Anggota DPRD Makassar Hj Umiyati Apresiasi Gerakan Pangan Murah di Manggala, Bantu Tekan Beban Masyarakat

Nuansa Terkini Makassar,— Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati menghadiri kegiatan Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar bekerja sama dengan Perempuan Indonesia Maju (PIM) Kota Makassar, bertempat di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Selasa (11/2/2026).

Hj Umiyati yang juga menjabat sebagai Pembina DPC PIM Kota Makassar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Menurutnya, kehadiran Gerakan Pangan Murah menjadi solusi konkret di tengah fluktuasi harga bahan pokok yang kerap dirasakan masyarakat. Melalui kegiatan ini, warga dapat mengakses kebutuhan pangan dengan lebih mudah dan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasaran.

 gpm ini di harapkan tepat sasaran langsung Ke Masyarakat dlm mendptkan pangan harga murah/terjangkau

“Kita berharap kegiatan-kegiatan seperti ini terus dilaksanakan karena memberikan ruang yang sangat baik bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan mudah dan murah,” ujar Hj Umiyati.

"Saya berharap Gerakan Pangan ini  tepat sasaran langsung ke masyarakat 

dalam mendapatkan pangan dengan harga murah dan terjangkau," tambah Politisi PPP ini

Pada kegiatan tersebut, sejumlah komoditas pangan disediakan dengan harga di bawah pasaran, di antaranya beras yang dijual khusus untuk masyarakat sekitar. Antusiasme warga terlihat tinggi memanfaatkan kesempatan tersebut.

Hj Umiyati menambahkan, program Gerakan Pangan Murah merupakan langkah konkret yang sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan inflasi serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Ini adalah salah satu langkah nyata dalam menjamin akses pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Kami sangat mengapresiasi inisiatif Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar yang turut berkontribusi dalam pengendalian harga pangan,” tutupnya.

Kasat Lantas Polres Wajo Pimpin Operasi Keselamatan Pallawa 2026, Edukasi Pengguna Jalan di Sengkang

Nuansa Terkini Wajo,-  Dalam rangkaian kegiatan  operasional keselamatan Pallawa - 2026 sejumlah personel dari polres Wajo melaksanakan sosialisasi dan himbauan tertib berlalulintas, Dengan menggunakan papan bicara dan membagikan brosur, Tumbler, Serta pemasangan Stiker kepada setiap kendaraan yang melintas 

Kegiatan tersebut di pimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Wajo AKP RIYANDA PUTRA, S.Tr.K, S.I.K., M.H. yang mana kegiatan ini di laksanakan pada pukul 16:00 WITA s.d selesai yang berlokasi di depan kantor Sst Lantas Polres Wajo Jl A Pallawarukka Sengkang di Hari/tgl : Sabtu, 07 Februari 2026 

AKP Riyanda Putra S.Tr.K,S.I.K.M.H selaku kasat lantas polres Wajo yang turun langsung memimpin kegiatan operasional keselamatan menyampaikan kepada pengguna jalan dengan

menggunakan papan bicara  bahwa mari menjaga keselamatan diri dan orang lain jadikan kebiasaan diri menjadi pelopor keselamatan berlalulintas di jalan raya, ucapnya

Lanjut oleh Kasat lantas polres Wajo bahwa Selain itu kegiatan operasional keselamatan Pallawa yang di ikuti oleh sejumlah personel dari Satuan Lalulintas polres Wajo Polda Sulsel membagikan brosur, Tumbler dan pemasangan sticker kepada pengguna jalan pada kegiatan pelaksanaan Operasi Keselamatan Pallawa , adapun jumlah yang di bagikan serta hasil pelanggaran yakni blangko teguran 45 lembar dan brosur/leaflet 120 Lembar dan stiker 120 lembar 

Sebelum kegiatan ini dimulai dengan melaksanakan kegiatan apel pengecekan kelengkapan personil yang terlibat dalam pelaksanaan operasi Keselamatan tahun 2026 sesuai dengan sprin yang dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Wajo AKP RIYANDA PUTRA, S.Tr.K., S.I.K., M.H.

Dalam himbauan AKP Riyanda Putra,S.Tr.S.I.K .M.H selaku kasat lantas polres Wajo memberikan himbauan edukasi kepada seluruh pengguna jalan untuk senantiasa mematuhi tata tertib dalam berlalu lintas di jalan serta melengkapi surat surat dan kelengkapan kendaraannya serta memberikan teguran kepada pengendara yang tidak tertib dalam berlalu lintas di jalan.

Di akhir kegiatan oleh Kasat Lantas polres Wajo kepada media bahwa Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendara, menurunkan angka pelanggaran, angka kecelakaan lalu lintas dan angka fatalitas korban laka & Tutup nya 

Edit : Har

Menko Pangan Restui PSEL di TPA Antang, Pemkot Makassar Siap Re-Tender Proyek

Nuansa Terkini Makassar,- Pemerintah Kota Makassar, mendapat angin segar dari pemerintah pusat dalam upaya mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Kota Makassar.

Dukungan tersebut ditandai dengan lampu hijau dari Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, yang secara resmi menyatakan komitmennya mendukung rencana pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang akan dipusatkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, Kecamatan Manggala.

Zulkifli menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Kota Makassar untuk membangun proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)/Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang berlokasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, Kecamatan Manggala.

Ia menegaskan bahwa TPA Antang merupakan lokasi paling tepat karena sejak awal memang telah berfungsi sebagai tempat pembuangan akhir sampah Kota Makassar. 

Menurutnya, memaksakan pembangunan di lokasi baru justru akan memicu penolakan masyarakat dan memperlambat proses.

"Yang mau dibangun itu di mana? Terus ada lagi di mana? Kalau di sini sudah memang disediakan, tempat pembuangan akhir sampah, lebih gampang prosesnya dan akses keluar masuknya juga sudah ada," ujar Zulkifli Hasan saat meninjau langsung TPA Antang, Jumat (6/2/2026).

Saat melakukan kunjungan kerja di Kota Makassar, Menko Pangan didampingi langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Helmy Budiman.

Arahan dari pemerintah pusat, menjadi langkah solusi strategis atas polemik panjang terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebelumnya yang direncanakan berlokasi di kawasan Tamalanrea. 

Rencana awal tersebut menuai penolakan keras dari masyarakat setempat karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial di kawasan permukiman padat.

Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, Pemerintah Kota Makassar secara aktif melakukan komunikasi dan koordinasi lintas kementerian guna mencari alternatif lokasi yang lebih tepat, aman, dan sesuai dengan tata ruang kota. 

Upaya tersebut akhirnya mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Karena itu, berdasarkan hasil peninjauan lapangan, Zulkifli Hasan menilai TPA Antang memiliki potensi dan kelayakan untuk dikembangkan sebagai lokasi pembangunan proyek PSEL.

Oleh sebab itu, Ketua Umum DPP PAN itu pun menginstruksikan Pemerintah Kota Makassar untuk segera menyiapkan kembali seluruh regulasi, perizinan, serta kelengkapan administrasi yang dibutuhkan guna mempercepat proses pemindahan lokasi dan realisasi proyek tersebut.

Dia menilai, pembangunan fasilitas pengolahan sampah harus mempertimbangkan aspek sosial dan penerimaan masyarakat. Jika banyak perlawanan dari warga, menurutnya, proyek justru akan sulit direalisasikan.

