibu mengalami kendala dalam pemberian makanan atau melihat perubahan berat badan dan pola makan anak,” katanya.

Salah seorang ibu hamil penerima manfaat menyampaikan apresiasi kepada TP PKK Kota Makassar dan para kader. Menurutnya, program tersebut sangat membantu karena setiap hari dirinya mendapatkan makanan bergizi secara gratis dan tepat waktu. “Terima kasih kepada TP PKK. Setiap hari kami mendapatkan makanan bergizi dan makanannya juga enak. Ini sangat membantu selama masa kehamilan,” ungkapnya.

Hal serupa dirasakan ibu penerima manfaat yang memiliki batita. Ia mengaku terbantu dengan pemberian makanan bergizi secara rutin, sekaligus mendapatkan edukasi mengenai pola makan dan kesehatan anak. Ia juga menyebut berat badan anaknya mulai mengalami peningkatan setelah mengikuti program tersebut.

Camat Tamalate, Muhammad Aril Syahbani menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada TP PKK Kota Makassar, Dinas Kesehatan, serta seluruh kader yang terlibat. 

“Kami berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat, sehingga intervensi gizi tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan anak, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting di Kecamatan Tamalate,” ujarnya.

Melalui program ini, TP PKK Kota Makassar bersama pemerintah kecamatan, kelurahan, Dinas Kesehatan, dan kader berkomitmen memperkuat intervensi gizi berbasis keluarga. Evaluasi secara berkala akan terus dilakukan untuk memastikan pemberian makanan sesuai kebutuhan penerima manfaat serta mendukung terwujudnya generasi Makassar yang sehat, cerdas, dan bebas stunting. (*)

TP PKK Makassar Kampanyekan Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Pengembangan Daur Ulang

Nuansa Terkini Makassar, — TP PKK Kota Makassar terus mendorong keterlibatan kader PKK dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui kampanye pemilahan sampah rumah tangga serta pengembangan daur ulang sampah organik dan nonorganik.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Auditorium TP PKK Kota Makassar, Selasa (15/9/2026), sebagai bagian dari program kerja Pokja III TP PKK Kota Makassar.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya TP PKK Kota Makassar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya keluarga, agar mampu mengelola sampah sejak dari sumbernya, yakni rumah tangga.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris TP PKK Kota Makassar, Faridah Kadir. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dalam memperlakukan sampah yang dihasilkan setiap hari.

“Sampah rumah tangga tidak seharusnya seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir. Pemilahan sejak dari rumah menjadi langkah awal untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir,” ujarny.

Faridah menjelaskan, mulai 1 Oktober 2026, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Antang telah menerapkan kebijakan bahwa sampah yang diterima hanya berupa sampah residu.

Sementara itu, katanya, Ketua TP PKK Kota Makassar sekaligus Ketua Dewan Lingkungan Kota Makassar, Melinda Aksa, terus mendorong agar gerakan pengelolaan sampah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat sehari-hari.

“Melinda menilai, TP PKK memiliki posisi strategis dalam mengedukasi masyarakat karena kader PKK bersentuhan langsung dengan keluarga dan lingkungan di tingkat kelurahan hingga tingkat rumah tangga,” ujarnya.

Menurutnya, upaya menjaga lingkungan tidak harus dimulai dari kegiatan besar. Perubahan dapat dilakukan melalui langkah sederhana, salah satunya dengan membiasakan keluarga memilah sampah yang dihasilkan setiap hari.

“TP PKK sangat dekat dengan masyarakat. Karena itu, kita ingin gerakan ini dimulai dari rumah tangga. Kalau setiap keluarga sudah terbiasa memilah sampah, dampaknya akan besar bagi kebersihan dan kelestarian lingkungan Kota Makassar,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh kader TP PKK untuk menjadi contoh di lingkungan masing-masing. Edukasi mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua Pokja III TP PKK Kota Makassar, dr. Erieka Novianti, menambahkan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada kader dan masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah organik dan nonorganik secara tepat.

Ia mengatakan, pemilahan sampah dapat memberikan manfaat, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau produk lain yang bermanfaat, sementara sampah nonorganik tertentu dapat dipilah untuk digunakan kembali atau didaur ulang.

“Kami ingin memberikan pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat agar sampah tidak langsung dianggap sebagai sesuatu yang harus dibuang. Ada sampah yang masih bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, TP PKK Kota Makassar menghadirkan anggota Dewan Lingkungan Kota Makassar serta penyuluh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk memberikan materi mengenai pengelolaan sampah.

Para peserta mendapatkan edukasi mengenai tata cara memilah sampah, pengelolaan limbah organik dan nonorganik, hingga pemanfaatan sampah melalui proses daur ulang.

Melalui kegiatan ini, TP PKK Kota Makassar berharap kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah semakin meningkat. Gerakan tersebut diharapkan dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan berkembang menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan Kota Makassar yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. (*).

TP PKK Makassar Perkuat Peran Keluarga Cegah Perdagangan Orang

Nuansa Terkini Makassar, - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Makassar terus memperkuat peran keluarga dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) yang berlangsung di Gedung TP PKK Kota Makassar, Senin (14/9/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Pokja I TP PKK Kota Makassar yang berfokus pada penguatan ketahanan keluarga, perlindungan anggota keluarga, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap berbagai bentuk ancaman perdagangan orang.

