Minggu, 23 Agustus 2026

110 Personel Dishub Kawal Rekayasa Lalu Lintas MTQ VIII KORPRI Nasional 2026

 


Nuansa Terkini Makassar,– Sebanyak 110 personel Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar dikerahkan untuk mengawal rekayasa lalu lintas selama pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) VIII KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2026 yang berlangsung 23–30 Agustus 2026.


Kegiatan yang dipusatkan di Kota Makassar tersebut diikuti ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kementerian/lembaga, perguruan tinggi negeri, serta 38 provinsi se-Indonesia. Pembukaan digelar di Lapangan Karebosi Makassar.


Kepala Dishub Kota Makassar, Muhammad Rheza, mengatakan rekayasa lalu lintas mulai diterapkan Senin, 24 Agustus 2026 di sejumlah ruas. Diantaranya kawasan Benteng Rotterdam, Jalan Penghibur, Jalan Riburane, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sudirman, Jalan Kartini, dan Jalan Kajolalido.


“Kita rekayasa jalannya di seputaran Benteng Roterdam, Riburane dan Ahmad Yani, termasuk juga Jalan Sudirman, Kartini dan Kajolalido,” ujar Rheza.


Di Jalan Penghibur depan Benteng Rotterdam, arus kendaraan akan dibagi menggunakan barrier. 


Sebagian ruas tetap dibuka karena merupakan akses penting menuju bandara, sementara sisi lainnya digunakan untuk kegiatan defile. 


Di Bundaran Tugu Mandiri, diberlakukan sistem buka-tutup menyesuaikan pergerakan defile.


Sejumlah ruas seperti Jalan Riburane menuju Karebosi dan kawasan depan Balai Kota menuju Karebosi berpotensi ditutup. Jalan Kajolalido, Kartini, dan Sudirman juga disiapkan sebagai area parkir peserta.


Rheza mengimbau masyarakat mengantisipasi kepadatan di sekitar Jalan Hasanuddin–Patimura serta Jalan Penghibur menuju Tugu Mandiri. 


Pengguna jalan yang tidak berkepentingan di kawasan kegiatan disarankan menghindari Jalan Penghibur, Riburane, dan Ahmad Yani.


“Kami mengimbau masyarakat pengguna jalan untuk mengikuti arahan petugas dan menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan selama rekayasa berlangsung,” imbaunya.


Pengerahan 110 personel Dishub diharapkan dapat memastikan arus lalu lintas tetap terkendali sekaligus mendukung kelancaran rangkaian MTQ VIII KORPRI Nasional 2026 di Kota Makassar. (*)

Jelang MTQ VIII KORPRI Nasional 2026, Dishub Makassar Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sejumlah Ruas Jalan*



Nuansa Terkini Makassar,– Kota Makassar bersiap menjadi tuan rumah pusat kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) VIII KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 23–30 Agustus 2026.


Pembukaan MTQ VIII KORPRI Tingkat Nasional 2026 berlangsung di Lapangan Karebosi Makassar dan akan diikuti ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga, perguruan tinggi negeri, serta perwakilan 38 provinsi di Indonesia.


Untuk memastikan kegiatan berjalan lancar sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan.


Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, mengatakan rekayasa lalu lintas akan dilakukan di sekitar kawasan Benteng Roterdam, Jalan Riburane, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sudirman, Jalan Kartini, hingga Jalan Kajolalido.


“Kita rekayasa jalannya di seputaran Benteng Roterdam, Riburane dan Ahmad Yani, termasuk juga Jalan Sudirman, Kartini dan Kajolalido,” ujar Rheza.


Rekayasa lalu lintas tersebut mulai diberlakukan pada Senin, 24 Agustus 2026. 


Khusus kawasan Jalan Penghibur di depan Benteng Rotterdam, Dishub tidak melakukan penutupan secara keseluruhan mengingat ruas tersebut merupakan salah satu akses penting menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.


Menurut Rheza, arus kendaraan di kawasan tersebut akan dibagi menggunakan barrier. Sebagian ruas tetap dibuka untuk kendaraan, sementara sisi lainnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan defile peserta MTQ.


“Kita rencana membagi dua jalanan di situ. Karena kita tidak bisa menutup full karena itu akses utama menuju bandara. Jadi kita bagi dua pakai barrier, yang mengarah ke Nusantara masih bisa lewat satu bagian, sebagian lagi untuk defile,” jelasnya.


Sementara itu, di kawasan Bundaran Tugu Mandiri, Dishub akan menerapkan sistem buka-tutup arus kendaraan menyesuaikan pergerakan defile.


Rheza menjelaskan, sejumlah ruas lainnya berpotensi dilakukan penutupan penuh, khususnya di kawasan Jalan Riburane menuju Karebosi serta ruas di depan Balai Kota menuju Karebosi.


Adapun Jalan Kajolalido akan disiapkan sebagai salah satu lokasi parkir bus peserta. 


Sementara kawasan Jalan Kartini dan Jalan Sudirman juga akan dimanfaatkan sebagai area parkir sekaligus mendapat pengawasan petugas karena berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas.


Untuk pengalihan arus, kendaraan dari arah Nusantara akan diarahkan tetap lurus menuju kawasan Benteng Rotterdam dan selanjutnya ke Somba Opu. 


Kendaraan dari arah Jalan Somba Opu maupun Pantai Losari juga tidak diarahkan untuk berbelok menuju Jalan Riburane, melainkan diteruskan ke arah Nusantara.


Sementara bagi masyarakat dari arah Jalan Hasanuddin yang hendak menuju Balai Kota, terdapat sejumlah jalur alternatif yang dapat digunakan, antara lain melalui Somba Opu atau berbelok menuju Jalan Thamrin, kemudian Amangappa dan Jalan Sudirman.


Ia juga mengidentifikasi sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan, terutama di sekitar Jalan Hasanuddin–Patimura serta kawasan Jalan Penghibur menuju Tugu Mandiri.


Karena itu, masyarakat diimbau menghindari kawasan tersebut apabila tidak memiliki kepentingan untuk melintas di lokasi kegiatan.


“Kami mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan di Kota Makassar untuk Senin sore agar menghindari Jalan Penghibur sekitar Benteng Rotterdam, kemudian Jalan Riburane dan Jalan Ahmad Yani. Karena akan ada kegiatan penutupan dan pengaturan lalu lintas dalam rangka MTQ,” imbaunya.


Rheza menambahkan, rekayasa lalu lintas tersebut merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Kota Makassar sebagai tuan rumah dalam menyukseskan pelaksanaan MTQ VIII KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2026.


