Bangun Ekosistem Berkelanjutan, Ketua Dewan Lingkungan Integrasikan Pengolahan Sampah dan Urban Farming

Nuansa Terkini Makassar,– Upaya menghubungkan pengelolaan sampah dengan penguatan ketahanan pangan terus didorong Pemerintah Kota Makassar. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, bersama sejumlah OPD terkait, di Ruang Rapat Kantor Dekranasda Makassar, Rabu (3/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas strategi pengintegrasian hasil pengolahan sampah organik dengan program urban farming yang selama ini berkembang di berbagai wilayah Kota Makassar.

Turut hadir dalam rapat, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Aulia Arsyad, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman bersama Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3 & Peningkatan Kapasitas DLH Kota Makassar, Aswin Harun, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Nirman Nisman, Tim Ahli Pemerintah Kita Makassar, Andi Fadli, Anggota Dewan Lingkungan, Marini Ambo Wellang dan Ardiansyah.

Dalam arahannya, Melinda menegaskan bahwa seluruh kawasan urban farming di Kota Makassar perlu didorong untuk mengoptimalkan pengolahan sampah organik melalui produksi kompos dan budidaya maggot. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem lingkungan yang produktif sekaligus mendukung ketahanan pangan masyarakat.

“Kita ingin sampah organik tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan kembali. Urban farming harus terhubung dengan pengolahan kompos dan maggot agar tercipta siklus yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Ketua Dewan Lingkungan itu juga menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) dan masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan yang dapat bernilai ekonomi. 

Selain itu, setiap wilayah diharapkan mampu mengembangkan komoditas sesuai dengan potensi lokal masing-masing sehingga hasil yang diperoleh lebih optimal dan berkelanjutan.

Untuk memperkuat program tersebut, Dewan Lingkungan Hidup turut mendorong hadirnya penyuluh urban farming di setiap kecamatan sebagai pendamping masyarakat dalam mengembangkan budidaya tanaman, pengolahan kompos, hingga pemanfaatan hasil panen.

Tidak hanya itu, Melinda mengungkapkan rencana penyelenggaraan kegiatan “Market Day” yang akan melibatkan perangkat daerah dan kecamatan se-Kota Makassar sebagai wadah promosi sekaligus pemasaran hasil urban farming masyarakat.

Sementara itu, Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Fadli, menjelaskan bahwa kebijakan Wali Kota Makassar mengarah pada pengintegrasian urban farming, ketahanan pangan, dan pengelolaan lingkungan hidup dalam satu ekosistem yang saling mendukung.

Menurutnya, hasil pengolahan sampah organik yang dihasilkan oleh kecamatan, kelurahan, hingga tingkat RT/RW nantinya dapat diserap untuk mendukung kebutuhan kebun-kebun urban farming yang telah berkembang di Kota Makassar.

“Hasil kompos yang diproduksi masyarakat dapat dimanfaatkan kembali untuk urban farming. Bahkan ke depan berpotensi terhubung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif,” jelasnya.

Ia juga menilai tingginya volume sampah organik di Kota Makassar menjadi peluang besar untuk mendukung pengembangan urban farming apabila dikelola secara terintegrasi dan berbasis potensi wilayah.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Aulia Arsyad, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 15 lokasi urban farming yang telah aktif. Namun masih terdapat sejumlah lokasi yang belum dilengkapi fasilitas pengolahan sampah organik seperti kompos maupun maggot.

Aulia menegaskan bahwa pihaknya selama ini terus mengarahkan kelompok tani agar menanam komoditas yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan kapasitas lahan yang tersedia.

Menutup rapat tersebut, Ketua Dewan Lingkungan berharap tercipta sistem yang mampu menghubungkan pengurangan sampah organik, peningkatan produksi pangan lokal, serta penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

“Harapan kami, model kolaborasi ini dapat diterapkan secara bertahap di seluruh wilayah Kota Makassar, sehingga pengelolaan sampah, urban farming, dan ketahanan pangan dapat berjalan dalam satu ekosistem yang saling mendukung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tutup Melinda.

