Dr. Aspa Muji Resmi Dilantik Pj Sekda, Langkah Strategis Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Jeneponto

Nuansa Terkini Makassar,- Suasana khidmat menyelimuti Ruang Rapat Bupati Jeneponto, Senin, 4 Mei 2026. Di hadapan pimpinan perangkat daerah, unsur forkopimda dan undangan, Bupati Jeneponto Paris Yasir secara resmi melantik Dr. Aspa Muji, sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto. Momen ini menjadi babak baru dalam upaya pemerintah daerah memperkuat sistem birokrasi sekaligus memastikan kelancaran seluruh program pembangunan dan pelayanan publik.

 

Pelantikan ini bukan sekadar seremonial jabatan. Bagi Pemerintah Kabupaten Jeneponto, langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Dengan menempatkan sosok yang memiliki rekam jejak panjang dan pengalaman beragam di lingkungan birokrasi daerah, diharapkan sinergi antar instansi dapat berjalan lebih efektif, dan setiap kebijakan yang dirumuskan bisa tepat sasaran serta cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

 

Sekda: Motor Penggerak Pembangunan

 

Dalam sambutannya usai prosesi pelantikan, Bupati Paris Yasir menegaskan bahwa posisi Sekretaris Daerah memiliki peran yang sangat vital dalam struktur pemerintahan daerah. Menurutnya, Sekda adalah penghubung sekaligus penggerak utama yang memastikan seluruh roda pemerintahan berputar selaras.

 

“Sekretaris Daerah bukan hanya sekadar jabatan struktural, melainkan motor penggerak yang menentukan kecepatan dan kualitas pelaksanaan program kerja. Tugas utamanya adalah mengoordinasikan seluruh perangkat daerah, menghilangkan sekat-sekat antar instansi, sehingga semua bergerak dalam satu irama yang sama,” ujar Bupati dengan tegas.

 

Ia juga menyampaikan harapan besar kepada pejabat baru. Amanah yang diemban harus dijalankan dengan landasan integritas yang kuat, profesionalisme tinggi, dan jiwa pengabdian yang tulus.

 

“Saya berpesan, jadikan jabatan ini sebagai sarana untuk berbuat lebih banyak bagi masyarakat. Utamakan koordinasi dan kolaborasi, jangan hanya bekerja sesuai prosedur tetapi juga berorientasi pada hasil. Pastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi warga Jeneponto,” tambahnya.

 

Rekam Jejak yang Tak Diragukan

 

Sosok yang baru saja dilantik ini bukanlah wajah baru dalam birokrasi Jeneponto. Dr. Aspa Muji telah meniti karir selama puluhan tahun dan telah menduduki berbagai posisi strategis, sehingga paham betul seluk-beluk kerja pemerintahan daerah.

 

Sebelumnya, pria berpendidikan doktor ini pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Perhubungan, hingga Pelaksana Tugas Asisten II Sekretariat Daerah. Berbagai pengalaman di lintas bidang tugas inilah yang dinilai menjadi modal utama untuk memegang posisi strategis ini.

 

“Pengalaman yang saya miliki di berbagai instansi menjadi bekal berharga. Saya memahami tantangan di lapangan, saya tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan yang terpenting saya mengerti apa yang menjadi harapan masyarakat. Insya Allah, amanah ini akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Dr. Aspa Muji usai menerima naskah pelantikan.

 

Dengan latar belakang tersebut, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat menaruh harapan besar agar Sekretariat Daerah dapat menjadi lebih solid, kinerja birokrasi semakin meningkat, dan percepatan pembangunan di Jeneponto dapat berjalan lebih optimal lagi.

 

Dihadiri Pimpinan Daerah

 

Prosesi pelantikan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Pemkab Jeneponto. Hadir di antaranya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Asisten III Sekretariat Daerah, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan undangan lainnya. Kehadiran mereka menjadi bukti dukungan kolektif terhadap langkah strategis yang diambil pemerintah daerah ini.

 

Saat prosesi selesai, doa bersama dipanjatkan sebagai penutup. Sebuah harapan bersama agar langkah yang baru dimulai ini membawa kemajuan, kesejahteraan, dan kebaikan bagi seluruh warga Kabupaten Jeneponto.

https://makassar.terkini.id/dr-aspa-muji-resmi-dilantik-pj-sekda-langkah-strategis-perkuat-tata-kelola-pemerintahan-jeneponto/

Sekda Makassar Tekankan Sinergi Lintas OPD dalam Penanganan ODGJ

 

Nuansa Terkini Makassar,,— Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, menekankan pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Makassar.

Hal itu disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly usai membuka Pertemuan Koordinasi Penanganan ODGJ pada subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yang digelar Dinas Kesehatan Kota Makassar di Hotel Aston Makassar, Selasa (5/5).

Sekda Makassar Andi Zulkifly menegaskan penanganan ODGJ tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan berbagai pihak secara terpadu.

“Penanganan ODGJ ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan saja, tetapi harus dilakukan secara komprehensif oleh seluruh OPD terkait,” ujar Andi Zulkifly.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar menjelaskan, selama ini masih terdapat ego sektoral yang menyebabkan penanganan ODGJ berjalan kurang optimal. Karena itu, pertemuan koordinasi ini diharapkan mampu menghasilkan standar operasional prosedur (SOP) serta alur penanganan yang jelas dan terintegrasi.

