Camat Panakkukang Tanam 1.000 Pohon di Pampang, Perkuat Mitigasi Iklim

Nuansa Terkini Makassar,– Camat Panakkukang, Syahril didampingi Lurah Pampang Andi Quandy Ayatullah melakukan penanaman pohon di wilayah RW 08, Kelurahan Pampang, Sabtu (18/4/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk menegaskan komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim di wilayah Panakkukang.

Dalam kesempatan tersebut, Syahril

menyampaikan, penanaman pohon bukan hanya sekadar kegiatan simbolis, tetapi merupakan langkah nyata untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah degradasi lingkungan, serta memastikan kualitas hidup masyarakat di masa depan.

“Ini adalah aksi nyata yang dilakukan masyarakat Pampang. Gerakan ini diinisiasi oleh Lurah Pampang sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap lingkungan,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pohon yang ditanam hari ini bukan hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.

“Pohon yang kita tanam hari ini adalah warisan untuk anak-anak kita. Ini akan sangat berguna bagi kehidupan mereka ke depan,” tambahnya.

Mantan Kabag Humas dan Protokol DPRD Makassar ini juga mengapresiasi partisipasi aktif warga serta inisiatif pemerintah kelurahan dalam mendorong gerakan penghijauan di wilayah Kelurahan Pampang

Sementara itu, Lurah Pampang Andi Quandy Ayatullah mengungkapkan bahwa total pohon yang ditanam mencapai 1.000 pohon, terdiri dari berbagai jenis seperti mahoni, jati, dan ketapang.

“Pemilihan lokasi di RW 08 ini bukan tanpa alasan. Di wilayah ini sebelumnya pernah terjadi angin puting beliung, sehingga kami menilai penting untuk melakukan penghijauan sebagai langkah mitigasi bencana,” jelas pria yang akrab disapa Andi Iyo.

Andi Iyo berharap, dengan adanya penanaman pohon ini, lingkungan di RW 08 menjadi lebih hijau, sejuk, dan mampu mengurangi risiko bencana alam di masa mendatang.

Pelaksanaan penanaman pohon ini juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat kecamatan dan kelurahan, organisasi masyarakat, hingga para tokoh masyarakat yang dengan penuh antusias mendukung gerakan penghijauan, sebagai wujud gotong royong dalam menjaga kelestarian lingkungan. (*).

Pemkot Makassar Matangkan Piloting Digitalisasi Bansos, Fokus Edukasi Warga

 

Nuansa Terkini Makassar,— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Tim Perwakilan Koordinator Wilayah 4 Komite Percepatan Transformasi Digital Daerah (KPTPD) di ruang Rapat Sekda, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (16/4)

Agendanya, mematangkan persiapan pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Kota Makassar. Sejumlah tahapan telah dilalui, termasuk pembahasan lintas instansi hingga penerbitan surat keputusan (SK) tim pelaksana pembentukan agen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan progres persiapan saat ini telah mencapai sekitar 70 persen, termasuk proses perekrutan agen yang akan menjadi ujung tombak di lapangan.

“Sudah dibahas dalam beberapa pertemuan, dan terakhir kita sudah menyiapkan SK tim. Perekrutan juga sudah sekitar 70 persen,” ujar Andi Zulkifly.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar mengakui, salah satu tantangan utama dalam digitalisasi bansos adalah rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya pada kelompok ekonomi menengah ke bawah.

“Tantangan digitalisasi ini adalah masih banyak masyarakat yang belum melek teknologi, terutama di desil bawah. Semakin rendah desilnya, semakin rendah pula pemahaman digitalisasinya,” ungkapnya.

Untuk itu, Pemkot Makassar menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Peran agen di lapangan dinilai strategis dalam membantu proses pendaftaran sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan digital.

“Kita ingin edukasi warga dimulai dari sini, termasuk penggunaan IKD. Agen ini nanti bisa membantu masyarakat mendaftar sekaligus memberikan pemahaman terkait digitalisasi,” jelasnya.

Mantan Camat Ujung Pandang itu menambahkan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan literasi digital masyarakat. Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, penguasaan teknologi menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.

“Kominfo punya tugas bagaimana masyarakat bisa melek teknologi dan digitalisasi. Bagi Pemkot, teknologi itu sudah menjadi hal yang wajib,” tegasnya.

Andi Zulkifly juga menyatakan dukungannya terhadap skema perekrutan agen dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), karena dinilai lebih mudah dikontrol dan memiliki jalur koordinasi yang jelas.

“Saya setuju agen dari ASN dan PPPK, karena bisa dikontrol dan ada jalur koordinasinya,” katanya.

Selain itu, ia mengingatkan potensi risiko penyalahgunaan data kependudukan, termasuk oleh praktik pinjaman online ilegal, yang dapat berdampak pada validitas data penerima bansos.

“Kita juga harus waspada terhadap bahaya pinjol yang bisa mengacaukan data bantuan. Karena itu, perlu ada edukasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan data kependudukan,” ujarnya.

Pemkot Makassar, lanjutnya, akan menindaklanjuti hasil audiensi dengan  dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna menyukseskan pelaksanaan piloting digitalisasi bansos.

“OPD siap membantu dan kita akan tindak lanjuti agar piloting ini bisa berjalan sukses,” tutup Andi Zulkifly.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar, Andi Bukti, menyampaikan saat ini pihaknya telah memasuki tahap pemilihan agen yang sebagian besar berasal dari ASN dan PPPK lingkup Pemkot Makassar.

Ia menyebutkan, hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menghasilkan sekitar 6.000 calon agen yang telah diverifikasi. Dalam proses rekrutmen, pihaknya juga memprioritaskan usia di bawah 40 tahun untuk mendukung mobilitas di lapangan.

“SK saat ini hampir selesai dan sementara berproses di bagian hukum. Selain tim Pemkot, kami juga menyiapkan tim internal Dinsos,” kata Andi Bukti.

Dari sisi kesiapan digital, sekitar 2.000 agen telah memiliki IKD, sementara sekitar 4.000 lainnya masih dalam proses. Dinsos Makassar juga menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mempercepat aktivasi IKD bagi para agen.

Selain itu, para agen akan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang didukung oleh Bank Indonesia, baik dari sisi fasilitas maupun konsumsi.