Mengangkat tema “Kenali, Waspadai, Cegah: Bersama Keluarga Melawan Perdagangan Orang”, kegiatan KIAT diharapkan menjadi ruang edukasi bagi para kader PKK agar mampu mengenali berbagai modus perdagangan orang sekaligus menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris I dan Sekretaris II TP PKK Kota Makassar, jajaran pengurus inti TP PKK Kota Makassar, serta perwakilan kader TP PKK dari seluruh kecamatan se-Kota Makassar.

Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris TP PKK Kota Makassar, Faridah Kadir, menyampaikan bahwa tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking merupakan kejahatan luar biasa yang merenggut hak asasi, kebebasan, dan masa depan korbannya. 

Perempuan dan anak, kata dia, sering menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai modus, mulai dari penipuan pekerjaan, iming-iming gaji besar, hingga bentuk eksploitasi lainnya.

“Melalui tema Kenali, Waspadai, Cegah: Bersama Keluarga Melawan Perdagangan Orang, kita ingin menegaskan kembali bahwa benteng pertahanan utama untuk melawan trafficking berawal dari dalam rumah,” ujar Melinda dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, melalui Program KIAT, TP PKK Kota Makassar berkomitmen mendorong keluarga untuk kenali, yakni memahami bentuk, modus operandi, serta ciri-ciri awal praktik perdagangan orang.

“Waspadai, dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan maupun tawaran ke luar daerah yang tidak jelas legalitasnya; serta cegah, melalui komunikasi terbuka dalam keluarga, edukasi kepada anak, dan keberanian melaporkan jika menemukan kejanggalan di lingkungan sekitar,” tambahnya.

Melinda juga menekankan pentingnya peran kader PKK mulai dari tingkat kota hingga Dasawisma. Menurutnya, kader merupakan salah satu ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga memiliki posisi strategis dalam menyampaikan edukasi dan membangun kewaspadaan keluarga terhadap potensi TPPO.

Ketua Pokja I TP PKK Kota Makassar, Siti Syahriati A. Syahrum, menambahkan bahwa  kegiatan ini bertujuan untuk mengajak kader PKK dalam pencegahan perdagangan orang yang membutuhkan keterlibatan seluruh unsur keluarga dan masyarakat. 

“Kader PKK perlu memiliki pengetahuan yang cukup agar mampu mengenali tanda-tanda kerentanan, memberikan pemahaman kepada keluarga, serta mengarahkan masyarakat untuk memperoleh bantuan melalui jalur yang tepat apabila menemukan dugaan kasus,”

Kegiatan ini menghadirkan Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang, AKP Rochsita Arsid, sebagai narasumber utama. 

Dalam pemaparannya, ia memberikan edukasi mengenai bahaya perdagangan orang, berbagai modus yang perlu diwaspadai, serta pentingnya meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap situasi yang berpotensi mengarah pada eksploitasi.

“Kami mengajak para kader TP PKK untuk menjadi penggerak di tengah masyarakat dengan membangun kepedulian dan keberanian untuk bertindak ketika menemukan indikasi perdagangan orang,” ujarnya.

Ia menekankan agar masyarakat tidak mengabaikan tanda-tanda mencurigakan, serta segera mencari pertolongan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menghadapi atau mengetahui dugaan TPPO.

Narasumber kedua, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, drg. Ita Anwar, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, keluarga, kader PKK, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. 

Ia mendorong penguatan edukasi, perlindungan, serta pendampingan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mencegah dan merespons berbagai bentuk kekerasan maupun eksploitasi.

“Dengan edukasi yang berkelanjutan, keluarga diharapkan semakin peka, waspada, dan berani mengambil langkah pencegahan sehingga Kota Makassar dapat menjadi lingkungan yang semakin aman dari praktik perdagangan orang,” ujarnya.

Melalui kegiatan KIAT ini, TP PKK Kota Makassar berharap pengetahuan yang diperoleh para kader tidak berhenti pada kegiatan di tingkat kota, tetapi dapat diteruskan kepada keluarga dan masyarakat di seluruh wilayah kecamatan hingga Dasawisma. (*).

Dinas Pertanahan Kota Makassar Gelar Rakor Persiapan Penyerahan Dokumen Pemanfaatan Tanah Aset Pemkot

Nuansa Terkini Makassar,— Dinas Pertanahan Kota Makassar melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka persiapan penyerahan dokumen pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Makassar oleh PT Bank Sulselbar.

Rapat tersebut dilaksanakan pada Jumat, 11 September 2026, bertempat di Ruang Rapat Dinas Pertanahan Kota Makassar.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar bersama jajaran terkait. Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses penyerahan dokumen pemanfaatan tanah aset milik Pemerintah Kota Makassar dapat berjalan tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rapat, dilakukan koordinasi terkait kesiapan dokumen serta berbagai hal teknis yang perlu dipersiapkan sebelum proses penyerahan dokumen pemanfaatan tanah oleh PT Bank Sulselbar.

Pengelolaan dan pemanfaatan aset tanah pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam menjaga tertib administrasi sekaligus memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Makassar.

Melalui rapat koordinasi ini, Dinas Pertanahan Kota Makassar terus memperkuat sinergi dengan pihak terkait dalam rangka mewujudkan pengelolaan aset pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Rakor berlangsung dengan lancar dan diharapkan seluruh tahapan persiapan penyerahan dokumen dapat terlaksana sesuai rencana. (*)