Dari Pendataan hingga Digitalisasi, Dispus Makassar Perkuat Pelestarian Naskah Kuno

 

Nuansa Terkini Makassar,-- Dinas Perpustakaan Kota Makassar mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan naskah kuno melalui kegiatan Diseminasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Dr. Aryati Puspasari Abady, tersebut berlangsung selama dua hari, 28–29 Juli 2026, di Hotel Aston Makassar.

Sebanyak 125 peserta yang berasal dari komunitas dan kelompok masyarakat dilibatkan dalam kegiatan ini. 

Mereka diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga, merawat, mendata, hingga mendigitalisasi naskah kuno sebagai bagian dari warisan sejarah dan budaya.

Aryati Puspasari mengatakan, kegiatan tersebut menjadi langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama mereka yang menyimpan naskah kuno, agar peninggalan berharga tersebut dapat terawat dan terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin masyarakat maupun komunitas memahami pentingnya menjaga dan merawat naskah kuno dengan baik, termasuk melakukan pendataan dan digitalisasi agar pengetahuan yang terkandung di dalamnya tetap dapat diketahui oleh generasi mendatang,” ujar Aryati.

Sementara itu, Kepala Bidang Koleksi dan Pengembangan Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Husni Mubarak, menjelaskan bahwa kegiatan diseminasi naskah kuno ini merupakan inovasi yang pertama kali dilaksanakan Dinas Perpustakaan Kota Makassar.

Melalui kegiatan tersebut, pihaknya berupaya menjangkau komunitas maupun kelompok masyarakat yang masih menyimpan naskah kuno untuk selanjutnya dilakukan pendataan dan didorong pelestariannya.

“Naskah kuno yang menjadi sasaran pendataan adalah naskah berusia lebih dari 50 tahun dan ditulis tangan. Kita ingin keberadaannya dapat didata, dijaga dengan baik, kemudian didigitalisasi sehingga tetap dapat diketahui oleh anak cucu kita nantinya,” jelas Husni.

Menurutnya, salah satu tantangan dalam pendataan adalah masih adanya masyarakat yang enggan menginformasikan naskah kuno yang mereka miliki karena khawatir naskah tersebut akan diminta atau diambil oleh pemerintah.

Husni menegaskan, pendataan tidak dimaksudkan untuk mengambil naskah dari pemiliknya. 

Pemerintah justru ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara penyimpanan, perawatan, dan pelestarian yang tepat.

“Kita bukan meminta naskahnya. Kita ingin memberikan pemahaman bagaimana naskah itu dijaga dan dirawat. Dengan digitalisasi, isi dan cerita di dalam naskah tersebut juga dapat terus diketahui oleh generasi setelah kita,” tuturnya.

Untuk memperkuat upaya tersebut, Dinas Perpustakaan Kota Makassar juga akan menjalin kerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas), khususnya dalam pendataan dan pengkajian naskah.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung proses identifikasi hingga penerjemahan isi naskah sehingga nilai sejarah, pengetahuan, dan budaya yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dilestarikan.

Melalui kegiatan ini, Dinas Perpustakaan Kota Makassar berharap masyarakat semakin menyadari bahwa naskah kuno bukan sekadar benda peninggalan, tetapi bagian dari rekam jejak sejarah yang perlu dijaga bersama.

Dengan pendataan, perawatan, dan digitalisasi, naskah-naskah tersebut diharapkan tetap lestari dan kelak dapat menjadi sumber pengetahuan bagi generasi mendatang. (*)

Bunda PAUD Makassar Ajak Anak Cintai Lingkungan Lewat Storytelling “Jelajah Hijau di Pantai Losari

 

Nuansa Terkini Makassar,– Bunda PAUD Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, membacakan buku cerita anak berjudul “Jelajah Hijau di Pantai Losari” di hadapan ratusan anak dalam rangkaian Perayaan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 di Balai Manunggal, Rabu (29/7/2026). 

Kegiatan storytelling tersebut menjadi salah satu momen yang paling dinantikan karena menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini.

Dengan penuh ekspresi dan interaksi yang hangat, Melinda mengajak anak-anak mengikuti alur cerita yang mengangkat keindahan Pantai Losari serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. 

Buku tersebut dikemas dengan bahasa yang ringan, sederhana, dan mudah dipahami sehingga pesan tentang mencintai alam dapat diterima anak-anak melalui cara yang menyenangkan.

Melinda mengatakan, kebiasaan membaca dan mendongeng memiliki peran penting dalam membangun karakter serta menumbuhkan rasa ingin tahu anak. 

Menurutnya, buku cerita bukan hanya menjadi media untuk mengenalkan literasi, tetapi juga sarana efektif dalam menyampaikan nilai-nilai kehidupan.

“Anak-anak belajar paling baik ketika mereka merasa senang. Melalui cerita, mereka tidak hanya mengenal huruf dan kata, tetapi juga belajar tentang kepedulian, tanggung jawab, dan kecintaan terhadap lingkungan sekitar,” ujar Melinda.

Ia menjelaskan bahwa pemilihan buku “Jelajah Hijau di Pantai Losari” merupakan upaya mengenalkan lingkungan dan ikon Kota Makassar kepada anak-anak sejak dini. Dengan pendekatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, diharapkan anak-anak tumbuh menjadi generasi yang mencintai kotanya sekaligus memiliki kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan.

“Menanamkan kepedulian terhadap lingkungan tidak harus dimulai dengan cara yang rumit. Cerita sederhana mampu membangun imajinasi anak sekaligus membentuk kebiasaan baik yang akan mereka bawa hingga dewasa,” tuturnya.

Usai sesi membaca buku, Melinda mengajak anak-anak mengikuti permainan interaktif tentang pengelolaan sampah. 

Dengan suasana yang penuh keceriaan, ia memperkenalkan perbedaan sampah organik dan anorganik melalui contoh-contoh sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti sisa makanan, daun kering, botol plastik, dan kertas. 

