Wali Kota Makassar Pastikan PSEL Atasi Sampah Jadi Energi Tanpa Risiko Lingkungan

Nuansa Terkini Makassar,- Wali Kota Makassar bersama Bupati Gowa dan Bupati Maros resmi menandatangani perjanjian kerja sama penyelenggaraan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) bersama Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). 

Penandatangan kolaborasi lintas daerah tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu (4/04/2026). 

Kolaborasi tersebut ini menjadi langkah konkret lintas daerah dalam mendukung implementasi PSEL di Makassar, sebagai bagian dari program nasional pengelolaan sampah berbasis energi (waste to energy). Sekaligus menjawab tantangan timbulan sampah di tiga kawasan Mamminasata

Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurifq, dalam arahannya menjelaskan bahwa proyek nasional ini merupakan bagian dari proses panjang yang telah dirancang pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan sampah secara sistemik di Indonesia. 

Ia menegaskan pengembangan PSEL merupakan langkah penting dalam menjawab persoalan timbulan sampah yang terus meningkat diperkotaan dan mencapai timbulan 1000 ton perhari. 

"Ini suatu langkah panjang yang telah dilakukan, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu memotong generasi dari pengelolaan sampah sekarang ini,” ujarnya.

Sementera itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan pendekatan aglomerasi bersama dua kabupaten tetangga dirancang untuk memastikan persoalan sampah tidak diselesaikan secara parsial, melainkan melalui kerja sama antarwilayah. 

"Perjanjian kerjasama ini dibangun sistem algomerasi dengan daerah sekitar (maros dan gowa)," jelasnya. 

Munafri menjelaskan bahwa timbulan sampah di Kota Makassar saat ini mencapai sekitar 800 ton per hari dan dinilai masih dapat dioptimalkan. Namun demikian, kapasitas pengangkutan yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar baru berada di kisaran 67 persen, sehingga perlu dilakukan peningkatan untuk memaksimalkan layanan pengangkutan sampah.

Ia menambahkan, dengan tambahan pasokan dari Kabupaten Gowa sekitar 150 ton per hari dan Kabupaten Maros sekitar 50 ton per hari, fasilitas PSEL diproyeksikan mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan energi listrik sebesar 20 hingga 25 MegaWatt, tergantung kualitas sampah yang masuk.

"Di Makassar hari ini sampah yang tercatat kurang lebih 800 ton per hari, ini sebenarnya masih cukup untuk kita maksimalkan. Karena kapasitas angkut yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar itu cuma di angka 67 persen. Sehingga memang harus dimaksimalkan untuk menambah kemampuan untuk daya angkut ini," ujarnya.  

Wali kota yang akrab disapa Appi ini juga memastikan bahwa teknologi PSEL yang digunakan merupakan teknologi modern yang telah teruji dan tidak akan menimbulkan dampak seperti yang dikhawatirkan.

Ia menepis kekhawatiran warga bahwa kawasan TPA akan berubah menjadi kawasan industri yang mencemari lingkungan. Appi menjelaskan, fasilitas PSEL justru hadir untuk mengolah sampah agar tidak menggunung dengan pengolahan yang telah memenuhi standar keamanan. 

"Jadi pembangkit listrik ini modern, yang sudah teruji, yang tidak mungkin pemerintah membangun kalau tidak proven (terbukti),” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Makassar saat ini telah menyiapkan lahan 10 hektardi kawasan TPA Tamangapa untuk dipola memenuhi kebutuhan 7 hektare  sebagai lokasi pembangunan fasilitas PSEL. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi bahan baku tambahan dari timbunan sampah lama yang masih bisa dimanfaatkan

“Karena 20 sampai 25 persen sampah yang ada di TPA masih bisa dipakai sebagai bahan baku,” jelasnya.

Lebih jauh, Appi menekankan bahwa PSEL merupakan bagian dari solusi hilir yang terintegrasi dengan pembenahan sistem pengelolaan sampah Kota, termasuk peralihan dari open dumping menuju sanitary landfill serta penguatan pengelolaan dari hulu.

