Rabu, 01 April 2026

Wali Kota Makassar Terima Kunjungan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 BPK RI



Nuansa Terkini Makassar,- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin,  menyambut dan menerima kunjungan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.


Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bilateral Balai Kota Makassar, Rabu (01/04/2026), dan diikuti oleh Sekretaris Daerah, Inspektur, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar bersama tim pemeriksa dari BPK RI.


Pada kegiatan tersebut, Munafri menegaskan Komitmen Pemerintah Kota Makassar di bawah Kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dalam meningkatkan tata kelola keuangan pemerintahan.


Usai mendengarkan arahan singkat dari pihak BPK RI, Munafri lantas menekankan tentang pentingnya keseriusan seluruh jajaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 


Munafri menegaskan bahwa proses pemeriksaan LKPD tahunan ini menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai aturan.


“Pemeriksaan ini akan memperlihatkan apakah yang kita kerjakan selama satu tahun ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.


Ia juga arahan pihak BPK RI tentang kecenderungan temuan berulang tahunan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi BPK RI sebelumnya belum ditindaklanjuti secara optimal.


“Kalau temuan itu berulang, artinya ada rekomendasi yang belum direspons secara maksimal. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.


Untuk itu, Munafri meminta seluruh OPD untuk menempatkan setiap rekomendasi BPK sebagai prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap persoalan tidak berlarut-larut setiap tahun.


"Saya menyampaikan kepada teman-teman di SKPD bahwa setiap rekomendasi BPK ini harus tempatkan dalam satu kolom yang urgensinya sangat diperhatikan," pungkasnya. 


Selain itu, ia mengingatkan agar tidak hanya fokus pada temuan yang berulang, tetapi juga mengantisipasi munculnya temuan baru di sektor lain. Untuk itu, ia mendorong penguatan proses pengawasan melalui mekanisme pemeriksaan berlapis.


“Proses laporan keuangan ini harus benar-benar melalui check and re-check. Kontrol dan evaluasi harus berjalan ketat, karena hal kecil pun bisa berdampak besar,” jelasnya.


Lebih lanjut, Munafri menekankan pentingnya membangun komunikasi yang efektif antara Pemerintah Kota Makassar dan tim BPK. Ia mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap aturan yang dapat menimbulkan bias dalam laporan.


“Kalau ada yang belum dipahami, jangan diinterpretasikan sendiri. Bangun komunikasi yang baik agar sudut pandang kita sama, tidak ada bias maupun ambigu dalam laporan,” tambahnya.


Munafri berharap proses pemeriksaan LKPD tahun ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan penyamaan persepsi, sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah.


“Semoga progres kita dari tahun ke tahun semakin baik serta berjalan sesuai aturan dan sistem yang telah ditetapkan,” tutupnya.(*)




Komisi B Soroti PAD, Umiyati Desak Bapenda Intensifkan Pengawasan

 


Nuansa Terkini Makassar,— Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar untuk lebih intens melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaku usaha guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).


Hal ini diungkapkannya dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) Triwulan I yang digelar di ruang Komisi B DPRD Kota Makassar.


Menurut Umiyati, langkah sidak perlu diperkuat karena masih ditemukan potensi kebocoran pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah yang belum tergarap maksimal.


“Masih ada pelaku usaha yang belum taat pajak atau melaporkan omzet tidak sesuai. Ini tentu berdampak pada PAD kita. Karena itu, sidak harus lebih rutin dan menyeluruh,” tegas Umiyati.


Ia menilai, pengawasan yang lemah berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menghindari kewajiban pajak. Padahal, sektor usaha merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah.


“Kalau pengawasan tidak diperketat, kita khawatir ada kebocoran. Padahal potensi PAD Makassar ini sangat besar, khususnya dari sektor usaha seperti restoran, hotel, dan tempat hiburan,” lanjutnya.


Politisi tersebut juga mendorong Bapenda untuk tidak hanya mengandalkan laporan administrasi dari wajib pajak, tetapi turun langsung ke lapangan guna memastikan kesesuaian data.