Menurut eks Camat Ujung Pandang ini, penanganan ODGJ biasanya berawal dari laporan masyarakat di tingkat RT/RW yang kemudian ditindaklanjuti oleh kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, puskesmas melakukan asesmen awal untuk memastikan kondisi kejiwaan yang bersangkutan.

“Setelah dilakukan asesmen oleh tenaga kesehatan, perlu ada pengamanan oleh Satpol PP dan dukungan dari pihak kecamatan serta kelurahan. Kemudian, penanganan dilanjutkan ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran Dinas Sosial dalam proses rehabilitasi sosial serta pengembalian pasien ke keluarga (reunifikasi), termasuk pemantauan lanjutan terhadap kondisi pasien.

“Perlu ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab mulai dari penanganan awal, pengantaran ke rumah sakit, hingga proses pemulangan dan monitoring pasca perawatan,” katanya.

Lebih lanjut, Andi Zulkifly menekankan penanganan ODGJ harus dilakukan secara humanis dan bermartabat, serta disertai edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma.

“ODGJ ini bisa disembuhkan. Karena itu, perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar keluarga tidak mengucilkan atau menelantarkan, tetapi justru mendukung proses penyembuhan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan penanganan ODGJ merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Kota Makassar sebagai kota inklusif.

“Jangan sampai karena penanganan yang tidak optimal, Kota Makassar dinilai tidak inklusif. Padahal, inklusivitas adalah bagian dari visi besar pemerintah kota,” tukasnya.

Sehingga, kata Andi Zulkifly meminta seluruh OPD, termasuk kecamatan, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga pihak rumah sakit, untuk segera menyusun rencana aksi dan roadmap penanganan ODGJ yang terintegrasi.

“Saya minta hari ini sudah ada rencana aksi yang jelas dan disepakati bersama. Semua pihak harus memahami perannya masing-masing agar penanganan ODGJ bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” pungkasnya. (*)

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, mendorong lahirnya standar operasional prosedur (SOP) terpadu dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) melalui koordinasi lintas sektor.

Menurut dr. Nursaidah, rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi serta memperjelas peran masing-masing instansi dalam menangani ODGJ, mulai dari tahap penjangkauan hingga pascapemulihan.

“Hari ini kita duduk bersama lintas sektor, lintas SKPD, termasuk para camat, untuk menyepakati bagaimana penanganan ODGJ. Harapannya, lahir SOP yang jelas—siapa berbuat apa dalam setiap tahapan penanganan,” ujar dr. Nursaidah.

Ia menjelaskan, selama ini masih kerap terjadi kebingungan di tingkat kecamatan, khususnya saat menemukan ODGJ di lapangan. Aparat kecamatan dan Satpol PP, kata dia, sering dihadapkan pada pertanyaan mengenai instansi tujuan penanganan, apakah ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial.

“Selama ini kendala di lapangan adalah ketika ditemukan ODGJ, harus dibawa ke mana—ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial. Ini yang ingin kita sepakati bersama dalam rapat ini,” jelasnya.

Nursaidah menegaskan, dalam mekanisme penanganan, Dinas Kesehatan memiliki peran utama pada aspek medis, mulai dari asesmen hingga pemberian pengobatan. Puskesmas menjadi garda terdepan dalam melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi kejiwaan seseorang.

“Kalau hasil asesmen menunjukkan adanya gangguan jiwa yang memerlukan perawatan, maka kami akan merujuk ke rumah sakit. Setelah itu, kami juga bertanggung jawab dalam pemantauan dan pemberian obat secara berkala,” katanya.

Ia menambahkan, pemantauan tersebut merupakan bagian dari standar pelayanan minimal (SPM), di mana pasien ODGJ, khususnya kategori berat, harus mendapatkan obat secara rutin sesuai resep dokter.

“Dinas Kesehatan bertugas memastikan ketersediaan dan pemberian obat, termasuk evaluasi berkala sesuai rekomendasi rumah sakit,” tambahnya.

Namun, lanjut Nursaidah, jika hasil asesmen menunjukkan kondisi pasien tidak memerlukan perawatan medis lanjutan, maka penanganan selanjutnya menjadi kewenangan Dinas Sosial.

“Kalau tidak perlu dirawat atau tidak masuk kategori gangguan jiwa berat, maka harus diambil alih oleh Dinas Sosial, termasuk penanganan sosial dan rehabilitasi,” tegasnya.

“Kami berharap tidak ada lagi saling menunggu atau melempar. Begitu ada laporan, semua pihak harus turun bersama untuk asesmen,” tambahnya.

Terkait tren kasus, Nursaidah mengakui secara kasat mata jumlah ODGJ yang ditemukan di lapangan cenderung meningkat dalam beberapa waktu terakhir, meski data resmi masih dalam proses pendataan.

“Kalau kita lihat di lapangan, kasus yang ditemukan akhir-akhir ini memang tampak lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Nanti akan kami lengkapi dengan data untuk dilaporkan,” katanya.

Ia menegaskan, setelah pasien dinyatakan sembuh oleh rumah sakit, maka tanggung jawab selanjutnya berada pada Dinas Sosial, termasuk proses pengembalian ke keluarga atau rehabilitasi lanjutan.