TP PKK Makassar Gandeng BNN dan Dinsos Edukasi Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba

Nuansa Terkini Makassar,— Tim Penggerak PKK Kota Makassar menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Dinas Sosial Kota Makassar dalam kegiatan Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba (KRISAN) dengan tema “Smart Kader, Strong Family: Bersama KRISAN Wujudkan Generasi Sehat Tanpa Narkoba” yang berlangsung di Auditorium TP PKK Kota Makassar, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Kecamatan se-Kota Makassar, para pengurus, kader PKK hingga sejumpah pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar.

Acara dibuka oleh Sekretaris TP PKK Kota Makassar, Faridah Kadir. Dalam sambutannya, ia menyampaikan keluarga merupakan benteng pertama dan utama dalam melindungi anak-anak dari berbagai pengaruh negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Faridah menuturkan bahwa kader PKK memiliki peran strategis sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Menurutnya, melalui pengetahuan dan pemahaman yang baik, kader dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada keluarga terkait bahaya narkoba.

“Melalui kegiatan KRISAN ini, kami berharap seluruh kader semakin cerdas, peduli, dan mampu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Pencegahan narkoba harus dimulai dari rumah, dari keluarga yang kuat dan harmonis,” ujarnya.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan ini menghadirkan Kepala Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, dr. Iman Firmansyah. Ia memaparkan gambaran umum permasalahan narkoba di Indonesia, termasuk kondisi yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar.

Dalam pemaparannya, dr. Iman mengungkapkan bahwa berdasarkan data klien rehabilitasi, Kota Makassar menjadi daerah dengan jumlah klien rehabilitasi tertinggi di Sulawesi Selatan. Dari total 280 klien rehabilitasi yang tercatat, kelompok usia 18 hingga 25 tahun mendominasi dengan jumlah 113 orang.

“Artinya, generasi muda kita menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Ini menjadi alarm bagi seluruh elemen masyarakat untuk lebih serius melakukan pencegahan sejak dini,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan berbagai jenis narkoba beserta dampak yang ditimbulkan, mulai dari gangguan kesehatan fisik dan mental, menurunnya produktivitas, hingga rusaknya hubungan sosial dan keluarga. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai tahapan rehabilitasi yang dijalankan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, mulai dari asesmen, terapi, konseling, hingga pendampingan pascarehabilitasi.

Selain dari BNN, materi juga disampaikan oleh Kepala UPT Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Dinas Sosial Kota Makassar, Masri. Ia menjelaskan berbagai program rehabilitasi sosial yang telah dilaksanakan melalui UPT RPTC untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan pemulihan.

Masri menegaskan bahwa peran keluarga sangat penting dalam proses pencegahan maupun pemulihan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, perhatian, komunikasi yang baik, dan pengawasan dari keluarga menjadi faktor utama dalam membentuk ketahanan diri anak dan remaja.

“Masalah narkoba bukan hanya masalah individu, tetapi masalah sosial yang menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, kami mengajak seluruh kader TP PKK untuk terus mengedukasi masyarakat, memperkuat fungsi keluarga, serta aktif melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar,” ujarnya.

Menutup kegiatan, Ketua Pokja I TP PKK Kota Makassar, Syahriati Syahrum, menyampaikan apresiasi seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan KRISAN. 

Ia mengatakan upaya menciptakan generasi sehat tanpa narkoba harus dimulai dari keluarga. Menurutnya, jika keluarga mampu menjadi benteng yang kuat, maka perlahan berbagai persoalan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba, dapat ditekan. “Dimulai dari membentengi keluarga, insya Allah lambat laun kita dapat menurunkan berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat,” tutupnya.

DPRD Makassar Desak Penetapan Direksi Definitif PDAM, Antisipasi Dampak El Nin

 

Nuansa Terkini Makassar,– Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati, berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar segera menetapkan direksi definitif Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Kota Makassar.

Menurutnya, keberadaan direksi definitif sangat dibutuhkan untuk memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat berjalan optimal, terutama di tengah ancaman fenomena El Nino yang berpotensi menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah.

Bendahara Fraksi PPP ini menilai, kondisi PDAM yang hingga kini masih dipimpin oleh pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt) dapat menghambat proses pengambilan keputusan strategis yang dibutuhkan perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan.