"Dengan dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kota Makassar berharap pelaksanaan MTQ VIII KORPRI Tingkat Nasional 2026 dapat berlangsung aman, tertib, lancar, dan memberikan kesan positif bagi seluruh peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia," pungkasnya. (*)

Jelajah Sampah Tuntaskan 15 Kecamatan, Sangkarrang Jadi Titik Terakhir



Nuansa Terkini Makassar,— Rangkaian Jelajah Sampah Kota Makassar resmi berakhir di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Minggu (23/8/2026). Menjadi titik terakhir setelah menjangkau 15 kecamatan, kegiatan ini memperkuat pesan bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah dan dikelola bersama oleh masyarakat.


Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, hadir memberikan arahan kepada masyarakat, kader, dan jajaran pemerintah setempat. Ia menegaskan, pengelolaan sampah tidak cukup hanya dengan memungut da



n memilah, tetapi harus dilanjutkan dengan pengolahan agar memiliki nilai manfaat.


Melinda menjelaskan, sejak 1 Agustus 2026, Makassar menerapkan kebijakan bahwa hanya sampah residu yang boleh masuk TPA. Karena itu, setiap kecamatan wajib memilah dan mengelola sampah secara mandiri menjadi organik, anorganik, dan residu.


“Di Sangkarrang ini kondisinya berbeda karena sampah tidak dikirim ke TPA. Karena itu, kita harus mencari solusi bagaimana sampah organik, anorganik, dan residu semuanya bisa dikelola dari sini,” ujar Melinda.


Menurutnya, kondisi tersebut justru dapat menjadi peluang bagi Kecamatan Sangkarrang untuk membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sampah tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat diolah dan memberikan manfaat ekonomi.


Salah satu langkah yang didorong adalah penguatan Urban Farming dan Bank Sampah Unit (BSU). Melinda menilai, pengembangan urban farming dan BSU dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan sampah. Sampah organik rumah tangga, misalnya, dapat diolah menjadi kompos dan kemudian dimanfaatkan sebagai media tanam dalam kegiatan urban farming.


“Jadi sampah organiknya jangan hanya dibuang. Bisa kita olah menjadi kompos, kemudian digunakan untuk urban farming. Hasil panennya bisa dimanfaatkan masyarakat atau dijual. Kalau dijual, hasilnya bisa diputar kembali untuk membeli bibit dan kebutuhan lainnya,” jelasnya.


Konsep tersebut diharapkan menciptakan sebuah siklus yang berkelanjutan. Sampah rumah tangga diolah menjadi kompos, kompos mendukung kegiatan pertanian, hasil pertanian memberikan manfaat bagi warga, sementara nilai ekonominya dapat kembali digunakan untuk mengembangkan kegiatan di tingkat masyarakat.


Untuk memastikan program berjalan optimal, Melinda juga menekankan pentingnya peran aktif PKK, kader, dan aparatur pemerintahan untuk turun langsung ke masyarakat, mendampingi sekaligus memastikan praktik pemilahan dan pengolahan sampah benar-benar diterapkan.


Ia juga meminta aparatur mulai dari RT, RW, lurah hingga kader menjadi contoh pertama sebelum mengajak masyarakat. 


Menurutnya, edukasi akan lebih kuat apabila masyarakat melihat langsung praktik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan di lingkungan masing-masing.


“Jangan sampai kita mengajak masyarakat memilah sampah, tetapi di rumah kita sendiri belum melakukan. RT, RW, lurah dan kader harus menjadi contoh pertama,” tegasnya.


Dalam kegiatan tersebut, Anggota Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar sekaligus narasumber talkshow, Andi Nurdianza, turut memaparkan perkembangan pengelolaan sampah di Kota Makassar.


Ia menyampaikan, kebijakan penutupan TPA dan pemilahan sampah dari pemerintah pusat kini telah diterapkan di Makassar, yang turut mendorong penurunan volume sampah secara signifikan.


Salah satu langkah yang dinilai berkontribusi adalah reaktivasi TPS 3R. Dari sejumlah fasilitas yang sebelumnya sempat tidak berfungsi sejak periode 2008–2010 hingga memasuki 2020-an, kini sekitar 10 TPS 3R telah kembali dihidupkan dan mulai berfungsi.


“TPS 3R yang sebelumnya sempat mangkrak sekarang sudah diaktifkan kembali. Ini menjadi salah satu bagian dari upaya kita mengurangi sampah yang masuk ke TPA,” ungkap Andi.


Ia pun menyoroti pembangunan kandang sapi atas arahan Melinda Aksa untuk mencegah sapi berkeliaran di TPA sekaligus memanfaatkan sekitar 45 ton sampah organik sebagai pakan, didukung optimalisasi kembali TPS 3R.


Andi menyebut, secara keseluruhan capaian pengurangan sampah Kota Makassar saat ini berada di kisaran 7 hingga 8 persen, melampaui target dalam RPJMD yang berada pada angka 4 persen.


Sementara itu, Andi Subhan, dari Pusdal Lingkungan Hidup Sulawesi-Maluku, menyampaikan bahwa pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan yang memperkuat tanggung jawab produsen terhadap sampah yang mereka hasilkan.


Saat ini tengah disusun SK Menteri LHK yang mendorong produsen bertanggung jawab atas sampah dari produk mereka, sehingga pengelolaan sampah tidak lagi hanya menjadi beban pemerintah dan masyarakat.


Berakhirnya Jelajah Sampah di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang bukan menjadi akhir dari gerakan pengelolaan sampah, melainkan penanda dimulainya penguatan aksi di tingkat masyarakat.


Bagi Sangkarrang, tantangannya memang berbeda. Namun justru karena tidak mengirim sampah ke TPA, wilayah kepulauan ini memiliki ruang untuk membangun sistem pengelolaan sampah mandiri yang terintegrasi dari rumah hingga tingkat kelurahan. (*).




Jumat, 21 Agustus 2026

Musda IX MUI Sulsel Digelar, Ulama Didorong Perkuat Ukhuwah dan Kawal Transformasi Umat

 


Nuansa Terkini Makassar,— Musyawarah Daerah (Musda) IX Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan resmi digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Sabtu (22/8/2026).


Musda IX MUI Sulsel mengusung tema “Meneguhkan Peran Ulama dalam Merekatkan Ukhuwah dan Mengawal Transformasi Umat Menuju Sulawesi Selatan yang Berkeadaban.” Tema tersebut dinilai relevan dengan tantangan umat dan perkembangan sosial di Sulawesi Selatan.


Gagasan itu diperkuat melalui subtema “Sulsel Lumbung Ulama dan Lumbung Padi”, yang menggambarkan cita-cita menjadikan Sulawesi Selatan tidak hanya sebagai daerah yang kuat dalam tradisi keilmuan dan dakwah Islam, tetapi juga sebagai salah satu kekuatan utama sektor pertanian nasional.


Sejumlah tokoh penting hadir dalam rangkaian pembukaan Musda. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman dijadwalkan memberikan pandangan terkait penguatan sektor pertanian dan gagasan Sulsel sebagai lumbung padi.


