Ketua Dekranasda Makassar Bawa Cita Rasa Makassar ke ASEAN Day Food Festival 2026

 

Nuansa Terkini Jakarta,– Cita rasa khas Makassar turut mewarnai kemeriahan ASEAN Day Food Festival 2026 yang digelar di Hibiscus Room, Heritage Building ASEAN Secretariat, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Dekranasda Kota Makassar mendapat undangan dari ASEAN Women Circle (AWC) untuk mengisi salah satu booth dalam ASEAN Day Food Festival 2026 sekaligus menjadi salah satu perwakilan Indonesia yang membawa kekayaan kuliner dari wilayah Indonesia Timur. 

Melalui partisipasi tersebut, Dekranasda Kota Makassar memperkenalkan kekayaan kuliner Sulawesi Selatan di tengah perayaan ASEAN Day ke-59 yang mempertemukan 11 negara anggota ASEAN dan 11 negara mitra dialog.

Ketua Dekranasda Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, menyampaikan mehadiran Dekranasda Kota Makassar menjadi bagian dari upaya memperkenalkan identitas budaya dan kekayaan kuliner Indonesia Timur dalam ruang perjumpaan masyarakat internasional.

“Partisipasi Dekranasda Kota Makassar dalam ASEAN Day Food Festival 2026 sekaligus menjadi momentum untuk membawa cerita tentang Makassar melalui sajian di atas meja,” ujarnya.

Melinda mengatakan mengusung cita rasa khas Kota Makassar, Dekranasda menghadirkan sejumlah hidangan tradisional, di antaranya Coto Makassar, pisang ijo, serta beragam kue tradisional dengan sekitar enam jenis kue yang disajikan kepada para pengunjung.

“Ini pengalaman pertama saya menghadiri ASEAN Day dan tentunya sangat exciting. Kita bisa melihat dan mencicipi berbagai macam makanan dari banyak negara, sekaligus memperkenalkan makanan khas Makassar kepada mereka,” ujar Melinda.

Antusiasme pengunjung pun terlihat begitu tinggi. Sajian kuliner yang dibawa Dekranasda Kota Makassar mendapat respons positif, bahkan sejumlah kue tradisional hampir habis sebelum rangkaian acara berakhir. Cita rasa khas Makassar pun berhasil menarik perhatian pengunjung yang datang dari berbagai latar belakang dan negara.

Bagi Melinda, antusiasme tersebut menjadi pengalaman yang membanggakan sekaligus menunjukkan bahwa kuliner khas Makassar memiliki daya tarik untuk diperkenalkan lebih luas, termasuk dalam forum internasional.

“Kita senang sekali karena makanan khas Makassar ternyata laris manis. Kue-kue yang kita bawa hampir habis bahkan sebelum acara selesai. Ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita karena bisa membawa nama Makassar dan memperkenalkan kuliner kita di sini,” tuturnya.

Melinda berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan pada tahun-tahun mendatang dengan skala yang lebih besar. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap festival kuliner tersebut, menurutnya, menjadi sinyal positif bahwa acara ini memiliki potensi untuk menjadi ruang promosi budaya dan kuliner yang semakin luas.

“Semoga ke depannya ASEAN Day bisa semakin besar. Hari ini saja tempatnya sangat ramai dan padat, bahkan pendaftaran pengunjung sampai harus ditutup karena antusiasmenya tinggi. Mudah-mudahan tahun depan bisa menggunakan tempat yang lebih luas dan terbuka untuk umum, sehingga semakin banyak orang yang bisa menikmati dan mengenal kuliner dari berbagai negara, termasuk kuliner khas Makassar,” harapnya.

Dari Coto Makassar yang kaya rempah, pisang ijo yang ikonik, hingga aneka kue tradisional, setiap hidangan menjadi cara sederhana namun kuat untuk memperkenalkan kekayaan budaya Makassar kepada dunia.

Kehadiran kuliner Makassar di forum ASEAN ini diharapkan tidak berhenti sebagai pengalaman mencicipi makanan, tetapi juga membuka ruang promosi yang lebih luas bagi produk kuliner dan pelaku usaha kreatif daerah. (*)

Ketua Dekranasda Makassar Bawa Cita Rasa Makassar ke ASEAN Day Food Festival 2026

Nuansa Terkini akarta,– Cita rasa khas Makassar turut mewarnai kemeriahan ASEAN Day Food Festival 2026 yang digelar di Hibiscus Room, Heritage Building ASEAN Secretariat, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Dekranasda Kota Makassar mendapat undangan dari ASEAN Women Circle (AWC) untuk mengisi salah satu booth dalam ASEAN Day Food Festival 2026 sekaligus menjadi salah satu perwakilan Indonesia yang membawa kekayaan kuliner dari wilayah Indonesia Timur. 

Melalui partisipasi tersebut, Dekranasda Kota Makassar memperkenalkan kekayaan kuliner Sulawesi Selatan di tengah perayaan ASEAN Day ke-59 yang mempertemukan 11 negara anggota ASEAN dan 11 negara mitra dialog.

Ketua Dekranasda Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, menyampaikan mehadiran Dekranasda Kota Makassar menjadi bagian dari upaya memperkenalkan identitas budaya dan kekayaan kuliner Indonesia Timur dalam ruang perjumpaan masyarakat internasional.

“Partisipasi Dekranasda Kota Makassar dalam ASEAN Day Food Festival 2026 sekaligus menjadi momentum untuk membawa cerita tentang Makassar melalui sajian di atas meja,” ujarnya.

Melinda mengatakan mengusung cita rasa khas Kota Makassar, Dekranasda menghadirkan sejumlah hidangan tradisional, di antaranya Coto Makassar, pisang ijo, serta beragam kue tradisional dengan sekitar enam jenis kue yang disajikan kepada para pengunjung.

“Ini pengalaman pertama saya menghadiri ASEAN Day dan tentunya sangat exciting. Kita bisa melihat dan mencicipi berbagai macam makanan dari banyak negara, sekaligus memperkenalkan makanan khas Makassar kepada mereka,” ujar Melinda.

Antusiasme pengunjung pun terlihat begitu tinggi. Sajian kuliner yang dibawa Dekranasda Kota Makassar mendapat respons positif, bahkan sejumlah kue tradisional hampir habis sebelum rangkaian acara berakhir. Cita rasa khas Makassar pun berhasil menarik perhatian pengunjung yang datang dari berbagai latar belakang dan negara.