"PDAM merupakan salah satu perusahaan daerah yang memiliki peran vital dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, diperlukan kepemimpinan yang definitif agar setiap kebijakan strategis dapat diambil secara cepat, tepat, dan terukur," ujar Umiyati, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, status Plt memiliki keterbatasan dalam mengambil sejumlah keputusan penting yang berkaitan dengan pengembangan layanan, investasi infrastruktur, maupun langkah-langkah antisipatif menghadapi potensi krisis air bersih akibat musim kemarau panjang.

Umiyati mengatakan, ancaman El Nino yang diperkirakan berdampak pada berkurangnya debit air baku harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, khususnya manajemen PDAM. Oleh sebab itu, perusahaan daerah tersebut membutuhkan figur pimpinan definitif yang memiliki kewenangan penuh dalam merumuskan dan mengeksekusi program strategis.

"Jangan sampai kondisi kepemimpinan yang belum definitif membuat langkah-langkah antisipasi menjadi lambat. Masyarakat tentu berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga, terutama saat musim kemarau," katanya.

Politisi perempuan PPP ini juga mendorong Pemkot Makassar untuk mempercepat proses seleksi dan penetapan direksi agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang berkepanjangan.

Ia menegaskan bahwa keberadaan direksi definitif tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas operasional perusahaan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan serta memperkuat kinerja perusahaan daerah tersebut.

"Kami berharap proses penetapan direksi dapat segera dituntaskan. Dengan kepemimpinan yang definitif, PDAM akan lebih leluasa menyusun kebijakan dan strategi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghadapi berbagai tantangan ke depan," tegasnya.

Umiyati menambahkan, kebutuhan air bersih merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat yang tidak boleh terganggu. Karena itu, seluruh langkah yang berkaitan dengan penguatan tata kelola dan manajemen PDAM harus menjadi prioritas pemerintah daerah.

"Air bersih adalah kebutuhan utama masyarakat. Maka PDAM harus dipastikan berada dalam kondisi yang kuat, baik dari sisi manajemen maupun pelayanan, agar mampu menjawab kebutuhan warga Kota Makassar," pungkasnya. (*)

Sambut Hari Lingkungan Hidup, Ketua Dewan Lingkungan Pastikan Kesiapan Kecamatan Wajo

Nuansa Terkini Makassar,– Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, memimpin rapat koordinasi bersama Kecamatan Wajo untuk mematangkan kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni mendatang, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan yang merupakan kolaborasi Kecamatan Wajo dan Yayasan Permabudhi tersebut akan diisi dengan aksi pemilahan sampah, penanaman bibit pohon, serta edukasi TEBA sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Melinda menegaskan bahwa setiap kecamatan diberikan keleluasaan menghadirkan inovasi sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Ia mencontohkan keberhasilan Kecamatan Tamalanrea dan Tallo yang telah membentuk bank sampah sektoral untuk mempercepat transaksi dan pengelolaan sampah di tingkat wilayah.

Melinda juga mendukung usulan pemanfaatan kontainer bekas penanganan COVID-19 sebagai waste station atau lokasi transaksi bank sampah sektoral di Kecamatan Wajo. Menurutnya, edukasi pemilahan sampah harus terus diperkuat melalui keterlibatan RT/RW, kader, dan tokoh masyarakat.

Selain itu, ia mendorong setiap sekolah memiliki Bank Sampah Unit (BSU) agar siswa terbiasa memilah dan mengumpulkan sampah dari rumah. Edukasi kepada pelajar juga perlu diperkuat melalui penyuluhan rutin dari Dinas Lingkungan Hidup.

Melinda berharap peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia nanti menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam membangun budaya memilah sampah dari sumbernya.

“Jika pemilahan dilakukan secara konsisten mulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar, maka beban sampah yang masuk ke TPA dapat berkurang secara signifikan,” ujar Melinda.

Sementara itu, Camat Wajo, Ivan Kala'lembang melaporkan bahwa pengumpulan sampah organik di wilayahnya telah mencapai 700 hingga 840 kilogram per minggu. Untuk mendukung pemilahan, seluruh armada pengangkut sampah telah dilengkapi wadah khusus sampah organik.