Selain itu, Sekretaris Jenderal DPP MUI Amirsyah Tambunan turut hadir membawa perspektif dan arahan dari tingkat nasional. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga memberikan sambutan sekaligus dukungan pemerintah daerah terhadap agenda MUI Sulsel.


Kehadiran sejumlah unsur pemerintahan dan keamanan turut menjadi perhatian. Salah satunya Kolonel Amran Wahid, yang disebut menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional (KBO) Intelijen dan Keamanan (Intelkam). Kehadirannya mencerminkan pentingnya sinergi antara ulama, pemerintah, aparat keamanan, dan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah.


Musda IX MUI Sulsel bukan sekadar forum pergantian atau penetapan kepengurusan. Lebih dari itu, agenda tersebut menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah perjuangan dan kontribusi ulama dalam menghadapi perubahan zaman.


Di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi yang semakin cepat, ulama dituntut tidak hanya hadir dalam persoalan keagamaan, tetapi juga mampu memberikan panduan moral, memperkuat persatuan, serta ikut mengawal pembangunan yang berpihak pada kepentingan umat.


Gagasan “Lumbung Ulama dan Lumbung Padi” pun diharapkan tidak berhenti sebagai slogan. Konsep tersebut diharapkan mampu diterjemahkan menjadi gerakan nyata yang memperkuat pendidikan keagamaan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat Sulawesi Selatan.


Musda IX MUI Sulsel diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu menjawab kebutuhan umat sekaligus memperkuat peran ulama sebagai penjaga moral, pemersatu masyarakat, dan mitra kritis pemerintah dalam mewujudkan Sulawesi Selatan yang religius, maju, mandiri, dan berkeadaban.

Melinda Aksa Dorong 10 Program Pokok PKK Tallo Berdampak hingga Tingkat Kelurahan




Nuansa Terkini Makassar,
— Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, mengapresiasi langkah Pemerintah Kecamatan Tallo bersama jajaran kelurahan dan kader PKK dalam memperkuat pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, khususnya pada sektor lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.


Apresiasi tersebut disampaikan Melinda saat menghadiri rangkaian Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) TP PKK Tahun 2026 di Kantor Kecamatan Tallo, Jumat (21/8/2026).


Melinda mengatakan SMEP menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung sejauh mana program PKK telah berjalan di lapangan. Menurutnya, evaluasi tidak hanya dilakukan dari sisi administrasi, tetapi juga untuk memastikan setiap program benar-benar memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat.


“Kita ingin memastikan semua program dari 10 Program Pokok PKK ini berjalan dengan baik di setiap wilayah, di kecamatan, dan terutama sampai ke tingkat kelurahan. Kita ingin memastikan semua program PKK betul-betul sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Melinda.


Ia menegaskan, TP PKK merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pembangunan, terutama yang berkaitan langsung dengan keluarga dan masyarakat.


“Program pemerintah itu sangat dekat sekali dengan PKK, karena kita ingin selalu bagaimana PKK hadir selalu mendukung program-program pemerintah. Kita ini selalu dibilang power Ibu-Ibu. Memang kita ini perempuan, kita selalu di-underestimate, padahal kekuatannya luar biasa sekali,” tambahnya.


Dalam kesempatan tersebut, Melinda secara khusus mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kecamatan Tallo dalam mendukung penguatan sistem pengelolaan sampah. Salah satunya melalui pemanfaatan kontainer sebagai Bank Sampah Sektoral (BSS) yang ditempatkan di sejumlah lokasi strategis.


“Saya waktu itu sempat bilang bagaimana mengubah kontainer yang ada di Kota Makassar ini bisa jadi lebih bermanfaat, dan Pak Camat langsung bergerak. Jadi yang seperti ini camat-camatnya, lurah-lurahnya semua bersinergi dengan baik sehingga kita lihat bagaimana sekarang perubahan di Kota Makassar, program-program kita dirasakan dengan baik,” ujarnya.


Melinda menilai inovasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan secara cepat di tingkat kecamatan apabila didukung koordinasi yang kuat antara camat, lurah, kader PKK, dan masyarakat.


Sementara itu, Camat Tallo, Andi Husni, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta arahan Tim Penggerak PKK Kota Makassar melalui pelaksanaan SMEP. 


“Kegiatan SMEP ini menjadi kesempatan bagi jajaran kecamatan untuk mendapatkan evaluasi sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program PKK di Kecamatan Tallo, yang mana sangat membantu kami di kecamatan Tallo,” ujarnya


Andi Husni menegaskan bahwa persoalan sampah menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kecamatan Tallo. “Kami terus mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih tertata, termasuk memperkuat pemilahan sampah dari sumber dan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap fasilitas pengelolaan sampah,” ujarnya.


Lanjutnya, Selain persoalan lingkungan, Kecamatan Tallo juga terus mendorong pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga, kesehatan, penanganan stunting, serta penguatan ekonomi masyarakat.


Acara kemudian dilanjutkan dengan peninjauan SMEP oleh TP PKK Kota Makassar kepada TP PKK Kecamatan Ujung Tanah. Pemeriksaan administrasi serta inovasi 10 Program Pokok PKK dilakukan secara menyeluruh dari Pokja I hingga Pokja IV, serta sekretaris dan bendahara.


Usai peninjauan, agenda dilanjutkan dengan penyampaian evaluasi. Hasilnya menunjukkan capaian yang memuaskan serta mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.


Melalui SMEP 2026, TP PKK Kota Makassar berkomitmen terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan. Sinergi tersebut diharapkan mampu memastikan 10 Program Pokok PKK tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Makassar



.

Ketua TP PKK Makassar Puji Kinerja Kader dan Pemcam Ujung Tanah dalam Mengawal Program Kebijakan



Nuansa Terkini Makassar,— Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, mengapresiasi komitmen jajaran Pemerintah Kecamatan Ujung Tanah bersama para kader PKK dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK, khususnya dalam pengelolaan sampah, penanganan stunting, serta penguatan ekonomi masyarakat.


Hal tersebut disampaikan Melinda saat menghadiri rangkaian kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) TP PKK Tahun 2026 yang memasuki hari kelima di Kecamatan Ujung Tanah, Jumat (21/8/2026).


Dalam arahannya, Melinda menegaskan bahwa SMEP menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh program PKK berjalan secara optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat kelurahan.


“Kita ingin memastikan semua program dari 10 Program Pokok PKK ini berjalan dengan baik di setiap wilayah, di kecamatan, dan terutama sampai ke tingkat kelurahan. Kita ingin memastikan semua program PKK betul-betul sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Melinda.


Menurut Melinda, TP PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga. Karena itu, keberadaan kader di tengah masyarakat sangat penting untuk mengawal pelaksanaan berbagai program sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat dapat direspons dengan baik.


Ia pun memberikan apresiasi kepada camat, lurah, Ketua TP PKK Kecamatan dan Kelurahan, serta seluruh kader yang selama ini telah bekerja secara konsisten menjalankan berbagai program PKK.


