Buka Pelatihan Manajemen Staf Jajaran Sat Brimob Polda Sulsel, Ini Pesan Kabag Ops Sat Brimob

 

Nuansa Terkini Makassar, – Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan menggelar pelatihan Manajemen Staf Tahun Anggaran 2026 jajaran Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan di Aula Pelopor Mako Sat Brimob Polda Sulsel, Senin ( 20 April 2026)

Pelatihan yang dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 20 hingga 23 April 2026 ini dibuka secara resmi oleh Dansat Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Muhammad Ridwan, S.I.K., M.H yang diwakili oleh Kabag Ops Satbrimob Polda Sulsel Akbp Nur Ichsan, S.Sos., M.Si..

Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan personel dari masing-masing staf fungsi dan Den Gegana serta Batalyon Pelopor jajaran Sat Brimob Polda Sulsel bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personel khususnya di bidang administrasi  dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional di lingkungan Sat Brimob Polda Sulsel.

Dalam sambutannya, Akbp Nur Ichsan, S.Sos.,M.Si menyampaikan bahwa pelatihan manajemen staf merupakan bagian penting dalam membangun sistem kerja yang efektif, terstruktur, dan responsif terhadap dinamika tugas di lapangan. 

“Keberhasilan suatu operasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan di lapangan, tetapi juga oleh perencanaan dan pengelolaan staf yang baik,” ujar Nur Ichsan.

“Pelatihan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan administrasi personel, sehingga setiap tugas yang dilaksanakan dapat berjalan secara optimal, terukur, dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku,” sambungnya.

Lebih lanjut, mantan Danyon C Pelopor ini mengingatkan kepada seluruh peserta agar mengikuti pelatihan dengan serius dan penuh tanggung jawab, serta mampu mengimplementasikan  ilmu yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“ Melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan profesional dalam mendukung tugas-tugas kepolisian, khususnya di lingkungan Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan,” tandas Kabag Ops.

Dengan kegiatan pelatihan ini, Sat Brimob Polda Sulsel terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas personel guna menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan secara maksimal.

Diseminasi Pengawasan PBJT Jasa Perhotelan Digelar di Makassar, Perkuat Kepatuhan Pajak Daerah

 

Nuansa Terkini Makassar,- Pemerintah daerah menggelar kegiatan diseminasi pengawasan dan penindakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor jasa perhotelan pada Senin (20/4/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan para pelaku usaha perhotelan terhadap kewajiban perpajakan daerah, khususnya terkait PBJT. Selain itu, diseminasi ini juga menjadi sarana sosialisasi terkait mekanisme pengawasan serta langkah penindakan yang akan diterapkan oleh pemerintah.

Dalam kegiatan tersebut, peserta yang terdiri dari pengelola hotel dan pemangku kepentingan lainnya mendapatkan pemaparan mengenai regulasi terbaru, tata cara pelaporan pajak, hingga sanksi administratif bagi pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

Pihak penyelenggara menegaskan bahwa sektor perhotelan merupakan salah satu kontributor penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan pengelolaan pajak berjalan optimal dan transparan.

Selain sesi pemaparan, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi interaktif, memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dalam implementasi kewajiban pajak.

Melalui kegiatan diseminasi ini, diharapkan tercipta kesadaran kolektif dalam mendukung penguatan sistem perpajakan daerah, serta mendorong terciptanya tata kelola pajak yang lebih tertib, adil, dan akuntabel di sektor jasa perhotelan. (***).

Dirreskrimsus–Kasubdit Tipidkor Polda Sulsel Meriahkan Kemala Run 2026 di Bali

 

Nuansa Terkini Makassar, — Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) bersama Kasubdit Tipidkor turut ambil bagian dalam ajang yang digelar di , Minggu (19/4/2026).

Keduanya tampak berbaur bersama ribuan peserta lain yang berasal dari internal Polri maupun masyarakat umum dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kebugaran fisik sekaligus memperkuat soliditas antaranggota kepolisian.

Ajang Kemala Run 2026 mencatat partisipasi sekitar 11.000 pelari, menjadikannya salah satu event lari terbesar tahun ini. Kegiatan ini mengusung konsep sport tourism dengan tema “Charity for Indonesia”, yang memadukan olahraga, pariwisata, serta aksi sosial kemanusiaan.

Peserta mengikuti tiga kategori lomba, yakni Half Marathon, 10K, dan 5K, dengan waktu start sejak pukul 05.00 WITA. Rute yang disiapkan menyuguhkan panorama khas , memberikan pengalaman berlari yang tidak hanya kompetitif tetapi juga rekreatif.

Untuk menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan, pengamanan dilakukan secara terpadu oleh bersama , dengan melibatkan sekitar 1.300 personel gabungan.

Partisipasi pejabat Polda Sulsel dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen menjaga kesehatan fisik di tengah padatnya tugas penegakan hukum. Selain itu, momentum ini juga dimanfaatkan untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan sinergi internal Polri lintas satuan dan wilayah. (***).

Dekatkan Layanan ke Masyarakat, Tim Lontara+ Ramaikan CFD Makassar

 

Nuansa Terkini Makassar,- Tim Lontara+ dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar kembali meramaikan kegiatan Car Free Day (CFD) yang berlangsung di kawasan Sudirman, Makassar. Minggu, (19/4/2026). 