Menurut istri Wali Kota itu, mengenalkan kebiasaan memilah sampah sejak usia dini merupakan langkah sederhana yang dapat membentuk karakter peduli lingkungan. 

Ia menilai, metode belajar yang dikemas melalui cerita, permainan, dan interaksi langsung akan lebih mudah dipahami sekaligus membekas dalam ingatan anak-anak.

Melalui sesi interaktif tersebut, Bunda PAUD Kota Makassar berharap edukasi lingkungan dapat menjadi bagian dari pembelajaran sejak usia dini dan memahami pentingnya menjaga kebersihan serta mengenal pengelolaan sampah sejak kecil, agar menjadi generasi yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mampu membawa perubahan positif bagi Kota Makassar di masa depan.

Bunda PAUD Makassar Jadikan Momentum HAN 2026 untuk Perkuat Pendidikan Anak Usia Dini

 

Nuansa Terkini Makassar,– Perayaan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 tingkat Kota Makassar berlangsung meriah di Balai Manunggal, Rabu (29/7/2026). Mengusung tema “Sayangi Anak, Lindungi Anak, Bangun Masa Depan”, kegiatan ini menghadirkan beragam permainan edukatif, aktivitas kreatif, hingga pertunjukan seni dari siswa sekolah se-Kota Makassar sebagai ruang bagi anak-anak untuk belajar, berekspresi, dan bergembira dalam suasana yang aman dan menyenangkan.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mewakili Wali Kota Makassar, merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Bunda PAUD Kota Makassar. 

Dalam Sambutannya, Bunda PAUD Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini sengaja dikemas berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. 

Menurutnya, fokus utama bukan lagi pada seremoni, melainkan menghadirkan pengalaman yang benar-benar dirasakan oleh anak-anak.

“Anak-anak adalah pusat dari perayaan ini. Karena itu kami ingin menghadirkan ruang yang membuat mereka bebas bermain, belajar, berkreasi, dan menunjukkan bakatnya. Hari Anak Nasional harus menjadi hari yang menyenangkan sekaligus bermakna bagi mereka,” ujar Melinda.

Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap pendidikan anak tidak boleh dimulai ketika anak memasuki sekolah dasar, tetapi justru sejak usia dini. 

Menurutnya, PAUD merupakan fondasi penting yang akan menentukan kesiapan anak menghadapi jenjang pendidikan berikutnya.

“Masih ada anggapan bahwa PAUD hanya tempat bermain sehingga tidak terlalu penting. Padahal justru di masa inilah karakter, kemampuan sosial, emosional, dan cara belajar anak mulai dibangun. Fondasi yang kuat akan memudahkan anak berkembang pada jenjang pendidikan selanjutnya,” jelasnya.

Melinda mengungkapkan, saat ini Kota Makassar baru memiliki lima PAUD Negeri. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen memperluas akses pendidikan usia dini melalui penambahan satu PAUD Negeri pada tahun ini dan dua PAUD Negeri pada tahun depan. 

Ke depan, Pemerintah Kota Makassar menargetkan setiap kecamatan memiliki minimal satu PAUD Negeri agar kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan usia dini dapat terpenuhi.

Selain memperluas akses, istri Wali Kota Makassar itu menilai peningkatan kualitas pembelajaran menjadi prioritas utama. Berdasarkan pengalamannya selama hampir 15 tahun berkecimpung di dunia pendidikan, Melinda menekankan pentingnya penerapan kurikulum yang berorientasi pada tahap perkembangan anak.

“Guru tidak boleh memaksakan anak harus sudah bisa membaca saat lulus TK. Yang paling penting adalah memahami tahapan perkembangan mereka. Ketika proses belajarnya tepat, anak akan mampu membaca, berhitung, dan menguasai berbagai keterampilan secara alami tanpa tekanan,” tuturnya.

Menurut Melinda, kualitas pendidik jauh lebih menentukan dibandingkan kemegahan bangunan sekolah. Karena itu, penguatan kompetensi guru akan terus menjadi perhatian dalam pengembangan PAUD di Kota Makassar.

“Saat memilih sekolah, jangan hanya melihat gedungnya. Yang paling penting adalah kualitas guru, latar belakang pendidikannya, serta pelatihan yang mereka ikuti. Guru yang memahami perkembangan anak akan menciptakan proses belajar yang jauh lebih baik,” katanya.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus mendorong penguatan kurikulum di PAUD Negeri agar mampu membangun dasar pendidikan yang kokoh bagi anak-anak sejak usia dini.

Bunda PAUD Kota Makassar itu turut mengingatkan bahwa anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, penuh kasih sayang, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun eksploitasi. Menurutnya, menciptakan lingkungan seperti itu merupakan tanggung jawab bersama.

“Anak-anak ibarat gelas kosong yang sedang diisi. Apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan hari ini akan membentuk masa depan mereka. Karena itu mari kita hadirkan lingkungan terbaik untuk mereka bertumbuh,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Melinda mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua, guru, pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat luas untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung tumbuh kembang anak.

“Dengan kebersamaan dan kepedulian seluruh pihak, saya yakin kita dapat melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan terbaik untuk tumbuh, belajar, dan meraih cita-citanya,” tutup Melinda.

Dalam kesempatan yang sama, Koalisi PAUD HI Nasional yang diwakili oleh Syifa Andina turut menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Hari Anak Nasional di Kota Makassar. 

Menurutnya, perayaan tahun ini menghadirkan suasana yang lebih ramah anak melalui beragam permainan edukatif, ruang bermain, hingga pemutaran film edukasi, sehingga anak-anak benar-benar menjadi pusat dari peringatan tersebut. 

Ia juga memperkenalkan Koalisi Nasional PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) sebagai wadah kolaborasi berbagai organisasi, lembaga, dan akademisi yang berkomitmen mendorong pengembangan anak usia dini secara menyeluruh. 