“Kami minta Bapenda jangan hanya menunggu laporan. Harus aktif turun melakukan sidak supaya data yang diperoleh benar-benar valid,” ujarnya.


Selain itu, Umiyati menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan pajak untuk meminimalisir potensi manipulasi data.


“Digitalisasi juga harus dimaksimalkan agar transparansi meningkat dan celah kebocoran bisa ditekan,” tambahnya.


Ia berharap dengan langkah pengawasan yang lebih ketat, target PAD Kota Makassar dapat tercapai secara optimal, sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah.


“Kalau PAD kita kuat, maka pembangunan dan pelayanan ke masyarakat juga akan semakin maksimal,” tutupnya.

Selasa, 31 Maret 2026

Sidokkes Polres Gowa Lakukan Uji Keamanan Pangan Program MBG di Bajeng Barat

 


Nuansa Terkini Gowa,- Sidokkes Polres Gowa yang dipimpin Kasidokkes IPTU. dr. Anniza Rukmanasari Kemal, S,Ked, melaksanakan kegiatan FUTRI (Food Security) berupa pemeriksaan keamanan pangan pada Selasa, (31/3/2026).


Kegiatan tersebut berupa pemeriksaan uji fisik dan uji kimiawi semi kuantitatif sebelum penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh SPPG Polres Gowa di Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa.


Pemeriksaan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam pemenuhan gizi bagi pelajar.


Adapun jenis makanan yang diperiksa meliputi, Nasi, Ayam, Tempe, Terong, Kacang panjang, Selada dan Semangka.


Berdasarkan hasil pemeriksaan uji fisik dan uji kimiawi semi kuantitatif yang dilakukan Sidokkes Polres Gowa, seluruh bahan makanan nomor 1 hingga 7 dinyatakan layak untuk disajikan kepada penerima program MBG.


Kasidokkes IPTU dr. Anniza Rukmanasari Kemal menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen Polri dalam memastikan makanan yang diberikan kepada pelajar aman dan bergizi.


“Kami memastikan seluruh bahan makanan yang akan disalurkan telah melalui pemeriksaan kesehatan pangan. Hasilnya dinyatakan layak konsumsi sehingga diharapkan program MBG dapat berjalan aman, sehat, dan bermanfaat bagi para pelajar,” ujarnya.


Kegiatan ini diharapkan dapat menjamin keamanan serta kualitas makanan yang disalurkan, sekaligus mendukung kesehatan dan pemenuhan gizi pelajar di wilayah Kabupaten Gowa.


Humas Polres Gowa

Wali Kota Makassar Ikuti Rakor Nasional Percepatan Implementasi PSEL Bersama Menko Pangan

 


Nuansa Terkini Jakarta,- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, terkait percepatan implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Selasa (31/03/2026).


Rapat yang berlangsung di Gedung Kemenko Bidang Pangan ini diikuti sejumlah wali kota dan bupati dari daerah yang masuk dalam daftar proyek PSEL, guna memastikan progres pembangunan berjalan sesuai target.


Munafri menyampaikan, forum yang dipimpin Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, membahas perkembangan serta roadmap proyek PSEL yang tengah didorong percepatannya oleh pemerintah pusat.


Percepatan tersebut, lanjut Munafri, merupakan arahan langsung Presiden RI, Prabowo Subianto, agar proyek PSEL  dapat berjalan lebih cepat dan masif di 33 lokasi di Indonesia, termasuk Makassar. Hal itu untuk menangani kedaruratan sampah, khususnya di daerah dengan timbunan di atas 1.000 ton per hari.


“Barusan kita mengikuti rapat koordinasi menyangkut perkembangan dan progres PSEL yang benar-benar di-push untuk dilakukan akselerasi. Ini adalah perintah langsung Bapak Presiden agar proyek ini bisa berjalan lebih cepat dan lebih masif,” ujar Munafri.


Pada forum tersebut, Munafri juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung pembangunan PSEL. Salah satu langkah yang diusulkan adalah optimalisasi lahan di area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, Kecamatan Manggala, yang telah tersedia.