“Kalau pasien sudah sembuh, maka menjadi kewenangan Dinas Sosial, apakah dikembalikan ke keluarga atau direhabilitasi. Itu yang harus dipastikan dalam SOP yang kita susun bersama,” pungkasnya. (*)

Sharing Inovasi Digital, Diskominfo Makassar Terima Kunjungan Diskominfo SP Gowa

 

Nuansa Terkini Makassar,- Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menerima kunjungan studi tiru dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Gowa. Selasa (5/5/2026).

Rombongan diterima langsung oleh Kepala Diskominfo Makassar, Muhammad Roem, yang memaparkan proses pengembangan sistem informasi dan layanan digital yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Dalam kesempatan tersebut, Roem memaparkan Super Apps LONTARA+ sebagai platform layanan publik terintegrasi yang menggabungkan berbagai layanan dalam satu sistem digital.

Selain itu, dijelaskan pula penguatan tata kelola informasi serta pengelolaan Data Center yang menjadi infrastruktur penting dalam mendukung keamanan dan keandalan data pemerintahan.

Diskusi berlangsung dalam suasana terbuka dan produktif, dengan saling berbagi praktik baik yang telah diterapkan di masing-masing daerah.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Gowa, Emy Pratiwi Hosen, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan dalam kunjungan tersebut.

“Kami senang sekali dan mengapresiasi tinggi penerimaan ini. Ke depan, mudah-mudahan kami dapat mengimplementasikan apa yang kami pelajari dari LONTARA+, dengan menyesuaikan kondisi yang ada di daerah kami,” ujarnya.

Emy juga menilai bahwa pengalaman yang diperoleh dari kunjungan ini sangat bermanfaat untuk pengembangan layanan digital di Kabupaten Gowa.

Melalui kunjungan ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antar pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital pelayanan publik.

Di akhir kegiatan, rombongan Diskominfo SP Kabupaten Gowa juga diajak melihat langsung aktivitas operator LONTARA+ untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pengoperasian layanan digital tersebut.

Kabid JIA PP-HPMM Desak Gubernur Sulsel dan Bahlil Cabut Izin Pertambangan CV HKM di Enrekang

 

Nuansa Terkini Makassar,- Ketua Bidang (Kabid) Jaringan Informasi dan Advokasi (JIA) Pengurus Pusat Himpunan  Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (PP HPMM) Ishak B.Lakim mendesak Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadia mencabut Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) CV. Hadap Karya Mandiri di Kabupaten Enrekang.

Menurut Ishak, berdasarkan kajian PP HPMM, tambang emas yang rencana dilakukan di Kecamatan Enrekang dan Cendana berpotensi menyebabkan bencana alam.

"Olehnya itu kami menolak dengan tegas keberadaan CV Hadap Karya Mandiri di Kabupaten Enrekang dan segera cabut izin usaha,"tegas Ishak dalam keterangannya Senin (4/5/2026) malam.

Selain itu, menurutnya berbagai regulasi hukum serta gelombang penolakan masyarakat di wilayah yang rencana untuk ditambang sudah menjadi dasar agar izin pertambangan CV. HKM dicabut.

"Olehnya itu tidak ada alasan lagi bagi gubernur Sulsel untuk tidak menyurat ke Menteri ESDM untuk mencabut WIUP CV HKM,"ucapnya.

Ia juga menyayangkan adanya penangkapan empat warga Enrekang yang menolak adanya tambang emas di Enrekang.

"Kami juga meminta agar aparat penegak hukum untuk menghentikan upaya kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan lingkungan,"tuturnya.

"Sebab itu itu mereka harus di bebaskan tampa syarat,"sambungnya. (*)

TP PKK Makassar Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Bimtek dan Peninjauan Kebun Aku Hatinya PKK

Nuansa Terkini Makassar,– TP PKK Kota Makassar kembali melanjutkan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) serta peninjauan langsung kebun Aku Hatinya PKK di sejumlah kecamatan sebagai bentuk komitmen memperkuat ketahanan pangan keluarga.

Kali ini, kegiatan tersebut menyasar tiga kecamatan, yakni Kecamatan Bontoala, Kecamatan Wajo, dan Kecamatan Ujung Pandang, pada Senin (4/5/2026).

Di Kecamatan Ujung Pandang, Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, turun langsung meninjau progres lahan yang akan dijadikan kebun Aku Hatinya PKK di Kelurahan Pisang Utara.

Kehadiran Melinda disambut Camat Ujung Pandang, Ketua TP PKK Kecamatan Ujung Pandang, beserta jajaran pengurus dan kader PKK setempat.

Dalam peninjauan tersebut, Melinda melihat langsung kondisi lahan, potensi pengembangan, serta kesiapan kader dalam mengelola kebun Aku Hatinya PKK.

“Kami melakukan peninjauan langsung untuk memastikan kesiapan lahan, pengelolaan, serta pemanfaatannya agar benar-benar berdampak bagi kebutuhan pangan keluarga,” ujarnya.

Melinda menekankan bahwa setiap kelurahan diharapkan mampu berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan berbasis rumah tangga.

“Konsep kebun Aku Hatinya PKK tidak hanya sekadar menanam, tetapi bagaimana setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Mulai dari karbohidrat, protein, hingga vitamin dan mineral harus terpenuhi dalam kebun tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, dengan menanam sayuran sendiri, masyarakat tidak hanya memperoleh sumber gizi yang baik, tetapi juga dapat menekan pengeluaran rumah tangga.