Bagi Melinda, antusiasme tersebut menjadi pengalaman yang membanggakan sekaligus menunjukkan bahwa kuliner khas Makassar memiliki daya tarik untuk diperkenalkan lebih luas, termasuk dalam forum internasional.

“Kita senang sekali karena makanan khas Makassar ternyata laris manis. Kue-kue yang kita bawa hampir habis bahkan sebelum acara selesai. Ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita karena bisa membawa nama Makassar dan memperkenalkan kuliner kita di sini,” tuturnya.

Melinda berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan pada tahun-tahun mendatang dengan skala yang lebih besar. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap festival kuliner tersebut, menurutnya, menjadi sinyal positif bahwa acara ini memiliki potensi untuk menjadi ruang promosi budaya dan kuliner yang semakin luas.

“Semoga ke depannya ASEAN Day bisa semakin besar. Hari ini saja tempatnya sangat ramai dan padat, bahkan pendaftaran pengunjung sampai harus ditutup karena antusiasmenya tinggi. Mudah-mudahan tahun depan bisa menggunakan tempat yang lebih luas dan terbuka untuk umum, sehingga semakin banyak orang yang bisa menikmati dan mengenal kuliner dari berbagai negara, termasuk kuliner khas Makassar,” harapnya.

Dari Coto Makassar yang kaya rempah, pisang ijo yang ikonik, hingga aneka kue tradisional, setiap hidangan menjadi cara sederhana namun kuat untuk memperkenalkan kekayaan budaya Makassar kepada dunia.

Kehadiran kuliner Makassar di forum ASEAN ini diharapkan tidak berhenti sebagai pengalaman mencicipi makanan, tetapi juga membuka ruang promosi yang lebih luas bagi produk kuliner dan pelaku usaha kreatif daerah. (*)

TP PKK Makassar Gelar Kajian Islam, Perkuat Peran Muslimah Bentuk Keluarga Tangguh

Nuansa Terkini Makassar,– Tim Penggerak (TP) PKK Kota Makassar menggelar kajian Islam bertema “Peran Muslimah dalam Mewujudkan Keluarga Tangguh dan Berkarakter” di Masjid Agung 45 Makassar, Jumat (7/8/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja Pokja I TP PKK Kota Makassar yang diikuti kader PKK serta perwakilan berbagai organisasi wanita di Kota Makassar. Kajian ini menjadi ruang pembelajaran bersama untuk memperkuat kapasitas sekaligus meningkatkan pemahaman keagamaan para peserta.

Kegiatan dibuka oleh Ketua Bidang I TP PKK Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh peserta menjadikan kajian tersebut sebagai momentum untuk terus belajar dan meningkatkan keimanan.

“Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama belajar. Di sinilah tempat kita belajar. Tidak ada yang merasa paling pintar atau paling bagus. Kita memang perlu sama-sama belajar, baik untuk peningkatan kapasitas maupun peningkatan iman kita,” ujar Kamelia.

Menurutnya, peran kader TP PKK tidak hanya terbatas pada lingkungan keluarga masing-masing. Para kader juga memiliki tanggung jawab untuk mengajak dan mendorong masyarakat di sekitarnya agar bersama-sama membangun keluarga yang tangguh dan sejahtera.

“Ibu-ibu TP PKK Kota Makassar, tugas kita ini berat. Bukan hanya bagaimana membentuk keluarga kita sendiri, tetapi kita juga bertugas mengajak seluruh masyarakat di sekitar kita untuk berperan dalam membentuk keluarga yang tangguh dan sejahtera,” tuturnya.

Kamelia berharap materi yang disampaikan dalam kajian dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal bagi para peserta dalam menjalankan peran, baik sebagai ibu, istri, maupun bagian dari masyarakat. Ia juga mengingatkan peserta untuk mengikuti kegiatan dengan penuh perhatian dan saling menghargai selama kajian berlangsung.

“Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya berharap ibu-ibu menyimak dengan baik. Kalau ada yang sedang berbicara, mari kita saling menghargai agar apa yang disampaikan dapat kita terima dengan baik,” katanya.

Kajian tersebut menghadirkan Ustadz Musaffir Arif sebagai pemateri. Dalam pemaparannya, ia membahas sejumlah hal penting mengenai peran dan tanggung jawab muslimah dalam membangun keluarga yang tangguh, berkarakter, serta berlandaskan nilai-nilai keimanan.

Ustadz Musaffir Arif menjelaskan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam menentukan kualitas kehidupan seseorang. Karena itu, keberhasilan dalam membangun keluarga tidak hanya diukur dari aspek duniawi, tetapi juga dari keberhasilan mencapai kehidupan yang diridai Allah SWT.

Ia menekankan bahwa keberhasilan hakiki membutuhkan pribadi yang tangguh dalam berjuang serta memiliki karakter yang teguh dalam kebaikan. Hal tersebut dapat dibangun melalui keimanan yang dilandasi ilmu, nasihat, keteladanan yang baik, kesabaran, serta doa dan tawakal kepada Allah SWT.

Kajian kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan dan berdiskusi langsung dengan pemateri mengenai berbagai persoalan seputar peran muslimah, keluarga, pendidikan karakter, serta upaya membangun keluarga yang tangguh di tengah tantangan kehidupan.

.

Di Bawah Kepemimpinan Tajuddin Nur, SMA Negeri 9 Gowa Bertransformasi 180 Derajat Menjadi Sekolah Berkarakter dan Berbudaya

 

Nuansa Terkini Gowa,– Perubahan besar terjadi di SMA Negeri 9 Kabupaten Gowa. Di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Tajuddin Nur, http://S.Pd., http://M.Si., sekolah ini berhasil bertransformasi secara menyeluruh, baik dari sisi kedisiplinan, karakter siswa, budaya sekolah, hingga kebersihan lingkungan.

Transformasi tersebut tidak datang dengan sendirinya. Dibutuhkan kerja keras, komitmen, dan visi yang jelas agar seluruh warga sekolah bergerak dalam satu arah yang sama.

"Kami ingin SMA Negeri 9 Gowa tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi rumah kedua yang nyaman, tertib, dan berwibawa. Alhamdulillah, dengan kerja sama seluruh guru, tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua, kita bisa membuktikan perubahan itu," ungkap Kepala Sekolah Tajuddin Nur, http://S.Pd., http://M.Si.