Menurutnya, pembangunan PSEL di dalam kawasan TPA Antang lebih efisien karena tidak memerlukan proses pemindahan sampah ke lokasi baru yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Selain itu, lanjut Munafri, penempatan PSEL di titik di TPA Antang yang telah menjadi TPA Kota Makassar sejak dulu, juga dinilai lebih aman secara sosial karena meminimalisir dampak lingkungan terhadap wilayah baru permukiman warga.


Ia menambahkan, lokasi proyek di TPA Antang berada pada zona yang memungkinkan untuk pembangunan fasilitas industri pendukung PSEL. Jika disepakati, Pemerintah Kota Makassar hanya perlu menuntaskan proses pembebasan lahan.


Munafri berharap pembangunan PSEL di Makassar segera terealisasi sebagai investasi jangka panjang yang tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa energi listrik bagi masyarakat.


“Semoga ini menjadi investasi yang bermanfaat, mampu menyelesaikan persoalan sampah, sekaligus memberikan dampak positif bagi Kota Makassar dan masyarakat,” tutupnya.(*)




DPRD Makassar Desak Program Konkret Atasi Krisis Sampah di Manggala



Nuansa Terkini Makassar,— Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Makassar, Kasrudi, meminta Pemerintah Kota Makassar lebih serius dalam merancang program jangka pendek dan jangka panjang untuk menangani persoalan sampah di Kecamatan Manggala, khususnya di kawasan TPA Antang.


Menurutnya, hingga saat ini langkah konkret dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar belum terlihat maksimal, padahal persoalan sampah menjadi keluhan rutin masyarakat setiap tahunnya.


Kasrudi menilai, meskipun Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah memberikan arahan, implementasi di tingkat teknis dinilai belum berjalan optimal. Ia menegaskan, dalam satu tahun masa pemerintahan, seharusnya sudah terlihat progres nyata, terlebih isu persampahan menjadi salah satu prioritas.


“Justru yang terjadi, sampah semakin menumpuk dan memunculkan persoalan baru. Pembukaan lahan baru untuk pembuangan juga bukan solusi, melainkan menambah masalah,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).


Ia juga menyoroti dampak yang ditimbulkan, mulai dari bau tidak sedap hingga kemacetan di sekitar area TPA. Untuk itu, Kasrudi mendorong adanya sistem pemilahan sampah sebagai solusi jangka pendek guna mengurangi volume yang masuk ke TPA.


Sementara untuk jangka panjang, ia mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai solusi strategis yang berkelanjutan.


Di sisi lain, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin disebut terus berupaya melakukan pembenahan di kawasan TPA Antang. Salah satunya melalui rencana pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk akses jalan menuju TPA Tamangapa dengan anggaran Rp10,6 miliar serta penataan pedestrian senilai Rp12,65 miliar.


Munafri menegaskan, pemerintah tengah menyiapkan langkah konkret agar proses pengelolaan sampah, khususnya bongkar muat armada, dapat berjalan lebih lancar dan berkelanjutan melalui koordinasi lintas dinas teknis. (*)




Senin, 30 Maret 2026

Andi Makmur Dorong Pemkot Makassar Perkuat Dukungan untuk Industri Kreatif

 


Nuansa Terkini Makassar,— Polemik penilaian kerja kreatif yang mencuat dalam kasus videografer di Kabupaten Karo menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk di daerah. Isu tersebut dinilai penting sebagai pengingat bahwa sektor ekonomi kreatif membutuhkan pemahaman dan perlindungan yang lebih kuat.


Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menyatakan respon atas pandangan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, yang menekankan pentingnya menghargai proses kreatif sebagai bagian utama dari ekonomi kreatif.


Menurutnya, cara pandang terhadap kerja kreatif perlu diluruskan agar tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang melibatkan ide, keahlian, dan waktu.


“Kerja kreatif itu tidak sederhana. Ada proses panjang di dalamnya, mulai dari perencanaan, pengembangan ide, hingga eksekusi. Karena itu, sudah sepatutnya dipahami sebagai pekerjaan yang memiliki nilai dan layak dihargai,” ujar Andi Makmur Burhanuddin.