"Kalau banyak perlawanan dari masyarakat menolak, susah itu. Tidak bisa kita paksakan lokasi baru. Ya sudah, di sini saja, di (TPA Antang)," tegasnya.

Arahan tersebut sekaligus menjadi jawaban konkret pemerintah atas tuntutan dan aspirasi masyarakat Tamalanrea yang selama ini menolak keberadaan PLTSa di wilayah mereka. 

Selaku Pemerintah pusat, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur strategis harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, partisipasi publik, serta keberlanjutan lingkungan.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Makassar optimistis proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik di TPA Antang dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah. 

Sekaligus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan demi mewujudkan Makassar yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Zulkifli Hasan menekankan bahwa persoalan sampah merupakan persoalan mendasar yang sangat berdampak pada masyarakat kecil. Karena itu, pemerintah harus hadir dengan solusi konkret dan cepat.

"Kita ini mengurus orang miskin, mengurus sampah dan segala macam. Kasihan rakyat kita di mana-mana kalau persoalan ini tidak segera diselesaikan," katanya.

Dia juga menuturkan, luas area TPA Antang yang mencapai kurang lebih 19 hektare. Jika tidak segera dikelola dengan teknologi yang tepat, tumpukan sampah di lokasi tersebut dikhawatirkan akan terus meninggi dan menimbulkan dampak lingkungan yang serius.

"Ini lokasinya sekitar sembilan belas hektare. Lama-lama ini bisa jadi gunung semua sampahnya kalau tidak segera diolah," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan secara langsung menyatakan persetujuannya terhadap rencana pembangunan PSEL/PLTSa di TPA Antang dan meminta Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin untuk segera menindaklanjuti secara administratif.

"Oke, sudah Pak Wali. Setuju saya, di sini saja dibangun PSEL PLTSa. Maka segera dibuatkan surat pengajuan tender ulang atau proses apa pun sesuai dengan regulasi yang berlaku," pungkasnya.

Menanggapi arahan tersebut, Pemerintah Kota Makassar menyatakan siap menindaklanjuti instruksi Menko Pangan dengan menyiapkan kembali seluruh dokumen perizinan. 

Dan regulasi, serta proses administrasi guna mempercepat realisasi proyek PSEL sebagai solusi jangka panjang pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Makassar.

Setelah mendapat angin segar dari Pemerintah pusat, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)/Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) tetap akan dilaksanakan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, Kecamatan Manggala. 

"Ini kami telah mendengarkan arahan langsung dari pemerintah pusat bapak Menko Pangan, serta mendengarkan aspirasi masyarakat  mempertimbangkan aspek teknis, sosial, dan efisiensi anggaran," jelasnya.

Munafri menjelaskan bahwa pembangunan PSEL di TPA Antang dinilai jauh lebih efektif dibandingkan memindahkan lokasi ke kawasan lain. 

Selain tidak menimbulkan biaya tambahan, kawasan tersebut telah digunakan sebagai lokasi pembuangan akhir sampah selama bertahun-tahun.

"Kalau menurut saya, lebih bagus dibangun di sini. Kita tidak ada ongkos lagi, tidak ada biaya tambahan, karena ini memang sudah menjadi lokasi TPA sejak lama," ujar Munafri. 

Ia juga menekankan bahwa keberadaan PSEL di TPA Antang justru membuka peluang keterlibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan sampah. 

Selain itu, distribusi dan alur pengangkutan sampah sudah terbentuk dengan baik.

"Kalau di sini, masyarakat sekitar juga bisa ikut terlibat. Sampah sudah memang cepat masuk ke sini," tuturnya. 

"Sementara kalau di Tamalanrea, itu harus dimulai dari awal dan akses masuk ke kawasan permukiman warga. Belum tentu masyarakat di sana mau memberi akses," tambah Appi.

Menurut Munafri, rencana pembangunan PLTSa di kawasan Tamalanrea sebelumnya memang menuai banyak penolakan. 

Aksi protes dan demonstrasi dari warga menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah untuk tidak memaksakan proyek di wilayah permukiman.

"Di sana banyak perlawanan, sering demo, masyarakat menolak. Jadi tentu ini menjadi catatan penting bagi pemerintah," ungkapnya.

Selain kesiapan lokasi, Pemkot Makassar juga telah melakukan perluasan lahan di sekitar TPA Antang. 

Munafri mengungkapkan bahwa pemerintah telah membebaskan lahan tambahan seluas sekitar 4 hektare di bagian belakang TPA.

Di belakang TPA sekarang sudah ada pembebasan lahan baru sekitar empat hektare. 

"Saat ini kami juga meminta BPN untuk mempercepat prosesnya. Tinggal ditambah sedikit lagi ke belakang untuk menghindari risiko jatuhnya tumpukan sampah," katanya.

Dia menambahkan, perluasan lahan tersebut juga telah melalui kajian teknis, termasuk memperhatikan faktor keselamatan dan tata ruang.

Munafri menegaskan bahwa arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sudah sangat jelas, yakni pembangunan PSEL harus dilaksanakan di TPA Antang tanpa lagi melakukan pergeseran lokasi.

"Pak Menko sudah menyampaikan dengan tegas bahwa prosesnya di sini, mau dilaksanakan di sini, di tempat ini. Artinya, implementasi Perpres Nomor 109 akan kita jalankan betul-betul sesuai arahan beliau," tegas Munafri.

Ia pun berharap proses pembangunan PSEL di TPA Antang dapat dimaksimalkan sebagai solusi jangka panjang pengelolaan sampah berbasis waste to energy di Kota Makassar.

Menindaklanjuti hal tersebut, Munafri memastikan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH), termasuk pengelolaan sampah yang berada di Kota Makassar.

"Kami berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kita pastikan semuanya dimulai dari nol. Dari nol, dan seluruh proses akan kita mulai kembali dari tender awal atau re-tender," ungkapnya.

Terkait kebutuhan lahan, Munafri menjelaskan bahwa proyek PSEL membutuhkan area sekitar 5 hingga 7 hektare yang akan disiapkan oleh pemerintah kota. Saat ini, sebagian besar lahan tersebut sudah tersedia.

Luas lahan yang dibutuhkan kurang lebih lima sampai tujuh hektare. Sekarang kita sudah membebaskan sekitar empat hektare. 

Tinggal menyelesaikan pembebasan tambahan, karena masih ada beberapa alas hak yang belum berbentuk sertipikat.

Appi menambahkan, Pemkot Makassar menargetkan penambahan lahan hingga sekitar tiga hektare lagi agar pengaturan alur operasional dan penempatan fasilitas PSEL dapat lebih optimal.

"Kalau ditambah sekitar tiga hektare lagi, flow-nya akan lebih bagus dan posisi fasilitas bisa lebih lugas," pungkas Munafri. (*)

Sekda Makassar: Perencanaan Penataan Ruang Harus Berbasis Kajian Ilmiah

 

Nuansa Terkini Makassar,—  Forum perangkat daerah di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bukan sekadar agenda seremonial, melainkan tahapan penting dalam menyusun perencanaan program dan rencana kerja (Renja) Tahun 2027.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly saat membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Penataan Ruang Kota Makassar di Hotel Novotel, Sabtu (7/2).

Menurut Sekda Zulkifly, forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan pemahaman seluruh pihak terkait tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam mendukung perencanaan pembangunan kota.