“Kalau kita tanam sendiri, tentu tidak perlu lagi membeli. Selain mencukupi kebutuhan keluarga, ini juga bisa menjadi peluang tambahan penghasilan,” tambahnya.

Melinda juga menegaskan pentingnya keberlanjutan program agar tidak hanya dilakukan saat penilaian lomba, tetapi menjadi kebiasaan jangka panjang masyarakat.

“Kebun ini harus berkelanjutan. Bukan hanya karena mau lomba, tapi memang dimanfaatkan terus untuk kebutuhan sehari-hari,” tegasnya.

Selain itu, Melinda turut mendorong penguatan konsep urban farming di tengah masyarakat yang dinilai sejalan dengan program Pemerintah Kota Makassar maupun kebijakan nasional dalam memperkuat ketahanan pangan.

“Program ini harus dimaksimalkan. Keterlibatan aktif kader PKK menjadi kunci keberhasilan implementasinya di lapangan,” katanya.

Selain di Kecamatan Ujung Pandang, TP PKK Kota Makassar juga melakukan kunjungan ke Kecamatan Wajo dan Kecamatan Bontoala dengan agenda serupa, yakni peninjauan kebun Aku Hatinya PKK dan pelaksanaan bimtek.

Dalam bimtek tersebut, para pengurus memberikan pemaparan terkait indikator penilaian, indikator kebun dan halaman Aku Hatinya PKK, serta penguatan program pendukung seperti pembentukan dapur B2SA dan gerakan SI HIJAU.

Melalui rangkaian kegiatan ini, TP PKK Kota Makassar berharap seluruh kecamatan dapat mengoptimalkan peran kebun Aku Hatinya PKK sebagai solusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kapolda Sulsel Pantau Langsung Aksi May Day 2026, Ribuan Personel Disiagakan

 

Nuansa Terkini Makassar,- Dalam rangka memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2026, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., melaksanakan pemantauan langsung terhadap jalannya aksi unjuk rasa buruh di wilayah Kota Makassar, Jumat (1/5/2026).

Pemantauan tersebut dilakukan dari Aula Biru Ditlantas Polda Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, yang dijadikan sebagai posko monitoring pergerakan massa. Kegiatan ini turut dihadiri Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Nasri, S.I.K., M.H., Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol. Hartoyo, S.I.K., M.H., serta para Pejabat Utama Polda Sulsel.

Berdasarkan hasil pemantauan, ribuan buruh memperingati May Day dengan menggelar aksi unjuk rasa secara serentak di sejumlah titik di Kota Makassar. Tercatat sebanyak 13 titik aksi menjadi pusat konsentrasi massa, di antaranya kawasan Fly Over serta kawasan industri Makassar (KIMA).

Dalam rangka pengamanan, Polda Sulsel mengerahkan sebanyak 2.181 personel gabungan yang disiagakan di seluruh wilayah hukum Polda Sulsel. Personel tersebut ditempatkan secara strategis guna mengawal jalannya aksi agar tetap berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro menyampaikan bahwa Polda Sulsel berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dalam pengamanan kegiatan masyarakat serta mengimbau kepada seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban, tidak melakukan tindakan anarkis, serta menghormati hak pengguna jalan lainnya.

Dengan sinergi antara aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan peringatan May Day tahun 2026 di wilayah Sulawesi Selatan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif.

Matangkan Persiapan Idul Adha, Polres Gowa Bentuk Panitia Qurban

 

Nuansa Terkini Gowa, - Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H / 2026 M, Polres Gowa menggelar rapat panitia qurban yang berlangsung di ruang kerja Wakapolres Gowa. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Gowa KOMPOL Gani, S.H., M.H dan diikuti oleh para Pejabat Utama (PJU) Polres Gowa, Rabu (29'4/2026).

Rapat ini dilaksanakan sebagai bentuk persiapan dan koordinasi guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan qurban di lingkungan Polres Gowa berjalan tertib, aman, serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam arahannya, Wakapolres Gowa menekankan pentingnya kerja sama seluruh panitia agar pelaksanaan qurban dapat berlangsung dengan baik, mulai dari pengumpulan hewan qurban, proses penyembelihan, hingga pendistribusian daging kepada masyarakat.

“Kegiatan qurban ini bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga wujud kepedulian sosial Polri kepada masyarakat. Oleh karena itu, seluruh rangkaian kegiatan harus dipersiapkan secara matang dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ujar KOMPOL Gani.

Ia juga menambahkan bahwa momentum Idul Adha menjadi sarana mempererat kebersamaan dan meningkatkan rasa empati kepada sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

Melalui rapat ini, diharapkan seluruh panitia memiliki pemahaman yang sama terkait tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga pelaksanaan qurban di Polres Gowa dapat berjalan lancar, tertib, dan tepat sasaran.

Humas Polres Gowa

Ditreskrimsus Polda Sulsel Borong Dua Penghargaan Nasional di Rakernis Kortastipidkor Polri 2026

 

Nuansa Terkini Jakarta, – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kortastipidkor Polri Tahun Anggaran 2026 yang dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.,  berlangsung di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Ditreskrimsus Polda Sulsel berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dari Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortastipidkor) Mabes Polri.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kakortastipidkor Polri, Irjen Pol. Drs. Totok Suharyanto, S.I.K., M.Hum., kepada Dirreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol. Dr. Andri Ananta Yudhistira, S.I.K., M.H., sebagai bentuk pengakuan atas kinerja unggul dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2025.