Kecamatan Wajo juga telah menyiapkan titik pengumpulan sampah plastik setiap radius 200 meter, memusatkan pengelolaan sampah plastik di Malimongan dan sampah organik di Malimongan Tua. Program urban farming pun mulai berjalan di Kelurahan Melayu, Melayu Baru, Melayu Ende, dan Butung.

Turut hadir dalam rapat ini, Anggota Dewan lingkungan, Marini, Ketua Yayasan Permabudhi, Suzanna Loa, para Lurah Se-kecamatan Wajo serta Kepala Sekolah SD Sangir, Abdul Rahim.

Sambut Digitalisasi Bansos, Pemkot Makassar Perkuat Integrasi Data dan Infrastruktur Digital

 

Nuansa Terkini Makassar,-- Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam memastikan integrasi data serta kesiapan infrastruktur digital sebagai langkah strategis menyambut pelaksanaan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya penguatan sistem data, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta persiapan infrastruktur pendukung guna menciptakan sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie menegaskan bahwa akurasi data menjadi fondasi utama dalam keberhasilan transformasi digital sektor bantuan sosial. 

"Data yang terintegrasi dan tervalidasi menjadi faktor penting untuk memastikan proses penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, serta menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ucapnya, Selasa (2/06/2026).

Transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial juga dipandang sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Melalui pemanfaatan teknologi digital, pemerintah dapat memperkuat sistem pengawasan, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam proses pendataan maupun distribusi bantuan.

Menurutnya, digitalisasi Bansos menjadi salah satu kunci menuju sistem kesejahteraan sosial yang lebih adil, inklusif, dan tepat sasaran. 

Kehadiran sistem digital diharapkan mampu menghadirkan tata kelola bantuan sosial yang lebih modern, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Program Piloting Digitalisasi Bansos ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dalam proses penyaluran bantuan sosial, mulai dari tumpang tindih data penerima, ketidaktepatan sasaran, hingga proses administrasi yang masih membutuhkan waktu panjang. 

Dengan memanfaatkan teknologi digital, sistem penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih transparan, akuntabel, efisien, serta memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi masyarakat.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat menghadirkan sistem perlindungan sosial yang semakin kuat, responsif, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)

Sekda Makassar Usulkan Sejumlah Kelurahan Jadi Percontohan Program Kampung Redam

 

Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, mendukung pembentukan Program Kampung Redam dengan memilih kelurahan yang dinilai representatif sebagai lokasi percontohan di Kota Makassar.

Hal tersebut disampaikan Andi Zulkifly saat menerima kunjungan kerja jajaran Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian HAM di Ruang Rapat Sekda Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (2/6).

Hadir Direktur Pelayanan HAM Kementerian HAM Osbin Samosir sebagai pimpinan rombongan dengan agenda koordinasi membahas pelaksanaan program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian atau Kampung Redam.

Sekda Makassar Andi Zulkifly meminta tim dari Kementerian HAM bersama pemerintah daerah segera melakukan asistensi dan pemetaan wilayah yang dinilai layak menjadi lokasi Kampung Redam. 

Menurutnya, dari 153 kelurahan yang ada di Kota Makassar, perlu dipilih kawasan yang memiliki komunitas masyarakat yang kuat, tingkat kemajemukan yang tinggi, serta didukung sarana dan prasarana yang memadai.

“Kami memiliki 153 kelurahan. Silakan dilakukan asistensi untuk menentukan kelurahan mana yang paling cocok dijadikan Kampung Redam. Sebaiknya dipilih wilayah yang masyarakatnya cukup banyak dan memiliki komunitas yang beragam,” kata Sekda Makassar Andi Zulkifly.

Ia menilai kawasan di pusat kota tidak menjadi prioritas karena didominasi aktivitas bisnis. Sebaliknya, kelurahan yang memiliki karakter masyarakat yang majemuk dan interaksi sosial yang tinggi dinilai lebih tepat dijadikan lokasi percontohan.

Andi Zulkifly juga mengusulkan agar dipilih lebih dari satu lokasi, baik wilayah yang memiliki riwayat konflik sosial maupun wilayah yang relatif kondusif. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam melihat efektivitas Program Kampung Redam di berbagai karakter lingkungan masyarakat.

“Bisa dipilih satu wilayah yang pernah memiliki konflik sosial dan satu wilayah yang relatif kondusif. Yang terpenting, masyarakatnya beragam dan memiliki komunitas yang aktif,” ujarnya.