Di tengah ramainya aktivitas warga yang berolahraga dan bersantai, tim Lontara+ hadir dengan semangat menyapa dan mengedukasi pengunjung.

Sosialisasi yang dilakukan mencakup berbagai hal, mulai dari cara mengunduh aplikasi, proses registrasi, hingga penjelasan fitur-fitur unggulan yang tersedia di dalamnya. Tim juga memberikan contoh langsung bagaimana aplikasi ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain memberikan penjelasan, tim Lontara+ juga turut mendampingi pengunjung yang ingin langsung mencoba aplikasi tersebut. Pendekatan ini membuat masyarakat lebih mudah memahami fungsi serta manfaat dari Lontara+.

Antusiasme pengunjung CFD pun terlihat sangat tinggi. Banyak warga yang langsung mengunduh aplikasi Lontara+ di tempat setelah mendapatkan penjelasan dari tim.

Tidak hanya itu, untuk menambah semarak kegiatan, tim Lontara+ juga membagikan berbagai merchandise menarik kepada pengunjung, seperti baju dan topi.

Tidak sedikit pula pengunjung yang telah lebih dulu menggunakan aplikasi tersebut dan merasakan manfaatnya. Mereka menyampaikan apresiasi atas kemudahan yang diberikan oleh layanan ini.

“Terima kasih ya dengan kehadiran Lontara+, karena saya sudah merasakan langsung manfaatnya,” ujar salah satu pengunjung CFD.

Kepala Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Makassar, Abdullah, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan literasi digital masyarakat.

Menurutnya, ruang publik seperti CFD menjadi tempat yang efektif untuk menjangkau lebih banyak warga dari berbagai kalangan secara langsung.

“Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya tahu, tapi juga paham dan bisa memanfaatkan Lontara+ dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya

Melalui kegiatan ini, Diskominfo Makassar berharap Lontara+ semakin dikenal luas dan menjadi solusi utama dalam mengakses layanan publik, sekaligus mendukung terwujudnya Makassar sebagai kota cerdas berbasis digital.

Halalbihalal KEMAWA–Pemkab Wajo Pererat Silaturahmi, Dorong Sinergi Menuju Wajo Maradekaya

 

Nuansa Terkini Makassar,- bersama Pemerintah Kabupaten Wajo menggelar kegiatan halalbihalal dengan tema “Menyatukan Hati, Menguatkan Persaudaraan dan Membangun Solidaritas serta Sinergitas Menuju Wajo Maradekaya”. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Claro Makassar pada Sabtu (18/4/2026).

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya , , anggota DPR RI dan DPRD, tokoh masyarakat, serta diaspora Wajo dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Jufri Rahman menekankan bahwa halalbihalal bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan, melainkan momentum strategis untuk mempererat kembali hubungan sosial dan memperkuat kebersamaan. Ia menyebut, silaturahmi yang terjalin dapat menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Sementara itu, Bupati Wajo Andi Rosman menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk diaspora Wajo, sebagai kekuatan utama dalam mendorong kemajuan daerah. Ia berharap nilai-nilai kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan ini dapat diwujudkan dalam aksi nyata.

Kegiatan ini juga dihadiri yang menyampaikan dukungan terhadap peran media dalam memperkuat solidaritas serta menyebarkan informasi yang konstruktif kepada masyarakat.

Suasana halalbihalal berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan kuatnya ikatan emosional masyarakat Wajo, baik di kampung halaman maupun di perantauan. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menjaga persatuan dan memperkuat kolaborasi menuju Wajo yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing. (Ln) 

Camat Panakkukang Tanam 1.000 Pohon di Pampang, Perkuat Mitigasi Iklim

Nuansa Terkini Makassar,– Camat Panakkukang, Syahril didampingi Lurah Pampang Andi Quandy Ayatullah melakukan penanaman pohon di wilayah RW 08, Kelurahan Pampang, Sabtu (18/4/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk menegaskan komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim di wilayah Panakkukang.

Dalam kesempatan tersebut, Syahril

menyampaikan, penanaman pohon bukan hanya sekadar kegiatan simbolis, tetapi merupakan langkah nyata untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah degradasi lingkungan, serta memastikan kualitas hidup masyarakat di masa depan.

“Ini adalah aksi nyata yang dilakukan masyarakat Pampang. Gerakan ini diinisiasi oleh Lurah Pampang sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap lingkungan,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pohon yang ditanam hari ini bukan hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.

“Pohon yang kita tanam hari ini adalah warisan untuk anak-anak kita. Ini akan sangat berguna bagi kehidupan mereka ke depan,” tambahnya.

Mantan Kabag Humas dan Protokol DPRD Makassar ini juga mengapresiasi partisipasi aktif warga serta inisiatif pemerintah kelurahan dalam mendorong gerakan penghijauan di wilayah Kelurahan Pampang

Sementara itu, Lurah Pampang Andi Quandy Ayatullah mengungkapkan bahwa total pohon yang ditanam mencapai 1.000 pohon, terdiri dari berbagai jenis seperti mahoni, jati, dan ketapang.