“Keberhasilan program di tingkat kota sangat dipengaruhi oleh kekuatan koordinasi dan dukungan dari tingkat kecamatan hingga kelurahan. Menurutnya, tanpa kerja keras kader di lapangan, berbagai program yang dirancang tidak akan dapat berjalan secara maksimal,” ujarnya


Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam SMEP Kecamatan Ujung Tanah adalah pengelolaan sampah. Melinda mengapresiasi langkah pemerintah kecamatan yang memperkuat pemilahan sampah sekaligus mendorong agar sampah yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanya berupa residu.


“Camat ini karena selalu sigap, responsif, dan selalu bisa mengaplikasikan semuanya programnya di Kecamatan Ujung Tanah. Karena kita tahu di Kecamatan Ujung Tanah ini punya wajah sendiri dibandingkan kecamatan-kecamatan lain. Demografinya juga berbeda dan penduduknya juga pasti unik sendiri. Cara treatment-nya pasti harus tahu bagaimana mendekati warga di sini, tapi alhamdulillah saya lihat sejak Pak Camat ada di sini semakin baik di Ujung Tanah ini,” ujarnya.


Camat Ujung Tanah, Andi Unru menjelaskan pihaknya telah memberikan penegasan kepada petugas agar tidak lagi membawa sampah selain residu ke TPA. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengelolaan sampah dari sumbernya.


“Alhamdulillah Kecamatan Ujung Tanah sudah tidak melakukan tindakan tersebut.

Tentunya, kami sangat tegas dengan petugas kami. Tidak ada lagi sampah selain residu yang dibawa ke TPA. Kalau itu terjadi, siap akan konsekuensi yang harus mereka terima kalau mereka tetap terpaksa melakukan itu,” sebutny.


Lanjutnya, selain lingkungan, Kecamatan Ujung Tanah juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui program ASN Pelopor Penglaris UMKM. Melalui program tersebut, ASN di Kecamatan Ujung Tanah diwajibkan membeli produk UMKM lokal setiap Selasa dan Jumat.


“Pembelian dilakukan di wilayah masing-masing, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, dan dilaporkan secara berkala melalui sistem pelaporan yang telah disiapkan. Data tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan UMKM,” jelasnya.


Camat Ujung Tanah mengatakan penguatan UMKM, penanganan stunting, pengelolaan lingkungan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena kader menjadi pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.


Acara kemudian dilanjutkan dengan peninjauan SMEP oleh TP PKK Kota Makassar kepada TP PKK Kecamatan Ujung Tanah. Pemeriksaan administrasi serta inovasi 10 Program Pokok PKK dilakukan secara menyeluruh dari Pokja I hingga Pokja IV, serta sekretaris dan bendahara.


Usai peninjauan, agenda dilanjutkan dengan penyampaian evaluasi. Hasilnya menunjukkan capaian yang memuaskan serta mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kamis, 20 Agustus 2026

50 Sekolah di Makassar Siap Menuju Akreditasi Perpustakaan

 


Nuansa Terkini Makassar, -- Sebanyak 100 peserta dari 50 SD dan SMP di Kota Makassar mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Sekolah, di Ruang Sipakatau Rabu–Jumat (19–21/8/2026). 


Kegiatan yang digelar Dinas Perpustakaan Kota Makassar melalui Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca ini merupakan tindak lanjut Lokakarya Pengelolaan Perpustakaan Sekolah yang sebelumnya diikuti 76 sekolah.


Dari proses tersebut, 50 sekolah terpilih dan menyatakan kesiapan mengikuti akreditasi perpustakaan sekolah tahun 2026.


Bimtek dibuka Sekretaris Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Syahruddin, mewakili Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Kegiatan turut dihadiri Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Feby Primajanti.


Syahruddin mengatakan bimtek ini menjadi bagian dari komitmen Dinas Perpustakaan Kota Makassar dalam memperkuat pembinaan perpustakaan sekolah secara berkelanjutan.


"Mulai dari lokakarya, Bimtek, implementasi, pendampingan hingga persiapan akreditasi, guna mewujudkan Makassar Literasi Kuat melalui Gemar Membaca dan Peran Perpustakaan," ungkapnya. 


Pada hari pertama, peserta mendapat materi pengelolaan bahan dan pelayanan perpustakaan yang disampaikan Desy Selviana, Pustakawan Berprestasi Nasional dari Sulsel sekaligus Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulsel.


Peserta juga dibekali penggunaan aplikasi SLiMS untuk otomasi perpustakaan oleh Afzazul Rahman, IT Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulsel. Selain teori, peserta mendapat pendampingan praktik instalasi dan pengenalan fitur SLiMS.


Sementara pada hari kedua dan ketiga, materi difokuskan pada penyusunan bukti fisik akreditasi, meliputi standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan, serta penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. 


Peserta juga mengikuti pembuatan akun SIPAPI (Sistem Penilaian Akreditasi Perpustakaan Indonesia), simulasi pendaftaran, dan pengajuan bukti fisik.


Materi disampaikan oleh asesor akreditasi perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Iskandar, Syamsir, Amaluddin Zainal, dan H. Syamsuddin. 


"Saya berharap 50 sekolah peserta mampu menerapkan hasil Bimtek di perpustakaan masing-masing sekaligus memenuhi standar akreditasi," ucap Syahruddin. 


Sementara, Plt. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Tulus Wulan Juni, selaku ketua panitia, mengatakan Bimtek memberikan pembekalan teknis terkait pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyiapan bukti fisik enam komponen akreditasi.


“Bimtek ini memberikan pembekalan teknis pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, termasuk penggunaan IT, dengan hasil akhir seluruh sekolah dapat menyiapkan diri mengikuti akreditasi perpustakaan tahun ini,” pungkas Tulus.




Sekda Zulkifly Terima Audiensi PA Kelas IA Makassar: Bahas Sidang Terpadu Perwalian Anak Panti

 


Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly menyambut baik rencana Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Makassar menggelar sidang terpadu untuk menetapkan perwalian anak-anak panti asuhan dan anak yatim yang belum memiliki wali sah secara hukum.


Menurut Sekda Zulkifly, program tersebut merupakan bagian dari pelayanan pemerintah untuk memastikan anak yatim dan anak terlantar memperoleh hak-haknya, termasuk hak atas pendidikan dan kepastian hukum.


“Tentu ini bagian dari pelayanan Kota Makassar. Ini juga berhubungan dengan DP3A, bagaimana kita melayani anak yatim dan anak terlantar agar hak-haknya terpenuhi, termasuk jangan sampai putus sekolah,” ujar Sekda Zulkifly saat menerima audiensi PA Kelas IA Makassar di Ruang Rapat Sekda, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (20/8).


Pada kesempatan itu, hadir Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar Andi Bukti Djufrie, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Makassar Muh Hatim bersama perwakilan pejabat OPD teknis dan pemerintah Kecamatan Biringkanaya. 