Selain itu, Mantan Camat Ujung Pandang itu menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk keberadaan ruang dialog yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan mediasi, edukasi, dan penguatan harmoni sosial.

Ia menyebut sejumlah wilayah seperti Kelurahan Pampang, Kaluku Bodoa, Tallo, Bontoa, hingga Tamalate dapat menjadi bahan pertimbangan karena memiliki karakter masyarakat yang heterogen serta fasilitas yang cukup mendukung.

“Kalau bisa dipilih kelurahan yang sudah memiliki ruang dialog dan infrastruktur yang memadai. Ini penting untuk mendukung berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk apabila nantinya ada kunjungan dari kementerian,” jelasnya.

Andi Zulkifly menambahkan, koordinasi teknis lebih lanjut akan dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar dan Kantor Wilayah Kementerian HAM untuk menentukan lokasi terbaik sekaligus menyusun struktur pelaksanaan Program Kampung Redam.

Menurut dia, Kota Makassar berkomitmen mendukung penuh program tersebut dan bahkan membuka peluang penambahan jumlah lokasi percontohan yang sebelumnya direncanakan hanya tiga titik.

“Kami siap menindaklanjuti program ini. Nanti akan dibahas lebih lanjut secara teknis bersama Kanwil. Kalau memungkinkan, jumlahnya tidak hanya tiga lokasi, tetapi bisa ditambah sesuai kebutuhan dan kesiapan daerah,” tuturnya.

Diketahui, program Kampung Redam merupakan salah satu inisiatif yang diharapkan mampu memperkuat budaya dialog, meningkatkan toleransi, serta mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat. 

"Jadi kami menilai program tersebut sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan kondusif bagi pembangunan daerah," jelasnya. (*)

Ketua Dewan Lingkungan Hidup Makassar Evaluasi TPA Tamangapa, Pastikan Target 180 Hari On Track

Nuansa Terkini Makassar,— Komitmen memperbaiki sistem pengelolaan sampah terus diperkuat. Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, memimpin rapat koordinasi evaluasi penanganan TPA Tamangapa bersama sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor, di Ruang Rapat DLH Kota Makassar, Selasa (2/6/2026).

Rapat yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar ini merupakan tindak lanjut dari progres penanganan percepatan pengelolaan sampah, khususnya terkait peralihan aktivitas sistem Open Dumping di TPA Tamangapa, Kecamatan Manggala, sekaligus pemenuhan kewajiban pelaporan Sanksi Administrasi selama 180 hari.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Lingkungan Hidup, Melinda Aksa menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan momentum penting untuk mengevaluasi sejauh mana komitmen Kota Makassar dalam mentransformasi sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Ia pun menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu isu prioritas yang membutuhkan komitmen bersama seluruh pihak. Menurutnya, berbagai langkah perbaikan yang telah dilakukan harus terus dikawal agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai jadwal.

“Penanganan TPA Tamangapa tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi lintas sektor, konsistensi dalam pelaksanaan program, serta pengawasan yang berkelanjutan. Evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh langkah yang telah direncanakan berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan sistem pengelolaan sampah di Kota Makassar,” ujar Melinda.

Ia juga menekankan bahwa perubahan pola pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada aspek teknis di TPA, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan serta pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, memaparkan sejumlah capaian dan progres yang telah dilakukan selama masa penanganan 180 hari. 

Berbagai upaya perbaikan terus dijalankan, mulai dari penataan operasional di kawasan TPA, penguatan pengawasan, hingga peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

“DLH terus melakukan langkah-langkah percepatan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun. Setiap progres kami laporkan dan evaluasi secara berkala agar seluruh target yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Makassar dapat terpenuhi dengan baik,” jelas Helmy.

Lebih jauh, dalam sesi diskusi, Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Prof. Batara Surya, memberikan apresiasi terhadap langkah percepatan yang telah dilakukan dalam penanganan TPA Tamangapa. 

Namun demikian, ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan kedisiplinan seluruh pihak yang terlibat agar setiap tahapan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target. 

“Selama progres ini berjalan, semua pihak harus konsisten dan disiplin agar target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi sesuai timeline yang telah ditentukan,” ujar Prof. Batara. 