Melalui kolaborasi lintas sektor, Bunda PAUD kota Makassar berharap peringatan Hari Anak ini, semakin tumbuh kesadaran bahwa investasi terbaik bagi bangsa adalah investasi kepada anak-anak. Karena ketika anak-anak tumbuh dengan bahagia, terlindungi, dan memperoleh pendidikan yang baik, maka kita sedang membangun masa depan Indonesia yang lebih kuat, maju, dan sejahtera.

Turut hadir dalam kegiatan ini, unsur Forkopimda, DPRD Kota Makassar, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan, Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Sulawesi Selatan, Koalisi PAUD HI Nasional, kepala SKPD, Bunda PAUD kecamatan dan kelurahan, organisasi mitra PAUD, para guru, serta para orang tua murid.

Rapat Pra Muskerwil Asprindo Sulsel Bahas Penguatan UMKM, Hilirisasi, SDM hingga Kerja Sama Antar-Lembaga

 

Nuansa Terkini Makassar,— Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) Sulawesi Selatan menggelar Rapat Biro Pra Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Muskerwil I Asprindo Sulsel.

Rapat yang berlangsung di Kafe Tanamera Pettarani, Makassar, tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua III DPW Asprindo Sulsel, Andi Karaka Kilat, yang membawahi sejumlah bidang strategis, yakni Biro Perindustrian dan Investasi, Biro Pertambangan Energi Minyak dan Gas, Biro Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Tenaga Kerja, Biro Perdagangan Ekspor dan Impor, serta Biro Hubungan Kerja Sama Antar-Lembaga.

Rapat turut dihadiri Ketua DPW Asprindo Sulsel Ir. Abu Hasan, Wakil Ketua III Andi Karaka Kilat, Sekretaris Umum Uya Mustamin, Wakil Sekretaris I Muhammad Askar, Bendahara Umum Rasmi Ridjang Sikati, serta Wakil Bendahara I Andi Diana Ahmad.

Dari unsur biro, hadir Wakil Ketua Biro Perindustrian dan Investasi Abd Rahman Ogi; Ketua Biro Pertambangan Energi Minyak dan Gas Muh. Naim Zulkarnaen bersama anggota A. Muh. Supriadi; Ketua Biro Perdagangan Ekspor dan Impor Vilda Yanti Lalawi bersama anggota Ulfa Sakinah Hargani; serta anggota Biro Hubungan Kerja Sama Antar-Lembaga A. Fardhia Trinanda.

Dorong Ekonomi Sirkular dan Kolaborasi Pengusaha

Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas sebagai bahan penyusunan program kerja yang akan dibawa dalam Muskerwil I Asprindo Sulsel.

Salah satu poin utama adalah mendorong terbentuknya ekonomi sirkular di kalangan pelaku UMKM yang menjadi anggota dan pengurus DPW Asprindo Sulsel. Konsep tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang saling terhubung, produktif, dan berkelanjutan.

Selain itu, rapat juga menekankan pentingnya matching business serta pertukaran informasi bisnis di antara para anggota. Langkah ini dinilai penting untuk membuka peluang kerja sama sekaligus memperkuat jaringan usaha dan saling mendukung perkembangan bisnis antaranggota Asprindo.

Pada sektor sumber daya manusia dan tenaga kerja, pembahasan diarahkan pada pembinaan tenaga kerja, business training, serta pendidikan dan pelatihan daerah sebagai bagian dari penguatan kapasitas organisasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Sementara itu, bidang Hubungan Kerja Sama Antar-Lembaga didorong untuk memperluas jejaring dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, melalui skema kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi organisasi dan anggota Asprindo.

Perkuat Hilirisasi Komoditas Lokal

Biro Perdagangan Ekspor dan Impor juga mendapat perhatian khusus. Program kerja diarahkan pada penguatan hilirisasi komoditas lokal, pengembangan kampung industri, serta perluasan jejaring pasar global.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal Sulawesi Selatan sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dan pengusaha daerah.

Ketua DPW Asprindo Sulsel Ir. Abu Hasan dalam arahannya juga menyampaikan sejumlah gagasan kerja sama antarlembaga yang dapat dikembangkan organisasi.

Salah satunya adalah peluang kerja sama dalam bidang jasa pengurusan visa, termasuk visa kunjungan. Dalam pembahasan disebutkan kisaran biaya pengurusan visa berada pada angka Rp2,5 juta hingga Rp3,8 juta, dengan mekanisme koordinasi antara pengusaha dan pihak kedutaan. Asprindo juga berpeluang memperoleh fee dari jasa pengurusan tersebut sesuai skema kerja sama yang akan disepakati.

Selain itu, muncul usulan kerja sama antara Koperasi DPP Asprindo dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam bentuk badan wakaf, dengan usulan iuran sebesar Rp100.000 per orang per tahun.

Targetkan MoU pada Muskerwil I

Seluruh gagasan dan program yang dibahas dalam Rapat Biro Pra Muskerwil selanjutnya akan menjadi bahan untuk dimatangkan dalam forum Muskerwil.

Salah satu target penting yang turut dibahas adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah mitra strategis pada momentum Muskerwil I Asprindo Sulsel.

Melalui forum tersebut, DPW Asprindo Sulsel diharapkan tidak hanya menghasilkan program kerja organisasi, tetapi juga mampu membangun ekosistem kolaborasi yang konkret bagi pengusaha lokal.

Rapat Pra Muskerwil ini menjadi langkah awal untuk menyatukan gagasan dan menyusun program yang lebih terarah, dengan fokus pada penguatan UMKM, peningkatan kualitas SDM, pengembangan investasi, hilirisasi komoditas lokal, perluasan pasar ekspor, serta penguatan kemitraan antarlembaga.