Appi menjelaskan dirinya bersama jajaran dinas terkait saat ini juga tengah melakukan pembenahan menyeluruh sistem persampahan di Kota Makassar, termasuk percepatan transisi dari metode open dumping menuju sanitary landfill. Implementasinya diperkuat melalui pemilihan sampah berbasis RT/RW, penguatan bank sampah, optimalisasi TPS3R, pengolahan sampah organik melalui maggot dan kompos hingga pemanfaatan teknologi RDF (Refuse Derived Fuel). 

"Hari ini kita sudah memetakan semua blok-blok yang harus dilakukan cover soil setiap hari untuk memastikan bahwa tidak ada lagi open dumping yang bisa memberikan tingkat pencemaran yang tinggi di kota ini," tambahnya.(*)

Perkuat Arah Program Strategis, Melinda Aksa Pimpin Rencana Raker TP PKK Makassar

Nuansa Terkini Makassar,– Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa memimpin rencana pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) TP PKK Kota Makassar bersama jajaran pengurus sebagai upaya memperkuat arah kebijakan dan program kerja organisasi ke depan di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (3/4/2026).

Raker ini diproyeksikan menjadi forum penting untuk menyatukan langkah, mengevaluasi capaian, serta merumuskan strategi yang lebih adaptif dan berdampak bagi masyarakat.

Raker ini direncanakan menjadi momentum konsolidasi seluruh jajaran pengurus dan kader dalam menyelaraskan visi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program PKK di tengah masyarakat.

Dalam arahannya, Ketua TP PKK Kota Makassar itu menegaskan bahwa Raker bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang evaluasi dan penyusunan langkah konkret berbasis kebutuhan riil di lapangan. 

“Kita ingin program PKK benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam mendukung keluarga agar lebih kuat dan berdaya,” ujarnya.

Raker TP PKK Kota Makassar itu nantinya akan membahas berbagai isu prioritas, mulai dari peningkatan kesejahteraan keluarga, penguatan peran perempuan, hingga program kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang terintegrasi dalam 10 Program Pokok PKK. 

Selain itu, sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai stakeholder juga menjadi fokus utama guna memperluas dampak program.

Melinda juga menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi di era saat ini. Menurutnya, pendekatan program harus lebih kreatif, responsif, serta mampu menjawab tantangan sosial yang terus berkembang. 

“PKK harus terus bergerak, berinovasi, dan hadir sebagai solusi di tengah masyarakat,” tambahnya.

Raker tersebut diharapkan semakin solid dan memiliki arah kerja yang jelas, terukur, serta berkelanjutan untuk seluruh kader PKK.

Kegiatan tersebut dijadwalkan akan melibatkan seluruh pengurus TP PKK tingkat kota hingga kecamatan, sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat koordinasi dan implementasi program secara menyeluruh di Kota Makassar.(*)

Pemkot Makassar–Bapenda Sulsel Perkuat Sinergi Kejar Peningkatan Pajak Daerah

Nuansa Terkini Makassar,- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi UPTB Pendapatan Wilayah Makassar I Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Balaikota Makassar, Rabu (2/4/2026). Pertemuan tersebut membahas upaya optimalisasi pemungutan opsen pajak daerah sebagai bagian dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala UPTB Pendapatan Wilayah Makassar I Bapenda Provinsi Sulsel, Luth Perkasa, menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah.

Ia menjelaskan, pihaknya menargetkan kontribusi opsen pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar dapat meningkat dari tahun sebelumnya. Untuk mencapai target tersebut, sejumlah langkah strategis diusulkan, di antaranya penambahan gerai layanan Samsat, dukungan kendaraan operasional, serta penguatan kerja sama dukungan akomodasi.

"Untuk mendukung program multiyers Pemerintah Provinsi, pak gubernur menekankan kepada Bapenda untuk bisa agak lebih kencang lagi terkait penerimaan pajak. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan koordinasi untuk bisa pendapatan bisa jauh lebih meningkat," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan dukungan terhadap berbagai program yang dijalankan Pemerintah Provinsi. Namun, Ia menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak perlu didorong melalui penguatan sistem, regulasi, serta kolaborasi lintas sektor. 