Ia menilai, kasus yang terjadi dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat perhatian terhadap pelaku industri kreatif, khususnya di tingkat daerah. Pemerintah kota, kata dia, perlu melihat hal ini sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas.


Lebih jauh, Andi Makmur menegaskan bahwa pandangan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, akan menjadi perhatian bersama di tataran Fraksi PKB DPRD Kota Makassar.


“Kami sejalan dengan pandangan Ketua DPP, dan ini menjadi catatan sekaligus kewajiban moral bagi seluruh anggota Fraksi PKB untuk menindaklanjutinya secara serius, terutama dalam proses legislasi di Kota Makassar,” katanya.


Ia menyebut, langkah konkret dapat diwujudkan melalui penguatan kebijakan daerah yang memberikan perlindungan sekaligus ruang tumbuh bagi pelaku ekonomi kreatif, termasuk memastikan adanya regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri.


Menurutnya, Makassar memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi kreatif, mulai dari konten digital, desain, hingga produksi audiovisual. Potensi tersebut perlu didukung dengan ekosistem yang sehat agar dapat berkembang secara berkelanjutan.


“Banyak anak muda hari ini menggantungkan hidupnya di sektor kreatif. Karena itu, perhatian pemerintah daerah menjadi sangat penting, baik dalam bentuk kebijakan, fasilitasi, maupun perlindungan terhadap pelaku usaha kreatif,” ujarnya.


Ia berharap, momentum ini tidak berhenti sebagai perbincangan sesaat, tetapi benar-benar menjadi bahan refleksi bersama dalam memperkuat arah kebijakan daerah yang berpihak pada ekonomi kreatif.


“Ini momentum untuk memperkuat kesadaran kita bahwa kreativitas itu memiliki nilai. Tinggal bagaimana kita memastikan ruang itu tumbuh dengan baik dan mendapat dukungan yang memadai,” tutupnya.

Minggu, 29 Maret 2026

Polres Pinrang meraih juara terbaik 1 dalam Bidang Manajemen Media saat pelaksanaan Operasi Ketupat 2026



Nuansa Terkini Pinrang,- Polres Pinrang kembali menunjukkan kiprahnya dalam meningkatkan keamanan dan pelayanan masyarakat. Dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, Polres Pinrang berhasil meraih juara terbaik 1 keaktifan dalam Bidang Manajemen Media.


Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh  Kapolda Sulsel, Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro kepada Kapolres Pinrang, AKBP Edy Sabhara Mangga Barani, yang didampingi Kasat Lantas Polres Pinrang AKP Andi Sriulva Baso Paduppa di Lapangan Upacara Mapolda Sulsel, Senin (30/3/2026)


Apresiasi ini merupakan bukti nyata komitmen Polres Pinrang dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi multimedia.


Operasi Ketupat 2026 sendiri merupakan operasi kemanusiaan yang melibatkan 161.243 personel gabungan dari TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Polres Pinrang sendiri telah melaksanakan operasi ini dengan sukses, dengan fokus pada pengamanan dan pelayanan masyarakat selama Idul Fitri 1447 H/Tahun 2026.


Dengan pencapaian ini, Polres Pinrang membuktikan bahwa mereka siap untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan masyarakat, serta menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam memanfaatkan teknologi multimedia untuk meningkatkan keamanan dan pelayanan.

Sabtu, 28 Maret 2026

Gubernur Sherly Tjoanda Belajar Strategi PAD dan Inflasi ke Munafri saat Silaturahmi di Rujab



Nuansa Terkini Makassar,- Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, bersama Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, menerima kunjungan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Sabtu (28/03/2026). 


Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum berbagi pengalaman antar daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengendalian inflasi. Dalam pertemuan itu, Munafri dan Melinda menjamu Sherly beserta rombongan dengan beragam kuliner khas Makassar.


Munafri mengungkapkan, Ia sengaja mengajak Gubernur Sherly mencicipi kembali makanan khas "nyuknyang" (bakso), mengingat kuliner tersebut memiliki kenangan masa kecil dan cerita personal bagi Sherly. 


“Saya bilang sebelum Ibu Gubernur pulang, saya mau ajak makan mencicipi nyuknyang. Ibu Gubernur juga cerita dulu orang tuanya kalau datang ke Makassar selalu membeli nyuknyang,'" jelasnya. 