Menurutnya, keberhasilan transformasi sistem pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh komitmen bersama dalam menjalankan setiap agenda dan rekomendasi secara berkelanjutan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri unsur Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup melalui Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku, 

jajaran perangkat daerah terkait, akademisi, tim ahli, serta unit teknis pengelola persampahan.

Melalui rapat evaluasi tersebut, Ketua Dewan Lingkungan Hidup bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola persampahan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta memastikan proses transformasi pengelolaan TPA Tamangapa berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Polda Sulsel Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Teguhkan Semangat Persatuan dan Nasionalisme

 

Nuansa Terkini Makassar,- Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menggelar Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Mapolda Sulsel, Senin (1/6/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan dipimpin oleh Wakapolda Sulsel, Brigjen Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan, S.I.K., S.H., M.Hum., serta dihadiri oleh para Pejabat Utama Polda Sulsel, personel gabungan, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Polda Sulsel.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud penghormatan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, sekaligus untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh personel dalam mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Rangkaian upacara diisi dengan pembacaan teks Pancasila serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi landasan konstitusional bangsa Indonesia.

Dalam amanatnya, Wakapolda Sulsel menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momentum refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Pancasila merupakan “jangkar moral” bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik yang terus berkembang.

Sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Nilai musyawarah dan mufakat yang terkandung dalam Pancasila juga dinilai sebagai instrumen diplomasi yang efektif dalam menjembatani perbedaan serta menyelesaikan konflik di tingkat global.

Mengakhiri amanatnya, Wakapolda Sulsel mengajak seluruh peserta upacara untuk terus memperkuat komitmen kebangsaan serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel Polda Sulsel dapat semakin menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

DPRD Makassar Gelar Pengawasan di Panakkukang, Hj Umiyati Angkat Isu Geng Motor dan Ketahanan Pangan

Nuansa Terkini Makassar,– Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati menggelar kegiatan pengawasan pemerintahan daerah bersama Kecamatan Panakkukang di Hotel Grand Imawan, Jalan Pengayoman, Senin (25/5/2026) malam.

Kegiatan tersebut dihadiri Lurah Karuwisi Utara, Nurul Muchlisa selaku narasumber, tokoh masyarakat Suwanto Dg Buang, serta puluhan warga yang antusias mengikuti jalannya diskusi.

Dalam sambutannya, Hj Umiyati menekankan pentingnya fungsi pengawasan sebagai bagian dari upaya memastikan program pemerintah berjalan efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurut legislator PPP itu, pengawasan bukan hanya menjadi tugas DPRD, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masing-masing.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin mendengar langsung kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Pengawasan harus melibatkan semua pihak agar setiap program pemerintah berjalan sesuai harapan dan mampu menjawab kebutuhan warga," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, pembahasan difokuskan pada pengembangan urban farming serta maraknya aktivitas geng motor yang belakangan kembali meresahkan masyarakat.

Umiyati menjelaskan, urban farming atau pertanian perkotaan merupakan salah satu program yang perlu terus didorong karena memiliki banyak manfaat, mulai dari meningkatkan ketahanan pangan keluarga hingga membantu menjaga kelestarian lingkungan.

Ia mengajak masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan yang tersedia untuk menanam berbagai jenis sayuran maupun tanaman produktif lainnya.

"Urban farming bukan hanya soal bercocok tanam, tetapi juga menjadi upaya membangun kemandirian pangan keluarga. Selain itu, lingkungan menjadi lebih hijau, sehat, dan produktif," katanya.

Selain membahas ketahanan pangan, Umiyati juga menyoroti maraknya aksi geng motor yang menimbulkan keresahan di sejumlah wilayah, termasuk di Kecamatan Panakkukang.

Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat hingga para orang tua.

"Kita semua memiliki tanggung jawab menjaga generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam aktivitas yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pengawasan keluarga dan lingkungan harus diperkuat," tegasnya.

Sementara itu, Lurah Karuwisi Utara, Nurul Muchlisa, menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Ia mengapresiasi pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dinilai mampu menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun persoalan yang terjadi di wilayahnya.