Munafri menilai, selain sosialisasi melalui gerai-gerai, diperlukan langkah-langkah yang lebih terukur agar masyarakat semakin terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Ia juga mendorong peningkatan kualitas layanan gerai pajak agar lebih representatif dan mudah diakses masyarakat. Dari sisi pemerintah kota Makassar, Ia juga berkomitmen dalam penataan administrasi kendaraan dinas agar lebih tertib dan transparan.

“Kolaborasi yang kuat dan data yang akurat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan penerimaan daerah,” ujarnya.

Selain itu, Munafri menilai potensi pajak kendaraan roda dua masih sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui pendataan yang lebih akurat, termasuk melalui kerja sama dengan dealer atau agen pemegang merek.

Wali kota yang akrab disapa Appi ini juga menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi agar kebijakan yang diambil lebih efektif serta menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan.

"Sinkronisasi data ini akan membuat kita jauh lebih efisien dalam bertindak, tinggal kita bagi. Tinggal dimaksimalkan semua sumber daya yang kita punya untuk itu," pungkasnya.

Munafri berharap kedepan, sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkatkan Optimalisasi potensi pendapatan daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan.(*)

Upacara Kenaikan Pangkat Pengabdian dan ASN Digelar di Polres Gowa

 

Nuansa Terkini Gowa,- Kapolres Gowa Muhammad Aldy Sulaiman, S.I.K, M.Si memimpin langsung Upacara Korps Raport kenaikan pangkat pengabdian Polri dan kenaikan pangkat reguler ASN Polres Gowa TMT 1 April 2026. Kegiatan berlangsung di Lapangan Apel Griya Bhayangkara Polres Gowa, Kamis (2/4/2026) pagi.

Upacara tersebut dihadiri para Kabag, Kasat, Kapolsek jajaran, Kasi, seluruh personel staf Polres Gowa, perwakilan Polsek Pallangga, pengurus Bhayangkari, serta ASN Polres Gowa.

Dalam kesempatan itu, satu personel menerima kenaikan pangkat pengabdian perwira dari AIPTU ke IPDA, yakni IPDA Eko Mulyono. 

Selain itu, dua ASN Polres Gowa juga memperoleh kenaikan pangkat dari Penata Muda ke Penata Tingkat I, masing-masing Ismayanti Idris dan Fitriyani.

Dalam amanatnya, Kapolres Gowa menyampaikan bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan institusi atas kinerja, loyalitas, serta dedikasi personel dalam melaksanakan tugas.

“Saya berharap dengan pangkat yang baru, saudara dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, semakin semangat, profesional, dan terus meningkatkan prestasi serta kinerja,” ujarnya.

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada personel dan ASN yang naik pangkat. Prosesi dipimpin Kapolres Gowa dan diikuti para pejabat utama serta seluruh peserta upacara sebagai bentuk apresiasi dan kebanggaan bersama.

Humas Polres Gowa

Wali Kota Makassar Terima Kunjungan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 BPK RI

Nuansa Terkini Makassar,- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin,  menyambut dan menerima kunjungan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bilateral Balai Kota Makassar, Rabu (01/04/2026), dan diikuti oleh Sekretaris Daerah, Inspektur, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar bersama tim pemeriksa dari BPK RI.

Pada kegiatan tersebut, Munafri menegaskan Komitmen Pemerintah Kota Makassar di bawah Kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dalam meningkatkan tata kelola keuangan pemerintahan.

Usai mendengarkan arahan singkat dari pihak BPK RI, Munafri lantas menekankan tentang pentingnya keseriusan seluruh jajaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Munafri menegaskan bahwa proses pemeriksaan LKPD tahunan ini menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai aturan.

“Pemeriksaan ini akan memperlihatkan apakah yang kita kerjakan selama satu tahun ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga arahan pihak BPK RI tentang kecenderungan temuan berulang tahunan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi BPK RI sebelumnya belum ditindaklanjuti secara optimal.