Dengan sinergi antarbidang dan dukungan seluruh jajaran pengurus, Asprindo Sulsel menargetkan Muskerwil I menjadi momentum strategis dalam memperkuat peran pengusaha daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

Laporan : Ida

Teken BAST, Sekda Zulkifly Apresiasi BPBPK Sulsel Rekonstruksi Bangunan DPRD Makassar

 

Nuansa Terkini Makassar,– Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, mendorong percepatan penyelesaian seluruh proses administrasi pasca Berita Acara Serah Terima Sementara (BAST) pembangunan Gedung DPRD Kota Makassar.

Harapannya, kata Sekda Makassar agar fasilitas tersebut segera dapat difungsikan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Terutama, agenda kedewanan.

Hal itu disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat menghadiri penandatanganan BAST pembangunan Gedung DPRD Kota Makassar di Kantor Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulsel, Senin (27/7).

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan Baskoro Elmiawan, Sekwan DPRD Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, Kepala BPKAD Makassar Muh Dakhlan dan perwakilan OPD.

Andi Zulkifly mengungkapkan peristiwa demonstrasi besar yang menyebabkan kerusakan Gedung DPRD Makassar beberapa waktu lalu meninggalkan duka mendalam bagi Pemerintah Kota Makassar. 

Menurutnya, kejadian tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan fasilitas pemerintah, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dari keluarga besar Pemerintah Kota Makassar.

Olehnya itu, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar ini mengapresiasi perhatian Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU dalam hal ini BPBPK Sulsel yang telah membantu membangun kembali Gedung DPRD Kota Makassar.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Kementerian Pekerjaan Umum lewat BPBPK Sulsel yang telah memberikan bantuan pembangunan kembali gedung ini. Ini merupakan kabar yang sangat menyejukkan bagi Pemerintah Kota Makassar, khususnya DPRD," ujar Andi Zulkifly. 

Andi Zulkifly menegaskan Gedung DPRD memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi pusat penyelenggaraan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan pemerintahan daerah.

"Gedung DPRD merupakan salah satu bangunan yang sangat strategis. Di sinilah aspirasi masyarakat diserap, regulasi dibahas dan ditetapkan, serta berbagai program pemerintah mendapatkan persetujuan. Karena itu, kami berharap gedung ini dapat segera digunakan kembali," tuturnya.

Sekda Zulkifly menjelaskan, proses serah terima aset harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Menurutnya, Wali Kota Makassar bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, Sekda sebagai pengelola barang, sedangkan Sekretaris DPRD sebagai pengguna barang.

"Setelah BAST ini, saya berharap seluruh administrasi dapat segera diselesaikan. Proses ini memang membutuhkan sejumlah tahapan administrasi sehingga perlu mendapat perhatian bersama," katanya.

Andi Zulkifly juga mengingatkan pembangunan gedung belum sepenuhnya selesai. Gedung utama masih memasuki tahap perencanaan sehingga diperlukan dukungan seluruh perangkat daerah untuk mempercepat proses perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Saya meminta Dinas Tata Ruang segera membantu seluruh kebutuhan Balai maupun penyedia agar proses PBG dapat dipercepat. Surat dukungan dari Bapak Wali Kota juga sudah saya disposisikan agar segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Selain itu, ia meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) turut mengawal penyelesaian administrasi aset, sementara Dinas Tata Ruang diminta tidak hanya mengurus PBG, tetapi juga mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

"SLF juga sangat penting karena berkaitan dengan kelayakan dan keamanan bangunan, termasuk standar operasional ketika menghadapi kondisi darurat maupun bencana. Saya berharap seluruh proses ini dapat segera diselesaikan," katanya.

Andi Zulkifly berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kementerian PU terus terjalin hingga seluruh pembangunan Gedung DPRD Kota Makassar rampung.

"Mudah-mudahan kita tetap berkomitmen untuk saling bersinergi menyelesaikan keseluruhan pembangunan gedung ini. Kehadiran gedung yang representatif diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi jajaran DPRD sehingga pelayanan kepada masyarakat dan kinerja kelembagaan dapat berjalan lebih optimal dibandingkan sebelumnya," tutup Andi Zulkifly. (*)

Ketua TP PKK Kota Makassar Optimistis Gunung Sari Melaju ke Nasional, Perkuat Kesiapan Kelurahan Berprestasi

Nuansa Terkini Makassar,– Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, menghadiri verifikasi lapangan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Senin (27/7/2026). 

Kehadiran TP PKK Kota Makassar menjadi bentuk dukungan terhadap upaya Kelurahan Gunung Sari mewakili Kota Makassar dalam ajang tersebut sekaligus memperkuat peran keluarga sebagai fondasi pembangunan wilayah.

Verifikasi lapangan dipimpin langsung Ketua Tim Penilai Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Saleh, dan disambut Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda, serta jajaran Pemerintah Kota Makassar.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pemaparan profil dan inovasi Kelurahan Gunung Sari, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke sejumlah titik untuk memastikan kesesuaian antara dokumen penilaian dan kondisi di lapangan.

Melinda mengatakan, keberhasilan sebuah kelurahan tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi maupun inovasi yang dimiliki, tetapi juga dari kuatnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang sehat, mandiri, serta berdaya.

“TP PKK memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di tingkat kelurahan melalui pemberdayaan keluarga. Ketika keluarga menjadi kuat, lingkungan akan tumbuh lebih sehat, masyarakat semakin mandiri, dan berbagai program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Melinda, berbagai program PKK yang dijalankan di Kelurahan Gunung Sari, mulai dari peningkatan kesehatan keluarga, pendidikan, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, menjadi bagian dari indikator yang memperkuat kualitas sebuah kelurahan.

Ia menilai semangat gotong royong yang ditunjukkan kader PKK, RT/RW, tokoh masyarakat, hingga berbagai elemen warga menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat.

“Prestasi ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh masyarakat. Karena itu, kami berharap semangat kolaborasi ini terus dipertahankan, bukan hanya untuk menghadapi lomba, tetapi menjadi budaya dalam membangun kelurahan yang maju dan berkualitas,” katanya.