Tokoh masyarakat, Suwanto Dg Buang, juga berharap kegiatan serupa terus dilakukan agar komunikasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab. Warga menyampaikan berbagai masukan terkait keamanan lingkungan, pembinaan generasi muda, hingga dukungan terhadap program urban farming yang dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kegiatan pengawasan tersebut, Hj Umiyati berharap lahir berbagai solusi konkret untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang aman, produktif, dan berkelanjutan di Kecamatan Panakkukang. (*).

Partai Gerindra Makassar Tebar Hewan Kurban untuk Warga di Momentum Iduladha 2026

 

Nuansa Terkini Makassar,- DPC Gerindra Makassar menyambut Iduladha dengan menyalurkan hewan kurban. Penyembelihan berlangsung di Sekretariat Gerindra, Jalan Raya Pendidikan, Jumat (29/5/2026).

Turut hadir menyaksikan penyembelihan, Sekretaris Gerindra Makassar, Kasrudi bersama Ketua Harian, Puspito Hargono.

Kasrudi menjelaskan bahwa penyembelihan hewan kurban sudah menjadi agenda tahunan. Tidak hanya digelar di Kantor DPC, namun juga dilakukan di beberapa kecamatan di Makassar.

"Tapi untuk hari ini, kami sembelihnya di kantor DPC Partai Gerindra Kota Makassar," ujarnya.

Nantinya, kata Anggota DPRD Makassar itu, simpatisan, kader, hingga masyarakat umum sekitar akan menjadi penerima manfaat.

"Kami juga akan berikan kepada warga-warga yang membutuhkan atau warga yang ada di sekitar kantor ini," katanya.

Bagi Gerindra Makassar, lanjut dia, Iduladha menjadi momentum saling berbagi. Hal itu pun telah dilakukan setiap tahunnya.

"Karena ini yang kami lakukan hampir tiap tahun, setiap hari perayaan Iduladha," tutup Kasrudi. (*)

Pemkot Makassar Matangkan RKPD 2027, Fokus Layanan Dasar Masyarakat

 

Nuansa Terkini Makassar,- Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, memimpin rapat koordinasi pembahasan finalisasi belanja dan pendapatan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2027 di Ruang Rapat Sekda Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (26/5).

Rapat tersebut dihadiri jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), para kepala bidang, serta staf terkait.

Sekda Makassar Andi Zulkifly menegaskan rancangan akhir RKPD 2027 telah memasuki tahap final sehingga seluruh struktur belanja dan pendapatan daerah harus disusun secara seimbang dan terukur.

“RKPD ini sudah masuk pada tahap rancangan akhir sehingga semua angka harus seimbang. Struktur dan postur belanja APBD 2027 harus sudah tergambar dengan jelas sebelum disampaikan kepada Wali Kota Makassar,” ujar Sekda Makassar, Andi Zulkifly.

Sekda Zulkifly menegaskan seluruh usulan program, mulai dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), pokok pikiran DPRD (pokir), hingga program prioritas kepala daerah, harus terakomodasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Semua usulan, baik hasil Musrenbang, pokir, maupun program prioritas daerah harus sudah masuk dalam SIPD agar sinkronisasi program dan penganggaran bisa berjalan maksimal,” paparnya.

Andi Zulkifly juga meminta Bapenda memastikan kemampuan pendapatan daerah sesuai dengan kebutuhan belanja, sementara BPKAD diminta mencermati kemampuan fiskal daerah secara menyeluruh.

“Saya berharap semua angka dicek kembali, baik dari sisi hibah, pendapatan, maupun program prioritas, sehingga finalisasi RKPD ini benar-benar matang sebelum dilaporkan kepada Wali Kota,” pungkasnya. (*)

Pemkot Makassar Matangkan RKPD 2027, Fokus Layanan Dasar Masyarakat

 

Nuansa Terkini Makassar,- Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, memimpin rapat koordinasi pembahasan finalisasi belanja dan pendapatan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2027 di Ruang Rapat Sekda Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (26/5).

Rapat tersebut dihadiri jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), para kepala bidang, serta staf terkait.

Sekda Makassar Andi Zulkifly menegaskan rancangan akhir RKPD 2027 telah memasuki tahap final sehingga seluruh struktur belanja dan pendapatan daerah harus disusun secara seimbang dan terukur.