“Pemilihan lokasi di RW 08 ini bukan tanpa alasan. Di wilayah ini sebelumnya pernah terjadi angin puting beliung, sehingga kami menilai penting untuk melakukan penghijauan sebagai langkah mitigasi bencana,” jelas pria yang akrab disapa Andi Iyo.

Andi Iyo berharap, dengan adanya penanaman pohon ini, lingkungan di RW 08 menjadi lebih hijau, sejuk, dan mampu mengurangi risiko bencana alam di masa mendatang.

Pelaksanaan penanaman pohon ini juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat kecamatan dan kelurahan, organisasi masyarakat, hingga para tokoh masyarakat yang dengan penuh antusias mendukung gerakan penghijauan, sebagai wujud gotong royong dalam menjaga kelestarian lingkungan. (*).

Pemkot Makassar Matangkan Piloting Digitalisasi Bansos, Fokus Edukasi Warga

 

Nuansa Terkini Makassar,— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Tim Perwakilan Koordinator Wilayah 4 Komite Percepatan Transformasi Digital Daerah (KPTPD) di ruang Rapat Sekda, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (16/4)

Agendanya, mematangkan persiapan pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Kota Makassar. Sejumlah tahapan telah dilalui, termasuk pembahasan lintas instansi hingga penerbitan surat keputusan (SK) tim pelaksana pembentukan agen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan progres persiapan saat ini telah mencapai sekitar 70 persen, termasuk proses perekrutan agen yang akan menjadi ujung tombak di lapangan.

“Sudah dibahas dalam beberapa pertemuan, dan terakhir kita sudah menyiapkan SK tim. Perekrutan juga sudah sekitar 70 persen,” ujar Andi Zulkifly.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar mengakui, salah satu tantangan utama dalam digitalisasi bansos adalah rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya pada kelompok ekonomi menengah ke bawah.

“Tantangan digitalisasi ini adalah masih banyak masyarakat yang belum melek teknologi, terutama di desil bawah. Semakin rendah desilnya, semakin rendah pula pemahaman digitalisasinya,” ungkapnya.

Untuk itu, Pemkot Makassar menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Peran agen di lapangan dinilai strategis dalam membantu proses pendaftaran sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan digital.

“Kita ingin edukasi warga dimulai dari sini, termasuk penggunaan IKD. Agen ini nanti bisa membantu masyarakat mendaftar sekaligus memberikan pemahaman terkait digitalisasi,” jelasnya.

Mantan Camat Ujung Pandang itu menambahkan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan literasi digital masyarakat. Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, penguasaan teknologi menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.

“Kominfo punya tugas bagaimana masyarakat bisa melek teknologi dan digitalisasi. Bagi Pemkot, teknologi itu sudah menjadi hal yang wajib,” tegasnya.

Andi Zulkifly juga menyatakan dukungannya terhadap skema perekrutan agen dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), karena dinilai lebih mudah dikontrol dan memiliki jalur koordinasi yang jelas.

“Saya setuju agen dari ASN dan PPPK, karena bisa dikontrol dan ada jalur koordinasinya,” katanya.

Selain itu, ia mengingatkan potensi risiko penyalahgunaan data kependudukan, termasuk oleh praktik pinjaman online ilegal, yang dapat berdampak pada validitas data penerima bansos.

“Kita juga harus waspada terhadap bahaya pinjol yang bisa mengacaukan data bantuan. Karena itu, perlu ada edukasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan data kependudukan,” ujarnya.

Pemkot Makassar, lanjutnya, akan menindaklanjuti hasil audiensi dengan  dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna menyukseskan pelaksanaan piloting digitalisasi bansos.

“OPD siap membantu dan kita akan tindak lanjuti agar piloting ini bisa berjalan sukses,” tutup Andi Zulkifly.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar, Andi Bukti, menyampaikan saat ini pihaknya telah memasuki tahap pemilihan agen yang sebagian besar berasal dari ASN dan PPPK lingkup Pemkot Makassar.

Ia menyebutkan, hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menghasilkan sekitar 6.000 calon agen yang telah diverifikasi. Dalam proses rekrutmen, pihaknya juga memprioritaskan usia di bawah 40 tahun untuk mendukung mobilitas di lapangan.

“SK saat ini hampir selesai dan sementara berproses di bagian hukum. Selain tim Pemkot, kami juga menyiapkan tim internal Dinsos,” kata Andi Bukti.

Dari sisi kesiapan digital, sekitar 2.000 agen telah memiliki IKD, sementara sekitar 4.000 lainnya masih dalam proses. Dinsos Makassar juga menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mempercepat aktivasi IKD bagi para agen.

Selain itu, para agen akan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang didukung oleh Bank Indonesia, baik dari sisi fasilitas maupun konsumsi.

Dalam skema pelaksanaan, satu agen direncanakan akan melayani sekitar 170 warga, sehingga diharapkan proses pendataan dan pendaftaran bansos dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Perwakilan Koordinator Wilayah 4 KPTPD, Tri Wahyuni, menjelaskan bahwa digitalisasi bansos dilatarbelakangi oleh masih rendahnya efisiensi serta ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Program yang menjadi fokus meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako yang saat ini dikelola oleh Kementerian Sosial.