Kedisiplinan Jadi Pondasi Utama

Salah satu bukti nyata perubahan adalah meningkatnya kedisiplinan. Mulai dari ketepatan waktu masuk sekolah, penggunaan seragam, hingga pelaksanaan tata tertib, semuanya dijalankan dengan konsisten.

"Kedisiplinan adalah kunci. Jika siswa terbiasa disiplin di sekolah, maka kelak mereka akan menjadi pribadi yang disiplin dalam bekerja dan bermasyarakat. Inilah yang terus kami tanamkan setiap hari," jelas Tajuddin.

Menguatkan Karakter dan Budaya Siswa

Selain akademik, penguatan karakter menjadi prioritas. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, gotong royong, saling menghargai, dan cinta lingkungan kini menjadi budaya yang hidup di SMA Negeri 9 Gowa.

Kegiatan rutin seperti literasi 15 menit, sholat Dhuha berjamaah, Jumat bersih, dan pembinaan mental terus dilakukan agar siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual.

Musallah Terbersih, Setara Standar Hotel

Salah satu yang paling mendapat perhatian dan apresiasi adalah kebersihan musallah sekolah. Dengan manajemen yang rapi dan kesadaran seluruh warga sekolah, musallah SMA Negeri 9 Gowa kini dikenal sebagai salah satu tempat ibadah sekolah terbersih di Sulawesi Selatan.

"Boleh dikatakan musallah kami saat ini kebersihannya setara hotel. Karpet wangi, tempat wudhu tertata, dan suasana yang tenang. Kami ingin anak-anak merasa nyaman beribadah, karena dari tempat yang bersih akan lahir hati yang bersih pula," tutur Tajuddin dengan bangga.

Apresiasi dan Harapan ke Depan

Perubahan 180 derajat ini mendapat sambutan positif dari orang tua, alumni, dan masyarakat sekitar. Banyak yang menilai SMA Negeri 9 Gowa kini tampil lebih tertata, lebih humanis, dan lebih berprestasi.

"Kami tidak akan berhenti di sini. Target kami adalah menjadikan SMA Negeri 9 Gowa sebagai sekolah rujukan yang melahirkan lulusan berkarakter, berprestasi, dan berbudaya. InsyaAllah dengan semangat kebersamaan, kita bisa mewujudkannya," tutup Tajuddin Nur, http://S.Pd., http://M.Si.

Dengan semangat "Berubah untuk Lebih Baik", SMA Negeri 9 Gowa terus melangkah menjadi sekolah yang tidak hanya unggul dalam prestasi, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun karakter dan peradaban.

Laporan : Idrus 

Pemkot Makassar Gandeng BPKP Sulsel Bahas Tindaklanjut Proyek PSEL

 

Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, meminta pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan dalam memastikan proses pelaksanaan Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat menghadiri rapat pembahasan proyek PSEL di Ruang Rapat Kantor Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan, Kamis (6/8).

Hadir mendampingi Ketua Tim Ahli Pemkot Makassar Hudli Huduri, Inspektur Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar Helmy Budiman dan beberapa pejabat lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Sekda Makassar Andi Zulkifly menjelaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait perubahan regulasi yang mengatur pelaksanaan proyek PSEL.

Menurutnya, proyek tersebut telah dipersiapkan sejak 2023 berdasarkan ketentuan sebelumnya. Namun, terbitnya regulasi baru yakni Perpres 109 mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah aspek, terutama terkait penyediaan lahan dan skema pembiayaan.

"Kami ingin memastikan seluruh proses PSEL berjalan sesuai regulasi. Karena itu kami meminta pendampingan BPKP agar setiap tahapan memiliki kepastian hukum dan tata kelola yang baik," ujar Andi Zulkifly.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar ini mengungkapkan selama ini Pemkot Makassar telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kementerian Keuangan, dan kementerian teknis lainnya, guna memperoleh arahan atas implementasi regulasi terbaru.

Menurut Andi Zulkifly, perubahan aturan membawa sejumlah konsekuensi yang berbeda dibanding regulasi sebelumnya yakni Perpres 35. Salah satunya menyangkut kewajiban penyediaan lahan oleh pemerintah daerah yang membutuhkan kajian lebih mendalam.

"Perubahan regulasi ini menimbulkan beberapa konsekuensi, khususnya mengenai penyediaan lahan. Karena itu kami membutuhkan pendapat dan pendampingan agar keputusan yang diambil pemerintah kota benar-benar sesuai ketentuan," katanya.

Mantan Camat Ujung Pandang ini menjelaskan, kebutuhan pengelolaan sampah di Makassar sudah semakin mendesak. Produksi sampah Kota Makassar saat ini diperkirakan berkisar antara 800 hingga 1.200 ton per hari sehingga dibutuhkan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

Selama ini, kata dia, Pemkot Makassar juga telah menjalin kerja sama antardaerah untuk membantu penanganan sampah agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

"PSEL menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi. Namun seluruh prosesnya harus memenuhi aspek hukum, tata ruang, lingkungan, dan kepentingan masyarakat," ujarnya.

Andi Zulkifly menambahkan pemerintah kota telah melakukan berbagai kajian terhadap sejumlah alternatif lokasi, termasuk kesesuaian tata ruang, aspek lingkungan, hingga mitigasi dampak sosial.

Ia menegaskan, Pemkot Makassar tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan tanpa dasar hukum yang kuat.

"Harapan kami, melalui pendampingan BPKP, pemerintah kota memperoleh rekomendasi yang komprehensif sehingga proyek ini dapat dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tutupnya.

Terpisah, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiyanto Arif Rakhmadi, tujuan pendampingan BPKP bukan menentukan pilihan bagi pemerintah daerah, melainkan memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan kajian yang objektif, terukur, dan memperhitungkan seluruh konsekuensi yang mungkin timbul.

"Harapannya, persoalan strategis ini dapat segera diselesaikan sehingga proyek pengelolaan sampah Kota Makassar tetap dapat berjalan dengan tata kelola yang baik, memberikan kepastian bagi seluruh pihak, serta meminimalkan risiko keuangan negara maupun daerah," jelasnya. (*)

PJI Sulsel Soroti Dugaan Arogansi Oknum Satres Narkoba Polrestabes Makassar terhadap Jurnalis Saat Peliputan

 

Nuansa Terkini Makassar,– Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Sulawesi Selatan menyoroti dugaan tindakan arogan yang dilakukan oknum anggota Satres Narkoba Polrestabes Makassar terhadap seorang jurnalis saat menjalankan tugas peliputan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (6/8/2026) di Jalan Urip Sumoharjo, Lorong 77, Kecamatan Makassar, tepatnya di samping Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar.