“Kalau temuan itu berulang, artinya ada rekomendasi yang belum direspons secara maksimal. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.

Untuk itu, Munafri meminta seluruh OPD untuk menempatkan setiap rekomendasi BPK sebagai prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap persoalan tidak berlarut-larut setiap tahun.

"Saya menyampaikan kepada teman-teman di SKPD bahwa setiap rekomendasi BPK ini harus tempatkan dalam satu kolom yang urgensinya sangat diperhatikan," pungkasnya. 

Selain itu, ia mengingatkan agar tidak hanya fokus pada temuan yang berulang, tetapi juga mengantisipasi munculnya temuan baru di sektor lain. Untuk itu, ia mendorong penguatan proses pengawasan melalui mekanisme pemeriksaan berlapis.

“Proses laporan keuangan ini harus benar-benar melalui check and re-check. Kontrol dan evaluasi harus berjalan ketat, karena hal kecil pun bisa berdampak besar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Munafri menekankan pentingnya membangun komunikasi yang efektif antara Pemerintah Kota Makassar dan tim BPK. Ia mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap aturan yang dapat menimbulkan bias dalam laporan.

“Kalau ada yang belum dipahami, jangan diinterpretasikan sendiri. Bangun komunikasi yang baik agar sudut pandang kita sama, tidak ada bias maupun ambigu dalam laporan,” tambahnya.

Munafri berharap proses pemeriksaan LKPD tahun ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan penyamaan persepsi, sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah.

“Semoga progres kita dari tahun ke tahun semakin baik serta berjalan sesuai aturan dan sistem yang telah ditetapkan,” tutupnya.(*)

Wali Kota Makassar Terima Kunjungan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 BPK RI

Nuansa Terkini Makassar,- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin,  menyambut dan menerima kunjungan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bilateral Balai Kota Makassar, Rabu (01/04/2026), dan diikuti oleh Sekretaris Daerah, Inspektur, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar bersama tim pemeriksa dari BPK RI.

Pada kegiatan tersebut, Munafri menegaskan Komitmen Pemerintah Kota Makassar di bawah Kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dalam meningkatkan tata kelola keuangan pemerintahan.

Usai mendengarkan arahan singkat dari pihak BPK RI, Munafri lantas menekankan tentang pentingnya keseriusan seluruh jajaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Munafri menegaskan bahwa proses pemeriksaan LKPD tahunan ini menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai aturan.

“Pemeriksaan ini akan memperlihatkan apakah yang kita kerjakan selama satu tahun ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga arahan pihak BPK RI tentang kecenderungan temuan berulang tahunan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi BPK RI sebelumnya belum ditindaklanjuti secara optimal.

“Kalau temuan itu berulang, artinya ada rekomendasi yang belum direspons secara maksimal. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.

Untuk itu, Munafri meminta seluruh OPD untuk menempatkan setiap rekomendasi BPK sebagai prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap persoalan tidak berlarut-larut setiap tahun.

"Saya menyampaikan kepada teman-teman di SKPD bahwa setiap rekomendasi BPK ini harus tempatkan dalam satu kolom yang urgensinya sangat diperhatikan," pungkasnya. 

Selain itu, ia mengingatkan agar tidak hanya fokus pada temuan yang berulang, tetapi juga mengantisipasi munculnya temuan baru di sektor lain. Untuk itu, ia mendorong penguatan proses pengawasan melalui mekanisme pemeriksaan berlapis.

“Proses laporan keuangan ini harus benar-benar melalui check and re-check. Kontrol dan evaluasi harus berjalan ketat, karena hal kecil pun bisa berdampak besar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Munafri menekankan pentingnya membangun komunikasi yang efektif antara Pemerintah Kota Makassar dan tim BPK. Ia mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap aturan yang dapat menimbulkan bias dalam laporan.