Dalam skema pelaksanaan, satu agen direncanakan akan melayani sekitar 170 warga, sehingga diharapkan proses pendataan dan pendaftaran bansos dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Perwakilan Koordinator Wilayah 4 KPTPD, Tri Wahyuni, menjelaskan bahwa digitalisasi bansos dilatarbelakangi oleh masih rendahnya efisiensi serta ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Program yang menjadi fokus meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako yang saat ini dikelola oleh Kementerian Sosial.

“Digitalisasi ini bertujuan memastikan bantuan sosial tepat sasaran, sekaligus meminimalkan kesalahan inklusi maupun eksklusi yang selama ini masih sering terjadi,” ujar Tri Wahyuni.

Ia menyebutkan, Pemkot Makassar telah melakukan sejumlah persiapan, mulai dari pendataan agen hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat dan petugas. Melalui sistem ini, masyarakat nantinya dapat mendaftarkan diri secara mandiri maupun melalui agen untuk menjadi calon penerima manfaat.

“Melalui digitalisasi ini, masyarakat bisa mendaftar sendiri atau melalui agen. Prosesnya lebih transparan karena terintegrasi dengan berbagai data, seperti kepemilikan aset, status kepesertaan BPJS, hingga kepemilikan kendaraan,” jelasnya.

Sistem tersebut juga terhubung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga hasil verifikasi dapat diketahui langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, warga dapat mengetahui apakah mereka layak menerima bantuan atau tidak.

Tri Wahyuni menambahkan, selama ini masih ditemukan kasus warga yang layak namun belum menerima bantuan, serta sebaliknya, warga yang tidak layak justru terdaftar sebagai penerima. Melalui platform digital ini, diharapkan proses pendaftaran menjadi lebih sederhana tanpa tahapan panjang.

“Ke depan, masyarakat cukup mengakses portal perlindungan sosial untuk mendaftar. Hasilnya akan terlihat secara terbuka setelah melalui proses penyaringan data,” katanya.

Meski demikian, hasil pendaftaran tetap akan menjadi rujukan bagi Kementerian Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi lanjutan, termasuk penyesuaian dengan kuota dan anggaran yang tersedia. Penyaluran bansos juga tetap mengedepankan prioritas bagi masyarakat pada desil 1 hingga 4 untuk PKH dan desil 1 hingga 5 untuk program sembako. (*)

TP PKK Makassar Sosialisasikan Gerakan Gemar Membaca 15 Menit Sehari

 

Nuansa Terkini Makassar, – Tim Penggerak (TP) PKK Kota Makassar menggelar sosialisasi peningkatan budaya literasi bertajuk Gerakan Gemar Membaca 15 Menit Sehari di Auditorium Gedung PKK Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan tersebut merupakan program kerja Pokja II TP PKK Kota Makassar yang membidangi pendidikan dan keterampilan. Sosialisasi ini diikuti oleh para Ketua dan pengurus TP PKK kecamatan, serta menghadirkan narasumber dari Dinas Perpustakaan dan Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Sekretaris TP PKK Kota Makassar, Faridah Kadir, yang mewakili Ketua TP PKK Kota Makassar, dalam sambutannya menekankan pentingnya membangun kebiasaan membaca sejak dini di lingkungan keluarga, mengingat literasi merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

“Kebiasaan membaca bukan hanya memperluas wawasan tetapi juga membentuk pola pikir yang kritis, kreatif, dan berdaya saing. Gerakan sederhana seperti membaca 15 menit setiap hari jika dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar,” ujarnya.

Faridah juga menyoroti tantangan yang dihadapi saat ini, di mana anak-anak lebih banyak menggunakan gawai dibandingkan membaca buku.

“Sekarang anak-anak lebih sering menggunakan handphone sehingga buku jarang disentuh. Karena itu kita perlu menghadirkan berbagai inovasi dan daya tarik agar anak-anak kembali tertarik untuk membaca,” katanya.

Ia menambahkan, melalui Pokja II PKK yang berfokus pada bidang pendidikan dan keterampilan, PKK memiliki peran strategis dalam menumbuhkan budaya literasi yang dimulai dari lingkungan keluarga.

“Melalui kegiatan ini, TP PKK Kota Makassar berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi sebagai fondasi dalam membangun kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa para ibu harus menjadi teladan atau role model bagi anak-anak dalam membangun kebiasaan membaca.

“Jika orang tua ikut membaca, maka anak-anak akan melihat bahwa membaca adalah aktivitas yang menyenangkan, bukan sekadar kewajiban,” ujarnya.

Ia berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, seluruh ketua TP PKK kecamatan dan kelurahan dapat menjadi motor penggerak dalam mengimplementasikan gerakan membaca 15 menit sehari di wilayah masing-masing.

Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Puspasari, hadir sebagai narasumber yang membawakan materi tentang kemampuan membaca sebagai pintu masuk berliterasi.

Ia menyampaikan bahwa salah satu tantangan besar saat ini adalah meningkatnya penggunaan gawai yang seringkali mengalihkan perhatian masyarakat dari kegiatan membaca.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Perpustakaan Kota Makassar menghadirkan berbagai inovasi, salah satunya melalui layanan perpustakaan digital berbasis perangkat mobile atau e-mobile library.

“Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses, meminjam, dan membaca koleksi digital perpustakaan secara penuh di mana saja melalui perangkat gadget,” ujarnya.

Lanjutnya, aplikasi perpustakaan digital tersebut dapat diunduh melalui perangkat berbasis Android, IOS maupun desktop dengan sistem pengelolaan koleksi menggunakan teknologi Digital Right Management (DRM).

Puspasari juga menambahkan bahwa kader PKK memiliki peran penting sebagai penggerak literasi di tengah masyarakat, terutama dalam mengajak keluarga memanfaatkan fasilitas perpustakaan digital yang tersedia.

Senada dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, Noptiadi, turut membawakan materi terkait Gerakan Gemar Membaca 15 Menit Sehari.

“Keberhasilan gerakan literasi sangat dipengaruhi oleh tiga pilar utama ekosistem literasi, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat yang saling mendukung,” ujarnua.

Dalam hal ini, Ia menilai PKK memiliki peran strategis karena mampu menjangkau unit terkecil masyarakat yaitu keluarga melalui jaringan dasawisma.

“Melalui gerakan ini PKK dapat mendorong keluarga membiasakan membaca, membentuk komunitas literasi di lingkungan, serta memberikan edukasi parenting literasi agar membaca menjadi bagian dari gaya hidup keluarga,” ujarnyq.