“Forum ini sangat penting karena di sinilah kita menyusun perencanaan program Dinas Penataan Ruang Tahun 2027. Kita diberikan waktu untuk berdiskusi, mengevaluasi, dan menyaring seluruh masukan agar rencana kerja yang disusun benar-benar tepat sasaran,” ujar Andi Zulkifly.

Mantan Camat Ujung Pandang itu menjelaskan, penyusunan rencana kerja perangkat daerah merupakan bagian dari tahapan panjang perencanaan pembangunan yang telah dimulai sejak dua tahun sebelumnya. 

Untuk perencanaan Tahun 2027, proses telah dimulai sejak 2025, diawali dengan orientasi penyusunan RKPD dan Renja SKPD, dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Andi Zulkifly menekankan pentingnya kehadiran Dinas Penataan Ruang dalam setiap tahapan Musrenbang karena berkaitan langsung dengan kewilayahan, tata ruang, dan pengawasan pemanfaatan ruang.

“Semua usulan dari kelurahan dan kecamatan yang berkaitan dengan tupoksi tata ruang harus dicatat dan ditelaah. Begitu pula masukan dari hasil reses anggota DPRD serta evaluasi program tahun sebelumnya,” jelasnya.

Zul--sapaan akrabnya--menambahkan, seluruh proses perencanaan harus selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi dan misi Wali Kota Makassar selama lima tahun masa jabatan.

“RPJMD disusun secara teknokratik, artinya harus berbasis kajian ilmiah, realistis, dan dapat dilaksanakan. Tidak boleh ada visi dan misi yang tidak bisa dicapai,” tegasnya.

Lebih lanjut, Andi Zulkifly menyampaikan forum lintas sektor menjadi wadah penting untuk memastikan sinkronisasi program antarperangkat daerah, khususnya setelah terjadinya banyak perubahan regulasi pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja.

Ia mencontohkan perubahan sistem perizinan bangunan dari IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta penyesuaian regulasi tata ruang yang menuntut pemerintah daerah untuk terus beradaptasi dan melakukan harmonisasi peraturan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Zulkifly juga memberikan apresiasi kepada Dinas Penataan Ruang Kota Makassar atas keberhasilan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Ini capaian luar biasa. Saya tahu prosesnya tidak mudah, penuh tantangan dan membutuhkan koordinasi intens dengan pemerintah pusat serta berbagai pihak,” katanya.

Ia menyebut tantangan berikutnya adalah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai turunan RTRW, yang dinilai sangat penting untuk mendorong kemudahan investasi dan kepastian pemanfaatan ruang.

“RDTR ini akan memberikan kepastian bagi investor tanpa harus berkonsultasi berulang kali. Tapi saya tahu prosesnya sangat kompleks dan membutuhkan komitmen besar,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu berharap Forum Perangkat Daerah ini dapat menghasilkan masukan yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kita memiliki keterbatasan anggaran, SDM, dan sumber daya lainnya. Karena itu, setiap program harus memiliki skala prioritas. Mudah-mudahan forum hari ini menghasilkan bahan perencanaan yang benar-benar berkualitas untuk Renja Dinas Penataan Ruang Tahun 2027,” jelasnya. 

Terpisah, Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Fuad Azis, menyampaikan forum ini dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2027.

Terkait regulasi, kegiatan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung.

Selain itu, pelaksanaan forum juga mengacu pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2024–2043, serta dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

“Forum ini kami laksanakan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja, sasaran program dan kegiatan, lokasi, serta kelompok sasaran guna menyempurnakan rancangan rencana kerja Dinas Penataan Ruang Tahun 2027,” ujar Fuad Azis.

Menurut Fuad, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar perencanaan yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan wilayah serta arah pembangunan kota.

“Melalui forum perangkat daerah ini, kami ingin memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirancang dapat terintegrasi, tepat sasaran, serta sesuai dengan kewenangan dan tugas Dinas Penataan Ruang,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, turut dihadirkan sejumlah pemateri dan narasumber, di antaranya Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST, MSc, serta perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar.

Fuad Azis menambahkan seluruh pembiayaan kegiatan forum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

“Kami berharap forum ini dapat menghasilkan masukan yang konstruktif dan berkualitas, sehingga Renja Dinas Penataan Ruang Tahun 2027 dapat menjadi instrumen perencanaan yang efektif dalam mendukung pembangunan Kota Makassar,” tegasnya. (*)

Jumat Bersih di Pantai Losari, Melinda Aksa Ajak Jaga Konsistensi Kebersihan

 

Nuansa Terkini Makassar,– Di tengah kondisi cuaca hujan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, tetap memimpin kegiatan Jumat Bersih yang digelar di kawasan Taman Gajah Pantai Losari, Jumat (8/2/2026).

Kegiatan Jumat Bersih ini melibatkan jajaran TP PKK, Dekranasda dan juga Bunda Paud Kota Makassar serta satgas kebersihan kecamatan Mariso. 

Peserta membersihkan area taman, jalur pedestrian, dan titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi penumpukan sampah. Walaupun dalam kondisi cuaca yang kurang mendukung, ini tidak menghambat jalannya kegiatan, justru menjadi penegas komitmen bersama dalam menjaga kebersihan ruang publik.

Melinda mengatakan, kondisi cuaca tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan. Menurutnya, kebersihan kota hanya dapat terwujud melalui konsistensi dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

“Menjaga kebersihan bukan kegiatan sesaat. Ini harus dilakukan secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan bersama, terlepas dari kondisi cuaca,” kata Melinda di sela kegiatan.

Ia juga menilai, kawasan Taman Gajah Pantai Losari menunjukkan perkembangan yang positif. Sejak rutin dilaksanakan kegiatan Jumat Bersih, area tersebut kini semakin jarang ditemukan sampah, baik di taman maupun di sekitar kawasan pantai.

“Kondisi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Pantai Losari merupakan ruang publik strategis dan wajah Kota Makassar yang harus selalu bersih dan tertata,” ujarnya.

Melinda berharap, kegiatan Jumat Bersih tidak hanya berdampak pada kebersihan fisik lingkungan, tetapi juga mampu membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, ia optimis upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman di Kota Makassar dapat terus terjaga.(*)

Munafri-Aliyah Lakukan Penataan Birokrasi, Penempatan ASN Berbasis Meritokrasi

 

Nuansa Terkini Makassar,- Pemerintah Kota Makassar, kembali melakukan penyegaran birokrasi sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, di tahun 2026. 

Rotasi tersebut mencakup jabatan camat, kepala bagian (Kabag), kepala bidang (Kabid), hingga kepala seksi, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN).

Meritokrasi menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan kepegawaian, yakni sistem penempatan ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, serta integritas dan moralitas, yang dijalankan secara objektif, adil, dan profesional. 

Melalui pendekatan ini, Pemerintah Kota Makassar  berkomitmen untuk menempatkan pejabat sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan organisasi Pemerintahan.

Di tengah dinamika rotasi jabatan yang kerap dipersepsikan sebagai "mutasi berjamaah". Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa proses penyegaran birokrasi ini tidak dilandasi oleh kepentingan politik, diskriminasi, maupun sentimen personal. 

"Seluruh ASN diberikan kesempatan yang sama untuk mengabdi, tanpa melihat latar belakang atau pilihan politik di masa lalu," tegasnya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (6/2/2026). 

Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Melinda Aksa, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

Dalam pergeseran jabatan tersebut, tidak ada ASN yang dinonjobkan. Rotasi yang dilakukan murni merupakan penyesuaian dan penempatan kembali pejabat pada posisi baru yang dinilai paling sesuai dengan tugas, fungsi. Serta kompetensi masing-masing, baik dari jabatan lama ke jabatan baru maupun sebaliknya. 

Momentum ini menjadi simbol semangat baru bagi para pejabat yang dilantik, baik yang memperoleh amanah baru maupun yang kembali mengemban tugas pada posisi berbeda.

Melalui rotasi dan penyegaran ini, Appi berharap kinerja birokrasi semakin adaptif, solid, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, sejalan dengan visi pembangunan kota yang inklusif, profesional, dan berintegritas.

Munafri Arifuddin, memberikan apresiasi kepada para camat yang mengalami pergeseran jabatan dalam rotasi dan penyegaran birokrasi Pemerintah Kota Makassar. 

Ia menilai para camat tersebut merupakan figur-figur terbaik dengan kinerja yang telah teruji selama menjalankan tugas di wilayah masing-masing.

Munafri menegaskan bahwa pergeseran jabatan yang dilakukan bukanlah bentuk penilaian negatif terhadap kinerja aparatur, melainkan bagian dari dinamika organisasi dan strategi pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik.

"Para camat yang hari ini bergeser adalah camat-camat terbaik yang telah menunjukkan kinerja baik di wilayah mereka masing-masing," tuturnya. 

"Pelantikan ini bukan soal naik atau turun jabatan, tetapi bagaimana kita menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat," lanjut Munafri. 

Dalam penataan birokrasi. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, resmi melantik 106 pejabat administrator dan pengawas lingkup Pemkot Makassar hasil mutasi jabatan perdana tahun 2026.

Pelantikan ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penguatan kinerja pemerintahan, dengan menempatkan aparatur sipil negara (ASN) sesuai kompetensi, kapasitas, dan kebutuhan organisasi.

Dari total 106 pejabat yang dilantik, sebanyak 13 Camat dirotasi, dan masuk naik jabatan dipromosikan. Sesnagkan camat baru, diharapkan menjadi motor penggerak pemerintahan wilayah yang responsif, tegas, dan humanis dalam menjawab berbagai persoalan di masyarakat.

Pada kesmepatan ini, Wali kota yang akrab disapa Appi itu menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat kota hingga kelurahan, dalam menjalankan program-program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pemangku kepentingan lainnya.

"Program prioritas tidak bisa berjalan sendiri. Harus dikerjakan bersama-sama. Semua harus terlibat, saling mendukung, dan bergerak dalam satu irama," tegasnya.

Secara khusus, Munafri mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk fokus menjalankan program unggulan MULIA sebagai arah kebijakan utama Pemerintah Kota Makassar. 

Program tersebut, kata dia, menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, kesejahteraan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Munafri berharap para pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru, menjaga soliditas organisasi, serta bekerja dengan semangat pengabdian demi kemajuan Kota Makassar dan kesejahteraan masyarakat.

"Program unggulan bukan hanya slogan. Ini adalah komitmen bersama yang harus diwujudkan dalam kerja nyata di lapangan," ungkapnya.

Lebih lanjut, politisi Golkar itu menegaskan bahwa proses pengisian dan pergeseran jabatan struktural di lingkup Pemerintah Kota Makassar merupakan dinamika organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Ia menilai, pelantikan pejabat bukanlah bentuk pengambilan hak atau penilaian negatif terhadap aparatur, melainkan bagian dari proses penyegaran birokrasi.

Munafri menekankan bahwa pergeseran jabatan dilakukan untuk memaksimalkan fungsi dan tugas masing-masing individu sekaligus memperkuat sistem kelembagaan.

"Pelantikan ini adalah proses penyegaran dan pergeseran untuk memaksimalkan fungsi dan tugas, baik secara individu maupun kelembagaan," ujar Munafri dalam sambutannya. 

Secara khusus, Munafri menyampaikan pesan kepada para camat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa camat-camat yang digantikan merupakan figur-figur yang berhasil menjalankan tugas dan menunjukkan kinerja yang baik di wilayah masing-masing. 

Pergeseran tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan ruang pengembangan karier agar tidak berada pada satu posisi dalam waktu terlalu lama.

Lanjut dia, Camat baru yang gantikan camat lama adalah camat yang sangat berhasil. Mereka ditempatkan di posisi lain untuk membangun yang lebih baik.

Alumni IKA FH Unhas itu berharap, para camat yang baru dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik bahkan melampaui capaian pendahulunya, khususnya dalam merespons dan menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat secara tegas namun tetap humanis.

Ia menegaskan bahwa masa uji kinerja para camat akan berlangsung selama enam bulan. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kelanjutan jabatan yang bersangkutan.

"Kalau setelah enam bulan rapornya bagus, silakan lanjut. Tapi kalau kurang bagus, mohon maaf, banyak yang antre di posisi itu," tegas Munafri.

Selain camat, Munafri juga menekankan pentingnya jabatan-jabatan administrasi, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, dan urusan umum. 

Menurutnya, posisi tersebut memegang peran strategis dalam menjaga ritme kerja organisasi agar tetap berjalan efektif.

"Ketika kepala OPD dan sistem kelembagaannya berlari kencang, Bapak Ibu di posisi administrasilah yang harus memastikan semuanya tertata, terdokumentasi, dan terlapor dengan baik," katanya.

Appi mengingatkan agar kelalaian administrasi tidak menjadi beban di akhir periode kerja yang justru dapat memperlambat roda birokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Golkar Makassar itu, mengakui bahwa persoalan Kota Makassar sangat kompleks dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Karena itu, ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan soliditas seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

"Saya tidak mau lagi ada ego sektoral. Tidak ada lagi saling menjatuhkan atau membicarakan kelemahan individu. Orang besar berbicara tentang ide dan gagasan, bukan tentang pribadi," imbuh Appi.

Ia berharap seluruh jajaran pemerintah fokus pada tujuan utama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Makassar. 

Sehingga, ia mengingatkan bahwa pengabdian sebagai ASN menuntut komitmen, kerja keras, dan kesediaan untuk berkorban demi kepentingan publik.

Dia mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri. Ditegaskan, pentingnya semangat belajar dan keterbukaan terhadap pengetahuan baru sebagai bekal menghadapi persoalan nyata di tengah masyarakat.

Selain itu, mantan Bos PSM itu menegaskan pentingnya integritas, pemahaman hak dan kewajiban, serta kekompakan seluruh aparatur pemerintahan dalam menjalankan roda organisasi Pemerintah Kota Makassar.

Munafri mengingatkan agar setiap ASN memahami secara jelas batas antara hak dan kewajiban.

"Yang lebih penting adalah tahu mana hak dan kewajiban. Jangan sekali-kali mengambil yang bukan haknya dan jangan sekali-kali tidak mengerjakan kewajibannya," harap Munafri.

Appi menekankan bahwa persoalan integritas tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk keluarga.

Appi secara khusus mengingatkan pasangan ASN agar saling menjaga dan mendukung karier masing-masing.

Ia juga menegaskan bahwa sistem pengawasan pemerintahan saat ini semakin ketat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran tidak mencoba bermain-main dengan sistem dan aturan yang berlaku.

"Pengawasan semakin hari semakin ketat. Jangan coba-coba bermain-main dengan sistem. Integritas harus dibangun untuk menciptakan kepemimpinan yang komprehensif," katanya.

Menurut Munafri, integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan kepemimpinan dan pelayanan publik. 