“Kalau ada yang belum dipahami, jangan diinterpretasikan sendiri. Bangun komunikasi yang baik agar sudut pandang kita sama, tidak ada bias maupun ambigu dalam laporan,” tambahnya.

Munafri berharap proses pemeriksaan LKPD tahun ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan penyamaan persepsi, sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah.

“Semoga progres kita dari tahun ke tahun semakin baik serta berjalan sesuai aturan dan sistem yang telah ditetapkan,” tutupnya.(*)

Komisi B Soroti PAD, Umiyati Desak Bapenda Intensifkan Pengawasan

 

Nuansa Terkini Makassar,— Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar untuk lebih intens melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaku usaha guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini diungkapkannya dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) Triwulan I yang digelar di ruang Komisi B DPRD Kota Makassar.

Menurut Umiyati, langkah sidak perlu diperkuat karena masih ditemukan potensi kebocoran pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah yang belum tergarap maksimal.

“Masih ada pelaku usaha yang belum taat pajak atau melaporkan omzet tidak sesuai. Ini tentu berdampak pada PAD kita. Karena itu, sidak harus lebih rutin dan menyeluruh,” tegas Umiyati.

Ia menilai, pengawasan yang lemah berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menghindari kewajiban pajak. Padahal, sektor usaha merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah.

“Kalau pengawasan tidak diperketat, kita khawatir ada kebocoran. Padahal potensi PAD Makassar ini sangat besar, khususnya dari sektor usaha seperti restoran, hotel, dan tempat hiburan,” lanjutnya.

Politisi tersebut juga mendorong Bapenda untuk tidak hanya mengandalkan laporan administrasi dari wajib pajak, tetapi turun langsung ke lapangan guna memastikan kesesuaian data.

“Kami minta Bapenda jangan hanya menunggu laporan. Harus aktif turun melakukan sidak supaya data yang diperoleh benar-benar valid,” ujarnya.

Selain itu, Umiyati menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan pajak untuk meminimalisir potensi manipulasi data.

“Digitalisasi juga harus dimaksimalkan agar transparansi meningkat dan celah kebocoran bisa ditekan,” tambahnya.

Ia berharap dengan langkah pengawasan yang lebih ketat, target PAD Kota Makassar dapat tercapai secara optimal, sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Kalau PAD kita kuat, maka pembangunan dan pelayanan ke masyarakat juga akan semakin maksimal,” tutupnya.

Sidokkes Polres Gowa Lakukan Uji Keamanan Pangan Program MBG di Bajeng Barat

 

Nuansa Terkini Gowa,- Sidokkes Polres Gowa yang dipimpin Kasidokkes IPTU. dr. Anniza Rukmanasari Kemal, S,Ked, melaksanakan kegiatan FUTRI (Food Security) berupa pemeriksaan keamanan pangan pada Selasa, (31/3/2026).

Kegiatan tersebut berupa pemeriksaan uji fisik dan uji kimiawi semi kuantitatif sebelum penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh SPPG Polres Gowa di Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa.

Pemeriksaan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam pemenuhan gizi bagi pelajar.

Adapun jenis makanan yang diperiksa meliputi, Nasi, Ayam, Tempe, Terong, Kacang panjang, Selada dan Semangka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji fisik dan uji kimiawi semi kuantitatif yang dilakukan Sidokkes Polres Gowa, seluruh bahan makanan nomor 1 hingga 7 dinyatakan layak untuk disajikan kepada penerima program MBG.

Kasidokkes IPTU dr. Anniza Rukmanasari Kemal menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen Polri dalam memastikan makanan yang diberikan kepada pelajar aman dan bergizi.

“Kami memastikan seluruh bahan makanan yang akan disalurkan telah melalui pemeriksaan kesehatan pangan. Hasilnya dinyatakan layak konsumsi sehingga diharapkan program MBG dapat berjalan aman, sehat, dan bermanfaat bagi para pelajar,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjamin keamanan serta kualitas makanan yang disalurkan, sekaligus mendukung kesehatan dan pemenuhan gizi pelajar di wilayah Kabupaten Gowa.