Ia juga memaparkan berbagai strategi yang dapat dilakukan, seperti edukasi oleh Pokja II mengenai stimulasi kognitif anak, pemanfaatan Taman Bacaan Masyarakat, optimalisasi dasawisma untuk pertukaran buku dan kebiasaan membaca 15 menit sehari.

“Selain itu, dapat pula dilakukan penyediaan pojok baca di posyandu atau balai desa, serta mendorong para ibu untuk menjadi teladan membaca bagi anak-anak di rumah,” tekanny.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan gerakan gemar membaca dapat tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat sehingga melahirkan generasi Makassar yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

DPRD Makassar Dorong Warga Aktif Laporkan Kendala Layanan di Kecamatan Mariso

Nuansa Terkini Makassar,– Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan menggelar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama Kecamatan Mariso, di Hotel Almadera, Jumat (17/4/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Sekretaris Camat (Sekcam) Mariso serta Makmur sebagai akademisi, dengan melibatkan masyarakat setempat untuk menyerap aspirasi dan membahas berbagai persoalan layanan pemerintahan.

Dalam sambutannya, Irwan Hasan menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menilai, pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain itu, Irwan juga menyoroti persoalan pengelolaan persampahan yang hingga kini masih menjadi tantangan di Kota Makassar. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan serta berperan aktif dalam mengurangi volume sampah.

“Persoalan sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran bersama. Mulai dari rumah tangga, kita harus bisa memilah dan mengelola sampah dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Sekcam Mariso mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelayanan pemerintahan.

“Mungkin ada kendala bapak/ibu yang dihadapi selama ini, kami mohon diinformasikan. Kenapa? Karena kami pihak kecamatan kadang memiliki keterbatasan akses untuk mengetahui langsung kondisi di masyarakat,” ungkapnya.

Ia mengakui, ada sejumlah permasalahan yang sudah diketahui pihak kecamatan, namun tidak sedikit pula yang belum terjangkau.

“Ada permasalahan yang kami ketahui, ada juga yang tidak kami ketahui. Karena itu, kami sangat membutuhkan informasi dari masyarakat,” tambahnya.

Sekcam juga mendorong warga untuk memanfaatkan aplikasi Lontara sebagai sarana penyampaian aspirasi maupun laporan.

“Kalau memang ada usulan, bisa juga disampaikan melalui aplikasi Lontara. Bilamana yang menjadi kewenangan kecamatan, tolong kami diinformasikan apabila ada kendala, baik terkait layanan di kelurahan maupun di kecamatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia turut menyampaikan program Wali Kota Makassar terkait kebersihan lingkungan. Saat ini, Kota Makassar tengah menghadapi kondisi darurat sampah sehingga diperlukan langkah cepat dan kolaboratif.

“Untuk saat ini Makassar masuk darurat sampah. Maka dari itu, kami diinstruksikan untuk memberikan informasi kepada seluruh RT, RW, dan perangkat kelurahan agar disosialisasikan terkait pengelolaan sampah,” tuturnya.

Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memiliki manfaat ekonomi serta mampu mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dalam meningkatkan pelayanan publik dan penanganan persoalan lingkungan di Kecamatan Mariso. (*)

Pemkot Makassar Matangkan Piloting Digitalisasi Bansos, Fokus Edukasi Warga

 

Nuansa Terkini Makassar,— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Tim Perwakilan Koordinator Wilayah 4 Komite Percepatan Transformasi Digital Daerah (KPTPD) di ruang Rapat Sekda, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (16/4)

Agendanya, mematangkan persiapan pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Kota Makassar. Sejumlah tahapan telah dilalui, termasuk pembahasan lintas instansi hingga penerbitan surat keputusan (SK) tim pelaksana pembentukan agen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan progres persiapan saat ini telah mencapai sekitar 70 persen, termasuk proses perekrutan agen yang akan menjadi ujung tombak di lapangan.

“Sudah dibahas dalam beberapa pertemuan, dan terakhir kita sudah menyiapkan SK tim. Perekrutan juga sudah sekitar 70 persen,” ujar Andi Zulkifly.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar mengakui, salah satu tantangan utama dalam digitalisasi bansos adalah rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya pada kelompok ekonomi menengah ke bawah.

“Tantangan digitalisasi ini adalah masih banyak masyarakat yang belum melek teknologi, terutama di desil bawah. Semakin rendah desilnya, semakin rendah pula pemahaman digitalisasinya,” ungkapnya.

Untuk itu, Pemkot Makassar menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Peran agen di lapangan dinilai strategis dalam membantu proses pendaftaran sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan digital.

“Kita ingin edukasi warga dimulai dari sini, termasuk penggunaan IKD. Agen ini nanti bisa membantu masyarakat mendaftar sekaligus memberikan pemahaman terkait digitalisasi,” jelasnya.

Mantan Camat Ujung Pandang itu menambahkan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan literasi digital masyarakat. Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, penguasaan teknologi menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.

“Kominfo punya tugas bagaimana masyarakat bisa melek teknologi dan digitalisasi. Bagi Pemkot, teknologi itu sudah menjadi hal yang wajib,” tegasnya.

Andi Zulkifly juga menyatakan dukungannya terhadap skema perekrutan agen dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), karena dinilai lebih mudah dikontrol dan memiliki jalur koordinasi yang jelas.

“Saya setuju agen dari ASN dan PPPK, karena bisa dikontrol dan ada jalur koordinasinya,” katanya.

Selain itu, ia mengingatkan potensi risiko penyalahgunaan data kependudukan, termasuk oleh praktik pinjaman online ilegal, yang dapat berdampak pada validitas data penerima bansos.

“Kita juga harus waspada terhadap bahaya pinjol yang bisa mengacaukan data bantuan. Karena itu, perlu ada edukasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan data kependudukan,” ujarnya.

Pemkot Makassar, lanjutnya, akan menindaklanjuti hasil audiensi dengan  dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna menyukseskan pelaksanaan piloting digitalisasi bansos.

“OPD siap membantu dan kita akan tindak lanjuti agar piloting ini bisa berjalan sukses,” tutup Andi Zulkifly.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar, Andi Bukti, menyampaikan saat ini pihaknya telah memasuki tahap pemilihan agen yang sebagian besar berasal dari ASN dan PPPK lingkup Pemkot Makassar.