Tanpa integritas, ia menilai seluruh sistem pemerintahan tidak akan berjalan secara optimal.

Lanjut dia, proses penataan birokrasi di lingkungan Pemkot Makassar tidak berhenti pada pelantikan kali ini. Ia memastikan akan ada putaran rotasi dan pengisian jabatan berikutnya untuk mengisi seluruh posisi kosong dengan figur yang berkapabilitas.

Ia menekankan bahwa tujuan akhir dari seluruh proses tersebut adalah mewujudkan pemerintahan yang berdampak (impactful government), sehingga hak-hak masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

"Kalau integritas hilang, jangan harap semua bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau integritas kita pertahankan, insyaallah segala bentuk godaan dan ancaman bisa kita lewati," lanjutnya.

Menutup sambutannya, Munafri mengajak para lurah dan camat yang baru dilantik untuk membangun kerja sama yang solid dan bergerak dalam satu irama demi keberhasilan program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Bekerjasamalah untuk memberikan pelayanan maksimal dan dampak langsung bagi masyarakat. Saya tidak mau program prioritas terganjal karena ada yang tidak mau satu gerak satu jalan.

Dua mengungkapkan perlu ada keseriusan menjalankan seluruh program prioritas harus dijalankan secara konsisten sebagai bentuk pemenuhan janji pemerintahan kepada masyarakat Kota Makassar.

"Program prioritas ini adalah janji yang harus kita deliver sampai ke tengah masyarakat," pungkasnya. 

Dalam momen tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurutnya, pelantikan ini merupakan amanah dan tanggung jawab besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

"Saya berharap para pejabat yang dilantik dapat bekerja dengan penuh integritas, loyalitas, dan semangat kolaborasi demi kemajuan Kota Makassar," harap Aliyah Mustika Ilham. (*) 

Dalam mutasi jabatan perdana tahun 2026 ini, Wali Kota Makassar Munafri Appi Arifuddin melantik 13 camat baru yang mengemban amanah memimpin wilayah masing-masing, sedangkan camat lama dipromosikan naik kelas jabatan Sekretaris Dinas dan Kabag, Kabid di OPD lain.

1. Muharuddin, S.Sos., M.M. - Camat Biringkanaya

2. Fataullah, AP., (tautan tidak tersedia) - Camat Bontoala

3. Tri Sugiarto, S.STP., M.A.P. - Camat Makassar

4. M. Rizal, ZR, S.STP. - Camat Mamajang

5. Nanin Sugiar, AP. - Camat Ujung Pandang

6. Andi Husni, S.STP.,  - Camat Tallo

7. Ahmad, S.Sos. - Camat Manggala

8. Andi Syahrir, S.E. - Camat Mariso

9. Syahril, S.STP. - Camat Panakkukang

10. Yudistira Ekaputra Nugraha, S.STP., Master Administrasi Pemerintahan - Camat Rappocini

11. Andi Patihroi, S.H., M.H. - Camat Tamalanrea

12. Muhammad Aril Syahbani KH, S.I.P. - Camat Tamalate

13. Andi Unru, S.STP., S.AP., M.A.P. - Camat Ujung Tanah.

Tinjau Lokasi Jembatan Kaccia di Barombong, Munafri Pastikan Pembangunan Dimulai Maret 2026

Nuansa Terkini Makassar,— Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam merespons aspirasi masyarakat melalui langkah nyata di lapangan. 

Menjawab keluhan warga yang telah disampaikan selama bertahun-tahun, Pemkot Makassar memprioritaskan pembangunan Jembatan Kaccia di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan keselamatan warga.

Oleh H sebab itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus menunjukkan komitmennya mendorong pembangunan kota yang berkelanjutan sekaligus responsif terhadap kondisi warga, khususnya di tengah cuaca ekstrem yang melanda Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir.

Perhatian itu kembali ditunjukkan saat Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin, turun langsung meninjau Jembatan Kaccia di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kamis (5/2/2026). 

Peninjauan ini merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang selama bertahun-tahun mengeluhkan kondisi jembatan penghubung antara RW 06 dan RW 09 di Kelurahan Barombong tersebut.

Didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, dan Camat Tamalate, Appi melihat langsung kondisi jembatan kayu yang telah lapuk dan rawan membahayakan keselamatan warga. 

Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam merespons aspirasi masyarakat dengan meninjau langsung Jembatan Penyeberangan Kaccia di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. 

"Peninjauan ini, kami lakukan untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan warga," tutur Appi.

Munafri menyampaikan bahwa kondisi jembatan yang selama ini digunakan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, sudah sangat tidak layak dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna. 

Karena itu, pembangunan Jembatan Kaccia telah ditetapkan sebagai prioritas Pemerintah Kota Makassar, untuk dikerjakan pada Bulan Maret 2026 mendatang.

"Ini adalah jembatan yang setiap hari dilalui anak-anak sekolah dan warga. Kondisinya sudah sangat tidak layak, sehingga harus segera ditangani perbaikan," tuturnya. 

"Anggaran jembatan ini sudah masuk dalam perencanaan sejak tahun lalu dan insya Allah tahun ini akan segera dikerjakan," tambah Munafri Arifuddin.

Selama ini, masyarakat terpaksa melintasi jembatan tersebut dengan penuh kehati-hatian, terlebih saat hujan turun dan debit air sungai meningkat.

Di sekitar lokasi jembatan terdapat permukiman warga serta siswa yang hendak menuju SMA Negeri 20 Makassar, menjadikan akses ini sangat vital bagi aktivitas harian masyarakat. 

Selain itu, kawasan tersebut berada di ujung Kelurahan Barombong, berdekatan dengan wilayah Kejenjeng dan Kanjilo, serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa yang dipisahkan oleh aliran sungai.

Dengan kondisi hujan, Appi tampak berjalan kaki sekitar 200 meter menuju lokasi jembatan dan dengan sangat hati-hati meniti jembatan sepanjang kurang lebih 20 meter tersebut hingga menyeberang. 

Peninjauan langsung ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Makassar untuk menjadikan pembangunan Jembatan Kaccia sebagai prioritas, demi menjamin keselamatan warga sekaligus memperkuat konektivitas wilayah.

Langkah ini menegaskan komitmen Wali Kota Makassar dalam menghadirkan pemerataan pembangunan, tidak hanya di pusat kota, tetapi juga hingga ke kawasan pinggiran, sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Selain meninjau jembatan, Wali Kota Makassar juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur dan lingkungan sekitar. 

Ia mencatat masih terdapat beberapa ruas jalan di wilayah tersebut yang membutuhkan perhatian, termasuk kawasan bantaran sungai yang harus ditata secara berkelanjutan demi keselamatan dan kenyamanan warga.

Tidak hanya itu, mantan Bos PSM itu juga menekankan pentingnya sarana penerangan jalan di kawasan tersebut. 

Menurutnya, keberadaan lampu penerangan jalan umum menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan rasa aman, terutama pada malam hari.

"Selain jembatan, kita juga memperhatikan kondisi jalan, bantaran sungai, dan penerangan jalan. Ini semua akan menjadi perhatian pemerintah. 

Melalui peninjauan langsung ini, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berbasis kebutuhan masyarakat, baik di pusat kota maupun di wilayah pinggiran.

"Kami hadir melayani warga, jadi ini bentuk perhatian Pemerintah percepatan pembangunan di lokasi ini. Sehingga hari ini kita turun bersama Kadis PU, Pak Camat untuk melihat langsung apa saja yang perlu segera ditindaklanjuti," jelasnya.

Sesnagkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, memastikan bahwa pembangunan Jembatan Kaccia di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, akan segera direalisasikan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun Pemerintah Kota Makassar.

Zuhaelsi Zubir mengungkapkan, pagu anggaran pembangunan Jembatan Kaccia telah disiapkan sebesar Rp1.040.430.000 atau sekitar Rp1 miliar 40 juta. 

Anggaran tersebut dialokasikan untuk pekerjaan fisik jembatan yang selama ini menjadi akses penting bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan warga sekitar.

"Anggaran sudah kami siapkan. Dengan pagu tersebut, pekerjaan fisik direncanakan akan dimulai dalam waktu dekat," ujar Zuhaelsi.

Ia menjelaskan, tahapan awal yang saat ini tengah disiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah proses administrasi dan kelengkapan dokumen pengadaan. 

Seluruh dokumen teknis dan perencanaan konstruksi akan segera dimasukkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP).

"Paling lambat akhir bulan ini dokumen pengadaan sudah kami masukkan ke ULP. Setelah itu, proses lelang berjalan sesuai ketentuan," jelasnya.

Zuhaelsi menegaskan, apabila seluruh tahapan pengadaan berjalan lancar, maka pengerjaan fisik pembangunan Jembatan Kaccia akan dimulai pada bulan Maret 2026.

"Target kami, bulan Maret sudah mulai pembangunan. Jadi Maret sudah masuk tahap pekerjaan konstruksi di lapangan," tegasnya.

Menurutnya, pembangunan jembatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan konektivitas wilayah, keselamatan pengguna jalan, serta mendukung aktivitas sosial dan pendidikan masyarakat di kawasan Kelurahan Barombong dan sekitarnya.

"Sesuai arahan bapak Wali Kota agar Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai spesifikasi teknis, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," tutupnya. (*)

Sekda Makassar Tegaskan Forum Dinas Pendidikan Bukan Sekadar Seremonial, Jadi Penentu Arah Program 2027

 

Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan forum perangkat daerah yang digelar Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan pendidikan tahun 2027. 

Ia menekankan, forum ini tidak boleh dipandang sebagai agenda seremonial semata.

“Kegiatan ini sangat penting dan strategis, karena menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berkumpul, menyampaikan masukan, dan memberikan saran terhadap program Dinas Pendidikan tahun 2027,” ujar Andi Zulkifly saat membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Makassar, di Hotel Novotel, Kamis (5/2).

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu, proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk di sektor pendidikan, telah dimulai jauh sebelum tahun pelaksanaan. Penyusunan program kerja tahun 2027, kata dia, bahkan sudah diawali sejak 2025 melalui berbagai tahapan perencanaan yang sistematis.

“Proses perencanaan program dan anggaran itu tidak dimulai secara tiba-tiba. Sejak awal 2025 kita sudah melaksanakan orientasi tahapan perencanaan untuk penyusunan rencana kerja 2027,” jelasnya.

Ia menguraikan, tahapan perencanaan tersebut dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan, dilanjutkan dengan musrenbang kota, konsultasi publik, hingga forum perangkat daerah. Seluruh hasil musrenbang, termasuk usulan masyarakat dan hasil reses anggota DPRD, kemudian diramu dalam dokumen rencana kerja perangkat daerah (Renja).

“Forum ini merupakan bagian dari penyusunan RKPD dan Renja SKPD. Di sinilah seluruh usulan dari bawah, hasil reses DPRD, serta arah kebijakan pemerintah kota dibahas dan diselaraskan,” katanya.

Zul--sapaan akrabnya--menekankan pentingnya pemahaman bersama seluruh stakeholder terhadap tahapan perencanaan tersebut, agar masukan yang disampaikan tepat sasaran dan sesuai dengan kewenangan pemerintah kota.

“Tidak semua usulan bisa langsung diterima. Harus diverifikasi, apakah sesuai dengan program prioritas wali kota, apakah menjadi kewenangan pemerintah kota, atau justru kewenangan provinsi dan pusat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam merumuskan program pendidikan, khususnya untuk program yang membutuhkan dukungan data dan kewenangan sektor lain.

“Misalnya bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, Dinas Pendidikan harus berkolaborasi dengan Dinas Sosial sebagai pemegang data kemiskinan. Begitu juga dengan transformasi digital pendidikan yang memerlukan dukungan Dinas Kominfo,” jelasnya.

Selain itu, ia mengingatkan agar program pendidikan daerah tetap selaras dengan visi dan misi Wali Kota Makassar yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mendukung program prioritas nasional.

“Program pendidikan daerah harus sejalan dengan RPJMD, janji politik wali kota, serta kebijakan nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan dukungan lintas sektor,” ujarnya.

Ia berharap, Dinas Pendidikan dapat memprioritaskan usulan masyarakat hasil musrenbang dan aspirasi DPRD, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan sumber daya yang ada.

“Anggaran kita terbatas, sehingga harus ada skala prioritas. Yang didahulukan adalah program yang berdampak luas dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, terutama bagi masyarakat di wilayah pinggiran dan kelompok berpenghasilan rendah,” katanya.

Zul berharap forum tersebut dapat menghasilkan rancangan rencana kerja Dinas Pendidikan yang berkualitas dan tepat sasaran.

“Saya berharap rencana kerja Dinas Pendidikan tahun 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan Kota Makassar di bidang pendidikan,” pungkasnya.

Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Makassar tahun 2026 pun resmi dibuka dan diharapkan menjadi dasar kuat penyusunan program pendidikan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Makassar Achi Soleman mengatakan kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan program dan kegiatan lintas perangkat daerah guna mewujudkan pendidikan bermutu dan inklusif bagi seluruh masyarakat Kota Makassar.

Forum ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, termasuk evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahannya.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2025–2045, Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Makassar terkait pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

Achi Soleman, mengatakan forum ini bertujuan untuk menyelaraskan usulan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dengan perangkat daerah terkait, sehingga pelaksanaan program pembangunan pendidikan dapat berjalan efektif, terarah, dan sesuai kewenangan.

“Forum Perangkat Daerah ini menjadi ruang strategis untuk menyinergikan program dan kegiatan antarperangkat daerah dengan usulan yang berkembang di masyarakat, agar target pembangunan pendidikan Kota Makassar dapat tercapai secara optimal,” ujar Achi Soleman.

Ia menjelaskan, tema yang diangkat dalam forum tersebut adalah “Memperkuat Partisipasi Semesta dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Tema ini menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada di pundak pemerintah dan sekolah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh ekosistem pendidikan.

“Kolaborasi pendidikan bukan hanya urusan pemerintah dan sekolah. Ini adalah tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, dunia usaha, komunitas lokal, hingga media. Pendidikan bermutu untuk semua berarti memberikan akses yang adil, inklusif, dan tanpa diskriminasi,” jelasnya.

Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar.

Achi Soleman menegaskan peningkatan kualitas pendidikan merupakan ikhtiar kolektif yang membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

“Kita tidak hanya berbicara tentang pendidikan hari ini, tetapi tentang keterlibatan aktif semua pihak. Masa depan pendidikan adalah cerminan dari sejauh mana kita mau berpartisipasi mulai sekarang,” tegasnya. (*)

Karebosi Ramadhan Fair Usung Konsep Zero Waste, DISKOP UKM Rakor Bersama SKPD dan Perumda

 

Nuansa  Terkini Makassar,- Dalam rangka persiapan Karebosi Ramadhan Fest, Dinas Koperasi dan UKM gelar rapat kordinasi bersama sejumlah SKPD dan Perumda. 