Zul--sapaan akrabnya--meminta perangkat daerah terkait segera melakukan pendataan terhadap anak-anak yang berada di panti asuhan, termasuk memastikan status perwalian masing-masing anak.


“Kita bisa cek anak-anak panti dalam hal perwalian. Kalau belum resmi, nanti kita sambungkan dengan Pengadilan Agama agar proses perwaliannya bisa dipercepat,” kata Mantan Camat Ujung Pandang ini.


Ia juga menilai persoalan perwalian perlu mendapat perhatian karena administrasi kependudukan selama ini lebih banyak mengakomodasi status orang tua, sementara status wali belum sepenuhnya terakomodasi.


“Info Dukcapil, ini juga hal yang baru. Selama ini yang dikenal dalam administrasi kependudukan adalah orang tua, bukan wali. Yang selama ini diproses adalah pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan. Karena itu, terkait perwalian ini kami akan koordinasikan mekanisme dan tata caranya,” jelasnya.


Tak hanya itu, PA Kelas IA meminta bantuan pembangunan drainase depan kantor. Menanggapi usulan tersebut, Zulkifly mengatakan pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan kewenangan, perencanaan, serta mekanisme penganggaran pemerintah daerah.


Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengecek kondisi lokasi dan memastikan status kewenangan jalan, termasuk kemungkinan penanganannya melalui kewenangan Pemerintah Kota Makassar.


“Untuk pembangunan infrastruktur tentu ada regulasi. Harus melalui tahap perencanaan dan penganggaran. Nanti Dinas PU yang akan mengecek apakah lokasi tersebut masuk kewenangan jalan kota atau bukan,” kata Zulkifly.


Jika menjadi kewenangan Pemkot Makassar, ia berharap penanganan drainase dapat dimasukkan dalam perencanaan pembangunan dan diupayakan melalui penganggaran yang tersedia.


“Kalau memang menjadi kewenangan pemerintah kota, tentu ini menjadi kewajiban kita untuk menanganinya. Saya berharap Dinas PU bisa melihat dulu kondisi di lapangan dan memasukkannya dalam perencanaan,” pungkasnya.


Terpisah, Sekretaris PA Kelas IA Makassar Yusran mengatakan, program Sidang Terpadu Perwalian Anak ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi anak-anak panti, khususnya terkait perwalian, pengangkatan anak, dan hak asuh.


“Ada dua tujuan audiensi. Pertama, rencana program sidang terpadu terhadap anak panti yang tidak memiliki orang tua. Ini terkait sidang perwalian, pengangkatan anak, atau hak asuh yang dilegalkan secara hukum, baik oleh perseorangan maupun pejabat yang berwenang,” kata Yusran.


Menurut Yusran, kepastian hukum mengenai perwalian penting agar anak-anak panti dapat memperoleh hak-haknya, termasuk dalam pendidikan dan pengurusan administrasi kependudukan.


Pelaksanaan program tersebut membutuhkan dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, terutama dalam penyediaan data anak melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Dinas Sosial.


Pemkot Makassar juga diharapkan membantu penyediaan tempat sidang dan transportasi bagi majelis hakim. Program tersebut ditargetkan mulai digodok pada Agustus 2026.


“Secara teknis, kami berharap Dinsos dan DP3A dapat membantu pendataan. Momentum Agustus ini kita harapkan bisa menjadi momentum bagi mereka untuk merdeka, terutama dari persoalan administrasi dan kepastian hukum,” ujarnya.


Selain persoalan perwalian, Yusran menyampaikan kebutuhan penguatan kerja sama antara PA Kelas IA Makassar dan Pemkot, yakni pembangunan drainase depan kantor PA Makassar Kelas IA di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kawasan tersebut kerap mengalami banjir saat hujan deras karena belum memiliki drainase yang memadai.


“Kami meminta dibuatkan drainase dari pintu masuk kantor sampai keluar karena saat hujan, air menggenangi kawasan hingga ke perumahan. Kondisi ini juga dikhawatirkan dapat menyebabkan pagar kantor roboh,” kata Yusran.


Ia berharap pembangunan drainase dapat diupayakan dalam waktu dekat, termasuk melalui perubahan anggaran apabila memungkinkan, sehingga persoalan tersebut dapat diantisipasi sebelum intensitas hujan meningkat pada akhir tahun. (*)

Ketua Dewan Lingkungan Paparkan Transformasi Pengelolaan Sampah Makassar, Muballigh Diajak Ambil Peran



Nuansa Terkini Makassar,— Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk para muballigh, dalam memperkuat gerakan pengelolaan sampah dan mewujudkan Makassar yang bersih.


Hal tersebut disampaikan Melinda saat diundang sebagai narasumber dalam Diskusi Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Masjid Mushalla Indonesia Muttahidah (DPP IMMIM) dengan tema “Muballigh dan Spirit Kemerdekaan untuk Makassar Bersih”, yang berlangsung di Gedung 2 IMMIM, Kamis (20/8/2026).


Dalam kesempatan tersebut, Melinda mengajak para muballigh tidak hanya menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga mengambil peran dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan lingkungan, khususnya kebiasaan memilah dan mengurangi sampah dari sumbernya.


Menurutnya, persoalan persampahan di Makassar merupakan tantangan yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar sebelumnya menghadapi persoalan pengelolaan TPA yang masih menerapkan sistem open dumping, termasuk persoalan pencemaran lingkungan akibat kebocoran air lindi.


Kondisi tersebut bahkan membuat Kota Makassar sempat mendapatkan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pemerintah Kota kemudian diberikan tenggat waktu untuk melakukan pembenahan sistem persampahan, termasuk mengubah pengelolaan TPA dari metode open dumping menuju sistem sanitary landfill.


“Ini bukan hanya kebijakan pemerintah kota atau kebijakan wali kota. Ini merupakan instruksi dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh kota-kota besar di Indonesia. Karena itu, kita semua harus bergerak bersama,” ujar Melinda.


Ia menjelaskan, pemerintah juga harus bergerak cepat menyusul adanya percepatan tenggat waktu pemilahan sampah sehingga hanya residu yang masuk ke TPA. Kondisi tersebut menuntut kesiapan infrastruktur sekaligus perubahan perilaku masyarakat di tingkat rumah tangga.


Melinda mengungkapkan, sekitar 60 persen sampah yang masuk ke TPA merupakan sampah organik, terutama sampah rumah tangga dan sisa makanan. Sementara sampah plastik berada di bawah 20 persen.


Data tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa penanganan sampah tidak cukup hanya berfokus pada persoalan sampah plastik. Pengurangan sampah organik dari sumbernya menjadi bagian penting dalam menekan volume sampah yang berakhir di TPA.


“Kalau kita bisa menyelesaikan sampah dari rumah, dari RT dan RW, maka sampah yang keluar ke kecamatan akan semakin sedikit. Sampah yang sampai ke TPA juga akan semakin berkurang,” jelasnya.


