Nuansa Terkini Makassar, – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Mulia mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar untuk menunda pelaksanaan lelang kegiatan fisik tahun anggaran 2025. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan program pembangunan selaras dengan visi dan misi Wali Kota terpilih pasca-Pilkada 2024.
“Jangan terburu-buru. Tunda dulu lelang kegiatan fisik 2025 sampai Wali Kota terpilih resmi dilantik. Ini juga sejalan dengan imbauan Presiden Prabowo,” ujar Ketua Fraksi Mulia DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, Jumat (17/1/2025).
Ray menambahkan bahwa arahan ini didukung oleh Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tertanggal 11 Desember 2024. Surat tersebut meminta pemerintah daerah untuk menunda lelang proyek fisik yang belum mendesak hingga kepala daerah terpilih menjabat.
“Tujuannya agar transisi pemerintahan berjalan maksimal dan efektivitas program pembangunan lebih terjamin demi kepentingan masyarakat luas,” jelas Legislator Partai Demokrat ini.
Hal serupa disampaikan oleh Muchlis Misbah, Bendahara Fraksi Mulia dari Partai Hanura. Menurutnya, menunda lelang kegiatan fisik penting untuk menghormati proses transisi pemerintahan sekaligus memastikan pembangunan yang terarah dan bebas dari inefisiensi anggaran.
“Jangan dilelang dulu kegiatan fisik sampai Wali Kota terpilih dilantik. Biarkan Wali Kota baru yang menentukan arah pembangunan selanjutnya. Dengan begitu, program yang dijalankan benar-benar mencerminkan visi pemimpin baru,” tegas Muchlis, yang juga Anggota Komisi D DPRD Makassar.
Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah potensi tumpang tindih kebijakan dan mempersiapkan langkah strategis demi keberhasilan pemerintahan Wali Kota Makassar yang baru. Legislator DPRD Makassar berharap transisi yang matang akan membawa arah pembangunan kota yang lebih terencana dan efektif.