Munafri turut menyampaikan apresiasi atas kunjungan Sherly dan rombongannya. Ia menyampaikan Pemerintah Kota Makassar siap membuka berbagai peluang kolaborasi antar Pemerintah Maluku Utara.


“Terima kasih kepada Ibu Gubernur yang telah menyempatkan mampir di Rumah Jabatan. Mudah-mudahan Makassar selalu memberikan kesan yang baik, dan jika ada yang bisa kami dukung, kami siap,” tambahnya.


Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, turut mengakui kedekatan emosionalnya dengan Makassar sejak kecil, terutama melalui kuliner khas daerah Sulsel tersebut yang sering diceritakan oleh keluarganya.


“Iya, dari kecil memang sering diceritakan (ayah) kalau setiap tiba di Makassar itu pasti beli nyuknyang,” katanya.


Sherly juga mengapresiasi jamuan yang disuguhkan Munafri bersama Melinda, yang menurutnya menghadirkan pengalaman kuliner yang berkesan.


“Terima kasih hari ini saya diajak makan siang oleh Wali Kota bersama Ibu Ketua TP PKK. Tadi ada sop konro, nyuknyang, es pisang ijo, semuanya enak. Di Sulawesi Selatan itu makanannya enak, pilihannya cuma dua, enak dan enak sekali,” kelakarnya.


Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa kunjungannya silaturahminya ke Munafri selaku Wali Kota Makassar juga dimanfaatkan untuk belajar mengenai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengendalian inflasi.


Ia menjelaskan Maluku Utara dan dan Kota Makassar memiliki jumlah penduduk yang relatif setara, sekitar 1,4 juta jiwa. Namun Ia menilai Makassar mampu mengelola APBD secara optimal.


“Jadi kamiini sama-sama 1,4 juta jiwa tapi uangnya pak wali ini (APBD) lebih banyak dari saya (Maluku Utara) jadi kami juga belajar bagaimana meningkatkan PAD dan bagaimana menjaga inflasi. Makassar sebagai salah satu kota di Indonesia Timur yang sangat padat dan pertumbuhannya sangat bagus,” jelasnya.


Diketahui, kunjungan Sherly ke Makassar didahului dengan kehadirannya pada Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI yang digelar beberapa hari sebelumnya di Kota Daeng ini.(*)




Rabu, 25 Maret 2026

Pimpin Rapat Progress Sanksi TPA Tamangapa, Melinda Aksa Tekankan Percepatan Tata Kelola Lingkungan



Nuansa Terkini Makassar,— Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa memimpin langsung rapat penyampaian progres tindak lanjut sanksi terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (26/3/26).


Didampingi Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku Dr. Azri Rasul, rapat ini membedah capaian sekaligus mengidentifikasi sejumlah hal yang masih perlu diperkuat dalam implementasi perbaikan pengelolaan TPA.


Dalam arahannya, Melinda menegaskan bahwa penanganan TPA Tamangapa tidak boleh berjalan lambat atau sekadar formalitas pelaporan. Ia meminta seluruh pihak terkait memastikan setiap rekomendasi dijalankan secara konkret, terukur, dan berdampak langsung.


Ia juga menekankan bahwa pengelolaan TPA tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.


“Ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi bagaimana kita memastikan pengelolaan lingkungan berjalan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Progres yang ada harus terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata,” tegasnya.


Lebih lanjut, Melinda juga mendorong adanya sinergi lintas sektor agar proses pembenahan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. 


Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, serta dukungan dari pemerintah pusat menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan lingkungan yang kompleks.


Sementara itu, Dr. Azri Rasul dalam kesempatan tersebut memberikan sejumlah catatan teknis serta evaluasi terhadap capaian yang telah dilaporkan. Ia mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan, namun juga mengingatkan agar seluruh pihak tetap konsisten dalam menjalankan rencana aksi yang telah disusun.


“Kita perlu bergerak bersama, baik dari OPD terkait maupun Dewan Lingkungan Hidup. Kami siap mendampingi dan membantu Pemerintah Kota Makassar, apalagi dengan kapasitas yang dimiliki kota ini,” ujarnya.