“Digitalisasi ini bertujuan memastikan bantuan sosial tepat sasaran, sekaligus meminimalkan kesalahan inklusi maupun eksklusi yang selama ini masih sering terjadi,” ujar Tri Wahyuni.

Ia menyebutkan, Pemkot Makassar telah melakukan sejumlah persiapan, mulai dari pendataan agen hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat dan petugas. Melalui sistem ini, masyarakat nantinya dapat mendaftarkan diri secara mandiri maupun melalui agen untuk menjadi calon penerima manfaat.

“Melalui digitalisasi ini, masyarakat bisa mendaftar sendiri atau melalui agen. Prosesnya lebih transparan karena terintegrasi dengan berbagai data, seperti kepemilikan aset, status kepesertaan BPJS, hingga kepemilikan kendaraan,” jelasnya.

Sistem tersebut juga terhubung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga hasil verifikasi dapat diketahui langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, warga dapat mengetahui apakah mereka layak menerima bantuan atau tidak.

Tri Wahyuni menambahkan, selama ini masih ditemukan kasus warga yang layak namun belum menerima bantuan, serta sebaliknya, warga yang tidak layak justru terdaftar sebagai penerima. Melalui platform digital ini, diharapkan proses pendaftaran menjadi lebih sederhana tanpa tahapan panjang.

“Ke depan, masyarakat cukup mengakses portal perlindungan sosial untuk mendaftar. Hasilnya akan terlihat secara terbuka setelah melalui proses penyaringan data,” katanya.

Meski demikian, hasil pendaftaran tetap akan menjadi rujukan bagi Kementerian Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi lanjutan, termasuk penyesuaian dengan kuota dan anggaran yang tersedia. Penyaluran bansos juga tetap mengedepankan prioritas bagi masyarakat pada desil 1 hingga 4 untuk PKH dan desil 1 hingga 5 untuk program sembako. (*)

TP PKK Makassar Sosialisasikan Gerakan Gemar Membaca 15 Menit Sehari

 

Nuansa Terkini Makassar, – Tim Penggerak (TP) PKK Kota Makassar menggelar sosialisasi peningkatan budaya literasi bertajuk Gerakan Gemar Membaca 15 Menit Sehari di Auditorium Gedung PKK Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan tersebut merupakan program kerja Pokja II TP PKK Kota Makassar yang membidangi pendidikan dan keterampilan. Sosialisasi ini diikuti oleh para Ketua dan pengurus TP PKK kecamatan, serta menghadirkan narasumber dari Dinas Perpustakaan dan Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Sekretaris TP PKK Kota Makassar, Faridah Kadir, yang mewakili Ketua TP PKK Kota Makassar, dalam sambutannya menekankan pentingnya membangun kebiasaan membaca sejak dini di lingkungan keluarga, mengingat literasi merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

“Kebiasaan membaca bukan hanya memperluas wawasan tetapi juga membentuk pola pikir yang kritis, kreatif, dan berdaya saing. Gerakan sederhana seperti membaca 15 menit setiap hari jika dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar,” ujarnya.

Faridah juga menyoroti tantangan yang dihadapi saat ini, di mana anak-anak lebih banyak menggunakan gawai dibandingkan membaca buku.

“Sekarang anak-anak lebih sering menggunakan handphone sehingga buku jarang disentuh. Karena itu kita perlu menghadirkan berbagai inovasi dan daya tarik agar anak-anak kembali tertarik untuk membaca,” katanya.

Ia menambahkan, melalui Pokja II PKK yang berfokus pada bidang pendidikan dan keterampilan, PKK memiliki peran strategis dalam menumbuhkan budaya literasi yang dimulai dari lingkungan keluarga.

“Melalui kegiatan ini, TP PKK Kota Makassar berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi sebagai fondasi dalam membangun kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa para ibu harus menjadi teladan atau role model bagi anak-anak dalam membangun kebiasaan membaca.

“Jika orang tua ikut membaca, maka anak-anak akan melihat bahwa membaca adalah aktivitas yang menyenangkan, bukan sekadar kewajiban,” ujarnya.

Ia berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, seluruh ketua TP PKK kecamatan dan kelurahan dapat menjadi motor penggerak dalam mengimplementasikan gerakan membaca 15 menit sehari di wilayah masing-masing.

Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Puspasari, hadir sebagai narasumber yang membawakan materi tentang kemampuan membaca sebagai pintu masuk berliterasi.

Ia menyampaikan bahwa salah satu tantangan besar saat ini adalah meningkatnya penggunaan gawai yang seringkali mengalihkan perhatian masyarakat dari kegiatan membaca.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Perpustakaan Kota Makassar menghadirkan berbagai inovasi, salah satunya melalui layanan perpustakaan digital berbasis perangkat mobile atau e-mobile library.

“Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses, meminjam, dan membaca koleksi digital perpustakaan secara penuh di mana saja melalui perangkat gadget,” ujarnya.

