Kepala DPMPTSP Kota Makassar, Helmy Budiman, Raih Gelar Doktor dengan Riset Kebijakan Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

 

Nuansa Terkini Makassar,- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, Helmy Budiman, berhasil meraih gelar doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas). Pada sidang yang digelar Senin (11/11/2024) di Aula Prof. Basri Hasanuddin, Pasca Sarjana FEB Unhas, Helmy mempresentasikan disertasinya yang berjudul, “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Penyangga Ibu Kota Nusantara.”

Helmy meneliti bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi pertumbuhan ekonomi di kawasan penyangga ibu kota negara baru, yang meliputi enam provinsi di Sulawesi dan lima di Kalimantan. Ia mengkaji variabel seperti upah minimum provinsi, dana transfer pusat, inflasi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan data panel dari 2013 hingga 2023, yang bersumber dari Bappeda dan BPS masing-masing provinsi.

Dibimbing oleh Prof. Dr. Arifuddin SE, Ak, M.Si, CA sebagai promotor, serta Dr. Madris, SE, DPS, M.Si, dan Dr. Sabir, SE, M.Si sebagai co-promotor, Helmy menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi ekonomi secara berkelanjutan. Melalui analisis regresi menggunakan aplikasi e-Views 12, ia menemukan bahwa upah minimum provinsi, inflasi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara dana transfer pusat tidak menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan.

Temuan menarik lainnya adalah bahwa upah minimum dan dana transfer pusat memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi, sementara inflasi tidak memiliki efek tersebut. Secara khusus, upah minimum provinsi dan inflasi juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja, tetapi dana transfer pusat tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Helmy berharap bahwa hasil penelitiannya ini dapat menjadi kontribusi bagi Kota Makassar dan Indonesia, serta menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah pusat di masa mendatang, khususnya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (*).