Humas Polres Gowa

Wali Kota Makassar Ikuti Rakor Nasional Percepatan Implementasi PSEL Bersama Menko Pangan

 

Nuansa Terkini Jakarta,- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, terkait percepatan implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Selasa (31/03/2026).

Rapat yang berlangsung di Gedung Kemenko Bidang Pangan ini diikuti sejumlah wali kota dan bupati dari daerah yang masuk dalam daftar proyek PSEL, guna memastikan progres pembangunan berjalan sesuai target.

Munafri menyampaikan, forum yang dipimpin Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, membahas perkembangan serta roadmap proyek PSEL yang tengah didorong percepatannya oleh pemerintah pusat.

Percepatan tersebut, lanjut Munafri, merupakan arahan langsung Presiden RI, Prabowo Subianto, agar proyek PSEL  dapat berjalan lebih cepat dan masif di 33 lokasi di Indonesia, termasuk Makassar. Hal itu untuk menangani kedaruratan sampah, khususnya di daerah dengan timbunan di atas 1.000 ton per hari.

“Barusan kita mengikuti rapat koordinasi menyangkut perkembangan dan progres PSEL yang benar-benar di-push untuk dilakukan akselerasi. Ini adalah perintah langsung Bapak Presiden agar proyek ini bisa berjalan lebih cepat dan lebih masif,” ujar Munafri.

Pada forum tersebut, Munafri juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung pembangunan PSEL. Salah satu langkah yang diusulkan adalah optimalisasi lahan di area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, Kecamatan Manggala, yang telah tersedia.

Menurutnya, pembangunan PSEL di dalam kawasan TPA Antang lebih efisien karena tidak memerlukan proses pemindahan sampah ke lokasi baru yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, lanjut Munafri, penempatan PSEL di titik di TPA Antang yang telah menjadi TPA Kota Makassar sejak dulu, juga dinilai lebih aman secara sosial karena meminimalisir dampak lingkungan terhadap wilayah baru permukiman warga.

Ia menambahkan, lokasi proyek di TPA Antang berada pada zona yang memungkinkan untuk pembangunan fasilitas industri pendukung PSEL. Jika disepakati, Pemerintah Kota Makassar hanya perlu menuntaskan proses pembebasan lahan.

Munafri berharap pembangunan PSEL di Makassar segera terealisasi sebagai investasi jangka panjang yang tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa energi listrik bagi masyarakat.

“Semoga ini menjadi investasi yang bermanfaat, mampu menyelesaikan persoalan sampah, sekaligus memberikan dampak positif bagi Kota Makassar dan masyarakat,” tutupnya.(*)

DPRD Makassar Desak Program Konkret Atasi Krisis Sampah di Manggala

Nuansa Terkini Makassar,— Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Makassar, Kasrudi, meminta Pemerintah Kota Makassar lebih serius dalam merancang program jangka pendek dan jangka panjang untuk menangani persoalan sampah di Kecamatan Manggala, khususnya di kawasan TPA Antang.

Menurutnya, hingga saat ini langkah konkret dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar belum terlihat maksimal, padahal persoalan sampah menjadi keluhan rutin masyarakat setiap tahunnya.

Kasrudi menilai, meskipun Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah memberikan arahan, implementasi di tingkat teknis dinilai belum berjalan optimal. Ia menegaskan, dalam satu tahun masa pemerintahan, seharusnya sudah terlihat progres nyata, terlebih isu persampahan menjadi salah satu prioritas.

“Justru yang terjadi, sampah semakin menumpuk dan memunculkan persoalan baru. Pembukaan lahan baru untuk pembuangan juga bukan solusi, melainkan menambah masalah,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Ia juga menyoroti dampak yang ditimbulkan, mulai dari bau tidak sedap hingga kemacetan di sekitar area TPA. Untuk itu, Kasrudi mendorong adanya sistem pemilahan sampah sebagai solusi jangka pendek guna mengurangi volume yang masuk ke TPA.