 Saat itu, Tim Khusus (Timsus III) Satres Narkoba Polrestabes Makassar tengah mengamankan seorang pria yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika.

Di lokasi kejadian, jurnalis Gemanews.id yang juga Ketua DPD Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Akbar Polo, mengaku mendapat larangan mengambil gambar dari salah seorang anggota kepolisian yang bertugas. 

Ia juga menilai oknum tersebut menunjukkan sikap yang terkesan arogan dengan melarang pengambilan gambar serta menunjuk ke arahnya saat proses peliputan berlangsung.

Menanggapi kejadian itu, Humas DPD PJI Sulawesi Selatan, Dzoel SB, mendesak Kapolrestabes Makassar dan Kasat Narkoba Polrestabes Makassar agar segera melakukan evaluasi terhadap anggotanya.

 Menurutnya, apabila ditemukan adanya pelanggaran kode etik maupun prosedur, tindakan tegas harus diberikan.

"Kami meminta Kapolrestabes Makassar dan Kasat Narkoba melakukan evaluasi serta memberikan sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran etik. Anggota Polri perlu terus dibina agar memahami etika dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, termasuk menghormati tugas jurnalistik yang dilindungi undang-undang," ujar Dzoel SB.

Dzoel menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan bagian dari prinsip negara hukum dan telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, sedangkan Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jangan karena merasa sebagai anggota kepolisian kemudian bersikap arogan terhadap jurnalis, apalagi yang bersangkutan sedang menjalankan tugas peliputan untuk kepentingan publik. Sinergi antara Polri dan insan pers harus dibangun atas dasar saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing," tegasnya.

PJI Sulawesi Selatan berharap pimpinan Polrestabes Makassar memberikan perhatian serius terhadap insiden tersebut agar tidak mencederai hubungan kemitraan antara Polri dan insan pers yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polrestabes Makassar maupun Satres Narkoba Polrestabes Makassar terkait dugaan insiden tersebut. 

Sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan, redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak kepolisian.

Laporan : Ipul 

Sekda Makassar Minta OPD Perkuat Koordinasi Pertahankan Capaian UHC

 

Nuansa Terkini Makassar,– Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempertahankan keaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus mencapai target Universal Health Coverage (UHC) di Kota Makassar.

Hal itu disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat membuka Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kota Makassar bersama BPJS Kesehatan di Ruang Sekda Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (6/8).

Forum tersebut dihadiri perwakilan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Ketenagakerjaan, Bappeda, serta sejumlah perangkat daerah terkait.

Sekda Makassar, Andi Zulkifly menjelaskan forum komunikasi tersebut merupakan agenda rutin yang berfungsi sebagai wadah monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program JKN di Kota Makassar.

Menurutnya, JKN merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Program JKN di Kota Makassar. Kita juga harus mendengar berbagai permasalahan yang dihadapi setiap stakeholder agar pelaksanaannya semakin baik dan tepat sasaran," ujar Andi Zulkifly.

Mantan Camat Ujung Pandang ini mengatakan, forum tersebut juga bertujuan mengidentifikasi penyebab masih adanya peserta JKN yang tidak aktif serta menyusun strategi untuk meningkatkan kepesertaan aktif melalui koordinasi lintas sektor.

Sekda Zulkifly--sapaan akrabnya--menyebut masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya masih adanya penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, rendahnya tingkat keaktifan peserta bukan penerima upah (BPU), tingginya mobilitas penduduk perkotaan, perpindahan domisili, hingga validitas data kependudukan.

"Semua ini harus kita evaluasi bersama. Data kependudukan harus terus dimutakhirkan karena menjadi dasar dalam memastikan kepesertaan JKN tetap aktif. Sinergi antara Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan OPD terkait menjadi sangat penting," katanya.

Dalam rapat tersebut, BPJS Kesehatan memaparkan perkembangan capaian kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta JKN di Kota Makassar. Sejumlah perangkat daerah turut menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi, mulai dari pemutakhiran data penerima bantuan, pengawasan kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerja, hingga optimalisasi pemanfaatan aplikasi untuk memastikan status kepesertaan masyarakat.

Lebih jauh, Sekda Zulkifly meminta seluruh OPD segera menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Ia meminta Dinas Kesehatan mempercepat penyelesaian kerja sama yang diperlukan serta memastikan dukungan penganggaran bersama Bappeda dan BPKAD. 

Dinas Ketenagakerjaan diminta memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan badan usaha, sedangkan Dinas Sosial diminta mengkaji mekanisme pemutakhiran data peserta agar status keaktifan JKN masyarakat dapat terus terjaga.

"Anggaran saya kira sudah siap. Sekarang yang menjadi fokus kita adalah bagaimana mempertahankan kepesertaan dan keaktifan peserta JKN. Saya minta seluruh OPD menindaklanjuti hasil rapat ini dan memperkuat koordinasi agar target UHC Kota Makassar tetap terjaga," tegas Andi Zulkifly.

Berdasarkan data semester II Tahun 2025, jumlah penduduk ber-KTP Kota Makassar tercatat sekitar 1,49 juta jiwa. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.484.560 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN sehingga cakupan kepesertaan mencapai 99,60 persen hingga 1 Agustus 2026.

Komposisi peserta terbesar berasal dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), disusul peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, peserta badan usaha, peserta yang dibiayai Pemerintah Kota Makassar melalui APBD, serta PNS, TNI, dan Polri. (*)

Sekda Makassar Minta Pendampingan BPKP untuk Pastikan Proyek PSEL Sesuai Regulasi Terbaru

 

Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, meminta pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan dalam memastikan proses pelaksanaan Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat menghadiri rapat pembahasan proyek PSEL di Ruang Rapat Kantor Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan, Kamis (6/8).

Hadir mendampingi Ketua Tim Ahli Pemkot Makassar Hudli Huduri, Inspektur Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar Helmy Budiman dan beberapa pejabat lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Sekda Makassar Andi Zulkifly menjelaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait perubahan regulasi yang mengatur pelaksanaan proyek PSEL.

Menurutnya, proyek tersebut telah dipersiapkan sejak 2023 berdasarkan ketentuan sebelumnya. Namun, terbitnya regulasi baru yakni Perpres 109 mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah aspek, terutama terkait penyediaan lahan dan skema pembiayaan.

