Nuansa Terkini Makassar, - Kepala Bappeda Kota Makassar,
Helmy Budiman menegaskan bahwa Pemkot terus mengutamakan pemberian jaminan
perlindungan kepada seluruh masyakarat. Terkhusus pekerja rentan non Informal.
Demikian disampaikannya saat menghadiri sosialisasi perlindungan
Jamsostek bagi pekerja rentan RT/RW, Perangkat Desa, Non-ASN dan Penyelenggara
Pemilu Tahun 2023 oleh BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar. Bertempat di Kantor
BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Senin (31/10/2022).
“Kami dari Pemkot Makassar sangat merespon dan mendukung
penuh program ini. Pemerintah wajib hukumnya memberikan jaminan perlindungan
kepada seluruh masyarakat, apalagi bagi pekerja rentan non informal yang selama
ini kesulitan akses,” pungkas Helmy
Adapun program ini sebagai bentuk tindak lanjut dari Gerakan
Nasional Perlindungan Pekerja Rentan yang dicanangkan oleh Bapak Wakil Presiden
pada 27 Oktober 2022. Sekaligus sebagai rangkaian dari sosialisasi Permendagri
84 Tahun 2022 menjadi penguatan dalam pencanangan program BPJS Ketenagakerjaan
Utk perlindungan pekerja rentan.
Direktur Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, Zainuddin
mengungkapkan bahwa komitmen BPJS Ketenagakerjaan hadir memberikan jaminan
kepada seluruh pekerja. Baik formal dan informal.
“Sesuai data BPJS ketenagakerjaan, terdapat 1,5 jt pekerja
rentan yang telah terlindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan tahun 2023, kita
menargetkan untuk melakukan peningkatan jaminan sosial mulai dari perangkat
desa, RT/RW, Non ASN, petugas keagamaan, pekerja rentan informal,” ujarnya.
Lanjut Zainuddin, timnya akan mulai mendata dari desa karena
selama ini banyak tenaga kerja informal di pedesaan belum tercover program ini.
Seperti petani, nelayan, marbot masjid, dan sebagainya.
Tentunya BPJS ketenagakerjaan, berharap adanya perluasan
cakupan peserta, regulasi yang mengatur dan komitmen kepala daerah dalam
mendukung program BPJS ketenagakerjaan. Tim kami akan segera turun mendata
mulai dari desa” lugasnya.
Hal senada diungkapkan oleh Kepala Cabang BPJS
Ketenagakerjaan, Hendrayanto, menurutnya dengan adanya program ini diharapkan
terjadi peningkatan peserta. Terkhusus pekerja rentan informal yang ada di
Makassar.
Termasuk harapan pada agenda Pemilu di tahun 2023 dan 2024.
BPJS Ketenagakerjaan akan segera berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu Makassar
agar seluruh petugas atau penyelenggara pemilu segera terlindungi dengan
Program BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami berharap melalui kegiatan ini peserta pengguna program
ini meningkat, apalagi mendekati tahun politik, penting untuk mengcover para
petugas teknis penyelenggara pemilu agar terlindungi,” imbuh Hendrayanto.
Turut hadir pada kegiatan sosialisasi ini, perwakilan dari
satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Dinas Ketenagakerjaan, BKPSDMD dan
Bagian Hukum Pemkot Makassar. (*)