Rapat ini menghasilkan sejumlah poin penting, di antaranya percepatan pemenuhan kewajiban teknis pengelolaan TPA, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait. 


Diharapkan proses perbaikan pengelolaan TPA Tamangapa dapat berjalan lebih optimal, sehingga mampu menjawab tantangan lingkungan sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Makassar. 


Turut hadir dalam rapat anggota Dewan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Lingkungan Hidup bersama jajaran pengurus, Tim Ahli Bappeda, Kasubag Perencanaan, jajaran Bidang Persampahan, UPT TPA Tamangapa, UPT Bank Sampah Pusat, para pejabat fungsional PPLH Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan Rappo, serta jajaran Dinas Pekerjaan Umum. (*)

PSBM XXVI Makassar Jadi Momentum Penguatan Jejaring Ekonomi Saudagar Bugis-Makassar

 


Nuansa Terkini Pontianak,– Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPW KKSS) Kalimantan Barat, H. Burhan, menilai Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI yang akan digelar di Makassar pada 25–26 Maret 2026 sebagai momentum strategis dalam memperkuat jejaring ekonomi diaspora Bugis-Makassar.


Menurutnya, PSBM tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga forum konsolidasi ekonomi yang mempertemukan pelaku usaha, investor, dan pemangku kepentingan dari berbagai sektor.


“PSBM menjadi ruang untuk mempertemukan ide, peluang usaha, serta memperluas kolaborasi investasi antar saudagar Bugis-Makassar,” ujar Burhan.


Ia menjelaskan, kehadiran delegasi dari Kalimantan Barat diharapkan dapat membawa potensi daerah, mulai dari sektor perdagangan, perkebunan, logistik, hingga pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.


Burhan juga menyoroti posisi strategis Kalimantan Barat sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga membuka peluang kerja sama bisnis lintas negara.


Selain itu, ia menilai semangat PSBM sejalan dengan upaya memperkuat pembauran kebangsaan, di mana masyarakat Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar dikenal mampu beradaptasi dan hidup harmonis di tengah keberagaman.


“Melalui jejaring saudagar, kita tidak hanya membangun kekuatan ekonomi, tetapi juga mempererat persaudaraan lintas budaya,” katanya.


Burhan turut mendukung program hilirisasi sektor pertanian yang diinisiasi Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum BPP KKSS. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus membuka peluang investasi baru.


Dalam forum PSBM XXVI, sejumlah peluang investasi di sektor pertanian, pangan, dan peternakan diproyeksikan akan ditawarkan, termasuk pengembangan industri terintegrasi dari hulu hingga hilir.


“Konsep hilirisasi ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan, mulai dari produksi hingga distribusi,” jelasnya.


Ia berharap PSBM XXVI dapat melahirkan gagasan konkret yang memperkuat sinergi ekonomi antar saudagar sekaligus mendorong lahirnya pengusaha baru yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.


“Saudagar Bugis-Makassar harus menjadi penggerak ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat,” tutup Burhan. (Ln).



Sabtu, 21 Maret 2026

‎KAPOLRES PINRANG HADIRI SHOLAT IDUL FITRI 1447 H DI MAKO POLRES PINRANG BERSAMA KETUA BHAYANGKARI ‎

 ‎


‎Nuansa Terkini Pinrang,,– Kapolres Pinrang Edy Sabhara Mangga Barani menghadiri pelaksanaan Ibadah Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H / 2026 M yang digelar di Halaman Mapolres Pinrang, Sabtu (21/3/2026) pagi.

‎Kegiatan tersebut turut dihadiri Waka Polres Pinrang Kompol Muh.Yusuf Badu, S.H., Ketua Bhayangkari Cabang Pinrang Ny. Sitti Hadijah Edy Sabhara, jajaran pejabat utama, personel Polres Pinrang, serta masyarakat sekitar.