Ia menyebutkan, hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menghasilkan sekitar 6.000 calon agen yang telah diverifikasi. Dalam proses rekrutmen, pihaknya juga memprioritaskan usia di bawah 40 tahun untuk mendukung mobilitas di lapangan.

“SK saat ini hampir selesai dan sementara berproses di bagian hukum. Selain tim Pemkot, kami juga menyiapkan tim internal Dinsos,” kata Andi Bukti.

Dari sisi kesiapan digital, sekitar 2.000 agen telah memiliki IKD, sementara sekitar 4.000 lainnya masih dalam proses. Dinsos Makassar juga menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mempercepat aktivasi IKD bagi para agen.

Selain itu, para agen akan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang didukung oleh Bank Indonesia, baik dari sisi fasilitas maupun konsumsi.

Dalam skema pelaksanaan, satu agen direncanakan akan melayani sekitar 170 warga, sehingga diharapkan proses pendataan dan pendaftaran bansos dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Perwakilan Koordinator Wilayah 4 KPTPD, Tri Wahyuni, menjelaskan bahwa digitalisasi bansos dilatarbelakangi oleh masih rendahnya efisiensi serta ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Program yang menjadi fokus meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako yang saat ini dikelola oleh Kementerian Sosial.

“Digitalisasi ini bertujuan memastikan bantuan sosial tepat sasaran, sekaligus meminimalkan kesalahan inklusi maupun eksklusi yang selama ini masih sering terjadi,” ujar Tri Wahyuni.

Ia menyebutkan, Pemkot Makassar telah melakukan sejumlah persiapan, mulai dari pendataan agen hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat dan petugas. Melalui sistem ini, masyarakat nantinya dapat mendaftarkan diri secara mandiri maupun melalui agen untuk menjadi calon penerima manfaat.

“Melalui digitalisasi ini, masyarakat bisa mendaftar sendiri atau melalui agen. Prosesnya lebih transparan karena terintegrasi dengan berbagai data, seperti kepemilikan aset, status kepesertaan BPJS, hingga kepemilikan kendaraan,” jelasnya.

Sistem tersebut juga terhubung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga hasil verifikasi dapat diketahui langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, warga dapat mengetahui apakah mereka layak menerima bantuan atau tidak.

Tri Wahyuni menambahkan, selama ini masih ditemukan kasus warga yang layak namun belum menerima bantuan, serta sebaliknya, warga yang tidak layak justru terdaftar sebagai penerima. Melalui platform digital ini, diharapkan proses pendaftaran menjadi lebih sederhana tanpa tahapan panjang.

“Ke depan, masyarakat cukup mengakses portal perlindungan sosial untuk mendaftar. Hasilnya akan terlihat secara terbuka setelah melalui proses penyaringan data,” katanya.

Meski demikian, hasil pendaftaran tetap akan menjadi rujukan bagi Kementerian Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi lanjutan, termasuk penyesuaian dengan kuota dan anggaran yang tersedia. Penyaluran bansos juga tetap mengedepankan prioritas bagi masyarakat pada desil 1 hingga 4 untuk PKH dan desil 1 hingga 5 untuk program sembako. (*)

Pengurus Cabang Resmi Dilantik, Orado Sulsel Gelar Turnamen Domino Meriah 16 April 2026

 

Nuansa Terkini Makassar,— Momentum penting mewarnai kegiatan pada Kamis, 16 April 2026, dengan dilantiknya pengurus cabang secara resmi yang dirangkaikan dengan pertandingan domino antaranggota dan masyarakat umum.

Pelantikan pengurus cabang ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat struktur organisasi sekaligus memperluas jangkauan kegiatan komunitas domino di berbagai wilayah Sulawesi Selatan. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat, dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, anggota komunitas, serta para peserta turnamen.

Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan pertandingan domino yang berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Para peserta dari berbagai daerah tampak bersemangat mengikuti setiap babak pertandingan, menunjukkan kemampuan serta strategi permainan yang kompetitif namun tetap menjunjung tinggi sportivitas.

Ketua panitia menyampaikan bahwa pelantikan ini diharapkan mampu meningkatkan soliditas organisasi serta mendorong kegiatan positif di tengah masyarakat. “Kami ingin menjadikan domino sebagai ajang silaturahmi sekaligus wadah pengembangan potensi masyarakat,” ujarnya.

Selain sebagai hiburan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya melestarikan permainan tradisional yang telah mengakar dalam budaya lokal. Kehadiran pengurus cabang yang baru diharapkan dapat membawa semangat baru dalam mengembangkan komunitas secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Dengan terselenggaranya pelantikan dan turnamen ini, optimistis dapat terus berkontribusi dalam mempererat kebersamaan serta menjaga nilai-nilai budaya di tengah masyarakat Sulawesi Selatan. (Ln/Ipa).

Ketua Dekranasda Makassar Dorong Pengembangan Kerajinan Lokal untuk Perkuat Identitas Budaya Makassar

Nuansa Terkini Makassar,– Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Makassar, Melinda Aksa menekankan pentingnya pengembangan industri kerajinan lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Industri Kerajinan Kota Makassar yang digelar di Novotel Makassar Grand Shayla, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kota Makassar bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Makassar dan dihadiri oleh jajaran pemerintah kota, pengurus Dekranasda Makasdar serta pelaku usaha kerajinan.

Dalam sambutannya, Melinda Aksa menyampaikan sejak awal dirinya dilantik sebagai Ketua Dekranasda, salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengenai kerajinan khas yang benar-benar berasal dari Kota Makassar.

“Ketika pertama dilantik, saya sempat bertanya, sebenarnya apa kerajinan khas Kota Makassar? Karena kalau bicara yang dikenal orang luar, kita terkenal dengan sutra, padahal pengerajinnya bukan di Makassar,” ujarnya.

Melinda menjelaskan bahwa Makassar merupakan kota perdagangan sehingga banyak produk kerajinan yang dijual di kota ini sebenarnya berasal dari daerah lain.

“Banyak toko oleh-oleh di Makassar yang menjual berbagai produk kerajinan, namun bahan maupun produksinya berasal dari luar kota sehingga tidak benar-benar mencerminkan identitas lokal, ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan pengalaman saat mengikuti kegiatan nasional bersama Dekranas pusat, ketika produk yang dipamerkan ternyata menggunakan teknik printing.