"Kami ingin memastikan seluruh proses PSEL berjalan sesuai regulasi. Karena itu kami meminta pendampingan BPKP agar setiap tahapan memiliki kepastian hukum dan tata kelola yang baik," ujar Andi Zulkifly.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar ini mengungkapkan selama ini Pemkot Makassar telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kementerian Keuangan, dan kementerian teknis lainnya, guna memperoleh arahan atas implementasi regulasi terbaru.

Menurut Andi Zulkifly, perubahan aturan membawa sejumlah konsekuensi yang berbeda dibanding regulasi sebelumnya yakni Perpres 35. Salah satunya menyangkut kewajiban penyediaan lahan oleh pemerintah daerah yang membutuhkan kajian lebih mendalam.

"Perubahan regulasi ini menimbulkan beberapa konsekuensi, khususnya mengenai penyediaan lahan. Karena itu kami membutuhkan pendapat dan pendampingan agar keputusan yang diambil pemerintah kota benar-benar sesuai ketentuan," katanya.

Mantan Camat Ujung Pandang ini menjelaskan, kebutuhan pengelolaan sampah di Makassar sudah semakin mendesak. Produksi sampah Kota Makassar saat ini diperkirakan berkisar antara 800 hingga 1.200 ton per hari sehingga dibutuhkan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

Selama ini, kata dia, Pemkot Makassar juga telah menjalin kerja sama antardaerah untuk membantu penanganan sampah agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

"PSEL menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi. Namun seluruh prosesnya harus memenuhi aspek hukum, tata ruang, lingkungan, dan kepentingan masyarakat," ujarnya.

Andi Zulkifly menambahkan pemerintah kota telah melakukan berbagai kajian terhadap sejumlah alternatif lokasi, termasuk kesesuaian tata ruang, aspek lingkungan, hingga mitigasi dampak sosial.

Ia menegaskan, Pemkot Makassar tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan tanpa dasar hukum yang kuat.

"Harapan kami, melalui pendampingan BPKP, pemerintah kota memperoleh rekomendasi yang komprehensif sehingga proyek ini dapat dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tutupnya.

Terpisah, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiyanto Arif Rakhmadi, tujuan pendampingan BPKP bukan menentukan pilihan bagi pemerintah daerah, melainkan memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan kajian yang objektif, terukur, dan memperhitungkan seluruh konsekuensi yang mungkin timbul.

"Harapannya, persoalan strategis ini dapat segera diselesaikan sehingga proyek pengelolaan sampah Kota Makassar tetap dapat berjalan dengan tata kelola yang baik, memberikan kepastian bagi seluruh pihak, serta meminimalkan risiko keuangan negara maupun daerah," jelasnya. (*)

Pemkot Makassar Gandeng BPKP Sulsel Bahas Tindaklanjut Proyek PSEL

 

Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, meminta pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan dalam memastikan proses pelaksanaan Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat menghadiri rapat pembahasan proyek PSEL di Ruang Rapat Kantor Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan, Kamis (6/8).

Hadir mendampingi Ketua Tim Ahli Pemkot Makassar Hudli Huduri, Inspektur Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar Helmy Budiman dan beberapa pejabat lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Sekda Makassar Andi Zulkifly menjelaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait perubahan regulasi yang mengatur pelaksanaan proyek PSEL.

Menurutnya, proyek tersebut telah dipersiapkan sejak 2023 berdasarkan ketentuan sebelumnya. Namun, terbitnya regulasi baru yakni Perpres 109 mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah aspek, terutama terkait penyediaan lahan dan skema pembiayaan.

"Kami ingin memastikan seluruh proses PSEL berjalan sesuai regulasi. Karena itu kami meminta pendampingan BPKP agar setiap tahapan memiliki kepastian hukum dan tata kelola yang baik," ujar Andi Zulkifly.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar ini mengungkapkan selama ini Pemkot Makassar telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kementerian Keuangan, dan kementerian teknis lainnya, guna memperoleh arahan atas implementasi regulasi terbaru.

Menurut Andi Zulkifly, perubahan aturan membawa sejumlah konsekuensi yang berbeda dibanding regulasi sebelumnya yakni Perpres 35. Salah satunya menyangkut kewajiban penyediaan lahan oleh pemerintah daerah yang membutuhkan kajian lebih mendalam.

"Perubahan regulasi ini menimbulkan beberapa konsekuensi, khususnya mengenai penyediaan lahan. Karena itu kami membutuhkan pendapat dan pendampingan agar keputusan yang diambil pemerintah kota benar-benar sesuai ketentuan," katanya.

Mantan Camat Ujung Pandang ini menjelaskan, kebutuhan pengelolaan sampah di Makassar sudah semakin mendesak. Produksi sampah Kota Makassar saat ini diperkirakan berkisar antara 800 hingga 1.200 ton per hari sehingga dibutuhkan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

Selama ini, kata dia, Pemkot Makassar juga telah menjalin kerja sama antardaerah untuk membantu penanganan sampah agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

"PSEL menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi. Namun seluruh prosesnya harus memenuhi aspek hukum, tata ruang, lingkungan, dan kepentingan masyarakat," ujarnya.

Andi Zulkifly menambahkan pemerintah kota telah melakukan berbagai kajian terhadap sejumlah alternatif lokasi, termasuk kesesuaian tata ruang, aspek lingkungan, hingga mitigasi dampak sosial.

Ia menegaskan, Pemkot Makassar tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan tanpa dasar hukum yang kuat.

"Harapan kami, melalui pendampingan BPKP, pemerintah kota memperoleh rekomendasi yang komprehensif sehingga proyek ini dapat dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tutupnya.

Terpisah, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiyanto Arif Rakhmadi, memaparkan sejumlah skenario penyelesaian proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Makassar. 

Menurutnya, setiap opsi memiliki konsekuensi hukum, fiskal, investasi, hingga sosial yang harus dipertimbangkan secara komprehensif sebelum pemerintah mengambil keputusan.

BPKP hadir memberikan pendampingan dengan menyusun analisis berbagai alternatif penyelesaian yang berorientasi pada mitigasi risiko.

Mardiyanto menjelaskan, BPKP menyusun sedikitnya empat alternatif penyelesaian yang masing-masing dilengkapi analisis dampak positif, negatif, tingkat keberhasilan, serta risiko yang mungkin timbul.