‎Pelaksanaan Sholat Idul Fitri yang dimulai pukul 07.00 Wita tersebut berlangsung khidmat dan diikuti sekitar 200 jamaah. Bertindak sebagai khatib yakni Dr. H. Mustafa, S.Ag., MA, sementara imam dipimpin oleh Ust. Heppi Sirajuddin, S.S., S.Pd.I., M.Pd.I.

‎Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mempererat silaturahmi antara pimpinan, personel, Bhayangkari dan masyarakat, sekaligus sebagai sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan setelah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.

‎Melalui momentum Hari Raya Idul Fitri, Polres Pinrang terus berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Sholat Idul Fitri 1447 H di Mapolda Sulsel, Wujud Kebersamaan Polri dan Masyarakat

 


Nuansa Terkini Makassar,-  Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., bersama Ketua Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel Ny. Upi Djuhandhani, Melaksanakan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah bersama umat Muslim di Lapangan Upacara Mapolda Sulsel, Sabtu (21/03/2026).


Turut dihadiri Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Nasri, S.I.K., M.H., Pejabat Utama Polda Sulsel, serta pengurus Bhayangkari dan Masyarakat.


Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel menyampaikan bahwa Idul Fitri merupakan momentum untuk kembali kepada fitrah sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam menggapai derajat takwa.


“Momentum Idul Fitri ini hendaknya kita isi dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat, sekaligus menjadi sarana evaluasi diri atas pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan yang telah dijalani selama satu bulan penuh,” ujar Kapolda.


Kapolda juga menegaskan bahwa tema Idul Fitri tahun ini, “Ramadhan dan Idul Fitri Meningkatkan Iman, Takwa dan Profesionalisme Guna Menguatkan Soliditas Dalam Mendukung Transformasi Polri Untuk Masyarakat”, mengandung makna penting agar nilai-nilai kebaikan selama Ramadhan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.


Nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, kesabaran, dan keikhlasan diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan pengabdian anggota Polri kepada masyarakat, sejalan dengan upaya mewujudkan Polri yang Presisi, profesional, modern, dan terpercaya.


Di akhir sambutannya, Kapolda Sulsel menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat.


“Atas nama pribadi dan seluruh anggota Polda Sulawesi Selatan, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin,” tutupnya.

Selasa, 17 Maret 2026

Dewan Dukung Kebijakan Wali Kota, Larang Pawai Takbiran Keliling Sambut Idul Fitri 1447 Hijiriah



Nuansa Terkini Makassar,— Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Mulia, H. Muchlis  Misbah menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang melarang pelaksanaan pawai keliling dalam rangka menyambut Idul Fitri 1447 Hijriah.


Muchlis Misbah menilai langkah tersebut sudah tepat sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kerap terjadi saat malam takbiran.


“Keputusan wali kota ini sudah tepat. Kita harus melihat dari sisi keamanan dan ketertiban. Jangan sampai euforia justru menimbulkan masalah,” tegasnya, Selasa (17/3/2026).


Politisi Partai Hanura itu mengungkapkan, pawai takbiran di jalan raya tidak hanya berisiko memicu gangguan kamtibmas, tetapi juga berpotensi menyebabkan kemacetan parah di sejumlah titik di Kota Makassar.


“Setiap tahun kita lihat, pawai seperti ini sering memicu kemacetan bahkan rawan gesekan di lapangan. Ini yang harus dihindari,” ujarnya.


Ia menambahkan, langkah pencegahan jauh lebih penting dibandingkan penanganan setelah terjadi insiden. Karena itu, kebijakan pelarangan dinilai sebagai bentuk mitigasi yang realistis.


“Ini langkah antisipatif. Lebih baik dicegah daripada kita menangani dampaknya nanti,” katanya.


Sebagai solusi, Anggota Komisi D DPRD Makassar ini mengimbau masyarakat agar tetap melaksanakan takbiran secara khidmat di masjid atau di lingkungan masing-masing tanpa konvoi kendaraan.


“Silakan tetap bertakbir, tapi dilakukan di masjid atau di wilayah masing-masing. Selain lebih aman, juga lebih tertib dan khusyuk,” pungkasnya.


Ia pun berharap seluruh elemen masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut sebagai upaya menjaga kenyamanan bersama selama perayaan Idul Fitri di Kota Makassar. (*)