Lanjutnya, aplikasi perpustakaan digital tersebut dapat diunduh melalui perangkat berbasis Android, IOS maupun desktop dengan sistem pengelolaan koleksi menggunakan teknologi Digital Right Management (DRM).

Puspasari juga menambahkan bahwa kader PKK memiliki peran penting sebagai penggerak literasi di tengah masyarakat, terutama dalam mengajak keluarga memanfaatkan fasilitas perpustakaan digital yang tersedia.

Senada dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, Noptiadi, turut membawakan materi terkait Gerakan Gemar Membaca 15 Menit Sehari.

“Keberhasilan gerakan literasi sangat dipengaruhi oleh tiga pilar utama ekosistem literasi, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat yang saling mendukung,” ujarnua.

Dalam hal ini, Ia menilai PKK memiliki peran strategis karena mampu menjangkau unit terkecil masyarakat yaitu keluarga melalui jaringan dasawisma.

“Melalui gerakan ini PKK dapat mendorong keluarga membiasakan membaca, membentuk komunitas literasi di lingkungan, serta memberikan edukasi parenting literasi agar membaca menjadi bagian dari gaya hidup keluarga,” ujarnyq.

Ia juga memaparkan berbagai strategi yang dapat dilakukan, seperti edukasi oleh Pokja II mengenai stimulasi kognitif anak, pemanfaatan Taman Bacaan Masyarakat, optimalisasi dasawisma untuk pertukaran buku dan kebiasaan membaca 15 menit sehari.

“Selain itu, dapat pula dilakukan penyediaan pojok baca di posyandu atau balai desa, serta mendorong para ibu untuk menjadi teladan membaca bagi anak-anak di rumah,” tekanny.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan gerakan gemar membaca dapat tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat sehingga melahirkan generasi Makassar yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

DPRD Makassar Dorong Warga Aktif Laporkan Kendala Layanan di Kecamatan Mariso

Nuansa Terkini Makassar,– Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan menggelar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama Kecamatan Mariso, di Hotel Almadera, Jumat (17/4/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Sekretaris Camat (Sekcam) Mariso serta Makmur sebagai akademisi, dengan melibatkan masyarakat setempat untuk menyerap aspirasi dan membahas berbagai persoalan layanan pemerintahan.

Dalam sambutannya, Irwan Hasan menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menilai, pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain itu, Irwan juga menyoroti persoalan pengelolaan persampahan yang hingga kini masih menjadi tantangan di Kota Makassar. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan serta berperan aktif dalam mengurangi volume sampah.

“Persoalan sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran bersama. Mulai dari rumah tangga, kita harus bisa memilah dan mengelola sampah dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Sekcam Mariso mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelayanan pemerintahan.

“Mungkin ada kendala bapak/ibu yang dihadapi selama ini, kami mohon diinformasikan. Kenapa? Karena kami pihak kecamatan kadang memiliki keterbatasan akses untuk mengetahui langsung kondisi di masyarakat,” ungkapnya.

Ia mengakui, ada sejumlah permasalahan yang sudah diketahui pihak kecamatan, namun tidak sedikit pula yang belum terjangkau.

“Ada permasalahan yang kami ketahui, ada juga yang tidak kami ketahui. Karena itu, kami sangat membutuhkan informasi dari masyarakat,” tambahnya.

Sekcam juga mendorong warga untuk memanfaatkan aplikasi Lontara sebagai sarana penyampaian aspirasi maupun laporan.

“Kalau memang ada usulan, bisa juga disampaikan melalui aplikasi Lontara. Bilamana yang menjadi kewenangan kecamatan, tolong kami diinformasikan apabila ada kendala, baik terkait layanan di kelurahan maupun di kecamatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia turut menyampaikan program Wali Kota Makassar terkait kebersihan lingkungan. Saat ini, Kota Makassar tengah menghadapi kondisi darurat sampah sehingga diperlukan langkah cepat dan kolaboratif.

“Untuk saat ini Makassar masuk darurat sampah. Maka dari itu, kami diinstruksikan untuk memberikan informasi kepada seluruh RT, RW, dan perangkat kelurahan agar disosialisasikan terkait pengelolaan sampah,” tuturnya.

Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memiliki manfaat ekonomi serta mampu mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dalam meningkatkan pelayanan publik dan penanganan persoalan lingkungan di Kecamatan Mariso. (*)

Pemkot Makassar Matangkan Piloting Digitalisasi Bansos, Fokus Edukasi Warga

 

Nuansa Terkini Makassar,— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Tim Perwakilan Koordinator Wilayah 4 Komite Percepatan Transformasi Digital Daerah (KPTPD) di ruang Rapat Sekda, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (16/4)

Agendanya, mematangkan persiapan pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Kota Makassar. Sejumlah tahapan telah dilalui, termasuk pembahasan lintas instansi hingga penerbitan surat keputusan (SK) tim pelaksana pembentukan agen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan progres persiapan saat ini telah mencapai sekitar 70 persen, termasuk proses perekrutan agen yang akan menjadi ujung tombak di lapangan.

“Sudah dibahas dalam beberapa pertemuan, dan terakhir kita sudah menyiapkan SK tim. Perekrutan juga sudah sekitar 70 persen,” ujar Andi Zulkifly.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar mengakui, salah satu tantangan utama dalam digitalisasi bansos adalah rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya pada kelompok ekonomi menengah ke bawah.