Adapun dua penghargaan yang diraih meliputi:

Peringkat II Nasional dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, serta

Peringkat IV Nasional dalam Penyelesaian Perkara Tipikor Tahun 2025.

Prestasi ini menunjukkan bahwa Ditreskrimsus Polda Sulsel tidak hanya fokus pada aspek penindakan hukum semata, tetapi juga berhasil mengoptimalkan pemulihan kerugian negara sebagai bagian penting dari penegakan hukum yang berkeadilan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Kakortastipidkor Polri Irjen Pol. Totok Suharyanto menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan indikator keberhasilan satuan kerja dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi secara komprehensif.

“Keberhasilan dalam penyelesaian perkara harus sejalan dengan upaya pengembalian kerugian negara. Ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas penanganan perkara tipikor di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran kepolisian, khususnya fungsi Reskrimsus, untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas penyidikan dalam menghadapi tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks.

Sementara itu, Kombes Pol. Dr. Andri Ananta Yudhistira, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh personel Ditreskrimsus Polda Sulsel, termasuk dukungan dari jajaran Polres serta sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya.

“Penghargaan ini bukan hanya milik pimpinan, tetapi hasil kerja keras seluruh tim. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penanganan perkara tipikor, mempercepat penyelesaian perkara, serta mengoptimalkan pengembalian kerugian negara demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk kejaksaan, auditor, serta lembaga pengawas internal, guna memastikan setiap proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam implementasi KUHP dan KUHAP terbaru.

Rakernis Kortastipidkor Polri Tahun 2026 sendiri mengangkat tema “Penguatan Peran Kortastipidkor Polri dalam Implementasi KUHP dan KUHAP Nasional untuk Mengawal Program Prioritas Pemerintah”. Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi seluruh jajaran Tipidkor Polri untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas penyidik, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi secara nasional.

Selain penyerahan penghargaan, Rakernis juga diisi dengan berbagai agenda penting, antara lain evaluasi kinerja penanganan perkara tipikor tahun sebelumnya, pembahasan tantangan implementasi regulasi baru, serta penyusunan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan akuntabel.

Dengan capaian ini, Ditreskrimsus Polda Sulsel diharapkan mampu mempertahankan tren positif serta meningkatkan peringkat di tahun-tahun mendatang. Keberhasilan tersebut sekaligus memperkuat posisi Polda Sulsel sebagai salah satu satuan kerja yang berkontribusi signifikan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Rakernis tipidkor dihadiri langsung oleh seluruh Dirreskrimsus, Kasubdit Tipikor dan Kanit Tipikor jajaran Polda seindonesia. (*)

DPRD Makassar Desak Percepatan Distribusi Air Bersih ke Wilayah Utara

Nuansa Teekini Makassar,– Komisi B DPRD Kota Makassar bersama Plt Direksi Perumda Air Minum Makassar melakukan peninjauan jaringan pipa air di Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (29/4/2026).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan persoalan krisis air bersih di wilayah utara Makassar yang selama ini dikeluhkan warga dapat segera teratasi. Masalah tersebut juga menjadi perhatian khusus Wali Kota Makassar.

Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen bersama dengan Plt Direksi Perumda Air Minum yang baru dalam menyelesaikan persoalan klasik yang telah berlangsung bertahun-tahun.

“Kita ingin memastikan ada solusi konkret untuk masyarakat utara kota. Setelah itu, kita akan kaji secara menyeluruh di mana letak permasalahannya, lalu kita perintahkan PDAM untuk membangun dan mengoptimalkan jaringan pipa,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Direktur Perumda Air Minum Makassar, Andi Syahrum Makkarudde, menyatakan pihaknya akan mengupayakan optimalisasi sumber air untuk wilayah utara agar distribusi dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan.

“Kita ingin persoalan ini tuntas, bukan sekadar menjadi obat penenang bagi warga. Kendalanya selama ini adalah debit air yang disuplai ke utara tidak mencukupi. Ini yang sedang kita carikan alternatif solusinya,” jelasnya.

Ia menambahkan, salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah memaksimalkan pompa dari Panaikang. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak ketiga sebelum menindaklanjuti langkah teknis di lapangan.

“Peninjauan di Jalan Urip Sumoharjo ini untuk memastikan jaringan pipa sebenarnya sudah tersedia, namun aliran airnya belum sampai ke utara,” katanya.

Menurutnya, terdapat tiga alternatif sumber suplai air yang tengah dikaji, yakni dari Somba Opu, Moncong Loe, atau Panaikang. Pihaknya berkomitmen memilih solusi paling efektif mengingat waktu yang terbatas.

“Kami hanya punya waktu sekitar enam bulan. Mudah-mudahan sebelum lima bulan persoalan ini sudah bisa dituntaskan,” tambahnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi B DPRD Makassar, Basdir, menegaskan agar pihak ketiga yang terlibat tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat.

“Jangan hanya memikirkan uang lalu mengorbankan warga utara. Mereka ditunjuk untuk menyelesaikan persoalan PDAM yang sudah lebih dari 10 tahun tanpa solusi,” tegasnya.

Basdir juga menyoroti ketimpangan distribusi air yang dinilai masih terjadi, di mana wilayah tertentu justru mendapatkan pasokan air berlebih dibandingkan kawasan utara.