Melinda juga optimistis Kelurahan Gunung Sari mampu memberikan hasil terbaik pada penilaian tingkat provinsi. Menurutnya, berbagai inovasi yang dikembangkan serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi kekuatan utama yang layak menjadi contoh bagi kelurahan lain di Kota Makassar.

“Harapan kami tentu Gunung Sari dapat melangkah hingga tingkat nasional dan membawa nama baik Kota Makassar serta Sulawesi Selatan. Apa pun hasilnya nanti, yang terpenting adalah semangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tidak pernah berhenti,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Saleh, mengapresiasi kesiapan Kelurahan Gunung Sari setelah melakukan verifikasi lapangan. Menurutnya, Gunung Sari menunjukkan kesiapan yang baik dari berbagai aspek, mulai dari ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, hingga inovasi yang dikembangkan masyarakat.

Hasil penilaian tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dijadwalkan diumumkan pada 31 Juli 2026. Kelurahan yang meraih peringkat pertama akan mewakili Sulawesi Selatan pada lomba regional Sulawesi-Kalimantan sebelum melanjutkan ke tahapan verifikasi Kementerian Dalam Negeri pada awal Agustus mendatang.

Usai mengikuti verifikasi lapangan, jajaran pengurus TP PKK Kota Makassar mengunjungi Kantor TP PKK Kecamatan Rappocini untuk meninjau kelengkapan administrasi PKK. 

Rombongan juga mengunjungi Rumah Dilan, Kebun Aku Hatinya PKK, Rumah Pangan, serta mengecek kelengkapan administrasi sebagai bagian dari penguatan peran PKK dalam mendukung Kelurahan Gunung Sari pada Lomba Kelurahan Berprestasi.

Melinda mengatakan, kesiapan administrasi dan keberlanjutan program PKK menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kelurahan yang unggul. Menurutnya, inovasi yang dijalankan kader PKK harus dibarengi dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap program PKK berjalan dengan baik, terdokumentasi, dan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat. Semoga kolaborasi ini semakin memperkuat langkah Gunung Sari untuk meraih prestasi terbaik,” tutupnya.

Pengurus Baru DPW Asprindo Sulawesi Selatan Bergerak Cepat, Bentuk Panitia Muskerwil 2026

 

Nuansa Terkini Makassar, 25 Juli 2026 – Usai resmi dikukuhkan pada 19 Juli 2026, jajaran pengurus baru Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pengusaha Pribumi Nusantara Indonesia (Asprindo) Sulawesi Selatan langsung bergerak cepat dengan membentuk panitia pelaksana Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil).

Pembentukan panitia tersebut ditandai melalui rapat perdana yang digelar pada Sabtu, 25 Juli 2026, di Asia Hotel Pengayoman, Makassar. Rapat ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan Muskerwil yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Agustus 2026.

Muskerwil bertujuan menyusun program kerja tingkat wilayah, memperkuat koordinasi organisasi, serta mengoptimalkan peran pengusaha lokal dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Selain itu, Asprindo berkomitmen menjadi fasilitator bagi pelaku usaha dalam memperluas akses pemasaran, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Rapat perdana tersebut dihadiri oleh Ketua DPW Asprindo Sulawesi Selatan, Ir. Abu Hasan, Sekretaris DPW Uya Mustamin, serta Dewan Pakar Prof. Nursamsu Parjono, S.E., M.M. Turut hadir jajaran panitia pelaksana Muskerwil, yaitu Ketua Panitia Vilda Yanti Lalawi, Sekretaris Haris Samtidar, S.T., S.E., Bendahara Desyani Kuhu, Seksi Dana Nurul Husna Umar, dan Seksi Perlengkapan Rahmad Saldy, S.Pd.

Adapun tema Muskerwil DPW Asprindo Sulawesi Selatan tahun 2026 adalah:

"Kolaborasi dan Sinergi Ekonomi Daerah Bersama Pemerintah untuk Memaksimalkan Potensi Lokal (Kampung Industri, Desa Wisata, dan Desa Emas) serta Membantu Pelaku Usaha Lokal Memenuhi Standar Pasar Global."

Melalui Muskerwil ini, DPW Asprindo Sulawesi Selatan diharapkan mampu melahirkan program-program strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat kemitraan dengan pemerintah, serta meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar nasional hingga pasar global.

Pelaksanaan Muskerwil DPW Asprindo Sulawesi Selatan direncanakan berlangsung pada 22 Agustus 2026, dengan melibatkan pengurus, pelaku usaha, serta para pemangku kepentingan yang memiliki komitmen dalam memajukan ekonomi daerah. .

IPSI Makassar Siap Berjuang di Kejurnas Malang, Hj Umiyati Apresiasi Dukungan KONI

Nuansa Terkini Makassar,– Ketua IPSI Kota Makassar, Hj Umiyati, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada KONI Kota Makassar atas dukungan yang diberikan kepada kontingen IPSI Kota Makassar untuk mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Malang Championship VI yang berlangsung di Kota Malang, Jawa Timur, pada 25–26 Juli 2026.

Menurut Umiyati, dukungan dari KONI Kota Makassar menjadi bentuk perhatian nyata terhadap pembinaan olahraga prestasi, khususnya cabang olahraga pencak silat. Dukungan tersebut juga menjadi motivasi tersendiri bagi para atlet untuk tampil maksimal dan mengharumkan nama Kota Makassar di tingkat nasional.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KONI Kota Makassar yang telah memberikan ruang dan dukungan kepada atlet-atlet IPSI Makassar untuk berkompetisi di Kejurnas Malang Championship VI. Ini adalah bentuk kepercayaan yang sangat berarti bagi kami," ujar Umiyati.

Ia mengatakan, kesempatan mengikuti kejuaraan nasional merupakan bagian penting dari proses pembinaan atlet. Selain menjadi ajang mengukur kemampuan, kejuaraan tersebut juga menjadi pengalaman berharga bagi para atlet dalam menghadapi persaingan dengan pesilat terbaik dari berbagai daerah di Indonesia.