“Tantangan digitalisasi ini adalah masih banyak masyarakat yang belum melek teknologi, terutama di desil bawah. Semakin rendah desilnya, semakin rendah pula pemahaman digitalisasinya,” ungkapnya.

Untuk itu, Pemkot Makassar menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Peran agen di lapangan dinilai strategis dalam membantu proses pendaftaran sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan digital.

“Kita ingin edukasi warga dimulai dari sini, termasuk penggunaan IKD. Agen ini nanti bisa membantu masyarakat mendaftar sekaligus memberikan pemahaman terkait digitalisasi,” jelasnya.

Mantan Camat Ujung Pandang itu menambahkan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan literasi digital masyarakat. Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, penguasaan teknologi menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.

“Kominfo punya tugas bagaimana masyarakat bisa melek teknologi dan digitalisasi. Bagi Pemkot, teknologi itu sudah menjadi hal yang wajib,” tegasnya.

Andi Zulkifly juga menyatakan dukungannya terhadap skema perekrutan agen dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), karena dinilai lebih mudah dikontrol dan memiliki jalur koordinasi yang jelas.

“Saya setuju agen dari ASN dan PPPK, karena bisa dikontrol dan ada jalur koordinasinya,” katanya.

Selain itu, ia mengingatkan potensi risiko penyalahgunaan data kependudukan, termasuk oleh praktik pinjaman online ilegal, yang dapat berdampak pada validitas data penerima bansos.

“Kita juga harus waspada terhadap bahaya pinjol yang bisa mengacaukan data bantuan. Karena itu, perlu ada edukasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan data kependudukan,” ujarnya.

Pemkot Makassar, lanjutnya, akan menindaklanjuti hasil audiensi dengan  dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna menyukseskan pelaksanaan piloting digitalisasi bansos.

“OPD siap membantu dan kita akan tindak lanjuti agar piloting ini bisa berjalan sukses,” tutup Andi Zulkifly.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar, Andi Bukti, menyampaikan saat ini pihaknya telah memasuki tahap pemilihan agen yang sebagian besar berasal dari ASN dan PPPK lingkup Pemkot Makassar.

Ia menyebutkan, hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menghasilkan sekitar 6.000 calon agen yang telah diverifikasi. Dalam proses rekrutmen, pihaknya juga memprioritaskan usia di bawah 40 tahun untuk mendukung mobilitas di lapangan.

“SK saat ini hampir selesai dan sementara berproses di bagian hukum. Selain tim Pemkot, kami juga menyiapkan tim internal Dinsos,” kata Andi Bukti.

Dari sisi kesiapan digital, sekitar 2.000 agen telah memiliki IKD, sementara sekitar 4.000 lainnya masih dalam proses. Dinsos Makassar juga menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mempercepat aktivasi IKD bagi para agen.

Selain itu, para agen akan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang didukung oleh Bank Indonesia, baik dari sisi fasilitas maupun konsumsi.

Dalam skema pelaksanaan, satu agen direncanakan akan melayani sekitar 170 warga, sehingga diharapkan proses pendataan dan pendaftaran bansos dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Perwakilan Koordinator Wilayah 4 KPTPD, Tri Wahyuni, menjelaskan bahwa digitalisasi bansos dilatarbelakangi oleh masih rendahnya efisiensi serta ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Program yang menjadi fokus meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako yang saat ini dikelola oleh Kementerian Sosial.

“Digitalisasi ini bertujuan memastikan bantuan sosial tepat sasaran, sekaligus meminimalkan kesalahan inklusi maupun eksklusi yang selama ini masih sering terjadi,” ujar Tri Wahyuni.

Ia menyebutkan, Pemkot Makassar telah melakukan sejumlah persiapan, mulai dari pendataan agen hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat dan petugas. Melalui sistem ini, masyarakat nantinya dapat mendaftarkan diri secara mandiri maupun melalui agen untuk menjadi calon penerima manfaat.

“Melalui digitalisasi ini, masyarakat bisa mendaftar sendiri atau melalui agen. Prosesnya lebih transparan karena terintegrasi dengan berbagai data, seperti kepemilikan aset, status kepesertaan BPJS, hingga kepemilikan kendaraan,” jelasnya.

Sistem tersebut juga terhubung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga hasil verifikasi dapat diketahui langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, warga dapat mengetahui apakah mereka layak menerima bantuan atau tidak.

Tri Wahyuni menambahkan, selama ini masih ditemukan kasus warga yang layak namun belum menerima bantuan, serta sebaliknya, warga yang tidak layak justru terdaftar sebagai penerima. Melalui platform digital ini, diharapkan proses pendaftaran menjadi lebih sederhana tanpa tahapan panjang.

“Ke depan, masyarakat cukup mengakses portal perlindungan sosial untuk mendaftar. Hasilnya akan terlihat secara terbuka setelah melalui proses penyaringan data,” katanya.