 Saat itu, ia mendapat masukan bahwa Dekranas tidak memperbolehkan penggunaan printing karena dinilai tidak mewakili hasil karya pengerajin.

“Dari situ saya baru menyadari bahwa produk kerajinan yang kita tampilkan harus benar-benar hasil karya pengerajin, bukan sekadar produksi mesin atau printing,” jelasnya.

Sejak saat itu, Melinda mengatakan Dekranasda Makassar mulai berupaya mencari dan mengembangkan pengerajin lokal, khususnya di bidang wastra seperti batik.

Melinda mengaku baru mendapati satu pembatik yang masih aktif di Makassar. Pembatik tersebut kemudian diajak berkolaborasi untuk mengembangkan desain dan motif agar lebih menarik serta memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

“Melalui kerja sama tersebut, Dekranasda mulai mengembangkan batik dengan motif khas yang dapat menjadi identitas Kota Makassar,” ujarnya

Selain batik, Melinda juga melihat potensi kerajinan lain di Makassar, seperti pemanfaatan bahan alami yang selama ini belum dimaksimalkan. Salah satunya adalah pemanfaatan eceng gondok.

“Ternyata perajin encek gondok di Makassar banyak ambil bahan di Jawa, padahal kita punya potensi limbah itu di beberapa wilayah kecamatan. Jadi Dekranasda mulai memberikan pelatihan agar tercipta bahan-bahan berkualitas dari potensi yang kita miliki,” ujarnya.

Untuk itu, Melinda berharap para ketua TP PKK kecamatan dapat mendorong terbentuknya kelompok-kelompok pengerajin di wilayah masing-masing.

“Harapan saya ke depan, Makassar juga memiliki kampung-kampung kerajinan yang dikelola oleh kelompok masyarakat sehingga mampu meningkatkan ekonomi keluarga,” katanya.

Sementara itu, Asisten II Pemerintah Kota Makassar, Zainal Ibrahim menambahkan bahwa industri kerajinan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun menurutnya, perlu kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat industri.

“Produk kita itu jangan ketinggalan zaman, kan kita punya Makassar Creativ Hub. Saya kira itu bisa kita gunakan, nanti kemudian semua SKPD perlu pertimbangkan ini berkolaborasi mendukung pengembangan industri kerajinan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 Sulawesi Selatan akan menjadi tuan rumah puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional yang akan dipusatkan di Makassar.

“Ini bukan event biasa, ini adalah panggung nasional. Kita ingin ketika tamu dari berbagai daerah datang ke Makassar, mereka tidak hanya melihat tetapi tertarik membeli dan membawa produk-produk kita ke daerahnya masing-masing,” tekannya

Kegiatan ini diisi materi Pengembangan Industri Kerajinan Kota Makassar dan Raker Dekranasda Makassar.

Resmikan Bimtek dan Kukuhkan Forum Adiwiyata, Melinda Aksa Perkuat Ekosistem Sekolah Berbudaya Lingkungan

Nuansa Terkini Makassar,— Upaya memperkuat pendidikan lingkungan di Kota Makassar memasuki fase yang lebih sistematis. Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Adiwiyata sekaligus melantik Pengurus Forum Sekolah Adiwiyata, di Kantor Kecamatan Manggala, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Achi Soleman, Camat Manggala Ahmad, Ketua TP PKK Kecamatan Manggala, Lili Suriani Ahmad, Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas DLH, Aswin Kartapati Harun, serta para kepala sekolah dari berbagai satuan pendidikan se-Kota Makassar. 

Kehadiran lintas unsur tersebut memperlihatkan bahwa agenda lingkungan kini ditempatkan sebagai prioritas bersama, bukan lagi sektor yang berjalan sendiri.

Dalam arahannya, Melinda menekankan bahwa Program Adiwiyata harus dipahami sebagai kerangka besar pembentukan karakter, bukan sekadar kegiatan seremonial yang berhenti pada penilaian atau penghargaan. 

Ia menyebut, sekolah memiliki posisi strategis dalam membentuk kesadaran ekologis generasi muda secara berkelanjutan.

“Yang kita bangun bukan hanya lingkungan fisik sekolah, tetapi cara pandang. Bagaimana anak-anak kita tumbuh dengan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendekatan Adiwiyata kini telah mengalami transformasi seiring diberlakukannya Permen LHK Nomor 5 Tahun 2019. Regulasi tersebut mendorong adanya penyesuaian dalam tata kelola program, mulai dari administrasi hingga sistem pelaporan yang lebih terukur.

Menurut Ketua Dewan Lingkungan itu, perubahan ini menuntut kesiapan seluruh satuan pendidikan untuk beradaptasi, termasuk dalam pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, Bimtek menjadi ruang penting untuk memastikan pemahaman yang merata di lapangan.

Salah satu fokus utama dalam kegiatan ini adalah pengenalan dan penggunaan Sistem Informasi Adiwiyata (SIDIA). Aplikasi ini menjadi instrumen baru dalam mendukung proses dokumentasi dan pelaporan kegiatan Adiwiyata secara digital.

“Dengan SIDIA, semua proses menjadi lebih transparan, terukur, dan efisien. Ini bukan sekadar alat, tetapi bagian dari sistem yang memastikan program berjalan konsisten dan berkelanjutan,” jelasnya.

Selain pembekalan teknis, agenda tersebut dirangkaikan dengan pelantikan Pengurus Forum Sekolah Adiwiyata Kota Makassar. Forum ini diharapkan menjadi simpul koordinasi antar sekolah dalam memperkuat implementasi program di lapangan.

Melinda menilai, keberadaan forum tersebut akan mempercepat pertukaran informasi dan praktik baik, sekaligus menjadi ruang kolaborasi yang dinamis antar satuan pendidikan.

“Forum ini harus hidup. Bukan hanya ada di struktur, tetapi aktif menjadi penggerak, inspirator, dan ruang belajar bersama,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan Program Adiwiyata. Keterlibatan pemerintah, sekolah, masyarakat, hingga dunia usaha dinilai menjadi faktor kunci dalam menciptakan dampak yang lebih luas.

Menurutnya, tanpa kolaborasi yang kuat, program lingkungan berisiko berjalan parsial dan tidak berkelanjutan.

Melinda pun menargetkan agar Kota Makassar mampu tampil sebagai percontohan nasional dalam implementasi sekolah berbudaya lingkungan

“Makassar tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah kesamaan langkah dan komitmen jangka panjang,” ujarnya.