"Keikutsertaan dalam kejuaraan nasional bukan hanya soal mengejar medali, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan kualitas, mental bertanding, dan jam terbang atlet. Pengalaman seperti ini sangat dibutuhkan agar mereka terus berkembang dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi," katanya.

Umiyati berharap dukungan dari KONI Kota Makassar terhadap pembinaan pencak silat dapat terus berlanjut sehingga melahirkan lebih banyak atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah pada berbagai ajang regional maupun nasional.

Ia juga mengajak seluruh atlet untuk menjaga sportivitas, disiplin, dan semangat juang selama mengikuti pertandingan. Menurutnya, setiap atlet merupakan duta Kota Makassar yang membawa nama baik daerah di hadapan peserta dari seluruh Indonesia.

"Kami telah melakukan persiapan sebaik mungkin. Insya Allah seluruh atlet akan memberikan penampilan terbaik, bertanding dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, dan berusaha memberikan hasil terbaik untuk Kota Makassar," ungkapnya.

Pada Kejurnas Malang Championship VI, IPSI Kota Makassar mengirimkan 19 atlet yang akan bertanding pada 13 nomor, terdiri atas nomor tanding (fighter) dan nomor seni tunggal, ganda, serta regu. Kontingen IPSI Makassar menargetkan mampu membawa pulang tujuh medali emas sebagai wujud keberhasilan pembinaan atlet yang selama ini dilakukan.

Umiyati optimistis target tersebut dapat diwujudkan berkat kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk KONI Kota Makassar. Ia pun memohon doa dan dukungan masyarakat agar seluruh atlet dapat tampil maksimal dan kembali membawa prestasi membanggakan bagi Kota Makassar. (*)

Ketua IPSI Makassar Hj Umiyati Yakin Atletnya Mampu Tampil Maksimal di Kejurnas Malang Championship VI

Nuansa Terkini Makassar,– Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Makassar memasang target meraih tujuh medali emas pada ajang Kejurnas Malang Championship VI yang akan berlangsung di GOR Ken Arok, Kota Malang, pada 25–26 Juli 2026.

Target tersebut menjadi bukti optimisme IPSI Kota Makassar dalam menghadapi salah satu kejuaraan nasional bergengsi yang akan diikuti atlet-atlet pencak silat dari berbagai daerah di Indonesia.

Ketua IPSI Kota Makassar, Hj Umiyati, mengungkapkan bahwa target tujuh medali emas bukan sekadar harapan, melainkan hasil dari persiapan matang yang telah dilakukan para atlet bersama tim pelatih selama beberapa bulan terakhir.

"Seluruh atlet telah menjalani program latihan secara intensif, baik dari sisi teknik, fisik maupun mental. Kami optimistis mereka mampu memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Kota Makassar di tingkat nasional," ujar Hj Umiyati, Jumat (24/7/2026).

Ia menjelaskan, tujuh medali emas yang ditargetkan terdiri atas tiga medali emas dari nomor fighter (tanding), tiga medali emas dari nomor seni TGR (Tunggal, Ganda, dan Regu), serta satu medali emas dari nomor seni tunggal bebas.

Menurutnya, target tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi kemampuan atlet, rekam jejak prestasi, serta kesiapan masing-masing nomor yang akan dipertandingkan.

"Target ini tentu menjadi motivasi bagi seluruh atlet agar tampil maksimal di setiap pertandingan. Kami ingin menunjukkan bahwa pencak silat Kota Makassar mampu bersaing dengan daerah-daerah lain yang selama ini menjadi kekuatan nasional," katanya.

Hj Umiyati juga mengapresiasi dedikasi para pelatih, official, serta dukungan orang tua atlet yang terus memberikan semangat selama proses persiapan menuju kejuaraan.

Ia berharap seluruh kontingen IPSI Kota Makassar dapat menjaga kekompakan, sportivitas, dan semangat juang selama mengikuti kompetisi.

"Menang tentu menjadi tujuan, tetapi yang paling penting adalah para atlet bertanding dengan disiplin, percaya diri, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Kami berharap seluruh atlet dapat pulang membawa prestasi yang membanggakan bagi Kota Makassar," tuturnya.

Diketahui, IPSI Kota Makassar mengirimkan 19 atlet untuk berlaga pada 13 nomor pertandingan, yang terdiri atas enam nomor fighter dan tujuh nomor seni. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan atlet usia prestasi sekaligus mengukur kemampuan pesilat Makassar di tingkat nasional.

Dengan persiapan yang matang serta target tujuh medali emas, IPSI Kota Makassar optimistis mampu mencatatkan hasil terbaik pada Kejurnas Malang Championship VI sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah yang konsisten melahirkan atlet pencak silat berprestasi. (*)

Sekda Makassar Tinjau Finalisasi Persiapan Lomba Kelurahan, Fokuskan Pembenahan Indikator Penilaian

 

Nuansa Terkini Makassar,- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, memantau langsung finalisasi persiapan Kelurahan Gunung Sari menjelang penilaian Lomba Kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemantauan dilakukan di sejumlah titik lokasi penilaian di Kelurahan Gunung Sari, Jumat (24/7). Sekda Makassar Andi Zulkifly didampingi Asisten III Pemkot Makassar Firman Pagarra dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sekda Makassar Andi Zulkifly meninjau berbagai indikator yang menjadi fokus penilaian, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan lingkungan, ketahanan ekonomi melalui UMKM, bank sampah, rumah sehat, urban farming, hingga keberadaan Koperasi Merah Putih.

Menurutnya, seluruh unsur masyarakat dilibatkan dalam mempersiapkan lomba, termasuk organisasi kepemudaan, ketua RT/RW, pengurus koperasi, serta kelompok masyarakat yang mengelola berbagai program pemberdayaan.