Untuk memperkuat penanganan dari hulu, pemerintah bersama DLH, kecamatan, kelurahan dan berbagai unsur masyarakat terus melakukan koordinasi. Salah satu perkembangan yang dinilai cukup signifikan adalah pertumbuhan Bank Sampah Unit (BSU) di Kota Makassar.


Melinda menyebut, jumlah BSU yang sebelumnya berada di kisaran 300-an kini telah berkembang mendekati 700 unit. Pertumbuhan tersebut tidak hanya berasal dari pembentukan unit baru, tetapi juga semakin aktifnya bank sampah yang sebelumnya telah terbentuk.


Ia mengakui, penerapan kebijakan pemilahan dan pengurangan sampah sempat menghadirkan tantangan di lapangan. Tingginya volume sampah pada tahap awal membuat sejumlah wilayah harus beradaptasi dengan cepat.


Namun, kondisi tersebut sekaligus mendorong munculnya berbagai inovasi dari masyarakat. Sejumlah lurah melaporkan adanya upaya warga dalam menangani sampah organik, mulai dari metode sederhana seperti menggali dan menimbun hingga mencari alternatif lokasi pengelolaan sampah organik di lingkungan masing-masing.


“Memang di awal kita sempat kewalahan karena volume sampah yang masuk cukup tinggi. Tetapi kemudian kita melihat masyarakat mulai beradaptasi dan muncul berbagai inovasi di tingkat kelurahan,” tuturnya.


Di sisi lain, Melinda menekankan bahwa memilah sampah sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit. Masyarakat tidak harus membeli tempat sampah baru untuk memulai kebiasaan tersebut.


Menurutnya, tiga jenis sampah dapat dipisahkan menggunakan wadah yang sudah tersedia di rumah, kemudian diberi label sederhana: organik, anorganik, dan residu.


“Tidak perlu membeli tempat sampah baru. Gunakan saja wadah yang ada di rumah, kemudian kita bagi menjadi tiga, organik, anorganik dan residu. Yang penting dilakukan setiap hari,” katanya.


Melinda juga menyampaikan perkembangan pembenahan TPA yang saat ini telah mencapai sekitar 91 persen. Pembenahan tersebut sebelumnya turut mendapat perhatian dari Menteri Lingkungan Hidup yang melakukan kunjungan dan memberikan apresiasi terhadap progres yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar.


Dengan progres tersebut, pemerintah berharap sanksi administratif terkait persoalan TPA dapat segera dicabut sehingga operasional TPA dapat kembali berjalan secara normal dengan sistem sanitary landfill.


Ia juga menyebut kondisi lingkungan di sekitar area yang telah dilakukan pembenahan menunjukkan perkembangan positif. Keluhan terkait bau yang sebelumnya kerap dirasakan warga disebut mulai berkurang, termasuk pada pagi dan sore hari ketika arah angin membawa aroma dari kawasan TPA.


Bagi Melinda, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh perubahan perilaku masyarakat.


Karena itu, ia menilai muballigh memiliki posisi strategis untuk menyampaikan pesan lingkungan melalui ruang-ruang keagamaan. Nilai kebersihan, tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama dan menjaga lingkungan dapat diterjemahkan menjadi gerakan nyata di tengah masyarakat.


“Ini adalah langkah baik untuk memulai kebiasaan baru. Kalau bukan kita yang memulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi?” tegasnya.


Melinda berharap diskusi bersama DPP IMMIM dapat menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama dan masyarakat. Semangat kemerdekaan, menurutnya, harus diwujudkan melalui keberanian membangun kebiasaan baru dan mengambil tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.


Dengan keterlibatan para muballigh sebagai penggerak kesadaran di tengah masyarakat, ia optimistis pesan tentang Makassar Bersih dapat menjangkau lebih banyak keluarga dan mendorong perubahan dari tingkat rumah tangga.


“Spirit kemerdekaan juga berarti kita berani berubah. Mari kita mulai dari hal yang paling sederhana, memilah sampah dari rumah dan menjaga lingkungan kita bersama,” pungkas Melinda. (*)




Rabu, 19 Agustus 2026

Ketua TP PKK Makassar Dorong Penguatan Peran Kader Lewat SMEP 2026



Nuansa Terkini Makassar,— Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menegaskan pentingnya penguatan peran kader PKK dalam menjalankan program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga. Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) TP PKK Kecamatan Makassar, di Kantor Kecamatan Makassar Kamis (20/8/2026).


Kegiatan SMEP tersebut diikuti jajaran pengurus TP PKK Kota Makassar yang hadir untuk melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja TP PKK Kecamatan Makassar. Rombongan juga disambut oleh Camat Makassar beserta para lurah, Ketua TP PKK Kecamatan Makassar, para Ketua TP PKK kelurahan se-Kecamatan Makassar, serta seluruh kader dan pengurus TP PKK setempat.


Dalam sambutannya, Melinda mengatakan SMEP merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana program kerja PKK memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di Kota Makassar.


“Melalui SMEP, jajaran PKK dapat melihat capaian program, mengidentifikasi berbagai tantangan yang ditemukan di lapangan, sekaligus menyusun langkah perbaikan agar gerakan PKK semakin efektif, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga dasawisma,” ujarnya.


Melinda juga mengingatkan seluruh kader agar semakin responsif dan adaptif terhadap berbagai isu strategis daerah, khususnya dalam pencapaian 10 Program Pokok PKK. 


“Sejumlah isu yang perlu terus diakselerasi antara lain penanganan stunting, pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis UMKM, peningkatan kualitas pendidikan anak, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup,” ujarnya.


Menurutnya, Kecamatan Makassar memiliki karakteristik sebagai wilayah permukiman padat dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam pengelolaan sampah yang membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.


“Masalah sampah tidak bisa lagi kita serahkan sepenuhnya kepada petugas kebersihan di TPA. Solusi paling efektif harus dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu dari rumah tangga itu sendiri,” tegasnya.


Melalui gerakan PKK, Melinda menilai kader memiliki peranan kunci untuk mengedukasi masyarakat agar mampu mengelola sampah sejak dari dapur. Ia mendorong setiap keluarga melakukan pemilahan sampah secara mandiri dengan memisahkan sampah organik seperti sisa makanan dan sampah dapur dari sampah anorganik berupa plastik, kertas, dan botol.


Selain itu, ia mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membiasakan membawa kantong belanja sendiri. “Peran Bank Sampah Unit di tingkat kelurahan dan RW juga diminta untuk dimaksimalkan agar sampah anorganik yang telah terpilah dapat memiliki nilai ekonomis sekaligus menjadi sumber tambahan pendapatan keluarga,” tambahnya.


Melinda juga mendorong pengolahan sampah organik menjadi kompos maupun eco-enzyme yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penghijauan lorong melalui program Sombere & Smart City. Ia mengimbau seluruh kader Dasawisma Kecamatan Makassar menjadi pelopor perubahan perilaku dengan melakukan edukasi secara langsung dari rumah ke rumah.