“Kalau jaringan sudah bagus, tinggal bagaimana suplai airnya. Jangan hanya daerah elit yang kebagian banyak air, sementara warga di utara untuk kebutuhan dasar saja kesulitan,” ujarnya.

Komisi B, lanjutnya, akan segera memanggil pihak ketiga untuk dimintai komitmen. Jika tidak ada kejelasan terkait keberlanjutan kerja sama, DPRD tidak segan melakukan evaluasi total terhadap kontrak yang ada.

“Kita akan panggil pihak ketiga, bahkan menghadirkan ahli hukum jika diperlukan. Kalau tidak ada komitmen, kita evaluasi total kerja samanya,” tutupnya. (*)

Ketua TP PKK Makassar Tinjau Sejumlah Posyandu pada Hari Posyandu Nasional

Nuansa Terkini Makassar,– Dalam rangka memperingati Hari Posyandu Nasional, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, bersama jajaran pengurus melakukan kunjungan ke sejumlah posyandu di Kota Makassar, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya TP PKK Makassar dalam memastikan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak berjalan optimal di tingkat masyarakat.

Kunjungan pertama dilakukan di Posyandu Palm II B yang berada di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar. Kehadiran Melinda Aksa disambut langsung oleh camat, Ketua TP PKK Kecamatan Makassar, serta jajaran setempat.

Dalam kunjungan tersebut, Melinda Aksa tampak berinteraksi langsung dengan masyarakat yang hadir, khususnya para ibu dan balita yang mengikuti layanan posyandu.

Ia bahkan turut membantu langsung proses penimbangan dan pengukuran tinggi badan anak sebagai bagian dari pemantauan tumbuh kembang.

Melinda juga memberikan perhatian khusus kepada para ibu agar rutin membawa anaknya ke posyandu guna memantau kondisi kesehatan secara berkala.

Tidak hanya itu, ia turut menyemangati para kader PKK dan kader posyandu yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

“Terima kasih banyak ibu-ibu semua, tetap semangatki jalankan tugas ta. Peran ta ini penting sekali untuk kesehatan ibu dan anak di lingkungan,” ujar Melinda menyemangati para kader posyandu di sela kegiatan.

Usai dari Kecamatan Makassar, Melinda melanjutkan kunjungan ke Posyandu Puring III di Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso.

Di lokasi tersebut, Melinda Aksa disambut oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar, camat, Ketua TP PKK Kecamatan Mariso, serta jajaran pengurus lainnya.

Pada kesempatan itu, Melinda kembali meninjau langsung proses pelayanan posyandu, mulai dari pendaftaran, penimbangan, hingga pemberian makanan tambahan bagi balita.

Ia juga berdialog dengan para kader dan masyarakat untuk mendengar langsung berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan posyandu.

Melinda menegaskan bahwa posyandu memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya ibu dan anak.

“Semoga posyandu dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Melinda menyampaikan TP PKK Kota Makassar saat ini tengah melakukan identifikasi terhadap seluruh posyandu di Makassar.

“Kita identifikasi guna mendorong transformasi menjadi posyandu era baru sesuai program pemerintah pusat. Diharapkan semakin banyak posyandu terpadu sehingga memberikan layanan lebih komprehensif dan terintegrasi,” ujarny.

Di waktu yang sama, Ketua Pokja IV TP PKK Kota Makassar, Indira Purnamasri, bersama pengurus lainnya juga melakukan kunjungan ke Posyandu Kenangan 1 B di Kecamatan Mamajang serta Posyandu Era Baru 7.A di Kecamatan Tamalate.

Dalam kunjungannya, Indira turut memantau pelaksanaan layanan kesehatan serta memberikan motivasi kepada kader posyandu agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Terima kasih atas kerja keras ta semua. Tetap semangatki jalankan tugas, karena dari tangan ta semua ini, banyak anak-anak bisa tumbuh sehat dan terpantau dengan baik. Ini kerja besar dan sangat berarti,” ujar Indira.

Kunjungan ini menegaskan komitmen TP PKK Kota Makassar dalam memperkuat peran posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus mendorong transformasi menuju posyandu era baru yang lebih optimal, terintegrasi, dan bermanfaat luas bagi masyarakat.

Sekda Makassar Minta KORPRI Aktif Dukung Pengelolaan Sampah dan Smart City

 

Nuansa Terkini Makassar,— Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan pentingnya profesionalisme, adaptasi, dan percepatan pelaksanaan program kerja bagi seluruh pengurus KORPRI.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Makassar Andi Zulkifly saat memberikan arahan dalam acara Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kerja lingkup Pemerintah Kota Makassar ganti antar waktu masa bakti 2022–2027 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (29/4).

Ketua Dewan Pengurus KORPRI Makassar Andi Zulkifly menyebut momentum pengukuhan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat organisasi KORPRI di setiap perangkat daerah.

“Ini adalah momen yang sangat strategis. Dengan bertambahnya pengurus KORPRI di setiap unit kerja, maka program kerja harus segera dijalankan secara maksimal,” ujar Sekda Makassar, Andi Zulkifly.

Zulkifly yang juga Sekda Makassar ini mengingatkan KORPRI sebagai wadah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus mampu bertransformasi menjadi organisasi modern yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

“Organisasi ini harus berubah. Tidak lagi seperti dulu, tetapi menjadi organisasi yang modern, profesional, dan mampu menjawab tantangan,” tegasnya.