Alternatif pertama adalah melanjutkan kerja sama berdasarkan perjanjian lama. Menurutnya, opsi ini dinilai memiliki peluang keberhasilan cukup tinggi karena tidak mengubah struktur kerja sama yang telah berjalan. Namun, opsi tersebut tetap menyimpan risiko, terutama potensi konflik dengan masyarakat serta kemungkinan membebani keuangan daerah apabila muncul kewajiban tambahan di kemudian hari.

Alternatif kedua ialah memutus kontrak dengan investor lama kemudian melakukan tender ulang. Skema ini membuka peluang hadirnya investor baru, namun berpotensi memunculkan gugatan hukum dari pihak investor sebelumnya. 

Apabila gugatan tersebut dimenangkan, pemerintah daerah berpotensi menanggung kewajiban pembayaran yang nilainya tidak kecil dan berdampak terhadap reputasi investasi Kota Makassar.

"Risiko hukumnya harus dihitung dengan matang. Selain kemungkinan gugatan, pemerintah juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap kepercayaan investor," jelas Mardiyanto.

Alternatif ketiga adalah tetap melanjutkan kerja sama dengan investor yang ada, tetapi memindahkan lokasi pembangunan sesuai arahan Pemerintah Kota Makassar. Menurut BPKP, skema ini hanya dapat dilakukan apabila memperoleh persetujuan seluruh pihak, termasuk investor dan kementerian terkait.

Namun demikian, berdasarkan informasi yang diterima BPKP, terdapat sejumlah kendala teknis pada lokasi alternatif, seperti kondisi lahan yang masih memerlukan pematangan, berpotensi tergenang, hingga membutuhkan biaya tambahan untuk pengembangan infrastruktur.

Sementara alternatif keempat adalah mengalihkan proyek menjadi fasilitas regional yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Skema ini dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang karena mampu mengakomodasi kebutuhan pengelolaan sampah lintas daerah.

Meski demikian, Mardiyanto menegaskan skenario tersebut memerlukan persetujuan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kementerian terkait, hingga pihak investor.

"Kami mencoba menyusun berbagai skenario beserta analisis risikonya. Tidak ada satu pun opsi yang sepenuhnya tanpa risiko. Karena itu, keputusan yang diambil nantinya harus mempertimbangkan seluruh aspek, mulai dari hukum, fiskal, investasi, hingga kepentingan masyarakat. Kami berharap masukan dari seluruh pihak dapat memperkaya kajian sehingga pemerintah memperoleh solusi terbaik," jelasnya.

Ia menambahkan, tujuan pendampingan BPKP bukan menentukan pilihan bagi pemerintah daerah, melainkan memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan kajian yang objektif, terukur, dan memperhitungkan seluruh konsekuensi yang mungkin timbul.

"Harapannya, persoalan strategis ini dapat segera diselesaikan sehingga proyek pengelolaan sampah Kota Makassar tetap dapat berjalan dengan tata kelola yang baik, memberikan kepastian bagi seluruh pihak, serta meminimalkan risiko keuangan negara maupun daerah," tutupnya. (*)

TP PKK Makassar Perkuat Edukasi ASI Eksklusif untuk Cegah Stunting pada Peringatan Pekan Ibu Menyusui Dunia 2026

Nuansa Terkini Makassar,– Tim Penggerak PKK Kota Makassar turut menyemarakkan peringatan Pekan Ibu Menyusui Dunia (World Breastfeeding Week) Tahun 2026 dengan menggelar edukasi ASI eksklusif. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 4–6 Agustus 2026, di Auditorium Gedung TP PKK Kota Makassar ini diikuti 300 peserta yang terdiri atas ibu hamil dan kader PKK dari seluruh perwakilan kecamatan di Kota Makassar.

Mengusung tema “Menyusui untuk Awal Kehidupan yang Berkelanjutan: Perkuat Apa yang Sudah Berjalan”, kegiatan tersebut merupakan program kerja Pokja IV TP PKK Kota Makassar yang berkolaborasi dengan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Sulawesi Selatan serta Dinas Kesehatan Kota Makassar.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta memperoleh berbagai materi mulai dari persiapan menyusui sejak masa kehamilan, teknik menyusui yang benar, manfaat ASI eksklusif, hingga pemantauan kesehatan ibu dan anak. Seluruh rangkaian kegiatan dikemas secara interaktif melalui penyampaian materi, diskusi, dan sesi tanya jawab.

Ketua Bidang IV TP PKK Kota Makassar, Prof. Dr. Nurlina Subair, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ibu hamil dan kader PKK agar mampu menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing terkait pentingnya pemberian ASI eksklusif.

Menurutnya, keberhasilan program ASI eksklusif tidak hanya bergantung pada ibu menyusui, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga, tenaga kesehatan, kader, hingga lingkungan sekitar. Karena itu, edukasi yang berkelanjutan menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat.

“Melalui kegiatan ini kami berharap para ibu hamil semakin percaya diri mempersiapkan proses menyusui sejak masa kehamilan. Kader PKK juga diharapkan dapat menjadi pendamping sekaligus penyampai informasi yang benar kepada masyarakat sehingga semakin banyak bayi mendapatkan haknya atas ASI eksklusif,” ujar Nurlina saat menutup kegiatan.

Sementara itu, Ketua Pokja IV TP PKK Kota Makassar yang juga Ketua AIMI Sulawesi Selatan, Indira Purnamasari, menyampaikan bahwa Pekan Ibu Menyusui Dunia menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung keberhasilan menyusui sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta menekan angka stunting.

“Dengan memberikan ASI sejak dini, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi bayi, tetapi juga berkontribusi dalam menurunkan risiko stunting, meningkatkan daya tahan tubuh, serta melahirkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Karena itu, kegiatan ini diharapkan menjadi penyemangat bagi para ibu hamil yang hadir sekaligus mendorong mereka untuk membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga dan masyarakat di sekitarnya, sehingga angka stunting juga dapat ditekan,” kata Indira.

Ia menambahkan, ASI merupakan anugerah terbaik yang dimiliki setiap ibu karena tidak hanya menyediakan nutrisi yang paling sempurna, tetapi juga membangun ikatan emosional yang kuat antara ibu dan anak serta memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit sejak awal kehidupan.

Pada sesi materi, narasumber dari AIMI Sulawesi Selatan yang juga Ketua AIMI Luwu Timur, Yuni Fitriyani Natsir, menyampaikan materi SELAMI Menyusui, sebuah panduan bagi ibu hamil untuk mempersiapkan proses menyusui sejak masa kehamilan hingga bayi berusia dua tahun atau lebih.