“RKPD ini sudah masuk pada tahap rancangan akhir sehingga semua angka harus seimbang. Struktur dan postur belanja APBD 2027 harus sudah tergambar dengan jelas sebelum disampaikan kepada Wali Kota Makassar,” ujar Sekda Makassar, Andi Zulkifly.

Sekda Zulkifly menegaskan seluruh usulan program, mulai dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), pokok pikiran DPRD (pokir), hingga program prioritas kepala daerah, harus terakomodasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Semua usulan, baik hasil Musrenbang, pokir, maupun program prioritas daerah harus sudah masuk dalam SIPD agar sinkronisasi program dan penganggaran bisa berjalan maksimal,” paparnya.

Andi Zulkifly juga meminta Bapenda memastikan kemampuan pendapatan daerah sesuai dengan kebutuhan belanja, sementara BPKAD diminta mencermati kemampuan fiskal daerah secara menyeluruh.

“Saya berharap semua angka dicek kembali, baik dari sisi hibah, pendapatan, maupun program prioritas, sehingga finalisasi RKPD ini benar-benar matang sebelum dilaporkan kepada Wali Kota,” pungkasnya. (*).

Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar Serap Aspirasi Warga Tallo, Air Bersih hingga Lampu Jalan Jadi Sorotan

Nuansa Terkini Makassar, - Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Yulianto Badwi menemui konstituennya melalui agenda reses ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2025/2026.

Kegiatan kali ini digelar di Jalan Petta Ponggawa, RT 3 RW 4, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Jumat (22/5/2026).

Reses menjadi momentum bagi Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar itu untuk menemui warga di daerah pemilihannya yang mencakup Kecamatan Tallo, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, dan Kepulauan Sangkarrang.

Selain menemui mereka, Yulianto juga mendengarkan aspirasi para konstituen mengenai berbagai masalah. Selanjutnya akan diteruskan kepada OPD lingkup pemerintah kota Makassar terkait.

Pada reses kali ini, dia menyerap aspirasi warga mulai dari air bersih, sampah, drainase, hingga lampu jalan. Masalah ini paling banyak dikeluhkan juga di titik sebelumnya.

"Jadi, keluhan secara umum masyarakat hampir sama. Pertama,.di wilayah pesisir utara kota itu, kebutuhan dasar air bersih. Kedua, terkait penanganan sampah, terkhususnya juga kekurangan armada sampah di wilayah," jelasnya.

"Secara umum hampir sama, ada juga drainase, lampu jalan, dan lain-lain sebagainya, kurang lebih seperti itu," lanjut Yulianto.

Kepada warga, dia menegaskan memberikan perhatian khusus kepada semua masalah yang ada di daerah pemilihannya. 

Seperti misalnya sampah, menurutnya, kampanye pemilahan sampah tidak berhenti dilakukan. Dia meminta kesdara warga untuk memilah antara sampah organik (basah) dan anorganik (kering) untuk didaur ulang.

"Pelan-pelan ini sudah digalakkan terkait pemilahan sampah organik dan non-organik, bank sampah, dan lain-lain," ucap Anggota Komisi C Bidang Pembangunan tersebut.

Selain itu, armada sampah juga perlu ditambah. Sehingga, penanganannya bisa maksimal.

Dia juga menyebut masalah seperti lampu jalan menjadi penting untuk ditindaklanjuti. Sebab, sudah banyak permintaan warga untuk penambahan atau diganti dengan yang baru. 

Di tengah maraknya kasus kriminalitas di Makassar, lampu jalan juga harus dipasang agar tidak ada pelaku yang memanfaatkan gelapnya jalan untuk berbuat kejahatan.

"Memang rata-rata ada yang minta penambahan titik, ada yang minta diganti lampunya," jelasnya.

Terakhir, Yulianto terus mengawal masalah air bersih. Di Utara Makassar, cakupan air bersih masih minim sehingga warga harus rela beli air untuk keperluan sehari-hari.

"Kami tidak henti-hentinya menyuarakan itu terkait penanganan air bersih. Bahkan kami sudah berapa kali, teman-teman komisi yang terkait, memanggil langsung pihak PDAM dan OPD yang terkait," tutupnya. (*).