Agenda yang digelar di Balaikota lantai 7 ini membahas tentang pelaksanaan teknis Ramadhan Fair yang akan dilaksanakan pada 20 februari mendatang.

Dalam rakor tersebut KADISKOP UKM Arlin Ariesta menyampaikan jika Karebosi Ramadhan Fair ini masuk dalam Calendar of Event Pemerintah kota sehingga membutuhkan support dari berbagai lini dari setiap SKPD dan Perumda.

'Ramadhan Fair merupakan kegiatan dari calender of event pemerintah kota Makassar. Karena konsep baru, kami memandang perlu adanya koordinasi lintas sektor serta masukan dan saran dari Bapak/Ibu sekalian' ujar Arlin. 

Kabarnya Karebosi Ramadhan Fair mengusung konsep zero waste sebagaimana disampaikan penyelanggara, untuk meminimalisir penggunaan sampah plastik.

'Kami menghimbau kepada umkm untuk menggunakan kemasan paper food, bahan yang bisa didaur ulang. Selain itu kami menempatkan tim untuk stand by untuk memilah sampah organik dan non organik' ucap Mimi selaku panitia penyelenggara.

Sebagai dukungan program pemerintah, Arlin Ariesta berharap terjalin komunikasi dan dukungan antara SKPD dalam menyukseskan agenda ini.

'Harapan kita supporting dari teman-teman semua, kegiatan merupakan kegiatan yang dicanangkan, sehingga kami membutuhkan supporting semua opd kelurahan serta kecamatan' Tutup Arlin.

Karebosi Ramadhan Fair direncanakan berlangsung pada tanggal 20 hingga 28, dengan konsep area pameran yang akan menghadirkan 20 tenant dan melibatkan total 40 brand UMKM binaan yang menjadi sasaran kegiatan Dinas Koperasi.

Booth Dekranasda Bersama Dinas Perdagangan Kota Makassar Curi Perhatian Pengunjung INACRAFT 2026 di JCC Senayan

Nuansa Terkini Jakarta,- Booth Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) bersama Dinas Perdagangan Kota Makassar berhasil mencuri perhatian pengunjung pada ajang pameran kerajinan terbesar di Indonesia, INACRAFT 2026, yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, pada 4–8 Februari 2026.

Sejak hari pertama pameran, Booth Dekranasda Kota Makassar terus dipadati pengunjung, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Beragam produk unggulan khas Makassar yang ditampilkan, seperti kriya berbasis budaya lokal dan inovasi kerajinan modern, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Antusiasme pengunjung terlihat dari ramainya interaksi di dalam booth, mulai dari melihat langsung produk, berdiskusi dengan perajin, hingga melakukan transaksi. Tidak sedikit pengunjung yang mengapresiasi kualitas produk serta kekuatan identitas budaya yang diusung oleh Dekranasda Kota Makassar.

Salah satu tokoh yang turut menyambangi Booth Dekranasda Kota Makassar adalah Ketua TP PKK DKI Jakarta, Endang Nugrahani Pramono.

Dalam kunjungannya, ia memberikan apresiasi atas tampilan booth yang dinilai menarik serta kualitas produk kerajinan Makassar yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.

Selain itu, Ketua TP PKK dari berbagai daerah di Indonesia juga turut berkunjung dan menunjukkan ketertarikan terhadap produk-produk unggulan Kota Makassar.

Pengurus Dekranasda Kota Makassar, Yuliana Nur Alam, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam INACRAFT 2026 merupakan upaya Dekranasda untuk mendorong promosi produk perajin lokal agar semakin dikenal luas. 

“Pameran ini menjadi etalase penting untuk memperkenalkan karya perajin Makassar ke pasar yang lebih besar. Apalagi produk Bugis-Makassar tak kalah uniknya dari perajin daerah lainnya,” ujarnya.

Yuliana menambahkan, tingginya minat pengunjung menjadi bukti bahwa produk kerajinan Makassar memiliki daya saing dan potensi besar untuk dikembangkan. Ia berharap, partisipasi ini dapat membuka peluang pemasaran yang lebih luas, termasuk akses ke pasar ekspor.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Makassar, Melinda Aksa, bersama jajaran pengurus menghadiri pembukaan INACRAFT 2026 yang digelar di JCC Senayan, Rabu (4/2/2026).

Acara pembukaan INACRAFT 2026 dihadiri langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, didampingi Istri Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Silvi Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, serta Ketua Umum ASEPHI Muchsin Ridjan.

Melalui keikutsertaan dalam INACRAFT 2026, Dekranasda Kota Makassar berkomitmen untuk terus mendukung perajin lokal agar mampu naik kelas, berdaya saing, serta berkontribusi dalam penguatan ekonomi kreatif dan pelestarian budaya daerah.

Melinda Aksa Hadiri INACRAFT 2026, Dukung UMKM Perempuan Berdaya

Nuansa Terkini Jakarta, – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Makassar, Melinda Aksa bersama jajaran pengurus, menghadiri pembukaan pameran kerajinan terbesar di Indonesia, INACRAFT 2026, yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Rabu (4/02/2026).

Acara pembukaan INACRAFT 2026 dihadiri langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, didampingi Istri Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Silvi Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, serta Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) Muchsin Ridjan.

Pameran INACRAFT 2026 yang berlangsung hingga 8 Februari 2026 ini menampilkan lebih dari 1.000 stan dari berbagai daerah di Indonesia. Mengusung tema “Menjelajahi dan Merayakan Pengusaha Perempuan di Bidang Kerajinan”, INACRAFT tahun ini menyoroti peran strategis perempuan dalam pengembangan industri kerajinan, mulai dari produk kriya, tekstil, hingga berbagai produk kreatif berbasis kearifan lokal.

Melinda menyampaikan bahwa kehadiran Dekranasda Kota Makassar pada ajang nasional ini merupakan bentuk komitmen dalam mendorong pelaku UMKM dan perajin lokal agar terus berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

“INACRAFT menjadi etalase penting bagi produk kerajinan daerah untuk tampil di level nasional dan internasional. Ini bukan hanya tentang promosi produk, tetapi juga tentang membangun jejaring, meningkatkan kualitas, dan memperkuat kepercayaan diri para perajin, khususnya perempuan,” ujar Melinda.

Ia menambahkan, Dekranasda Kota Makassar terus berupaya melakukan pembinaan, pendampingan, serta kurasi produk agar UMKM memiliki daya saing dari sisi kualitas, desain, dan keberlanjutan pasar.

Melalui keikutsertaan pada INACRAFT 2026, Melinda berharap produk-produk kerajinan Makassar semakin dikenal luas, membuka peluang kemitraan, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM dan perajin lokal.

“Dekranasda Makassar optimistis, dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan pemerintah pusat, sektor kerajinan dan ekonomi kreatif akan terus tumbuh dan menjadi penggerak ekonomi daerah,” tutupnya.(*)

Wakapolda Sulsel Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Pallawa 2026

 

Nuansa Terkini Makassar,- Wakapolda Sulawesi Selatan Brigjen Pol. Nasri, S.I.K., M.H., memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Pallawa 2026 yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Mapolda Sulsel, Senin (02/02/2026).