Yuni menjelaskan bahwa materi tersebut mencakup pentingnya menyiapkan diri untuk menyusui dengan membangun niat, pengetahuan, serta dukungan keluarga. Selain itu, peserta juga dibekali edukasi mengenai manfaat ASI, pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), teknik pelekatan bayi yang benar, pentingnya pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama, hingga manajemen menyusui seperti cara memerah dan menyimpan ASI bagi ibu yang beraktivitas atau bekerja.

“Keberhasilan menyusui dimulai sejak masa kehamilan, bukan setelah bayi lahir. Karena itu, ibu perlu membekali diri dengan pengetahuan yang benar, membangun kepercayaan diri, dan melibatkan suami maupun keluarga sebagai sistem pendukung. Dengan persiapan yang baik, proses menyusui akan lebih optimal sehingga bayi dapat memperoleh haknya atas ASI eksklusif sebagai awal kehidupan yang sehat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya melanjutkan pemberian ASI hingga usia dua tahun atau lebih dengan didampingi Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang berkualitas. Dalam pemaparannya, Yuni turut mengulas anatomi payudara dan proses produksi ASI, tanda-tanda bayi memperoleh ASI yang cukup, berbagai mitos dan fakta seputar menyusui, peran ayah dan keluarga dalam mendukung keberhasilan menyusui, hingga solusi mengatasi berbagai tantangan yang kerap dihadapi ibu, seperti puting lecet, payudara bengkak, maupun anggapan ASI tidak mencukupi kebutuhan bayi.

Materi berikutnya disampaikan oleh Penyuluh Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nuraeni, yang membahas mengenai Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Ia menjelaskan bahwa buku tersebut merupakan panduan utama bagi ibu hamil untuk memantau kondisi kesehatan sejak masa kehamilan, proses persalinan, masa nifas, hingga tumbuh kembang anak.

“Buku KIA memuat informasi lengkap mengenai jadwal pemeriksaan kehamilan, pemantauan pertumbuhan janin, tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, pemberian imunisasi, pemantauan status gizi, hingga tahapan tumbuh kembang anak sesuai usianya,” sebutnya

Ia mengimbau setiap ibu agar selalu membawa Buku KIA setiap kali memeriksakan kehamilan sehingga seluruh riwayat kesehatan ibu dan anak dapat dipantau secara berkesinambungan oleh tenaga kesehatan.

Melalui kegiatan ini, TP PKK Kota Makassar berharap pengetahuan yang diperoleh para peserta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan diteruskan kepada masyarakat luas.

Kominfo Makassar Perkuat Pemahaman Aparatur tentang Keamanan Informasi

Nuansa Terkini Makassar,– Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Keamanan Informasi bertema "Ruang Siber Aman Menuju Makassar Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan". Berlangsung di Swiss-Belhotel Makassar, Kamis (6/8/2026).

Bimtek tersebut diikuti perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur dalam menghadapi ancaman siber.

Sekretaris Dinas Kominfo Kota Makassar, Daniati mengatakan keamanan informasi tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi. Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam melindungi sistem dan data pemerintahan.

"Sistem keamanan secanggih apa pun dan infrastruktur IT sekuat apa pun tetap memiliki titik lemah apabila faktor manusianya kurang memiliki kesadaran terhadap ancaman siber," ujarnya.

Ia menilai peningkatan kapasitas aparatur perlu dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun budaya keamanan informasi di lingkungan pemerintah.

"Dalam dunia keamanan informasi, pegawai sering kali menjadi lini pertahanan pertama, sekaligus titik yang paling rentan diserang. Oleh karena itu, security awareness atau kesadaran keamanan informasi menjadi krusial untuk dibangun," tegasnya.

Melalui Bimtek ini, peserta dibekali materi mengenai manajemen keamanan informasi, pengenalan ancaman siber, serta langkah mitigasi risiko di lingkungan kerja.

Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan di masing-masing OPD. Dengan begitu, pengelolaan keamanan informasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Bimtek ini menjadi salah satu bentuk komitmen Dinas Kominfo Kota Makassar dalam mewujudkan ruang siber yang aman untuk mendukung Makassar yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan.

DWP Makassar dan Bhayangkari Brimob Satukan Langkah Wujudkan Makassar Bersih dan Berkelanjutan

 

Nuansa Terkini Makassar,— Semangat kolaborasi lintas organisasi kembali ditunjukkan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Makassar bersama Bhayangkari Ranting Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Sulsel melalui kegiatan Sosialisasi Cara Pemilahan dan Pengelolaan Sampah Sesuai Aturan Pemerintah Kota Makassar yang digelar di Aula Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Sulsel, Jalan Sultan Alauddin No. 75A, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat gerakan perubahan perilaku masyarakat dari rumah tangga menuju pengelolaan sampah yang lebih tertib, sehat, dan bernilai ekonomi. Antusiasme peserta terlihat sejak awal kegiatan hingga sesi diskusi berlangsung.

Acara tersebut mendapat sambutan hangat dari Kompol Mursalim M., S.E., M.M., Komandan Batalyon (Danyon) A Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Selatan, yang mengapresiasi inisiatif edukasi lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama menjaga kebersihan kota.

“Kami menyambut baik kegiatan ini karena persoalan sampah merupakan isu bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Edukasi seperti ini sangat penting untuk membangun kesadaran sejak dari lingkungan keluarga agar budaya memilah dan mengelola sampah dapat menjadi kebiasaan sehari-hari,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa jajaran Satbrimob Polda Sulsel siap mendukung program-program Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

“Kolaborasi antara organisasi perempuan, Bhayangkari, dan institusi kepolisian merupakan langkah positif dalam memperkuat gerakan peduli lingkungan. Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada sosialisasi semata, tetapi dapat melahirkan aksi nyata yang berdampak langsung bagi kebersihan Kota Makassar,” tambahnya.

DWP Kota Makassar hadir dipimpin langsung oleh Penasihat DWP Kota Makassar Hj. Fatma Wahyuddin A. Zulkifly bersama jajaran pengurus DWP Kota Makassar. Kehadiran mereka menegaskan komitmen DWP dalam mendukung program Pemerintah Kota Makassar terkait pengelolaan sampah berbasis pemilahan dari sumbernya.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, DWP menghadirkan narasumber berkompeten di bidang lingkungan, yakni Tjing Ming Nelly, S.E., M.M. dari Dewan Lingkungan Kota Makassar dan Abdul Razak Rukka, Penyuluh Bank Sampah Kota Makassar. Keduanya memberikan edukasi praktis mengenai pemilahan sampah organik dan anorganik, pengelolaan sampah rumah tangga, hingga pemanfaatan bank sampah sebagai solusi ekonomi sirkular.