Menutup kegiatan, Melinda mengingatkan bahwa keberhasilan Adiwiyata tidak diukur dari banyaknya penghargaan, melainkan dari perubahan perilaku yang nyata di lingkungan sekolah dan masyarakat.

“Ketika kesadaran itu sudah menjadi kebiasaan, di situlah Adiwiyata benar-benar hidup,” tutupnya.

Sekda Makassar Apresiasi Feryal Clinic Berizin Lengkap, Dorong Iklim Investasi Sehat

 

Nuansa Terkini Makassar,- Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Grand Opening Feryal Clinic di Jalan Adhyaksa, Rabu (15/4). Kehadiran Sekda Makassar mewakili Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin 

Sekda Makassar Andi Zulkifly menyampaikan permohonan maaf dari Wali Kota Makassar yang sedianya dijadwalkan membuka acara tersebut.

“Bapak Wali Kota menyampaikan permohonan maaf karena seharusnya membuka acara ini, namun sedang melaksanakan tugas luar ke Jakarta. Beliau mewakilkan kepada saya untuk menghadiri sekaligus membuka kegiatan grand opening ini,” ujar Andi Zulkifly. 

Zul--sapaan akrabnya--juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran klinik baru tersebut sebagai bagian dari pertumbuhan sektor kesehatan di Kota Makassar.

Menurutnya, perkembangan usaha, khususnya di bidang pelayanan kesehatan, menunjukkan tren positif. Pemerintah Kota Makassar mencatat telah menerbitkan sekitar 126 izin klinik dalam kurun waktu 2024 hingga 2025.

“Ini menandakan bahwa pertumbuhan usaha dan investasi di Kota Makassar cukup tinggi, termasuk di sektor pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Makassar itu menegaskan peningkatan investasi daerah merupakan bagian dari instruksi pemerintah pusat agar seluruh daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan bersaing menarik investor.

Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar saat ini berada di kisaran 5,3 persen. Sementara itu, realisasi investasi mencapai sekitar Rp5,3 triliun dalam satu tahun.

“Ini menunjukkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Kota Makassar sangat tinggi,” katanya.

Selain itu, sejumlah indikator makro ekonomi juga menunjukkan tren positif. Tingkat pengangguran berhasil ditekan dari sekitar 10 persen menjadi 9 persen, sementara angka kemiskinan menurun dari di atas 5 persen menjadi sekitar 4 persen.

Andi Zulkifly menilai capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), terutama dalam menjaga stabilitas keamanan.

“Salah satu faktor penting dalam menjaga iklim investasi adalah keamanan. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar Kota Makassar tetap kondusif,” ujarnya.

Eks Camat Ujung Pandang itu juga menyinggung pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perizinan, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menyederhanakan proses perizinan di berbagai sektor, termasuk kesehatan.

Selain itu, penerapan Permenkes Nomor 17 Tahun 2023 disebut membawa perubahan signifikan terhadap standar perizinan dan kualitas layanan fasilitas kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Zulkifly mengapresiasi klinik Feryal Clinic diresmikan karena telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan.

“Kami berharap ini menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya. Jangan membuka usaha sebelum seluruh izin terpenuhi, karena ini berkaitan dengan standar pelayanan, keselamatan, dan kualitas,” tegasnya.

Ia menjelaskan, perubahan fungsi bangunan dari rumah tinggal menjadi fasilitas usaha, seperti klinik, harus melalui sejumlah tahapan perizinan, termasuk izin lingkungan, lalu lintas, hingga pengelolaan limbah.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, lanjutnya, terus berupaya mempercepat proses perizinan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku, guna menjaga keseimbangan antara kemudahan investasi dan kepatuhan regulasi.

Di akhir sambutannya, Andi Zulkifly berharap kehadiran klinik tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, sekaligus memperkuat citra Kota Makassar sebagai destinasi layanan kesehatan.

“Kami berharap klinik ini tidak hanya melayani masyarakat Makassar, tetapi juga menarik kunjungan dari daerah lain, sehingga turut mendorong sektor ekonomi lainnya,” tutupnya.

Terpisah. Presiden Direktur Feryal Medica Grup, Muh Arif, menyampaikan bahwa pembukaan fasilitas baru tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjawab kebutuhan pelanggan.

“Hari ini merupakan momen istimewa bagi kami. Grand opening ini bukan hanya peresmian lokasi baru, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan panjang Feryal Clinic yang telah memasuki tahun ke-9,” ujarnya dalam sambutan.

Ia menjelaskan, Feryal Clinic pertama kali berdiri pada 15 April 2017 di Jalan Anggrek, Makassar. Seiring waktu, klinik tersebut terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan, termasuk masa pandemi, hingga akhirnya melakukan transformasi dan ekspansi.

Pada 2022, Feryal Clinic mulai membuka cabang di Mamuju, Sulawesi Barat. Ekspansi berlanjut ke Toraja Utara pada 2023, dan Kota Palopo pada 2025.

“Perjalanan ini tidak mudah. Banyak tantangan yang kami lewati bersama tim manajemen. Namun, kami terus berupaya bertumbuh dan memberikan pelayanan terbaik,” jelasnya.

Pemindahan lokasi ke Jalan Adhyaksa, lanjutnya, merupakan respons atas berbagai masukan dari pelanggan, khususnya terkait keterbatasan fasilitas di lokasi sebelumnya.

“Kami mendengarkan berbagai masukan, mulai dari kebutuhan area parkir, keterbatasan tempat tidur, hingga jam pelayanan yang semakin panjang. Di lokasi baru ini, kami berupaya menjawab semua kebutuhan tersebut,” katanya.

Di lokasi baru, kapasitas tempat tidur meningkat dari sebelumnya tujuh unit menjadi sekitar 14–15 unit, termasuk satu ruang VIP. Selain itu, fasilitas parkir yang lebih luas serta penambahan tenaga medis dan tenaga kesehatan juga menjadi bagian dari peningkatan layanan.

Feryal Clinic juga terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, baik di dalam maupun luar negeri, guna menjaga standar pelayanan kesehatan.

“Kami terus meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, baik melalui pelatihan maupun pendidikan berkelanjutan, agar pelayanan yang diberikan semakin optimal,” ungkap Muh Arif.