Mantan Camat Ujung Pandang ini juga menyoroti sejumlah agenda besar yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, termasuk kesiapan Kota Makassar sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional yang rencananya digelar pada Agustus mendatang.

“Kita akan menjadi tuan rumah MTQ tingkat nasional. Ini membutuhkan komitmen dan kerja sama kita semua agar pelaksanaannya berjalan sukses,” katanya.

Selain itu, ia meminta seluruh pengurus KORPRI untuk mendukung penuh program prioritas Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam pengelolaan sampah di lingkungan kantor.

“Saya minta setiap unit kerja mulai melakukan pemilahan sampah di kantor masing-masing. ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam mendukung program pemerintah,” ujarnya.

Zul--sapaan akrabnya--juga mendorong pembentukan koperasi KORPRI sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus menjadi contoh pengelolaan ekonomi yang efektif.

“KORPRI harus menjadi pelopor dalam pemberdayaan ekonomi melalui koperasi. Ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan anggota,” tambahnya.

Tak kalah penting, Andi Zulkifly menekankan percepatan digitalisasi dalam mendukung visi Makassar sebagai kota pintar (smart city). Ia meminta setiap perangkat daerah aktif memanfaatkan media sosial untuk menyosialisasikan program kerja.

“Tidak boleh lagi ada organisasi yang tidak memanfaatkan teknologi. Semua program harus disampaikan secara digital agar lebih efektif dan menjangkau masyarakat luas,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan seluruh pengurus untuk menjaga citra dan nama baik KORPRI sebagai organisasi yang menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan pemerintah.

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan. Segera susun dan jalankan program kerja, serta jaga nama baik KORPRI,” pungkasnya. (*)

200 Dokter Gigi Anak ‘Serbu’ Pulau Kodingareng dengan Kapal Perang TNI AL,

 

Nuansa Terkini Makassar, -- Sebuah langkah nyata untuk menghadirkan senyum sehat bagi generasi penerus bangsa terwujuddalam kegiatan bakti sosial Community Dental Service (CDS) bertajuk “Sailing for Smiling” yangdigelar pada 29 April 2026 di Pulau Kodingareng, Makassar, Sulawesi Selatan. 

Kegiatan ini menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya ratusan dokter gigi anak dari seluruh Indonesiabersatu dalam sebuah misi sosial yang menjangkau wilayah kepulauan, diprakarsai dan dilaksanakan langsung oleh Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia (IDGAI) Pengurus Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) sebagai motor utama penggerak kegiatan dalam serangkaian acara iiPDAC19 (The 19th International Indonesian Pediatric Dentistry AssociationConference).

Peran IDGAI Sulselbar terlihat nyata sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan, menunjukkan komitmen kuat organisasi dalam memperluas akses layanan kesehatan gigi anak, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan yang masih terbatas jangkauannya.Sejak pagi hari, sekitar 200 dokter gigi anak spesialis memulai perjalanan dari Hotel Claro Makassar menuju Koarmada VI. 

Dengan dukungan penuh dari TNI Angkatan Laut, rombongan diberangkatkan menggunakan sejumlah armada, yakni KRI Marlin, Kal Suluh Pari, Kal Birang, KalPintar, serta Rhib Trimaran. Perjalanan dilanjutkan dengan kapal kecil menuju Pulau Kodingareng, dengan total waktu tempuh sekitar 45 menit, sebuah perjalanan yang menjadi simbol dedikasi tanpa batas demi pemerataan layanan kesehatan.

Setibanya di pulau, para peserta disambut hangat oleh warga dan ratusan anak-anak yang penuh antusias. Kegiatan yang dipusatkan di SDN Kodingareng ini menyasar sekitar 250 siswa kelas 1 hingga 3 sekolah dasar, usia emas dalam pembentukan kebiasaan menjaga kesehatan gigi dan mulut.

Acara resmi dimulai pukul 08.00 WITA, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan doa yang dipimpin oleh drg. Ghafran Nailul F. Suasana khidmat sekaligus penuh semangat terasa sejak awal kegiatan.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia iiPDAC 19, Kolonel Laut (K/W) Dr. drg. Lusy Damayanti, Sp.KGA, menegaskan peran besar IDGAI Sulselbar dalam kegiatan ini.

"Kegiatan ini bukan hanya bentuk pengabdian profesi, tetapi juga wujud kepedulian kami terhadap pemerataan kesehatan gigi anak di seluruh pelosok negeri. Kami ingin memastikanbahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tersenyum sehat," ucapnya.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia, Iwan Ahmad Musnamirwan, drg., Sp.KGA(K), Subsp. KKA(K), yang menyoroti pentingnya kolaborasi,

"Kolaborasi hari ini menunjukkan bahwa kesehatan anak adalah tanggung jawab bersama. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak daerah terpencil di Indonesia."

Mewakili Komandan Koarmada VI, Laksamana Pertama TNI Dr. Arya Delano, S.E., M.Pd., M.Han turut memberikan apresiasi, 

"Kami bangga dapat menjadi bagian dari kegiatan kemanusiaan ini. Sinergi antara tenagakesehatan dan TNI AL adalah bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.

Sementara itu, pesan dari Wali Kota Makassar yang disampaikan oleh perwakilan Dinas Kesehatanmenegaskan dukungan pemerintah daerah.