Dalam kesempatan tersebut, Hj. Fatma Wahyuddin A. Zulkifly menegaskan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

“Kolaborasi ini adalah bukti nyata bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui edukasi dan aksi sederhana seperti memilah sampah dari rumah, kita ikut menyelamatkan Kota Makassar untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, pihak Bhayangkari menyambut baik sinergi ini dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lingkungan keluarga besar Brimob maupun masyarakat luas.

Kolaborasi antara DWP Kota Makassar dan Bhayangkari Ranting Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Sulsel menjadi bukti konkret dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Gerakan ini diharapkan mampu menumbuhkan budaya baru masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah dengan benar, sehingga Makassar semakin maju sebagai kota modern yang peduli lingkungan.

Kominfo Makassar Perkenalkan Lontara+ kepada Peserta Australia Awards sebagai Praktik Baik Transformasi Digital

Nuansa Terkini Makassar,– Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menerima kunjungan peserta Australia Awards Short Course: Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) di Makassar Virtual Economic Center (MARVEC), Gedung Makassar Government Center (MGC), Rabu (5/8/2026).

Program ini diikuti oleh 27 peserta yang berasal dari tiga kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, serta perwakilan dari 12 provinsi, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

Rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, yang menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta serta memperkenalkan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Selamat datang di Kota Makassar. Kami merasa terhormat dapat dipilih menjadi lokus kunjungan ini dan berbagi pengalaman mengenai transformasi digital yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semoga kunjungan ini menjadi ruang bertukar pengetahuan dan memberikan manfaat,” ujar Roem.

Sementara itu, rombongan dipimpin oleh Course Leader Australia Awards Short Course: Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia), Rachel Nolan, mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari lokakarya pra-studi singkat sebelum peserta mengikuti Lokakarya Pra-Studi Singkat Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) di Australia.

“Studi ini yang bertujuan memperkenalkan praktik baik tata kelola pemerintahan dan transformasi digital, salah satu daerah yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat kapasitas bidang kebijakan publik, digitalisasi, serta administrasi pemerintahan,“ujarnya.

Dalam sesi pemaparan bertajuk “Digital Insight, Better Governance”, Dr. Muhammad Roem memperkenalkan berbagai inovasi digital Pemerintah Kota Makassar yang dikembangkan melalui Dinas Kominfo, yakni Makassar Super Apps Lontara+ yang resmi diluncurkan pada 27 Juli 2025 lalu.

Dr. Roem menjelaskan, sebelum hadirnya Lontara+, Pemerintah Kota Makassar memiliki 358 aplikasi milik perangkat daerah yang berjalan sendiri-sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan layanan tidak terintegrasi, aspirasi masyarakat tersebar di berbagai platform, serta menyulitkan pemerintah dalam mengukur kepuasan masyarakat secara menyeluruh.

“Melalui integrasi seluruh layanan ke dalam satu aplikasi, masyarakat kini dapat mengakses berbagai pelayanan publik dengan lebih mudah. Dampaknya, jumlah aduan masyarakat meningkat hingga 418 persen dalam satu tahun, dengan jumlah pengguna aktif mencapai 88.015,” jelasnya

Ia juga memaparkan capaian pengelolaan aduan masyarakat selama periode Juli 2025 hingga Agustus 2026. Tercatat sebanyak 25.219 aduan masuk melalui Lontara+, dengan 22.663 aduan berhasil diselesaikan, sehingga tingkat penyelesaian mencapai 89,9 persen.

“Hasil evaluasi menunjukkan implementasi Lontara+ berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat. Sebanyak 92,5 persen pengguna menilai aplikasi tersebut mempermudah akses layanan, 90 persen menyatakan mudah digunakan, 87,5 persen menilai layanan semakin transparan, dan 87,5 persen mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima. Sementara itu, lebih dari 70 persen responden menilai respons penanganan aduan berlangsung cepat,” paparnya.

Roem mengatakan berbagai capaian tersebut mengantarkan Pemerintah Kota Makassar meraih sejumlah apresiasi dan penghargaan nasional di bidang transformasi digital, sekaligus menjadi bukti bahwa digitalisasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Selain Lontara+, Roem juga memperkenalkan Call Center 112 sebagai layanan kegawatdaruratan yang memberikan respons cepat terhadap laporan masyarakat selama 24 jam. Ia turut menjelaskan fungsi Makassar Virtual Economic Center (MARVEC) sebagai pusat analisis dan integrasi data Kota Makassar. 

“Melalui MARVEC, pemerintah dapat memantau kondisi kota secara real-time, mulai dari CCTV lalu lintas, proses pelayanan pajak, pemantauan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), hingga berbagai indikator strategis lainnya yang menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data,” jelasnya

Pemaparan tersebut mendapat perhatian besar dari para peserta. Mereka aktif mengajukan berbagai pertanyaan mengenai strategi integrasi layanan, pengelolaan data lintas organisasi perangkat daerah, hingga mekanisme penyelesaian aduan masyarakat yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar.

Course Leader Australia Awards Short Course, Rachel Nolan, mengaku sangat terkesan dengan pusat pemerintahan baru Kota Makassar serta sistem teknologi yang digunakan dalam merespons keluhan masyarakat.

“Saya sangat terkesan dengan Pusat Pemerintahan Makassar yang baru, serta kecanggihan sistem teknologi Anda dalam merespons keluhan warga. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pemerintah mendengarkan mereka dan peduli pada hal-hal yang sama dengan yang mereka pedulikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sistem yang dibangun Pemerintah Kota Makassar memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan dengan mudah, termasuk melalui foto, sekaligus memperoleh informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai proses penanganannya. Menurutnya, sistem tersebut juga membantu pemerintah mengelola sumber daya secara efektif sehingga pelayanan dasar dapat berjalan optimal.

“Dengan fondasi itu, pemerintah dapat lebih fokus memikirkan peningkatan kualitas kota, mulai dari ruang terbuka hijau, pendidikan, hingga berbagai layanan publik lainnya. Saya melihat sistem ini merupakan contoh unggulan yang menyediakan informasi berkualitas bagi para pengambil keputusan,” tutup Rachel Nolan.