"Hari ini kami melakukan pemantauan sebagai bagian dari persiapan menghadapi penilaian pada hari Senin. Tema lomba kali ini mencakup ketahanan pangan, ketahanan lingkungan, dan ketahanan ekonomi melalui UMKM. Di Kelurahan Gunung Sari kami melihat berbagai titik penilaian, mulai dari pemberdayaan masyarakat, bank sampah, rumah sehat, urban farming, hingga Koperasi Merah Putih," ujar Andi Zulkifly.

Mantan Lurah Lakkang ini menilai persiapan Kelurahan Gunung Sari sudah berjalan dengan baik. Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah keberlangsungan aktivitas Koperasi Merah Putih yang menjadi indikator utama dalam penilaian.

Andi Zulkifly mengatakan, koperasi tidak hanya harus memiliki struktur kepengurusan yang lengkap, tetapi juga menunjukkan aktivitas usaha yang nyata.

"Koperasi Merah Putih menjadi salah satu indikator utama penilaian. Karena itu, saya meminta pada hari penilaian nanti koperasi benar-benar menunjukkan aktivitasnya. Di Gunung Sari, Alhamdulillah, kepengurusannya lengkap, aktivitasnya berjalan, dan core business-nya jelas, seperti penjualan beras, gas LPG 3 kilogram, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya," katanya.

Selain koperasi, tim juga mengevaluasi kondisi kebersihan lingkungan, penghijauan, sistem pemilahan sampah, hingga pengelolaan bank sampah yang melibatkan masyarakat.

Meski secara umum dinilai baik, Sekda menegaskan masih terdapat sejumlah catatan yang perlu disempurnakan sebelum tim penilai tiba.

"Masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, terutama meningkatkan aktivitas bank sampah dan memperbanyak partisipasi masyarakat sebagai nasabah bank sampah. Aktivitas masyarakat dalam pengelolaan sampah harus semakin terlihat karena itu juga menjadi bagian penting dari penilaian," ungkapnya.

Mantan Kepala Badan berharap seluruh persiapan dapat diselesaikan dalam waktu yang tersisa sehingga Kelurahan Gunung Sari mampu tampil maksimal saat penilaian.

"Alhamdulillah, hasil pemantauan hari ini cukup baik. Mudah-mudahan seluruh kekurangan bisa segera disempurnakan sehingga pada penilaian hari Senin nanti Kota Makassar dapat memberikan hasil terbaik dan mewakili Sulawesi Selatan pada tingkat nasional," tutup Andi Zulkifly. (*)

Sekda Makassar Tegaskan Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan pada Seluruh Proyek Konstruksi Pemkot

 

Nuansa Terkini Makassar,– Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, memimpin rapat koordinasi tindak lanjut Surat Edaran Wali Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2026 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi serta peningkatan kepatuhan penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan pada seluruh proyek jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. 

Rapat tersebut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran BPJS Ketenagakerjaan, di Ruang Rapat Sekda Balai Kota Makassar, Kamis (23/7).

Sekda Makassar Andi Zulkifly menegaskan rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya yang menghasilkan Surat Edaran Wali Kota sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja sektor jasa konstruksi.

"Rapat ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Saat itu kita menyepakati penerbitan Surat Edaran Wali Kota sekaligus menambahkan daftar periksa (checklist) pembayaran pada mekanisme di BPKAD sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap kepatuhan penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Andi Zulkifly.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu menjelaskan, meski mekanisme tersebut telah diterapkan, masih diperlukan pembahasan teknis agar seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terkait implementasi program BPJS Ketenagakerjaan pada proyek jasa konstruksi.

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memiliki banyak proyek konstruksi yang dibiayai APBD, mulai dari pembangunan stadion, kantor pemerintahan, fasilitas pelayanan publik, hingga pembangunan puskesmas dan sarana pendidikan. Karena itu, seluruh proyek wajib memastikan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja.

"Kegiatan konstruksi yang dibiayai APBD jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah harus memastikan pelaksanaan Surat Edaran Wali Kota ini berjalan dengan baik dan menjadi perhatian dalam setiap pelaksanaan proyek," katanya.

Andi Zulkifly juga meminta agar ketentuan mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dimasukkan secara tegas dalam Syarat-Syarat Khusus (SSK) pada dokumen kontrak pekerjaan konstruksi.

Ia menekankan pentingnya pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan, seperti perusahaan yang hanya mendaftarkan tenaga administrasi, tetapi mengabaikan pekerja konstruksi yang memiliki risiko kerja lebih tinggi.

"Ketentuan ini harus dimuat secara jelas dalam Syarat-Syarat Khusus (SSK). Jangan sampai ada perusahaan yang hanya mendaftarkan tenaga administrasi sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sementara pekerja konstruksi yang berada di lapangan justru tidak mendapatkan perlindungan," tegasnya.

Sekda juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah yang memiliki proyek konstruksi agar mempelajari dan melaksanakan Surat Edaran Wali Kota tersebut secara konsisten.

"Dengan terbitnya surat edaran ini, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen penuh dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja konstruksi. Ini merupakan harapan sekaligus arahan langsung dari Bapak Wali Kota," ujarnya.

Tak hanya itu, eks Camat Ujung Pandang ini  menjelaskan dalam pelaksanaan program jasa konstruksi perlu ditegaskan jenis perlindungan yang diterima pekerja agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di lapangan.

Selain itu, pihaknya mengingatkan kepatuhan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum sekaligus menghilangkan hak perlindungan pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja sebelum iuran dibayarkan.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkot Makassar bersama BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memperkuat pengawasan dan memastikan seluruh proyek jasa konstruksi di lingkungan Pemkot Makassar memberikan perlindungan jaminan sosial kepada setiap pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

Hj Umiyati Lepas 19 Atlet IPSI Makassar Bertarung di Malang Championship VI

Nuansa Terkini Makassar, – Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Makassar kembali menunjukkan keseriusannya dalam membina atlet berprestasi dengan mengirimkan kontingen untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Pencak Silat Malang Championship VI yang berlangsung pada 24–26 Juli 2026 di Kota Malang, Jawa Timur.