“Mari kita ajak tetangga kanan dan kiri kita untuk memahami bahwa rumah yang bersih dan sampah yang terkelola adalah awal dari keluarga yang sehat dan sejahtera,” ujarnya.


Menutup sambutannya, Melinda berharap SMEP 2026 dapat menjadi momentum evaluasi secara jujur sekaligus pembenahan bersama. Ia berharap Kecamatan Makassar mampu menjadi salah satu percontohan dalam mengintegrasikan program PKK dengan gerakan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga dan lorong.

Ketua TP PKK Makassar Dorong Wajo Jadi Contoh Pengelolaan Sampah di Kawasan Padat dan Pusat Bisnis



Nuansa Terkini Makassar,— Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, mendorong penguatan peran kader PKK dalam menggerakkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) TP PKK Kecamatan Wajo, Kamis (20/8/2026).


Kegiatan SMEP tersebut diikuti oleh jajaran pengurus TP PKK Kota Makassar yang melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program TP PKK Kecamatan Wajo. Kehadiran tim tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan berbagai program PKK berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Setibanya di Kecamatan Wajo, rombongan TP PKK Kota Makassar disambut Camat Wajo beserta parah lurah, Ketua TP PKK Kecamatan Wajo, para Ketua TP PKK kelurahan se-Kecamatan Wajo, serta seluruh pengurus dan kader PKK.


Dalam sambutannya, Melinda mengatakan SMEP menjadi ruang untuk memperkuat kelembagaan, memetakan potensi, sekaligus mengevaluasi dampak nyata berbagai program PKK di tengah masyarakat.


“Evaluasi melalui SMEP penting dilakukan agar setiap program yang telah direncanakan tidak hanya tercatat dalam laporan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh keluarga dan masyarakat. Karena itu, kader PKK diharapkan mampu melihat persoalan di wilayah masing-masing sekaligus menghadirkan solusi yang tepat,” ujarnya


Melinda juga menyoroti persoalan lingkungan, khususnya penanganan sampah yang menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Makassar. 


“PKK sebagai gerakan yang berbasis keluarga memiliki peran sentral dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui program penanganan sampah dari tingkat rumah tangga. Perubahan perilaku masyarakat harus dimulai dari dapur dan pekarangan rumah kita sendiri,” ujarnya. 


Ia menekankan bahwa kebiasaan sederhana seperti memilah dan mengurangi sampah sejak dari rumah dapat memberikan dampak besar apabila dilakukan secara konsisten oleh seluruh keluarga.


Menurut Melinda, Kecamatan Wajo memiliki karakteristik yang unik karena merupakan salah satu kawasan pusat perdagangan, bisnis, sekaligus wilayah permukiman yang cukup padat di Kota Makassar. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah.


Namun, ia optimistis kepadatan kawasan tersebut dapat menjadi kekuatan apabila dibarengi dengan koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah kecamatan, kelurahan, kader PKK, masyarakat, serta pelaku usaha.


Melalui momentum SMEP 2026, Melinda mengimbau kader PKK di Kecamatan Wajo memperkuat tiga langkah utama, yakni memilah sampah dari dapur dengan memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah, mengoptimalkan Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.


Ia berharap sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis dapat dikelola secara optimal melalui BSU sehingga tidak hanya membantu menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi keluarga. Di sisi lain, pelaku usaha rumah tangga dan masyarakat juga didorong mulai beralih menggunakan wadah yang lebih ramah lingkungan.


“Jika pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga di Kecamatan Wajo berjalan tertib, beban penanganan sampah kota akan berkurang secara signifikan. Kita ingin menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, baik bagi warga maupun pelaku usaha,” kata Melinda.


Usai pembukaan, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan SMEP. Para pengurus TP PKK Kota Makassar bersama pengurus TP PKK Kecamatan Wajo melakukan proses supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program PKK di wilayah Kecamatan Wajo.




Ketua Dewan Lingkungan Paparkan Transformasi Pengelolaan Sampah Makassar, Muballigh Diajak Ambil Peran



Nuansa Terkini Makassar,— Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk para muballigh, dalam memperkuat gerakan pengelolaan sampah dan mewujudkan Makassar yang bersih.


Hal tersebut disampaikan Melinda saat diundang sebagai narasumber dalam Diskusi Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Masjid Mushalla Indonesia Muttahidah (DPP IMMIM) dengan tema “Muballigh dan Spirit Kemerdekaan untuk Makassar Bersih”, yang berlangsung di Gedung 2 IMMIM, Kamis (20/8/2026).


Dalam kesempatan tersebut, Melinda mengajak para muballigh tidak hanya menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga mengambil peran dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan lingkungan, khususnya kebiasaan memilah dan mengurangi sampah dari sumbernya.


Menurutnya, persoalan persampahan di Makassar merupakan tantangan yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar sebelumnya menghadapi persoalan pengelolaan TPA yang masih menerapkan sistem open dumping, termasuk persoalan pencemaran lingkungan akibat kebocoran air lindi.


Kondisi tersebut bahkan membuat Kota Makassar sempat mendapatkan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pemerintah Kota kemudian diberikan tenggat waktu untuk melakukan pembenahan sistem persampahan, termasuk mengubah pengelolaan TPA dari metode open dumping menuju sistem sanitary landfill.


“Ini bukan hanya kebijakan pemerintah kota atau kebijakan wali kota. Ini merupakan instruksi dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh kota-kota besar di Indonesia. Karena itu, kita semua harus bergerak bersama,” ujar Melinda.


Ia menjelaskan, pemerintah juga harus bergerak cepat menyusul adanya percepatan tenggat waktu pemilahan sampah sehingga hanya residu yang masuk ke TPA. Kondisi tersebut menuntut kesiapan infrastruktur sekaligus perubahan perilaku masyarakat di tingkat rumah tangga.


Melinda mengungkapkan, sekitar 60 persen sampah yang masuk ke TPA merupakan sampah organik, terutama sampah rumah tangga dan sisa makanan. Sementara sampah plastik berada di bawah 20 persen.


Data tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa penanganan sampah tidak cukup hanya berfokus pada persoalan sampah plastik. Pengurangan sampah organik dari sumbernya menjadi bagian penting dalam menekan volume sampah yang berakhir di TPA.


“Kalau kita bisa menyelesaikan sampah dari rumah, dari RT dan RW, maka sampah yang keluar ke kecamatan akan semakin sedikit. Sampah yang sampai ke TPA juga akan semakin berkurang,” jelasnya.


Untuk memperkuat penanganan dari hulu, pemerintah bersama DLH, kecamatan, kelurahan dan berbagai unsur masyarakat terus melakukan koordinasi. Salah satu perkembangan yang dinilai cukup signifikan adalah pertumbuhan Bank Sampah Unit (BSU) di Kota Makassar.