Apel gelar pasukan tersebut diikuti oleh Pejabat Utama Polda Sulsel, perwakilan POM AD, personel Polda Sulsel, personel Dinas Perhubungan, perwakilan Jasa Raharja, serta perwakilan Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Sulsel membacakan amanat Kapolda Sulawesi Selatan. Dalam amanatnya disampaikan bahwa apel gelar pasukan dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya, sehingga pelaksanaan operasi dapat berjalan secara optimal dan berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dengan mengedepankan fungsi lalu lintas.

Operasi Keselamatan Pallawa 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 2 hingga 15 Februari 2026. Operasi ini merupakan operasi harkamtibmas yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif.

Selain itu, operasi juga didukung dengan kegiatan penegakan hukum melalui ETLE statis, ETLE mobile on board, dan ETLE hand held, serta pemberian teguran simpatik. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, serta mewujudkan situasi kamseltibcarlantas yang aman, nyaman, dan selamat, khususnya di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan dan jajaran dalam rangka cipta kondisi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah Tahun 2026.

Sasaran Operasi Keselamatan Pallawa 2026 meliputi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata yang berpotensi menyebabkan kemacetan, pelanggaran lalu lintas, serta kecelakaan lalu lintas, baik sebelum, pada saat, maupun pasca pelaksanaan operasi.

Adapun sembilan jenis pelanggaran prioritas yang menjadi sasaran operasi, yaitu :

1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang menggunakan knalpot tidak sesuai pabrikan atau knalpot brong.

2. Kendaraan bermotor yang tidak standar pabrikan, menambah panjang rangka atau mengubah spesifikasi, serta kendaraan barang over dimensi dan over loading.

3. Kendaraan bermotor pribadi yang menggunakan sirene, rotator dan/atau strobo bukan pada peruntukannya.

4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak sesuai dengan aturan atau spesifikasi.

5. Kendaraan bermotor pribadi yang digunakan sebagai kendaraan angkutan atau kendaraan travel.

6. Kendaraan bermotor angkutan barang yang digunakan sebagai angkutan orang.

7. Kendaraan bermotor penumpang yang tidak laik jalan.

8. Kendaraan sepeda motor yang tidak menggunakan helm dan berboncengan lebih dari satu orang.

9. Kendaraan bermotor pengunjung tempat wisata yang parkir di bahu jalan.

Melalui Operasi Keselamatan Pallawa 2026 ini diharapkan dapat terwujud situasi kamseltibcarlantas yang produktif, aman, nyaman, dan selamat yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah Tahun 2026.

Wakapolda Sulsel juga menekankan kepada seluruh personel agar melaksanakan tugas secara proporsional, prosedural, dan akuntabel dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Pallawa 2026, menghindari tindakan kontraproduktif yang dapat merusak citra Polri, serta tetap menjaga marwah Polri. Selain itu, personel diminta untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan kebersamaan dan sinergitas dalam mendukung pelaksanaan Operasi Kepolisian Keselamatan Pallawa 2026.

Sekda Makassar: Hibah Aset Pemkot–PIP Ditarget Rampung Juni 2026

 

Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly mendorong percepatan proses pelaksanaan hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar - Politeknik Ilmu Pelayaran atau PIP. Tujuannya, mendukung pengembangan kawasan utamanya stadion di Untia.

Hal itu Sekda Makassar Andi Zulkifly sampaikan saat memimpin rapat bersama OPD teknis diantaranya BPKAD, Dinas PU, Dinas Tata Ruang dan Civitas Akademika PIP di Ruang Sekda, Senin (2/2/2026). Agendanya, rapat tindak lanjut hasil koordinasi pinjam pakai PIP dan pengembangan wisata Untia.

Sekda Andi Zulkifly menjelaskan, kerja sama antara PIP dan Pemkot Makassar berkaitan langsung dengan kebutuhan lahan dan akses jalan menuju stadion yang akan dibangun di kawasan Untia. 

Dalam prosesnya, terdapat dua aset yang menjadi objek hibah, yakni aset milik PIP yang dibutuhkan pemerintah kota berupa lahan seluas 8.188 m2 dan aset pemerintah kota yang saat ini dimanfaatkan oleh PIP seluas 10.416 m2 yang kini diatasnya ada bangunan dan sebagian dari jalan lingkar PIP.

“Dalam rapat sebelumnya, kita membahas dua opsi, yakni tukar-menukar aset dengan nilai yang sama atau skema hibah yang dilakukan secara terpisah dan pada waktu yang berbeda,” ujar Andi Zulkifly.

Ia mengungkapkan, hasil konsultasi masing-masing pihak ke kementerian menghasilkan rekomendasi agar skema hibah dilakukan tanpa mekanisme tukar guling secara langsung. PIP berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, sementara Pemkot Makassar berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Hasil konsultasi menyarankan agar hibah dilakukan secara terpisah. Artinya, PIP menghibahkan asetnya ke Pemkot Makassar, dan di waktu lain pemerintah kota juga menghibahkan asetnya ke PIP, dengan dasar dan alasan yang jelas sesuai regulasi,” jelasnya.

Lebih jauh, Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BPBD, menyampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) merekomendasikan agar proses hibah dari PIP ke Pemkot Makassar dilakukan lebih dulu. Hal ini mempertimbangkan kebutuhan mendesak pembangunan akses jalan menuju stadion.

“Aset yang akan dihibahkan PIP ke Pemkot Makassar terdiri atas pembangunan akses jalan dengan nilai sekitar Rp15 miliar dan sebidang tanah senilai Rp6 miliar. Selanjutnya, pemerintah kota juga akan menghibahkan sebidang tanah kepada PIP sesuai mekanisme hibah,” ungkapnya.

Sekda Zulkifly menegaskan, setiap proses hibah harus memiliki dasar pemanfaatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, meskipun sama-sama merupakan aset negara. Oleh karena itu, Pemkot Makassar akan melibatkan BPKD, Inspektorat, serta Dinas Pertanahan dalam proses kajian dan pelaksanaan hibah.

“Harus ada alasan yang kuat kenapa aset itu dihibahkan. Ini penting karena pertanggungjawabannya bukan hanya administratif, tetapi juga kepada negara,” tegasnya.

Ia berharap dan menargetkan seluruh proses hibah dapat dirampungkan paling lambat Juni 2026 agar tidak menghambat pelaksanaan proyek pengembangan kawasan Untia.

“Target kita hibah rampung Juni. Untuk PIP, perencanaan satu bulan bisa selesai. Pemerintah kota juga harus percepat agar proyek Untia, termasuk stadion, tidak terlambat,” katanya.

Untuk itu, Pemkot Makassar akan membentuk tim percepatan hibah dan tim appraisal guna menghitung nilai aset sebelum proses hibah dilakukan. Zul--sapaan akrab Sekda Makassar-- juga meminta BPKD segera menyiapkan surat permintaan hibah kepada PIP sebagai dasar administrasi.

“Saya minta BPKD segera membuat surat permintaan hibah, membentuk tim tahapan hibah, dan saya akan langsung memonitor prosesnya,” ujarnya.

Andi Zulkifly menegaskan, kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis sangat dibutuhkan agar pembangunan stadion Untia dapat selesai sesuai target pada 2028.

“Stadion Untia harus selesai 2028. Karena itu, seluruh OPD teknis harus berkolaborasi dan bekerja bersama untuk mewujudkan program strategis ini,” pungkasnya. (*)