Sementara untuk jangka panjang, ia mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai solusi strategis yang berkelanjutan.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin disebut terus berupaya melakukan pembenahan di kawasan TPA Antang. Salah satunya melalui rencana pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk akses jalan menuju TPA Tamangapa dengan anggaran Rp10,6 miliar serta penataan pedestrian senilai Rp12,65 miliar.

Munafri menegaskan, pemerintah tengah menyiapkan langkah konkret agar proses pengelolaan sampah, khususnya bongkar muat armada, dapat berjalan lebih lancar dan berkelanjutan melalui koordinasi lintas dinas teknis. (*)

Andi Makmur Dorong Pemkot Makassar Perkuat Dukungan untuk Industri Kreatif

 

Nuansa Terkini Makassar,— Polemik penilaian kerja kreatif yang mencuat dalam kasus videografer di Kabupaten Karo menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk di daerah. Isu tersebut dinilai penting sebagai pengingat bahwa sektor ekonomi kreatif membutuhkan pemahaman dan perlindungan yang lebih kuat.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menyatakan respon atas pandangan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, yang menekankan pentingnya menghargai proses kreatif sebagai bagian utama dari ekonomi kreatif.

Menurutnya, cara pandang terhadap kerja kreatif perlu diluruskan agar tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang melibatkan ide, keahlian, dan waktu.

“Kerja kreatif itu tidak sederhana. Ada proses panjang di dalamnya, mulai dari perencanaan, pengembangan ide, hingga eksekusi. Karena itu, sudah sepatutnya dipahami sebagai pekerjaan yang memiliki nilai dan layak dihargai,” ujar Andi Makmur Burhanuddin.

Ia menilai, kasus yang terjadi dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat perhatian terhadap pelaku industri kreatif, khususnya di tingkat daerah. Pemerintah kota, kata dia, perlu melihat hal ini sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas.

Lebih jauh, Andi Makmur menegaskan bahwa pandangan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, akan menjadi perhatian bersama di tataran Fraksi PKB DPRD Kota Makassar.

“Kami sejalan dengan pandangan Ketua DPP, dan ini menjadi catatan sekaligus kewajiban moral bagi seluruh anggota Fraksi PKB untuk menindaklanjutinya secara serius, terutama dalam proses legislasi di Kota Makassar,” katanya.

Ia menyebut, langkah konkret dapat diwujudkan melalui penguatan kebijakan daerah yang memberikan perlindungan sekaligus ruang tumbuh bagi pelaku ekonomi kreatif, termasuk memastikan adanya regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri.

Menurutnya, Makassar memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi kreatif, mulai dari konten digital, desain, hingga produksi audiovisual. Potensi tersebut perlu didukung dengan ekosistem yang sehat agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

“Banyak anak muda hari ini menggantungkan hidupnya di sektor kreatif. Karena itu, perhatian pemerintah daerah menjadi sangat penting, baik dalam bentuk kebijakan, fasilitasi, maupun perlindungan terhadap pelaku usaha kreatif,” ujarnya.

Ia berharap, momentum ini tidak berhenti sebagai perbincangan sesaat, tetapi benar-benar menjadi bahan refleksi bersama dalam memperkuat arah kebijakan daerah yang berpihak pada ekonomi kreatif.

“Ini momentum untuk memperkuat kesadaran kita bahwa kreativitas itu memiliki nilai. Tinggal bagaimana kita memastikan ruang itu tumbuh dengan baik dan mendapat dukungan yang memadai,” tutupnya.

Polres Pinrang meraih juara terbaik 1 dalam Bidang Manajemen Media saat pelaksanaan Operasi Ketupat 2026

Nuansa Terkini Pinrang,- Polres Pinrang kembali menunjukkan kiprahnya dalam meningkatkan keamanan dan pelayanan masyarakat. Dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, Polres Pinrang berhasil meraih juara terbaik 1 keaktifan dalam Bidang Manajemen Media.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh  Kapolda Sulsel, Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro kepada Kapolres Pinrang, AKBP Edy Sabhara Mangga Barani, yang didampingi Kasat Lantas Polres Pinrang AKP Andi Sriulva Baso Paduppa di Lapangan Upacara Mapolda Sulsel, Senin (30/3/2026)

Apresiasi ini merupakan bukti nyata komitmen Polres Pinrang dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi multimedia.