"Pemerintah Kota Makassar sangat mengapresiasi kegiatan ini. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan kesehatan mereka, termasuk kesehatan gigi dan mulut, harus menjadi prioritasbersama.

"Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting di bidang kedokteran gigi anak nasional, di antaranya Prof. Dr. Muh. Harun Achmad, drg., M.Kes., Sp.KGA., Sub.Sp.KKA(K)., FSASS selaku Ketua IDGAI Pengda Sulselbar, Prof. Dr. Eriska Riyanti, drg., Sp.KGA, Subsp.AIBK (K) sebagai 

Ketua Kolegium Kedokteran Gigi Anak Indonesia, serta Prof. Dr. Fajriani, drg., M.Si., Sp.KGA yang menjabat sebagai Kepala Program Studi Pendidikan Program Dokter Gigi Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak Universitas Hasanuddin.

Selain itu, hadir pula para ketua IDGAI dari berbagai daerah sebagai bentuk dukungan nasional terhadap kegiatan ini, yakni drg. Siti Salmiah, Sp.KGA., Subsp.KKA(K) (Ketua IDGAI Pengda Sumatera Utara), Dr. Eva Fauziah, drg., Sp.KGA, K-PKOA (Ketua IDGAI Pengda DKI Jakarta), Prof. Dr. Arlette Suzy Puspa Pertiwi, drg., Sp.KGA(K), MSi (Ketua IDGAI Pengda Jawa Barat), serta Eko SriYuni Astuti, drg., Sp.KGA (Ketua IDGAI Pengda Bali). 

Kehadiran mereka menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar bakti sosial biasa, melainkan gerakan kolektif lintas daerah yang memperkuat solidaritas profesi.

Memasuki inti kegiatan, para dokter gigi anak memberikan edukasi interaktif mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. 

Keceriaan tampak jelas dari antusiasme anak-anak yang mengikuti setiap arahan dengan penuh semangat. Selain edukasi, dilakukan pula pemberianTopical Application Fluoride (TAF) atau yang dikenal sebagai “imunisasi gigi”, sebagai langkahpreventif untuk melindungi gigi anak dari risiko kerusakan sejak dini.

Kegiatan Community Dental Service (CDS) yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh IDGAI Sulselbar ini tidak hanya menghadirkan layanan kesehatan, tetapi juga membawa harapan baru bagi masyarakat Pulau Kodingareng. 

Di tengah keterbatasan akses, kegiatan ini menjadi bukti bahwa kepedulian dan kolaborasi mampu menembus batas geografis.

Dengan semangat pengabdian dan kebersamaan, IDGAI Sulselbar melalui kegiatan ini berhasil menghadirkan lebih dari sekadar layanan Kesehatan, melainkan senyum, harapan, dan masadepan yang lebih sehat bagi anak-anak Indonesia. (*).

Melinda Aksa Tinjau Posyandu ICD Nusa Indah, Tekankan Pentingnya Gizi dan Layanan Dasar Keluarga

Nuansa Terkini Makassar,— Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, melakukan kunjungan ke Posyandu ICD Nusa Indah 5 B yang berlokasi di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Selasa (28/4/2026). 

Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan peran Posyandu sebagai layanan kesehatan berbasis masyarakat yang menyentuh langsung keluarga.

Dalam kegiatan tersebut, pelayanan Posyandu dirangkaikan dengan penyerahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa hasil olahan yang ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi balita. PMT ini diharapkan dapat membantu mencegah stunting serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal di tingkat keluarga.

Selain itu, PMT juga diberikan kepada lansia sebagai upaya menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan gizi kelompok usia lanjut.

Melinda Aksa menekankan bahwa Posyandu memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pemantauan kesehatan ibu dan anak. Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif para kader yang terus konsisten memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kegiatan Posyandu bukan hanya rutinitas bulanan, tetapi menjadi ruang edukasi bagi orang tua untuk memahami pentingnya gizi, kesehatan, dan pola asuh anak. Ini adalah fondasi dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Posyandu ICD Nusa Indah 5 B, Nurwahidah, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kunjungan Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, bersama rombongan.

“Kami sangat bersyukur dan bangga atas perhatian yang diberikan kepada Posyandu kami. Kehadiran Ibu Ketua menjadi penyemangat bagi kami para kader untuk terus meningkatkan pelayanan, khususnya dalam pemantauan tumbuh kembang anak dan pemberian gizi yang baik melalui PMT,” ujarnya.

Ia berharap dengan dukungan dari pemerintah dan TP PKK, Posyandu ICD Nusa Indah 5 B dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.

Turut hadir dalam kegiatan ini Camat Tallo, Andi Husni bersama Ketua TP PKK Kecamatan Tallo, Dian Friani Husni, Kepala Dinas DP2 Kota Makassar, Aulia Arsyad, Sekretaris TP PKK Kota Makassar, Faridah Kadir, serta para pengurus Pokja IV TP PKK Kota Makassar dan pengurus PKK Kecamatan Tallo.

Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan sinergi lintas sektor dalam mendukung program kesehatan masyarakat berbasis keluarga. 

Melalui kunjungan tersebut, TP PKK Kota Makassar berharap Posyandu terus diperkuat sebagai pusat layanan terpadu yang tidak hanya fokus pada kesehatan, tetapi juga edukasi dan pemberdayaan keluarga.

Dengan semangat kolaborasi dan kepedulian, kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen TP PKK Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari lingkup terkecil, yakni keluarga.