Melinda menyebut, jumlah BSU yang sebelumnya berada di kisaran 300-an kini telah berkembang mendekati 700 unit. Pertumbuhan tersebut tidak hanya berasal dari pembentukan unit baru, tetapi juga semakin aktifnya bank sampah yang sebelumnya telah terbentuk.


Ia mengakui, penerapan kebijakan pemilahan dan pengurangan sampah sempat menghadirkan tantangan di lapangan. Tingginya volume sampah pada tahap awal membuat sejumlah wilayah harus beradaptasi dengan cepat.


Namun, kondisi tersebut sekaligus mendorong munculnya berbagai inovasi dari masyarakat. Sejumlah lurah melaporkan adanya upaya warga dalam menangani sampah organik, mulai dari metode sederhana seperti menggali dan menimbun hingga mencari alternatif lokasi pengelolaan sampah organik di lingkungan masing-masing.


“Memang di awal kita sempat kewalahan karena volume sampah yang masuk cukup tinggi. Tetapi kemudian kita melihat masyarakat mulai beradaptasi dan muncul berbagai inovasi di tingkat kelurahan,” tuturnya.


Di sisi lain, Melinda menekankan bahwa memilah sampah sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit. Masyarakat tidak harus membeli tempat sampah baru untuk memulai kebiasaan tersebut.


Menurutnya, tiga jenis sampah dapat dipisahkan menggunakan wadah yang sudah tersedia di rumah, kemudian diberi label sederhana: organik, anorganik, dan residu.


“Tidak perlu membeli tempat sampah baru. Gunakan saja wadah yang ada di rumah, kemudian kita bagi menjadi tiga, organik, anorganik dan residu. Yang penting dilakukan setiap hari,” katanya.


Melinda juga menyampaikan perkembangan pembenahan TPA yang saat ini telah mencapai sekitar 91 persen. Pembenahan tersebut sebelumnya turut mendapat perhatian dari Menteri Lingkungan Hidup yang melakukan kunjungan dan memberikan apresiasi terhadap progres yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar.


Dengan progres tersebut, pemerintah berharap sanksi administratif terkait persoalan TPA dapat segera dicabut sehingga operasional TPA dapat kembali berjalan secara normal dengan sistem sanitary landfill.


Ia juga menyebut kondisi lingkungan di sekitar area yang telah dilakukan pembenahan menunjukkan perkembangan positif. Keluhan terkait bau yang sebelumnya kerap dirasakan warga disebut mulai berkurang, termasuk pada pagi dan sore hari ketika arah angin membawa aroma dari kawasan TPA.


Bagi Melinda, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh perubahan perilaku masyarakat.


Karena itu, ia menilai muballigh memiliki posisi strategis untuk menyampaikan pesan lingkungan melalui ruang-ruang keagamaan. Nilai kebersihan, tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama dan menjaga lingkungan dapat diterjemahkan menjadi gerakan nyata di tengah masyarakat.


“Ini adalah langkah baik untuk memulai kebiasaan baru. Kalau bukan kita yang memulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi?” tegasnya.


Melinda berharap diskusi bersama DPP IMMIM dapat menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama dan masyarakat. Semangat kemerdekaan, menurutnya, harus diwujudkan melalui keberanian membangun kebiasaan baru dan mengambil tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.


Dengan keterlibatan para muballigh sebagai penggerak kesadaran di tengah masyarakat, ia optimistis pesan tentang Makassar Bersih dapat menjangkau lebih banyak keluarga dan mendorong perubahan dari tingkat rumah tangga.


“Spirit kemerdekaan juga berarti kita berani berubah. Mari kita mulai dari hal yang paling sederhana, memilah sampah dari rumah dan menjaga lingkungan kita bersama,” pungkas Melinda. (*)

Kadis Kominfo Makassar Muh. Roem Bagikan Praktik Baik Lontara+ di Forum Kota Cerdas JAKI 2026

 


Nuansa Terkini Jakarta,— Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem menjadi salah satu narasumber dalam forum bergengsi yaitu JAKI & Fellowship Cities Forum 2026.


Mengangkat tema “From Local Innovation to Regional Impact: Best Practices from ASEAN Smart Cities" Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, industri dan komunitas serta pemangku kepentingan di bidang kota cerdas, Kamis (20/8/2026). 


Pada Forum ini, Roem berbagi pengalaman bagaimana Kota Makassar dalam mengembangkan ekosistem digital pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan publik.


Ia memaparkan Super Apps Lontara+ sebagai salah satu inovasi digital Pemerintah Kota Makassar. 


Kehadiran aplikasi ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, terintegrasi dan dekat dengan kebutuhan masyarakat dalam satu genggaman bisa 

mengintegrasikan berbagai layanan dan informasi publik. 


"LONTARA+ resmi diluncurkan pada 27 Juli 2025 sebagai salah satu program prioritas Pemkot Makassar. Kehadirannya berangkat dari kondisi layanan digital Pemerintah Kota Makassar yang sebelumnya tersebar pada berbagai aplikasi milik OPD," ucapnya. 


Tercatat sedikitnya 358 aplikasi berjalan secara terpisah. Melalui LONTARA+, layanan tersebut diarahkan untuk terintegrasi secara bertahap dalam satu ekosistem digital.


"17 agustus 2026 baru-baru ini Lontara+ meluncurkan tiga fitur terbaru yakni layanan administrasi kependudukan, Bayar PBB online dan Makassar Move untuk pelacakan aktivitas fisik dan pelaporan infrastruktur. Ini menjadi upaya Pemkot Makassar mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik," papar Roem. 


Roem menyebutkan Forum JAKI & Fellowship Cities Forum 2026 memiliki posisi strategis sebagai ruang pembelajaran dan pertukaran pengalaman antarpemerintah daerah. 


Dengan tujuan mempercepat transformasi digital melalui pertukaran wawasan sekaligus memperkuat jejaring serta kolaborasi antarpemda. 


"Bagi Makassar, ruang ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan inovasi yang lahir dari kebutuhan daerah sekaligus membuka peluang pertukaran pengetahuan dengan daerah lain yang memiliki pengalaman dalam pengembangan ekosistem kota cerdas," tegasnya. 


Melalui forum ini, Roem berharap dapat terus memperkuat kolaborasi dan pertukaran praktik baik dengan pemerintah daerah lainnya. 


Sehingga inovasi digital yang dikembangkan di daerah dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, terintegrasi, adil dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 


Hadir dalam forum tersebut, Muhammad Roem bersama sejumlah narasumber lainnya, yakni Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Amran, M.T, Bupati Sumedang, Dr. H. Dony Ahmad Munir, ST., MM.


Tak hanya itu, hadir juga Kepala Diskominfo Semarang, Didik Dwi Hartono, S.H., Kp., M.M, serta Kepala Diskominfo Bali, Gde Wirakusuma Wahyudi, S.Sos. (*).