Operasi Ketupat 2026 sendiri merupakan operasi kemanusiaan yang melibatkan 161.243 personel gabungan dari TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Polres Pinrang sendiri telah melaksanakan operasi ini dengan sukses, dengan fokus pada pengamanan dan pelayanan masyarakat selama Idul Fitri 1447 H/Tahun 2026.

Dengan pencapaian ini, Polres Pinrang membuktikan bahwa mereka siap untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan masyarakat, serta menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam memanfaatkan teknologi multimedia untuk meningkatkan keamanan dan pelayanan.

Gubernur Sherly Tjoanda Belajar Strategi PAD dan Inflasi ke Munafri saat Silaturahmi di Rujab

Nuansa Terkini Makassar,- Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, bersama Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, menerima kunjungan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Sabtu (28/03/2026). 

Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum berbagi pengalaman antar daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengendalian inflasi. Dalam pertemuan itu, Munafri dan Melinda menjamu Sherly beserta rombongan dengan beragam kuliner khas Makassar.

Munafri mengungkapkan, Ia sengaja mengajak Gubernur Sherly mencicipi kembali makanan khas "nyuknyang" (bakso), mengingat kuliner tersebut memiliki kenangan masa kecil dan cerita personal bagi Sherly. 

“Saya bilang sebelum Ibu Gubernur pulang, saya mau ajak makan mencicipi nyuknyang. Ibu Gubernur juga cerita dulu orang tuanya kalau datang ke Makassar selalu membeli nyuknyang,'" jelasnya. 

Munafri turut menyampaikan apresiasi atas kunjungan Sherly dan rombongannya. Ia menyampaikan Pemerintah Kota Makassar siap membuka berbagai peluang kolaborasi antar Pemerintah Maluku Utara.

“Terima kasih kepada Ibu Gubernur yang telah menyempatkan mampir di Rumah Jabatan. Mudah-mudahan Makassar selalu memberikan kesan yang baik, dan jika ada yang bisa kami dukung, kami siap,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, turut mengakui kedekatan emosionalnya dengan Makassar sejak kecil, terutama melalui kuliner khas daerah Sulsel tersebut yang sering diceritakan oleh keluarganya.

“Iya, dari kecil memang sering diceritakan (ayah) kalau setiap tiba di Makassar itu pasti beli nyuknyang,” katanya.

Sherly juga mengapresiasi jamuan yang disuguhkan Munafri bersama Melinda, yang menurutnya menghadirkan pengalaman kuliner yang berkesan.

“Terima kasih hari ini saya diajak makan siang oleh Wali Kota bersama Ibu Ketua TP PKK. Tadi ada sop konro, nyuknyang, es pisang ijo, semuanya enak. Di Sulawesi Selatan itu makanannya enak, pilihannya cuma dua, enak dan enak sekali,” kelakarnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa kunjungannya silaturahminya ke Munafri selaku Wali Kota Makassar juga dimanfaatkan untuk belajar mengenai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengendalian inflasi.

Ia menjelaskan Maluku Utara dan dan Kota Makassar memiliki jumlah penduduk yang relatif setara, sekitar 1,4 juta jiwa. Namun Ia menilai Makassar mampu mengelola APBD secara optimal.

“Jadi kamiini sama-sama 1,4 juta jiwa tapi uangnya pak wali ini (APBD) lebih banyak dari saya (Maluku Utara) jadi kami juga belajar bagaimana meningkatkan PAD dan bagaimana menjaga inflasi. Makassar sebagai salah satu kota di Indonesia Timur yang sangat padat dan pertumbuhannya sangat bagus,” jelasnya.

Diketahui, kunjungan Sherly ke Makassar didahului dengan kehadirannya pada Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI yang digelar beberapa hari sebelumnya di Kota Daeng ini.(*)