Meski demikian, hasil pendaftaran tetap akan menjadi rujukan bagi Kementerian Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi lanjutan, termasuk penyesuaian dengan kuota dan anggaran yang tersedia. Penyaluran bansos juga tetap mengedepankan prioritas bagi masyarakat pada desil 1 hingga 4 untuk PKH dan desil 1 hingga 5 untuk program sembako. (*)

Pengurus Cabang Resmi Dilantik, Orado Sulsel Gelar Turnamen Domino Meriah 16 April 2026

 

Nuansa Terkini Makassar,— Momentum penting mewarnai kegiatan pada Kamis, 16 April 2026, dengan dilantiknya pengurus cabang secara resmi yang dirangkaikan dengan pertandingan domino antaranggota dan masyarakat umum.

Pelantikan pengurus cabang ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat struktur organisasi sekaligus memperluas jangkauan kegiatan komunitas domino di berbagai wilayah Sulawesi Selatan. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat, dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, anggota komunitas, serta para peserta turnamen.

Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan pertandingan domino yang berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Para peserta dari berbagai daerah tampak bersemangat mengikuti setiap babak pertandingan, menunjukkan kemampuan serta strategi permainan yang kompetitif namun tetap menjunjung tinggi sportivitas.

Ketua panitia menyampaikan bahwa pelantikan ini diharapkan mampu meningkatkan soliditas organisasi serta mendorong kegiatan positif di tengah masyarakat. “Kami ingin menjadikan domino sebagai ajang silaturahmi sekaligus wadah pengembangan potensi masyarakat,” ujarnya.

Selain sebagai hiburan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya melestarikan permainan tradisional yang telah mengakar dalam budaya lokal. Kehadiran pengurus cabang yang baru diharapkan dapat membawa semangat baru dalam mengembangkan komunitas secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Dengan terselenggaranya pelantikan dan turnamen ini, optimistis dapat terus berkontribusi dalam mempererat kebersamaan serta menjaga nilai-nilai budaya di tengah masyarakat Sulawesi Selatan. (Ln/Ipa).

Ketua Dekranasda Makassar Dorong Pengembangan Kerajinan Lokal untuk Perkuat Identitas Budaya Makassar

Nuansa Terkini Makassar,– Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Makassar, Melinda Aksa menekankan pentingnya pengembangan industri kerajinan lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Industri Kerajinan Kota Makassar yang digelar di Novotel Makassar Grand Shayla, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kota Makassar bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Makassar dan dihadiri oleh jajaran pemerintah kota, pengurus Dekranasda Makasdar serta pelaku usaha kerajinan.

Dalam sambutannya, Melinda Aksa menyampaikan sejak awal dirinya dilantik sebagai Ketua Dekranasda, salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengenai kerajinan khas yang benar-benar berasal dari Kota Makassar.

“Ketika pertama dilantik, saya sempat bertanya, sebenarnya apa kerajinan khas Kota Makassar? Karena kalau bicara yang dikenal orang luar, kita terkenal dengan sutra, padahal pengerajinnya bukan di Makassar,” ujarnya.

Melinda menjelaskan bahwa Makassar merupakan kota perdagangan sehingga banyak produk kerajinan yang dijual di kota ini sebenarnya berasal dari daerah lain.

“Banyak toko oleh-oleh di Makassar yang menjual berbagai produk kerajinan, namun bahan maupun produksinya berasal dari luar kota sehingga tidak benar-benar mencerminkan identitas lokal, ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan pengalaman saat mengikuti kegiatan nasional bersama Dekranas pusat, ketika produk yang dipamerkan ternyata menggunakan teknik printing.

 Saat itu, ia mendapat masukan bahwa Dekranas tidak memperbolehkan penggunaan printing karena dinilai tidak mewakili hasil karya pengerajin.

“Dari situ saya baru menyadari bahwa produk kerajinan yang kita tampilkan harus benar-benar hasil karya pengerajin, bukan sekadar produksi mesin atau printing,” jelasnya.

Sejak saat itu, Melinda mengatakan Dekranasda Makassar mulai berupaya mencari dan mengembangkan pengerajin lokal, khususnya di bidang wastra seperti batik.

Melinda mengaku baru mendapati satu pembatik yang masih aktif di Makassar. Pembatik tersebut kemudian diajak berkolaborasi untuk mengembangkan desain dan motif agar lebih menarik serta memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

“Melalui kerja sama tersebut, Dekranasda mulai mengembangkan batik dengan motif khas yang dapat menjadi identitas Kota Makassar,” ujarnya

Selain batik, Melinda juga melihat potensi kerajinan lain di Makassar, seperti pemanfaatan bahan alami yang selama ini belum dimaksimalkan. Salah satunya adalah pemanfaatan eceng gondok.

“Ternyata perajin encek gondok di Makassar banyak ambil bahan di Jawa, padahal kita punya potensi limbah itu di beberapa wilayah kecamatan. Jadi Dekranasda mulai memberikan pelatihan agar tercipta bahan-bahan berkualitas dari potensi yang kita miliki,” ujarnya.

Untuk itu, Melinda berharap para ketua TP PKK kecamatan dapat mendorong terbentuknya kelompok-kelompok pengerajin di wilayah masing-masing.