Ia menambahkan, kehadiran Feryal Clinic tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk membuka lapangan kerja di Kota Makassar.

“Kami berharap kehadiran Feryal Clinic dapat memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi pasien, tetapi juga bagi perekonomian daerah,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Muh Arif turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim manajemen, tenaga medis, dan karyawan yang telah berkontribusi dalam perjalanan Feryal Clinic.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan setia yang telah mendukung perkembangan klinik hingga saat ini.

“Pertumbuhan bukan hanya soal fasilitas atau angka, tetapi tentang dedikasi orang-orang di dalamnya yang bekerja dengan sepenuh hati. Terima kasih kepada seluruh tim dan pelanggan yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami,” pungkasnya. (*)

DPRD Makassar Soroti Pentingnya Akta Kematian dalam Validitas Data Pemilih

 

Nuansa Terkini Makassar,– Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pelayanan administrasi kependudukan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Karebosi Premier, Jalan Jenderal M Jusuf, Rabu (15/4/2026), dengan menghadirkan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Makassar, Muh Ahdar Saleh, serta pemerhati sosial, Syamsari, sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Andi Makmur menyoroti masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurusan dokumen kependudukan, khususnya akta kematian.

Ia mengungkapkan bahwa masih banyak warga yang tidak mengurus akta kematian anggota keluarganya yang telah meninggal dunia. Masyarakat cenderung hanya mengurus surat keterangan kematian di tingkat kelurahan tanpa melanjutkan proses ke Disdukcapil.

“Padahal, ketika akta kematian tidak diurus, maka secara administrasi orang tersebut masih tercatat hidup. Dampaknya bisa sangat luas, termasuk dalam daftar pemilih pada pemilu berikutnya,” ujarnya.

Sebagai legislator, Andi Makmur mengaku khawatir terhadap potensi munculnya nama-nama pemilih yang sebenarnya sudah meninggal dunia namun masih terdaftar secara resmi.

“Ini menjadi contoh nyata mengapa data kependudukan harus diperhatikan dengan serius. Kalau tidak, akan menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menyinggung masih adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan yang seharusnya gratis, namun di lapangan masih ditemukan praktik oleh oknum yang justru melemahkan fungsi pelayanan Disdukcapil.

Meski demikian, Politisi PKB yang akrab disapa Bang Noval ini memberikan apresiasi kepada Disdukcapil Kota Makassar atas inovasi pelayanan yang telah dilakukan, salah satunya dengan menghadirkan satu loket layanan di setiap kecamatan.

“Ini tentu sangat membantu masyarakat, karena tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke kantor Disdukcapil,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Makassar, Muh Ahdar Saleh, menegaskan bahwa dokumen kependudukan merupakan dasar utama dalam seluruh pelayanan publik.

“Dokumen kependudukan menjadi basis dari semua layanan. Artinya, jika ingin mendapatkan pelayanan apa pun, maka harus memiliki data yang terdaftar di Dukcapil,” jelasnya.

Ia mencontohkan, dalam mengakses layanan kesehatan maupun layanan publik lainnya, masyarakat wajib memiliki dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).

“Tanpa dokumen kependudukan, masyarakat akan kesulitan mendapatkan berbagai layanan dasar. Karena itu, penting bagi kita semua untuk memastikan data kita sudah lengkap dan valid,” tutupnya. (*/yud)

Ketua IPSI Makassar Hj Umiyati Tekankan Soliditas di Raker Perdana

 

Nuansa Terkini Makassar,– Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Makassar menggelar rapat kerja (Raker) perdana kepengurusan di Hotel Grand Imawan, Senin (13/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus IPSI Kota Makassar sebagai langkah awal dalam menyusun arah kebijakan dan program kerja organisasi.

Dalam sambutannya, Ketua IPSI Kota Makassar, Hj Umiyati, menekankan pentingnya menghadirkan gagasan terbaik dari masing-masing bidang dalam struktur kepengurusan.

Menurutnya, rapat kerja ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi serta merumuskan program kerja yang mampu mendorong kemajuan organisasi.

“Rapat kerja ini merupakan yang pertama dalam kepengurusan kami. Saya pribadi masih banyak belajar dan tentu sangat membutuhkan masukan dari seluruh pengurus,” ujar Hj Umiyati.

Ia berharap setiap bidang telah menyiapkan program kerja untuk dipaparkan dalam forum tersebut, sehingga dapat menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan ke depan.

“Gagasan terbaik dari masing-masing bidang sangat dibutuhkan agar IPSI Makassar dapat memberikan yang terbaik, khususnya dalam pelaksanaan program kegiatan,” lanjutnya.

Hj Umiyati juga menekankan pentingnya menjaga soliditas dan kebersamaan antar pengurus demi kemajuan organisasi.

“Saya harapkan kita semua tetap solid dan saling mendukung untuk perkembangan IPSI Kota Makassar, termasuk dalam menjalankan program kerja di setiap bidang,” tegasnya.

Selain itu, ia menaruh harapan besar agar kepengurusan saat ini mampu melahirkan atlet-atlet pencak silat yang berprestasi di berbagai ajang.

“Kita ingin mencetak atlet-atlet silat yang mampu bersaing dan meraih prestasi di event-event, baik tingkat nasional maupun internasional,” tutupnya. (*).

Perkuat Program Aku Hatinya PKK, TP PKK Makassar Bimtek Kader di Biringkanaya, Tamalanrea, dan Manggala

Nuansa Terkini Makassar,– Tim Penggerak (TP) PKK Kota Makassar melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kebun dan Aku Hatinya PKK di tiga kecamatan, yakni Biringkanaya, Tamalanrea, dan Manggala.

Kegiatan tersebut berlangsung di kantor kecamatan masing-masing pada Senin (13/4/2026) dan diikuti oleh Ketua TP PKK kelurahan serta para kader di wilayah tersebut.

Bimtek ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta keterampilan kader PKK dalam mengelola kebun dan halaman rumah agar lebih produktif, sehat, dan bermanfaat bagi keluarga.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja Pokja III TP PKK Kota Makassar. Dalam kegiatan ini, para pengurus memberikan materi terkait bimbingan teknis dalam membentuk kebun dan Aku Hatinya PKK.

Materi yang disampaikan mencakup indikator penting Kebun Aku Hatinya PKK, pemanfaatan halaman pekarangan, serta pengenalan konsep dapur B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman).