Pada kejuaraan tingkat nasional tersebut, IPSI Kota Makassar menurunkan 19 atlet yang akan bertanding di 13 nomor pertandingan, terdiri atas 6 nomor kategori fighter (tanding) dan 7 nomor kategori seni.

Untuk kategori fighter, para atlet akan berlaga di sejumlah kelas, yakni kelas A, C, E, dan F. Sementara pada kategori seni, kontingen Makassar akan tampil pada nomor tunggal, ganda, dan regu, yang menjadi salah satu kekuatan andalan IPSI Kota Makassar.

Ketua IPSI Kota Makassar, Hj Umiyati, mengatakan keikutsertaan kontingen pada Malang Championship VI bukan hanya untuk mengejar prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari program pembinaan atlet secara berkelanjutan.

"Kejuaraan ini menjadi momentum yang sangat penting bagi atlet-atlet kita untuk mengukur kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus memperkuat mental saat menghadapi lawan dari berbagai daerah di Indonesia," ujar Hj Umiyati.

Menurutnya, kompetisi tingkat nasional merupakan sarana yang tepat untuk melihat sejauh mana hasil latihan yang selama ini dijalankan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi para pelatih dalam meningkatkan kualitas atlet.

Lebih lanjut, Hj Umiyati menjelaskan bahwa Malang Championship VI dijadikan sebagai ajang pemanasan menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan XVIII yang akan digelar di Kabupaten Wajo.

"Kami menjadikan kejuaraan ini sebagai ajang persiapan menghadapi Porprov XVIII. Harapannya, mereka bisa memperoleh pengalaman bertanding yang berharga sehingga lebih siap secara teknik, fisik, maupun mental saat tampil di Wajo nanti," jelasnya.

Ia optimistis para pesilat Kota Makassar mampu memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang hasil yang membanggakan. Namun, lebih dari itu, pengalaman bertanding di level nasional akan menjadi bekal penting dalam meningkatkan kualitas atlet.

"Kami tidak hanya berorientasi pada perolehan medali, tetapi juga pada proses pembinaan. Semoga seluruh atlet mampu tampil maksimal, menjaga sportivitas, dan mengharumkan nama Kota Makassar di tingkat nasional," tuturnya.

Hj Umiyati juga menyampaikan apresiasi kepada para pelatih, official, orang tua atlet, dan seluruh pihak yang terus memberikan dukungan terhadap pembinaan pencak silat di Kota Makassar.

Dengan keikutsertaan pada Malang Championship VI, IPSI Kota Makassar berharap dapat melahirkan atlet-atlet yang semakin kompetitif serta siap memberikan prestasi terbaik pada ajang Porprov XVIII Sulawesi Selatan maupun kejuaraan nasional lainnya. (*)

Narasumber PKP Angkatan XXIV, Sekda Makassar Ingatkan Peran Peserta dalam Pemerintahan

 

Nuansa Terkini Makassar,- Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly didaulat menjadi narasumber Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) angkatan XXIV lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Selasa (21/7).

Agenda ini diikuti 40 peserta baik lurah maupun kepala sub bagian (Kasubag) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tema Manajemen Mutu: Membangun Budaya Kinerja yang Bermutu dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Makassar bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sulsel.

Sekda Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan aparatur sipil negara (ASN) harus mengedepankan kualitas pelayanan publik melalui penerapan manajemen mutu yang terukur, sistematis, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Selain itu, kata Sekda Andi Zulkifly setiap organisasi pemerintah merupakan organisasi nirlaba (nonprofit) yang memiliki tujuan utama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan mengejar keuntungan sebagaimana perusahaan swasta.

"Organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi bisnis. Kalau perusahaan berorientasi pada keuntungan, maka organisasi pemerintah berorientasi pada pelayanan. Tugas kita adalah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas dan memuaskan," ujar Andi Zulkifly.

Mantan Lurah Lakkang itu menjelaskan konsep manajemen mutu yang selama ini banyak diterapkan di sektor bisnis dapat diadopsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan penyesuaian pada tujuan organisasi. Fokus utamanya bukan menghasilkan laba, melainkan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Menurutnya, setiap perangkat daerah harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, standar pelayanan yang terukur, serta mekanisme evaluasi untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

"Kita harus memiliki standar pelayanan, mengukur pelaksanaannya, kemudian mengevaluasi apakah masyarakat sudah puas atau belum. Tanpa pengukuran mutu, kita tidak akan pernah mengetahui kualitas pelayanan yang kita berikan," katanya.

Andi Zulkifly juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap seluruh proses pelayanan. Menurutnya, pengawasan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pelayanan berjalan sesuai prosedur, transparan, efektif, dan akuntabel.

Selain sistem dan prosedur, mantan Camat Ujung Pandang ini menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penentu keberhasilan pelayanan publik. Kompetensi ASN, kata dia, tidak hanya diukur dari pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dari sikap serta etika dalam melayani masyarakat.

"Kompetensi itu merupakan gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Seseorang bisa saja sangat pintar, tetapi jika sikap pelayanannya tidak baik, maka kualitas pelayanannya tetap tidak akan maksimal," jelasnya.

Ia mengingatkan para peserta agar memahami bahwa menjadi ASN merupakan amanah sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, seluruh aparatur dituntut membangun budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

"Kita sudah memilih menjadi pelayan masyarakat. Karena itu, orientasi kita bukan mencari keuntungan, tetapi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Budaya kerja yang baik harus dibangun mulai dari pimpinan hingga seluruh pegawai," tegas Andi Zulkifly.

Pada kesempatan tersebut, Sekda Makassar juga mendorong setiap unit kerja untuk secara rutin melakukan evaluasi terhadap mutu pelayanan, termasuk mengidentifikasi kelemahan, memperbaiki proses kerja, serta membangun budaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

"Kita harap seluruh ASN mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga pelayanan publik di Kota Makassar semakin efektif, profesional, dan mampu memenuhi harapan masyarakat," tegasnya. (*)