“Harapan saya ke depan, Makassar juga memiliki kampung-kampung kerajinan yang dikelola oleh kelompok masyarakat sehingga mampu meningkatkan ekonomi keluarga,” katanya.

Sementara itu, Asisten II Pemerintah Kota Makassar, Zainal Ibrahim menambahkan bahwa industri kerajinan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun menurutnya, perlu kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat industri.

“Produk kita itu jangan ketinggalan zaman, kan kita punya Makassar Creativ Hub. Saya kira itu bisa kita gunakan, nanti kemudian semua SKPD perlu pertimbangkan ini berkolaborasi mendukung pengembangan industri kerajinan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 Sulawesi Selatan akan menjadi tuan rumah puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional yang akan dipusatkan di Makassar.

“Ini bukan event biasa, ini adalah panggung nasional. Kita ingin ketika tamu dari berbagai daerah datang ke Makassar, mereka tidak hanya melihat tetapi tertarik membeli dan membawa produk-produk kita ke daerahnya masing-masing,” tekannya

Kegiatan ini diisi materi Pengembangan Industri Kerajinan Kota Makassar dan Raker Dekranasda Makassar.

Resmikan Bimtek dan Kukuhkan Forum Adiwiyata, Melinda Aksa Perkuat Ekosistem Sekolah Berbudaya Lingkungan

Nuansa Terkini Makassar,— Upaya memperkuat pendidikan lingkungan di Kota Makassar memasuki fase yang lebih sistematis. Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Adiwiyata sekaligus melantik Pengurus Forum Sekolah Adiwiyata, di Kantor Kecamatan Manggala, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Achi Soleman, Camat Manggala Ahmad, Ketua TP PKK Kecamatan Manggala, Lili Suriani Ahmad, Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas DLH, Aswin Kartapati Harun, serta para kepala sekolah dari berbagai satuan pendidikan se-Kota Makassar. 

Kehadiran lintas unsur tersebut memperlihatkan bahwa agenda lingkungan kini ditempatkan sebagai prioritas bersama, bukan lagi sektor yang berjalan sendiri.

Dalam arahannya, Melinda menekankan bahwa Program Adiwiyata harus dipahami sebagai kerangka besar pembentukan karakter, bukan sekadar kegiatan seremonial yang berhenti pada penilaian atau penghargaan. 

Ia menyebut, sekolah memiliki posisi strategis dalam membentuk kesadaran ekologis generasi muda secara berkelanjutan.

“Yang kita bangun bukan hanya lingkungan fisik sekolah, tetapi cara pandang. Bagaimana anak-anak kita tumbuh dengan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendekatan Adiwiyata kini telah mengalami transformasi seiring diberlakukannya Permen LHK Nomor 5 Tahun 2019. Regulasi tersebut mendorong adanya penyesuaian dalam tata kelola program, mulai dari administrasi hingga sistem pelaporan yang lebih terukur.

Menurut Ketua Dewan Lingkungan itu, perubahan ini menuntut kesiapan seluruh satuan pendidikan untuk beradaptasi, termasuk dalam pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, Bimtek menjadi ruang penting untuk memastikan pemahaman yang merata di lapangan.

Salah satu fokus utama dalam kegiatan ini adalah pengenalan dan penggunaan Sistem Informasi Adiwiyata (SIDIA). Aplikasi ini menjadi instrumen baru dalam mendukung proses dokumentasi dan pelaporan kegiatan Adiwiyata secara digital.

“Dengan SIDIA, semua proses menjadi lebih transparan, terukur, dan efisien. Ini bukan sekadar alat, tetapi bagian dari sistem yang memastikan program berjalan konsisten dan berkelanjutan,” jelasnya.

Selain pembekalan teknis, agenda tersebut dirangkaikan dengan pelantikan Pengurus Forum Sekolah Adiwiyata Kota Makassar. Forum ini diharapkan menjadi simpul koordinasi antar sekolah dalam memperkuat implementasi program di lapangan.

Melinda menilai, keberadaan forum tersebut akan mempercepat pertukaran informasi dan praktik baik, sekaligus menjadi ruang kolaborasi yang dinamis antar satuan pendidikan.

“Forum ini harus hidup. Bukan hanya ada di struktur, tetapi aktif menjadi penggerak, inspirator, dan ruang belajar bersama,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan Program Adiwiyata. Keterlibatan pemerintah, sekolah, masyarakat, hingga dunia usaha dinilai menjadi faktor kunci dalam menciptakan dampak yang lebih luas.

Menurutnya, tanpa kolaborasi yang kuat, program lingkungan berisiko berjalan parsial dan tidak berkelanjutan.

Melinda pun menargetkan agar Kota Makassar mampu tampil sebagai percontohan nasional dalam implementasi sekolah berbudaya lingkungan

“Makassar tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah kesamaan langkah dan komitmen jangka panjang,” ujarnya.

Menutup kegiatan, Melinda mengingatkan bahwa keberhasilan Adiwiyata tidak diukur dari banyaknya penghargaan, melainkan dari perubahan perilaku yang nyata di lingkungan sekolah dan masyarakat.

“Ketika kesadaran itu sudah menjadi kebiasaan, di situlah Adiwiyata benar-benar hidup,” tutupnya.