Ketua Bidang III TP PKK Kota Makassar, Prof. Hadijah Mahyuddin, menjelaskan bahwa kebun dalam konsep PKK melalui program Aku Hatinya PKK, pemanfaatan kebun lebih diarahkan pada tanaman yang memberikan manfaat langsung bagi kebutuhan keluarga.

“Jenis tanaman yang dianjurkan antara lain sayuran, buah-buahan, tanaman obat keluarga (TOGA), serta tanaman hias produktif yang dapat menunjang gizi keluarga,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan kebun Aku Hatinya PKK utamanya melibatkan keluarga, khususnya ibu rumah tangga dan kader PKK, dengan dukungan masyarakat sekitar.

“Konsep Aku Hatinya PKK tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga menjadi sarana edukasi, peningkatan ekonomi keluarga, penghijauan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan mandiri pangan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pokja III TP PKK Kota Makassar, Erieka Novianti, menjelaskan bahwa kebun PKK dan Halaman Aku Hatinya PKK memiliki sejumlah indikator yang harus dipenuhi.

Ia menyebutkan, kebun PKK minimal satu kebun di setiap kelurahan, sementara Halaman Aku Hatinya PKK minimal diterapkan di 10 rumah sebagai percontohan.

“Dalam indikatornya minimal terdapat unsur peternakan, perikanan, lumbung hidup, warung hidup, tanaman toga, tanaman keras, tanaman lainnya, serta pemanfaatan teknologi tepat guna,” jelasnya.

Selain itu, ia juga memaparkan indikator dapur B2SA serta integrasi Halaman Aku Hatinya PKK dengan Gerakan SI-HIJAU yang tengah digalakkan.

“Sepuluh rumah yang menjadi percontohan Halaman Aku Hatinya PKK nantinya juga akan menjadi bagian dari pelaksanaan Gerakan SI-HIJAU di lingkungan masyarakat,” ujarnya.

Erieka juga mengingatkan bahwa pelaksanaan bimtek ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi lomba Aku Hatinya PKK di tingkat provinsi bahkan nasional.

“Melalui kegiatan Bimtek ini, TP PKK Kota Makassar berharap kader PKK di tingkat kecamatan hingga kelurahan dapat mengimplementasikan program Aku Hatinya PKK secara lebih optimal di lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, para pengurus TP PKK Kota Makassar juga menyempatkan diri mengunjungi kebun Aku Hatinya PKK di masing-masing kecamatan untuk melihat langsung implementasi program di lapangan.

BUKTI KUAT: SPPT PBB ATAS NAMA FARIDAH AMBO TANG BANTU BONGKAR DUGAAN SERTIFIKAT BODONG LABOLONG

 

Nuansa Terkini Pinrang,– 13 April 2026. Dugaan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 129 atas nama Labolong adalah dokumen palsu atau "bodong" semakin terbukti kuat. 

Hal ini didukung dengan adanya dokumen resmi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tercatat jelas atas nama Farida Ambo Tang.

 

Dokumen pajak tersebut menjadi bukti administrasi negara yang sah bahwa tanah seluas lebih dari 1,5 hektar tersebut secara hukum fiskal adalah milik Ibu Farida, bukan pihak lain.

 

Data Lengkap Objek Pajak

 

Berdasarkan dokumen SPPT PBB tahun 2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang, tercatat data sebagai berikut:

 

- Nama Wajib Pajak: FARIDAH AMBO TANG

- Nomor Objek Pajak (NOP): 73.15.010.008.012-0433.0

- Lokasi Tanah:- Lingkungan: Labili-Bili

- Desa/Kelurahan: Tellumpanua

- Kecamatan: Suppa

- Kabupaten: Pinrang

- Luas Tanah: 15.190 Meter Persegi (Sekitar 1,5 Hektar)

- Kelas Tanah: 086

- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP): Rp 14.000 per meter persegi

- Total Nilai: Rp 212.660.000

- Pajak Terhutang: Rp 212.660 per tahun

 

Bukti Kepemilikan yang Sah

 

Dokumen ini sangat krusial karena menunjukkan bahwa secara administrasi pemerintahan dan perpajakan, bidang tanah tersebut sudah sangat lama dan terus menerus tercatat atas nama Farida Ambo Tang.

 

Hal ini sangat kontras dengan klaim yang ada pada SHM Nomor 129 atas nama Labolong. 

Jika tanah tersebut benar sudah bersertifikat atas nama Labolong, maka seharusnya nama yang tertera pada SPPT PBB juga adalah Labolong, bukan Farida Ambo Tang.

 

Memperkuat Tuduhan Sertifikat Bodong

 

Ketersediaan bukti pajak ini semakin memperkuat dugaan masyarakat bahwa SHM Nomor 129 yang beredar adalah dokumen yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau bahkan palsu.

 

Diduga kuat, sertifikat tersebut diterbitkan secara sepihak, melompati prosedur, dan tidak memperhatikan data kepemilikan yang sudah tercatat jelas dalam administrasi negara, termasuk data perpajakan yang menjadi dasar pendapatan daerah.

 

Sorotan terhadap BPN Pinrang

 

Kasus ini kembali menyoroti kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pinrang yang dinilai tidak teliti. 

Bagaimana bisa sebuah sertifikat diterbitkan di atas tanah yang secara pajak sudah jelas pemiliknya, tanpa ada proses peralihan hak yang sah?

 

Publik menilai bahwa pihak BPN Pinrang seharusnya melakukan pengecekan silang data (cross check) dengan data pajak dan data administrasi desa sebelum menerbitkan sertifikat baru. 

Ketidaksesuaian data antara sertifikat dengan dokumen pajak ini menjadi indikator kuat bahwa ada kesalahan fatal atau upaya penyembunyian fakta yang dilakukan oleh oknum tertentu.

 

"SPPT PBB ini adalah bukti nyata bahwa kami yang menguasai dan memiliki hak atas tanah tersebut sejak dulu. 

Sertifikat atas nama orang lain yang muncul belakangan ini jelas-jelas aneh dan tidak sesuai dengan data negara," tegas pihak Kuasa Hukum Farida Ambo Tang.

 

Saat ini, dokumen asli SPPT PBB tersebut akan dijadikan alat bukti utama dalam upaya pembatalan sertifikat yang diduga bodong tersebut melalui jalur hukum maupun jalur administrasi di tingkat yang lebih tinggi. (Joy/Karca).